KLIPedia

This is an old revision of the document!

Nothing found

Tanya

tanya}

Jawaban

jawab}

Dasar Hukum

Nothing found

Rekomendasi Jawaban

Yth. Saudara/i XXXXX,

Sehubungan dengan email dari Saudara pada tanggal XXXXXXXXXXX 2025, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara menanyakan terkait XXXXXXXXXXXX

2. Dasar Hukum yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan adalah:

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

Pajak Penghasilan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

Pajak Bumi dan Bangunan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Bea Meterai
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

Kepabeanan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

Cukai
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995

Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997

Dokumen Perusahaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999

Jasa Konstruksi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

Perjanjian Internasional
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Minyak dan Gas Bumi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

Pengadilan Pajak
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002

Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

Sistem Jaminan Sosial Nasional
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Kewarganegaraan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006

Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

Penanggulangan Bencana
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Perbankan Syariah
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

Kementerian Negara
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009

Kawasan Ekonomi Khusus
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

Keimigrasian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

Mata Uang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016

Pengampunan Pajak
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Bea Meterai
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Cipta Kerja (Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(ubah) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Perpu Nomor 1 Tahun 1984

Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
Perpu Nomor 1 Tahun 1997

Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Perpu Nomor 5 Tahun 2008

Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Perpu Nomor 1 Tahun 2017

Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
Perpu Nomor 1 Tahun 2020

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
Perpu Nomor 2 Tahun 2022

Cipta Kerja (Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983

Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Pengajuan Keberatan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983

Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1983

Pajak atas Bunga Deposito Berjangka dan Tabungan-Tabungan Lainnya
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1985

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
Peraturan Pemerintah Nomor 22TAHUN 1985

Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985

Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985

Barang yang Digunakan untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985

Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986

Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986

Penyesuaian Harga atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan dengan Perubahan Nilai Tukar Rupiah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1987

Kegiatan Penanaman Modal Asing di Bidang Perdagangan Ekspor
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988

Pajak atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1988

Penetapan Badan Pelaksana Bursa Komoditi Sebagai Penyelenggara Kegiatan Penyediaan Informasi Muatan dan Ruang Kapal
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Dilakukan oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Disamping Jasa yang Dilakukan oleh Pemborong
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988

Perubahan atas Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1989

Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai atas Cek dan Bilyet Giro
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1989

Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990

Kebijaksanaan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1990

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1989 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1991

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991

Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Dilakukan oleh Pedagang Eceran Besar
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1992

Pajak Penghasilan Perusahaan Reksa Dana
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992

Sektor-Sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1992

Pengertian Daerah Terpencil dan Jenis Imbalan dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1994

Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994

Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994

Fasilitas Perpajakan atas Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994

Pembayaran Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah atau Tanah dan Bangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1994

Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994

Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1983 tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Pengajuan Keberatan, dan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994

Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994

Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994

Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/Atau Bangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994

Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1995

Perlakuan Perpajakan dalam Rangka Kegiatan Konstruksi dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995

Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal pada Perusahaan Pasangan Usahanya
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995

Perubahan Tarif Bea Meterai
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1996

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996

Penindakan di Bidang Kepabeanan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996

Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996

Penindakan di Bidang Cukai
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996

Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1996

Izin Pengusaha Barang Kena Cukai
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/Atau Bangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996

Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996

Kegiatan Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996

Tempat Penimbunan Berikat
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996

Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1996
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1996

Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat (KB)
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996

Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga atau Diskonto Obligasi yang Dijual di Bursa Efek
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996

Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1996

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997

Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai dengan Sebesar Upah Minimum Regional
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997

Pajak Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997

Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997

Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997

Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1997

Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Hibah Wasiat
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997

Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1997

Pembebastugasan dan Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Serta Hak-Haknya
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1997

Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997

Pengawasan Barang Kena Cukai
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1998

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1998

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1996
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998

Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah dari atau ke dalam Wilayah Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998

Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone ) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998

Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998

Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998

Penyanderaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1998

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1998

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1998

Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1998

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman di Bidang Pengadilan Niaga
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1999

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak bagi Penghasilan bagi Orang Pribadi yang akan Bertolak Keluar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pengalihan Hak atas Tanah Dan/Atau Bangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan
Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000

Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Waris dan Hibah Wasiat
Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000

Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan
Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000

Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2000

Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2000

Pengecualian Sebagai Objek Pajak atas Keuntungan karena Pembebasan Utang Debitur Kecil
Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000

Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000

Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian
Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000

Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000

Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000

Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2000

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek
Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000

Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000

Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000

Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000

Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000

Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000

Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak Keluar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000

Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2000

Penundaan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000

Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000

Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2000

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000

Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2000

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001

Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2001

Penundaan Kembali Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2001

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001

Pajak Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001

Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2001

Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001

Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan kepada Wajib Pajak yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus yang Dibentuk Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001

Penundaan Ketiga Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002

Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2002

Penundaan Keempat Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2002

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002

Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan Dan/Atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2002

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003

Penundaan Kelima Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003

Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003

Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003

Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan
Peraturan Pemerintah Nomor 5TAHUN 2003

Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Pemerintah Nomor 6TAHUN 2003

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004

Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004

Tatacara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004

Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005

Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005

Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Penerbangan Internasional
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005

Tatacara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005

Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2005

Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005

Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006

Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006

Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007

Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007

Pemberian Fasilitas Perpajakan dalam Rangka Penanganan Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007

Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007

Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008

Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008

Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008

Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008

Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/Atau Bangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perdagangan
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008

Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri yang Bertolak ke Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009

Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009

Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek PPh
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009

Pajak Penghasilan atas Deviden yang Diterima atau Diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009

Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Pengoperasian Pesawat Udara yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009

Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009

Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009

Tempat Penimbunan Berikat
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009

Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009

Perubahan PP 51 Tahun 2008 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen dalam Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010

Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010

Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010

Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010

Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011

Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011

Tatacara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012

Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012

Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Angkutan Udara Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013

Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013

Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013

Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2015

Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015

Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015

Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu kepada Perusahaan Angkutan Laut yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015

Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015

Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/Atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2016

Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan KRIteria Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2016

Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017

Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017

Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak bagi Hasil Gross Split
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018

Perlakuan Perpajakan Dan/ atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019

Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019

Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020

Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020

Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020

Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020

Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020

Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021

Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021

Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi Dan/Atau Entitas yang Dimilikinya
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2021

Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021

Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap
Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021

Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022

Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022

Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022

Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005

Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Negeri
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2005

Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tajikistan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2005

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bolivar Venezuela Mengenai Kerjasama Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005

Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2006

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Bantuan Administratif Timbal Balik di Bidang Kepabeanan (Agreement Between The Goverment Of The Republic Indonesia And The Goverment Of The Islamic Republic Of Iran On Mutual Administrative Assistance In Customs Matters)
Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2006

Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Secara Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Framework Agreement On Comprehensive Trade And Economic Partnership Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Iran)
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2006

Pengesahan Protocol To Amend The Basic Agreement On The Asean Industrial Cooperation Scheme (Protokol Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri Asean)
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2006

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Republic Of Ecuador On Economic And The Technical Cooperation)
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2006

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Agreement Between The Goverment Of The Republic Indonesia And The Goverment Of The Islamic Republic Of Iran For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2006

Pengesahan Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The People's Republic Of Bangladesh For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Beserta Protocol
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2006

Pengesahan Agreement Between The Goverments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Goverment Of The Russian Federation On Economic And Development Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan)
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006

Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006

Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006

Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2006

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador Mengenai Pembebasan Bea Visa (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Republic Of Ecuador On Visa Exemption)
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2006

Pengesahan Persetujuan tentang Kerjasama Ekonomi Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia (Agreement On Economic Cooperation Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Slovakia Republic)
Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007

KRIteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008

Pengesahan Persetujuan Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia (Agreement On Economic And Technical Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Colombia)
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2008

Pengesahan Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic Of China (Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2008

Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republik Finland On The Promotion And The Protection Of Investments (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Finlandia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal)
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2012

Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Berdaulat Papua Nugini untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan)
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kroasia tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Croatia For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income)
Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Morocco For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2016

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2017

Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan dan Protokolnya yang Ditandatangani di Jakarta pada Tanggal 29 Januari 2002 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of The Netherlands For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, And Its Protocol, Signed At Jakarta On January 29, 2002)
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persemakmuran Bahama untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Commonwealth Of The Bahamas For The Exchange Of Information Relating To Tax Matters)
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2019

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik San Marino untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Republic Of San Marino For The Exchange Of Information Relating To Tax Matters)
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2019

Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Tajikistan Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Tajikistan For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019

Pengesahan Multilateral Convention To Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erosion And Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba)
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020

Kementerian Keuangan.
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2020

Penataan dan Penyerdehanaan Perizinan Impor
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2020

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Royal Government Of Cambodia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021

Bidang Usaha Penanaman Modal
Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2021

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Arab Emirates For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2021

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura untuk Eliminasi Pajak Berganda Sehubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan dan Pencegahan Pengelakan dan Penghindaran Pajak (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore For The Elimination Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income And The Prevention Of Tax Evasion And Avoidance)
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021

Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Dan/Atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022

Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024
Peraturan Bersama Menteri Nomor 186/PMK.07/2010

Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah
Peraturan Bersama Menteri Nomor 213/PMK.07/2010

Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah
Peraturan Bersama Menteri Nomor 04/PMK .02/2012

Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan
Peraturan Bersama Menteri Nomor 15/PMK.07/2014

Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 558/KMK.06/2004

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004

Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 587/PMK.04/2004

Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 591/PMK.010/2004

Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk Tahun 2005-2010 untuk Produk-Produk Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Farmasi, Keramik, dan Besi-Baja
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 600/PMK.010/2004

Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk Produk-Produk Pertanian, Perikanan, Pertambangan Farmasi, Keramik dan Besi Baja
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 600/PMK.010/2004

Ralat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 600/PMK.010/2004 tentang Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk Produk-Produk Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Farmasi, Keramik dan Besi Baja
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004

Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 609/PMK.03/2004

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 610/PMK.04/2004

Penyediaan dan Desain Pita Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 614/PMK.06/2004

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.01/2004 tentang Penjualan Obligasi Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 615/PMK.04/2004

Tatalaksana Impor Sementara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 616/PMK.03/2004

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004

Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 624/PMK.04/2004

Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan No. 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 625/PMK.04/2004

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor atas Pengeluaran Barang dari Kawasan Berikat dan Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang Disumbangkan untuk Korban Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.04/2005

Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.04/2005

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.05/1997 tentang Pemberian dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.010/2005

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 154/KMK.01/2004 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Hot Rolled Coil (HRC), Pelat Baja, dan Cold Rolled Coil (CRC)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.010/2005

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Cold Rolled Coil (CRC)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005

Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005

Ralat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/PMK.03/2005 Tanggal 27 Januari 2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.010/2005

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.010/2005

Penurunan Tarif Bea Masuk Bahan Bakar Minyak Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.010/2005

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarip Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area (FTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005

Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2005

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan, Suku Cadang, Komponen, dan Peralatan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2005

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Paracetamol
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2005

Ralat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2005 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Paracetamol
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.03/2005

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.03/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.06/2005

PPN yang Terutang atas Penyerahan Bahan Baku Makanan Ternak/Unggas Ditanggung oleh Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.010/2005

Perubahan Tarif Bea Masuk atas Impor Pati Jagung dan Pati Ubi Kayu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2005

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Tepung Gandum (HS.1101.00.10.00)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2005

Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005

Tata Cara Pemberian Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan Dan/Atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2005

Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) atas Impor Produk Otomotif Completely Knock Down (CKD) dan Completely Bulit Up (CBU) dari Malaysia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2005

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2005

Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2005

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 tentang Tata laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005

Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.06/2005

Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2005

Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Wajib Paja
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.04/2005

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 104/KMK.05/1997 tentang Pemberian dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Serta Persetujuan Pembuatan Hasil Serta Persetujuan Pembuatan Hasil Tembakau di Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.06/2005

Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2005

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.010/2005

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2005

Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk 2005-2010 Tahap Kedua
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.010/2005

Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2005

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005

Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.03/2005

Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.010/2005

Penetapan Tarif Bea Masuk Produk-Produk Information Communication Technology (ICT) dalam The Third And The Last Tranche dalam Kerangka E-Asean Agreement
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2005

Penetapan Tarif Bea Masuk Produk-Produk Telematika Tertentu dalam Rangka Information Technology Agreement (ITA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2005

Persyaratan Sumbangan Serta Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan oleh Penampung, Penyalur, Dan/Atau Pengelola Sumbangan dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005

Bentuk, Ukuran, Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2005

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Masuk, di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2005

Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2005

Penurunan Tarif Bea Masuk Cordless Handset dengan Nomor HS. 8517.11.00.00
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/KMK.04/2005

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 584/KMK.04/2003 tentang Pemasukan Barang-Barang dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005

Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2005

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2005

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang untuk Angkutan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.010/2005

Keringanan Bea Masuk atas Impor Chassis Bus dengan Mesin Terpasang untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk Pembuatan Kendaraan Angkutan Komersial
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2005

Keringanan Bea Masuk atas Impor Bus dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) untuk Keperluan Angkutan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.04/2005

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/1999 tentang Penggunaan Jaminan Tertulis untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2005

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.010/2005

Perubahan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2005

Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2005

Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2005

Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2005

Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/ Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2005

Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/ Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.04/2005

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2005

Tata Cara Pengembalian Bea Masuk Dan/Atau Cukai yang Telah Dibayar dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.04/2005

Tata Cara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi Dan/Atau Bunga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2005

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Polyethylene Terephthalate Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2005

Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.02/2005

Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil-Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.02/2005

Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun Anggaran 2005
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005

Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2005

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Bahan Baku/Subkomponen/Bahan Penolong untuk Pembuatan Komponen Elektronika
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2005

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2005

Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.010/2005

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Komponen/Suku Cadang untuk Industri Perkapalan dan Jasa Pelayaran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.03/2005

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2005

Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun Anggaran 2005
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2005

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.06/2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2005

Program Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area (Ac-FTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.010/2005

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area (Ac-FTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2005

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2005 tentang Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005

Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2005

Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.010/2005

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bagian dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor untuk Pembuatan Kendaraan Bermotor Tujuan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.06/2005

Petunjuk Pelaksanaan Hibah Asian Development Bank (ADB) untuk Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2005

Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang Digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2005

Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2005

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.02/2005

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.05/2005

Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum untuk Periode 1 Juli 2005 Sampai dengan 21 September 2005
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2005

Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.010/2005

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Asean Integration System Of Preferences (AISP) untuk Negara-Negara Anggota Baru Asean (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2005

Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pengadaan Barang/Jasa Hibah Pemerintah Jepang yang Bersumber dari Non Project Type Grant Aid 2004 untuk Program Perbaikan Kerusakan yang Disebabkan oleh Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2005

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.06/2003 tentang Divestasi Saham Negara dalam Rangka Penyertaan Modal Negara dan Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2005

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2005

Tatacara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Penerbangan Internasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2005

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2005

Tambahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.010/2005

Keringanan Tarif Bea Masuk atas Impor Gula
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.010/2005

Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku dan Bagian Tertentu untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar Serta Bagian Tertentu untuk Perakitan Alat-Alat Besar oleh Industri Alat-Alat Besar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.010/2005

Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang untuk Angkutan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2005

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2005

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2005

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005

Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2005

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pungutan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2005

Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukkan Bank Sebagai Bank Persepsi dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005

Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.03/2005

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2006

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Keramik Tableware
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.04/2006

Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/KMK.04/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 tentang Tata laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2006

Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.010/2005
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2006

Penetapan Alokasi Definitif Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.04/2006

Penggunaan Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document di Pulau Batam, Bintan dan Karimun
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2006

Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2005 tentang Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) atas Impor Produk Otomotif Completely Knock Down (CKD) dan Completely Built Up (CBU) dari Malaysia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.010/2006

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Asean Integration System Of Preferences (AISP) untuk Negara-Negara Anggota Baru Asean (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.01/2006

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.017/1996 tentang Jasa Penilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006

Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006

Ralat atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2006

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2006

Penyediaan dan Desain Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2006

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.06/2006

Pemilihan Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2006

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.010/2006

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2006

Penetapan Alokasi sementara Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.04/2006

Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006

Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006

Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.02/2006

Penetapan Alokasi sementara Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.08/2006

Sistem Dealer Utama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2006

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan dalam Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.01/2006

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2006

Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2006
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.04/2006

Kenaikan Harga Dasar Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.04/2006

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2006

Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah dan Kantor Pelayanan Pajak Madya di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.02/2006

Penetapan Alokasi sementara Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.02/2006

Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Serta Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2006
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2006

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area (Ac-FTA) Tahun 2006
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.04/2006

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2006

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2006

Ralat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.04/2006

Perubahan Kesembilan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.04/2006

Tata Cara Pengembalian Cukai Dan/Atau Denda Administrasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.04/2006

Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.02/2006

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2006

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku dan Peralatan Produksi Film untuk Industri Perfilman Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2006

Keringanan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku Pelat untuk Industri Akumulator Listrik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006

Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006

Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.010/2006

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Tepung Gandum (HS 1101.00.10.00) dari Negara Uni Emirat Arab
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.012/2006

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.06/2003 tentang Divestasi Saham Negara dalam Rangka Penyertaan Modal Negara dan Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.01/2006

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.01/2006

Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Keputusan dan atau Peraturan Menteri Keuangan terhadap Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2006

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.04/2006

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor atas Pengeluaran Barang dari Kawasan Berikat dan Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang Disumbangkan untuk Korban Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.01/2006

Perubahan Penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, dan Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dalam Keputusan Menteri Keuangan yang Mengatur Jasa Akuntan Publik dan Penilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.010/2006

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.010/2005 tentang Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.010/2006

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Komponen/Suku Cadang untuk Industri Perkapalan dan Jasa Pelayaran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.010/2006

Keringanan Bea Masuk atas Impor Chasis Bus dengan Mesin Terpasang untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk Pembuatan Angkutan Komersial
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.010/2006

Keringanan Bea Masuk atas Impor Bus dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) untuk Keperluan Angkutan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.010/2006

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang untuk Angkutan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2006

Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.010/2006

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Polyethylene Terephthalate Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2006

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2006

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Usaha Penyediaan Tenaga Kerja Listrik oleh Swasta
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.04/2006

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2006

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan, Suku Cadang, Komponen, dan Peralatan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2006

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bagian dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor untuk Pembuatan Kendaraan Bermotor Tujuan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2006

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Pisang Cavendish dari Filipina
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.04/2006

Perubahan Kesebelas atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2006

Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006

Perusahaan Pembiayaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2006

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan/Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006

Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.010/2006

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2006

Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol atau Etanol
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2006

Penetapan Tarif Cukai Minuman dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2006

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.03/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2006

Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2006

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.03/2006

Persyaratan Sumbangan Serta Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan oleh Penampung, Penyalur, Dan/Atau Pengelola Sumbangan dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.03/2006

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.010/2006

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006

Modul Penerimaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007

Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2007

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.07/2007

Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.011/2007

Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Normal Track Asean - China Free Trade Area (Ac-FTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.07/2007

Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2007

Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.04/2007

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Asean-China Free Trade Area (Ac-FTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.04/2007

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area (AC - FTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.08/2007

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.06/2006 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia atas Pelaksanaan Pencatatan Kepemilikan, Kliring dan Setelmen Serta Pembayaran Bunga dan Pokok Surat Utang Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2007

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2007

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Obat-Obatan yang Dibiayai dengan Menggunakan Anggaran Pemerintah yang Diperuntukan bagi Kepentingan Masyarakat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.04/2007

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.04/2007

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Olahraga yang Diimpor oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.04/2007

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, atau Perikanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2007

Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2007

Pemeriksaan Jabatan atas Barang Impor atau Barang Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2007

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Hasil Laut yang Ditangkap dengan Sarana Penangkap yang Telah Mendapat Izin
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2007

Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan untuk Penghitungan dan Pembayaran Bea Masuk
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.04/2007

Ketentuan untuk Melakukan Perubahan atas Kesalahan Data Pemberitahuan Pabean Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2007

Pajak Pertambahan Nilai Dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Curah di dalam Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2007

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007

Registrasi Importir
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007

Audit Kepabeanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.03/2007

Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007

Pengurusan Piutang Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131.1/PMK.07/2007

Penetapan Alokasi Definitif Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi di dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.011/2007

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (Ak-FTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.04/2007

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2007 tentang Penyediaan Pita Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2007

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Asean Integration System Of Preferences (AISP) untuk Negara-Negara Anggota Baru Asean (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2007

Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.04/2007

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.04/2007

Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007

Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07/2007

Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2007

Impor Sementara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2007

Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembetulan Surat Penetapan Tagihan atas Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda, yang Disebabkan oleh Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Kekeliruan, Kekhilafan, Dan/Atau Bukan karena Kesalahan Orang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007

Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007

Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007

Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2007

Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk Dan/Atau Cukai atas Impor Barang yang Mengalami Kerusakan, Penurunan Mutu, Kemusnahan atau Penyusutan Volume atau Berat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2007

Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2007

Ekspor Kembali Barang Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2007

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2007

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2007

Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2007

Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.07/2007

Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.07/2007

Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 200
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.07/2007

Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.08/2007

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.01/2004 tentang Penjualan Obligasi Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007

Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Menggunakan Jaminan (Vooruitslag)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007

Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007

Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007

Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2007

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007

Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.07/2007

Penetapan Alokasi sementara Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2007

Penetapan Rincian Alokasi Dana Tunjangan Kependidikan Tahun 2008 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.011/2007

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2007

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Platform Pengeboran atau Produksi Terapung atau di Bawah Air
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.011/2007

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Beras
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007

Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2007

Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa bagi Wajib Pajak dengan KRIteria Tertentu yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2007

Wajib Pajak Pajak Penghasilan Tertentu yang Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007

Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007

Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2007

Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Jangka Waktu yang Ditentukan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2007

Jangka Waktu Pelunasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Serta Surat Keputuan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang Menyebabkan Jumlah Pajak yang Harus Dibayar Bertambah bagi Wajib Pajak Usaha Kecil dan Wajib Pajak di Daerah Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.03/2007

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007

Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.03/2007

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2007

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak terhadap Wajib Pajak yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007

Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan KRIteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007

Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007

Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007

Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2007

Bentuk dan Tata Cara Pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2007

Tata Cara Penyegelan dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007

Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007

Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.03/2007

Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2007

Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2007

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.02/2007

Tata Cara Penyediaan Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2007

Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.07/2007

Penetapan Perkiraan Alokasi Tambahan Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007

Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2007

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347A/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Pembangunan Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2007

Tata laksana Impor Barang dari Northern Territory Australia ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa dan Sumatera
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.08/2007

Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2007

Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.010/2006 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Chassis Bus dengan Mesin Terpasang untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk Pembuatan Angkutan Komersial
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007

Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2007

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2007

Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.011/2007

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.04/2007

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007

Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.07/2007

Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.011/2007

Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku dan Bagian Tertentu untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar Serta Bagian Tertentu untuk Perakitan Alat-Alat Besar oleh Industri Alat-Alat Besar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2007

Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2007

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Dibiayai Hibah Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.01/2007

Sinergi Tugas dan Proses Bisnis di Bidang Kebijakan Fiskal dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007

Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.03/2007

Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2007

Pembebasan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2007

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2007

Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2007

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.011/2007

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (Ac-FTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.011/2007

Ralat atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (Ac-FTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2007

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.011/2007

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.2/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.011/2007

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456/KMK.04/2002 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Impor Mesin, Barang, dan Bahan yang Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, dalam Rangka Pembangunan/ Pengembangan Industri/Industri Jasa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2007

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2007

Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sehubungan dengan Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007

Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.01/2007

Majelis Kode Etik di Lingkungan Departemen Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (Ak-FTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2007

Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.011/2007

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Hot Rolled Coil (HRC) ≤ 2Mm dengan Pos Tarif 7208.27.00.00 dan 7208.39.00.00 oleh Industri Baja Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2007

Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.04/2007

Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2007

Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2007

Pengeluaran Barang Impor atau Barang Ekspor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut dan Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut ke Tempat Penimbunan sementara di Kawasan Pabean Lainnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.011/2007

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Beras
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.011/2007

Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.011/2008

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Kacang Kedelai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008

Penilaian Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.04/2008

Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2006
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.011/2008

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Tepung Gandum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2008

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2008

Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.011/2008

Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2008

Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2008

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2007 tentang Penyediaan Pita Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008

Pelunasan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2008

Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011/2008

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Dan/Atau Penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008

Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008

Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2008

Penyelenggaraan Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2008

Keberatan di Bidang Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.04/2008

Pencacahan dan Potongan atas Etil Alkohol dan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2008

Tata Cara Pengangsuran Pembayaran Tagihan Utang Cukai yang Tidak Dibayar pada Waktunya, Kekurangan Cukai, Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.04/2008

Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembetulan atas Surat Tagihan atau Surat Keputusan Keberatan dan Pengurangan atau Penghapusan atas Sanksi Administrasi Berupa Denda
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2008

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana dalam Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2008

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.02/2008

Tatacara Penyediaan Anggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008

Jasa Penilai Publik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.011/2008

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2008

Ralat Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Produk Olahan Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.011/2008

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.011/2008

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.011/2008

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.011/2008

Pajak Pertambahan Nilai Dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Curah di dalam Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.02/2008

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.02/2008 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2008

Pajak Pertambahan Nilai Dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng dalam Kemasan di dalam Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.01/2008

Pemberian Imbalan Bunga di Bidang Kepabeanan Dan/Atau Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2008

Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sehubungan dengan Luapan Lumpur Sidoarjo
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.03/2008

Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sehubungan dengan Luapan Lumpur Sidoarjo
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2008

Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.011/2008

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan yang akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor untuk Tujuan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2008

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan yang akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor untuk Tujuan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.011/2008

Perubaran atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Keramik Tableware
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008

Jasa Akuntan Publik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008

Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.07/2008

Penetapan Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008

Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya Serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2008

Penetapan Alokasi Definitif Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008

Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008

Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008

Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008

Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2008

Tata Cara Penatausahaan Dokumen Penting Dan/Atau Bersifat Rahasia Terkait Penanganan Masalah Hukum dan Penyelesaian Piutang Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008

Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008

Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.04/2008

Tata laksana Impor Barang dari Northern Territory Australia ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa dan Sumatera
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008

Pemungutan Bea Keluar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008

Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008

Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.04/2008

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008

Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.04/2008

Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.04/2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008

Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.011/2008

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu pada Sektor-Sektor Tertentu dalam Rangka Penanggulangan Dampak Perlambatan Ekonomi Global dan Pemulihan Sektor Riil untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2008

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2008

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.011/2008

Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Dan/Atau Penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Dan/Atau Penyerahan Gandum Pos Tarif 1001.90.19.00
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean - China Free Trade Area (Ac-FTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (Ak-FTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.011/2008

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Keramik Tableware
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.03/2008

Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008

Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.011/2008

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi pada Tahun Anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/Atau Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008

Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008

Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008

Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.03/2008

Bantuan atau Santunan yang Dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.03/2008

Amortisasi atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Tak Berwujud dan Pengeluaran Lainnya untuk Bidang Usaha Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008

Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008

Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008

Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008

Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi Sebagai Penyalur Pinjaman Dan/Atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan , Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008

Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008

Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008

Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008

Penetapan Saat Diperolehnya Deviden oleh Wajib Pajak dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.03/2008

Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 18 Ayat(3C) Undang Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.011/2008

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Dan/Atau Penyerahan dalam Negeri Gandum Pos Tarif 1001.90.19.00
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.02/2008

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.02/2008 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.04/2008

Penundaan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.04/2008

Impor atau Ekspor Tenaga Listrik, Barang Cair, atau Gas Melalui Transmisi atau Saluran Pipa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2008

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2008

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2008

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008

Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.04/2008

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.01/1996 tentang Gudang Berikat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2008

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2008

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008

Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008

Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39.1/PMK.011/2008

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.06/2008

Nilai Final dan Pelaksanaan Hak-Hak Pemerintah yang Timbul Sebagai Akibat Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.011/2008

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (Ak-FTA)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2008

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008

Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.01/2008

Persyaratan dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2008

Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2008

Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2008

Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.08/2008

Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008

Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2008

Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.04/2008

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008

Komite Pengawas Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.07/2008

Penetapan Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.07/2008

Penetapan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.07/2008

Penetapan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008

Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.06/2008

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2008

Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2008

Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2008

Tata Cara Perhitungan, Penyediaan Pencairan dan Pertanggungiawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008

Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2008

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2008

Penyusunan Standar Biaya Khusus
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.011/2008

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2008

Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan tanpa Hak Pensiun
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.011/2008

Perubahan Kesembilan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008

Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.02/2008

Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2008

Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.04/2008

Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Ketentuan Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008

Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2008

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2008

Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.01/2008

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2008

Penggunaan Anggaran yang Dananya Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008

Penggunaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2008

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164.1/PMK.05/2007 tentang Peluncuran Program/ Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang Dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2007 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008

Sistem Akuntansi Utang Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2008

Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.02/2008

Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi Pangan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.07/2008

Penetapan Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi, Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008

Audit Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2008

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi sementara Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2008

Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2007 untuk Kabupaten Seram Bagian Barat yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.011/2008

Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2008

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008

Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.01/2008

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Departemen Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2008

Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008

Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.011/2009

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2005 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.08/2009

Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal dari Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2009

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Tepung Gandum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.04/2009

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2009

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Produk-Produk Susu Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03/2009

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.03/2009

Biaya Promosi dan Penjualan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009

Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009

Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009

Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2009

Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang Tidak Benar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2009

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Dibiayai dengan Hibah Luar Negeri yang Pelaksanaannya Belum Selesai Sampai dengan Tanggal 31 Maret 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2009

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2009

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009

Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2009

Perubahan Keduabelas atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2009

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2009

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2009

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Gula
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2009

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Paku
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK03/2008 tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009

Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.011/2009

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2009

Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009

Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.011/2009

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2009

Alokasi Definitif Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2009

Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.04/2009

Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.011/2009

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Gula
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2009

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.011/2009

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.011/2009

Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2009

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2009

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2009

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.011/2009

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.011/2009

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.011/2009

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.011/2009

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.011/2009

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.011/2009

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Telematika untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.011/2009

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Methyltin Mercaptide untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.011/2009

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009

Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Katagori Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009

Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan Dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009

Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009

Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009

Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2009

Jenis dan Besaran Jaminan dalam Rangka Pembayaran Cukai Secara Berkala dan Penundaan Pembayaran Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009

Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2009

Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009

Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009

Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2009

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, Kecuali yang Diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009

Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/KMK.01/2009

(Ralat) Pengelolaan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Departemen Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.011/2009

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sementara terhadap Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Film Dart Thailand
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2009

Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009

Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset ( Persero) oleh Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009

Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010

Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.07/2010

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2009 tentang Alokasi Definitif Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010

Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.07/2010

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.07/2009 tentang Alokasi sementara Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010

Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2010

Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.02/2010

Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2010

Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan yang Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dari Pemberi Kerja yang Memiliki Hubungan Istimewa dengan Perusahaan Lain yang Tidak Didirikan dan Tidak Bertempat Kedudukan di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.03/2010

Penetapan Wajib Pajak Sebagai Pihak yang Sebenarnya Melakukan Pembelian Saham atau Aktiva Perusahaan Melalui Pihak Lain atau Badan yang Dibentuk untuk Maksud Demikian (Special Purpose Company) yang Mempunyai Hubungan Istimewa dengan Pihak Lain dan Terdapat Ketidakwajaran Penetapan Harga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.03/2010

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2010

Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Kena Cukai ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010

Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010

Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.04/2010

Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2010

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010

Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2010

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri Pascabencana Alam di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Sebagian Provinsi Jambi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010

Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010

Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2010

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Nabati dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2010

Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.011/2010

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional untuk Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010

Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.07/2010

Alokasi sementara Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.011/2010

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/Atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.011/2010

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Piutang Pajak Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010

Alokasi sementara Dana bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.05/2010

Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2010

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi untuk Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.011/2010

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2010

Pembayaran Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram, dan Marketing Fee PT Pertamina (Persero) pada Tahun-Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan yang Dicairkan pada Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2010

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng di dalam Negeri dan atas Impor Dan/Atau Penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu untuk Realisasi yang Melebihi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010

Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.011/2010

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010

Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2010

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Uncoated Writing And Printing Paper
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2010

Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dividen dan Sisa Surplus Bank Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2010

Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010

Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010

Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010

Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik dan Karung Plastik untuk Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) untuk Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet untuk Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.11/2010

Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010

Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010

Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010

Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010

Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010

Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010

Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010

Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010

Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010

Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak , Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2010

Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2010

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2010

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.04/2010

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011

Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011

Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2011

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011

Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2011

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011

Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2011

Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011

Impor Sementara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011

Gudang Berikat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011

Kawasan Berikat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148 Tahun 2011

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011

Sensus Pajak Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2011

Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.011/2011

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011

Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2011

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2011

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2011

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2011

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011

Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011

Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011

Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.05/2011

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011

Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011

Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.011/2011

Batasan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat yang Dapat Dikembalikan dalam Penghitungan bagi Hasil dan Pajak Penghasilan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.011/2011

Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift atau Imbalan Lain yang Sejenis Dan/Atau Penghasilan Kontraktor dari Pengalihan Participating Interest
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.11/2011

Batasan Maksimum Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2011

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2011

Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.011/2011

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2011

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011

Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011

Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2011

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi sementara Dana bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011

Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.011/2011

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam Negeri dengan Cara Lelang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.11/2012

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.07/2012

Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2012

KRIteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir yang Termasuk dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.011/2012

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2012

Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.03/2012

Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012

Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012

Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012

Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012

Tata Cara Verifikasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK. 011/2012

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2012
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.03/2012

KRIteria Jasa Penyiaran yang Tidak Bersifat Iklan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012

Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2012

Penatausahaan dan Pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012

Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012

Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2012

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2012

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.01/2012

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.01/2012

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2012

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penjualan dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan/ atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.011/2012

Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.011/2012

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.03/2012

Saat Lain Sebagai Saat Pembuatan Faktur Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak dengan Karakteristik Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.011/2012

Gas Bumi yang Termasuk dalam Jenis Barang yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2012

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.04/2012

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012

Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012

Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012

Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012

Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012

Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan KRIteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012

Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012

Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2012

KRIteria Dan/Atau Rincian Jasa yang Disediakan oleh Pemerintah dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012

KRIteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012

Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012

Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2012

Penyerahan Jasa Pengiriman Surat dengan Prangko yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2013

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013

Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013

Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.011/2013

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2013
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2013

Tata Cara Pembetulan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013

Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013

Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2013

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-Lain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013

Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Industri Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2013

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.03/2013

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2013

Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013

Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013

Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2013

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2013

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013

Tata Cara Pemeriksaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2013

Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013

Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.05/2013

Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Melalui Pemotongan Dana bagi Hasil
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2013

Toko Bebas Bea
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013

Kewajiban Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang kepada Pihak Lain oleh Perusahaan yang Terikat dengan Kontrak bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013

Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.011/2013

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013

Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2013

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2013

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2013

Tata Cara Pemberian Izin Tertulis kepada Pejabat Dan/Atau Tenaga Ahli untuk Memberikan Keterangan Dan/Atau Memperlihatkan Bukti Tertulis dari atau tentang Wajib Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013

Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2013

Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013

Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.03/2013

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2013

Sensus Pajak Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014

Penilai Publik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014

Konsultan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2014

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014

Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.011/2014

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2014
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.03/2014

Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Seharusnya Tidak Diberikan Pembebasan oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.03/2014

Tata Cara Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Telah Dipungut kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2014

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.011/2014

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2014

Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2014

KRIteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2014

Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014

Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014

Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2014

Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2014

Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014

Surat Pemberitahuan (SPT)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2014

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2014

Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014

Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.011/2014

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Tahap Eksplorasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014

Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014

Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014

Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014

Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014

Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014

Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014

Tata Cara Pemeteraian Kemudian
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015

Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.03/2015

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penggunaan Stiker dalam Pemungutan dan Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.03/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Suara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015

Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015

Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2015

Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2015

Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.010/2015

Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2015

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.010/2015

Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2015

KRIteria Jasa Kesenian dan Hiburan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015

Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2015

Tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK. 04/1990 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Investasi di Wilayah Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015

Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015

Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015

Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015

Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2015

KRIteria Jasa Boga atau Katering yang Termasuk dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015

Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2015

Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai yang Seharusnya Tidak Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Dan/ atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Telah Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan kepada Pihak Lain Baik Sebagian atau Seluruhnya Serta Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015

Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2015

Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Dan/Atau Surat Tagihan Pajak yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, atau Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.03/2015

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015

Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.010/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK .010/2015

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2015

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2015
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015

Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan untuk Penghitungan dan Pembayaran Bea Masuk
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.03/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015

Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015

Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.010/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.07/2015

Perubahan Rincian Dana bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015

KRIteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015

Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 269/PMK.010/2015

Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.03/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015

Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015

Penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2015

KRIteria Dan/Atau Rincian Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2015

Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Saat Lain Pembuatan Faktur Pajak atas Penyerahan Pupuk Tertentu untuk Sektor Pertanian
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015

Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.03/2015

Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.10/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu Serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016

Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016

Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.010/2016

Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016

Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016

Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.08/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016

Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.04/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.03/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.08/2016

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.08/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.010/2016

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Dan/Atau Bahan, Dan/Atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2016

Registrasi Kepabeanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.010/2016

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.010/2016

Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016

Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016

Jenis Dokumen Dan/ atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.03/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.03/2016

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Perpajakan Menimbang dalam Rangka Simplifikasi Regulasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016

Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk Dan/Atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam Rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016

Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2016

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2016

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.07/2016

Penyelesaian Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penyelesaian Permohonan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016

Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2016

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut yang Telah Diberikan Serta Pengenaan Sanksi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang KRIteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016

Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.010/2016

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017

Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017

Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.010/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017

Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.03/2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2017

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.03/2017

Tata Cara Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan atas Hasil Investasi atau Pengembangan Dana dari Aset Dana Jaminan Sosial
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.08/2017

Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Pasar Keuangan dan di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang KRIteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.03/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017

Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.010/2017

Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017

Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2017

Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2017

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017

Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2017

Tata Cara Pelaporan dan Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan KRIteria Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017

Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.010/2015 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017

Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2017

Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017

Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.02/2017

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018

Kawasan Berikat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.010/2018

Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018

Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018

Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.03/2018

Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2018

Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018

Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018

Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018

Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 /PMK.03/2018

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018

Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018

Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2018

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018

Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2018

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2018

Kebijakan Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.010/2018

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.010/2018

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2018

Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2019

Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan/ atau Jasa Kena Pajak kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.03/2019

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019

Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019

Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, Dan/Atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2019

Gudang Berikat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019

Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2019

Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019

Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019

Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2019

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019

Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019

Penentuan Bentuk Usaha Tetap
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019

Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019

Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019

Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan /Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.010/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.010/2019

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.05/2020

Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020

Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2020

Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Serta Daftar Wajib Pajak dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2020

Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Dan/Atau Penyerahan Kertas Koran Dan/Atau Kertas Majalah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020

Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2020

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.010/2020

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020

Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.01/2020

Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Rangka Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020

Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020

Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2020

Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020

Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.03/2020

Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020

Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.010/2020

Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.010/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.010/2017 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020

Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020

Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020

Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2020

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020

Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat Dan/Atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (Corona Virus Disease 2019/ Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020

Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020

Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.04/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020

Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2020

Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku Pelajaran Agama yang atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2020

Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Pajak Bumi dan Bangunan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak bagi Hasil Gross Split
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian dan Pengembangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.04/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020

Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2020

Bantuan atau Sumbangan, Serta Harta Hibahan yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2020

KRIteria Dan/Atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2020

KRIteria Dan/Atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2021

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021

Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.010/2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2021

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021

Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021

Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2021

Penetapan Pemungut Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021

Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak dari Dan/Atau ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021

Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2021

Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010.2021

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapat Penugasan dalam Rangka Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2021

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021

Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021

Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.10/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2021

Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021

Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021

Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021

Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021

Tata Cara Melakukan Pencatatan dan KRIteria Tertentu Serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2021

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2021

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2021

Hak dan Kewajiban Perpajakan bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak, atau Kontrak Karya dalam Rangka Kerja Sama di Bidang Usaha Pertambangan Mineral
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2021

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak Secara Elektronik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021

Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki Secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.04/2021

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021

Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022

Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.03/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022

Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022

Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.07/2022

Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2022

Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.010/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022

Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan/Atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2022

Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022

Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022

Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2022

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2022

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2022

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset KRIpto
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022

Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022

KRIteria Dan/Atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, Serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.09/2023

Komite Pengawas Perpajakan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/9/2005

Ketentuan Ekspor Rotan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/7/2005

Ketentuan Impor Beberapa Produk untuk Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam, Kawasan Industri di Pulau Bintan dan Kawasan Industri di Pulau Karimun
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/9/2005

Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/11/2005

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/12/2005

Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/12/2005

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya dan Batubara
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/12/2005

Ketentuan Impor Kendaraan Bermotor Bukan Baru
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2005

Ketentuan Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/2/2006

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/3/2006

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/12/2005 tentang Ketentuan Impor Kendaraan Bermotor Bukan Baru
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2006

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/5/2006

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/6/2006

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/7/2006

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/8/2006

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/9/2006

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2006

Tentang Tanda Tera Tahun 2007
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/10/2006

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2006

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/12/2006

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2006

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2007

Ketentuan Ekspor Prekursor
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2007

Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2007

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2007

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007

Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2007

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2007

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2007

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/6/2007

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/7/2007

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/7/2007

Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007

Angka Pengenal Importir (API)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2007

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2007

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/9/2006

Tanda Tera Tahun 2008
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2007

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2007

Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007

Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/10/2007

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/11/2007

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2007

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2007

Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007

Ketentuan Impor Metil Bromida untuk Keperluan Karantina dan Pra Pengapalan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2008

Ketentuan Impor Liquefied Petroleum Gas/LPG dan Tabung LPG 3 Kilogram
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2008

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2008

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/2/2008

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008

Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2008

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008

Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang Diperdagangkan ke Luar Negeri
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/DAGLU/PER/7/2008

Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi terhadap Perusahaan yang Telah Mendapat Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008

Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/4/2008

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008

Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008

Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/5/2008

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2008

Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008

Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/6/2008

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2008

Ketentuan Ekspor Pisang dan Nanas ke Jepang dalam Rangka (Indonesia Japan-Economic Partnership Agreement)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/7/2008

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/7/2008

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/7/2008

Ketentuan Ekspor Kopi
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/7/2008

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2008

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2008

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2008

Surat Keterangan Asal ( Certificate Of Origin) terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan ( Safeguards)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2008

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/11/2008

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2008

Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/12/2008 Nomor: PB.02/MEN/2008 tentang Larangan sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2008

Tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008

Ketentuan Impor Produk Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2008

Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008

Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-IND/PER/10/2008

Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting SIGaret (Rokok)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-IND/PER/10/2008

Penunjukan/Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Industri dalam Rangka Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (Bm-DTP) atas Impor Barang untuk Industri
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2009

Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/DAGLU/PER/3/2009

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2009

Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/DAGLU/PER/4/2009

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/DAGLU/PER/6/2009

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 03/DAGLU/PER/4/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/DAGLU/PER/8/2009

Perubahan Keempat atas Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 10/DAGLU/PER/10/2007 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal dan Pejabat Penandatangan Surat Keterangan Asal
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2009

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009

Ketentuan Impor Besi atau Baja
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2009

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009

Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2009

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009

Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2009

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2009

Tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009

Larangan sementara Impor Hewan Babi dan Produk Turunannya
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009

Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/5/2009

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-IND/PER/2/2009

Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi atas Impor Barang Modal Bukan Baru
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009

Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/6/2009

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2009

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2009

Larangan sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2009

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku dan Cakram Optik
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/7/2009

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2009

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/8/2009

Ketentuan Ekspor Rotan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/8/2009

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/8/2009

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2009

Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009

Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009

Ketentuan Ekspor Kopi
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/10/2009

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 736/M-DAG/KEP/3/2009

Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Besi atau Baja
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2010

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2005

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2005

Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2007

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2007

Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2007

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2007

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2008

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air Tahun 2008
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2008

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak, Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01 Tahun 2018

Kriteria Dan/Atau Persyaratan dalam Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah Tertentu pada Sektor Industri
Peraturan Bersama Dirjen Nomor KEP-51/PJ./2005

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Bersama Dirjen Nomor 01/IJ/2007

Perubahan Keputusan Bersama Inspektur Jenderal Nomor : 10/IJ/2003 dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 08/BC/2003 Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor
Peraturan Bersama Dirjen Nomor 26/PJ/2015

Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Non Migas dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 184/PJ./2004

Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002 tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran On-Line dan Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Digital
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 05/PJ./2005

Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (E-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 145/PJ./2005

Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 160/PJ/2005

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 160/PJ/2005

Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per - 160/PJ/2005 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 165/PJ/2005

Perubahan Ketujuh atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 165/PJ/2005

Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-165/PJ/2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 166/PJ./2005

Penundaan Berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-145/PJ./2005 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ./2005

Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 175/PJ/2005

Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan dan Faktur Pajak Lama oleh Wajib Pajak yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 176/PJ/2005

Tempat Terutangnya Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 177/PJ/2005

Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 37/PJ./2005

Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-133/PJ./2004 tentang Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama oleh Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 59/PJ./2005

Perubahan Ketiga atas Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 62/PJ./2005

Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2005 Sehubungan dengan Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 68/PJ/2005

Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2004 Sehubungan dengan Hari Libur Nasional
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 90/PJ/2005

Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 90/PJ/2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 91/PJ/2005

Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ./2004 tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 97/PJ./2005

Perubahan Ketiga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ/2000 tentang Syarat-Syarat Faktur Pajak Sederhana
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 01/PJ./2006

Bentuk Surat Setoran Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 102/PJ/2006

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ./2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 104/PJ./2006

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2006 Beserta Petunjuk Pengisiannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 122/PJ./2006

Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 123/PJ/2006

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 124/PJ/2006

Pelaksanaan Analisis Resiko dalam Rangka Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 146/PJ./2006

Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 146/PJ./2006

Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per - 146/PJ./2006 Tanggal : 29 September 2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 147/PJ./2006

Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi Pemungut PPN
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 14/PJ./2006

Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-81/PJ./2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Suara
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 158/PJ./2006

Peraturan Dirjen Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ./2005 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 159/PJ./2006

Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ./2006

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 160/PJ/2006

Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 171/PJ./2006

Penggunaan Stempel Tanda Tangan pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Pembayaran Bunga kepada Nasabah Pemegang Surat Utang Negara Obligasi Republik Indonesia (Sun-Ori)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 173/PJ./2006

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-142/Pj./2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 175/PJ./2006

Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan/Atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan Dan/Atau Pertokoan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 176/PJ./2006

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-123/PJ./2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 178/PJ/2006

Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2006

Pojok Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 71/PJ./2006

Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan dan Faktur Pajak Lama oleh Wajib Pajak yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang, Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 72/PJ./2006

Tempat Terutangnya Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang, Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 73/PJ/2006

Tatacara Pemindahan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang, Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 89/PJ/2006

Tata Cara Pembatalan/Penggantian Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SMKP) dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) yang Tidak Dapat Diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 01/PJ.07/2007

Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 103/PJ./2007

Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 109/PJ./2007

Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-627/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 114/PJ./2007

Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Template dalam Bahasa Inggris untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 116/PJ./2007

Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 136/PJ./2007

Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Curah di dalam Negeri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 136/PJ./2007

Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per - 136/PJ./2007 tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Curah di dalam Negeri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2007

Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-407/PJ/2000 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 142/PJ./2007

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per - 146/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 143/PJ./2007

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Serta Batas Akhir Pelaporan Pajak untuk Masa Pajak yang Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Serta Batas Akhir Pelaporan Pajak Bersamaan dengan Hari Libur atau Cuti Bersama Bulan Oktober 2007
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 148/PJ/2007

Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 149/PJ./2007

Pelaksanaan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang Telah Menerapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 Selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2007

Penggunaan Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 160/PJ/2007

Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 161/PJ/2007

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana Tahun 2007
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ./2007

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 170/PJ/2007

Tata Cara Pelaksanaan Konseling terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 173/PJ/2007

Sistem, Bentuk, Jenis dan Kode Laporan Rutin di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 174/PJ/2007

Pedoman Penentuan Standar Investasi Tanaman (SIT) Kelapa Sawit
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 180/PJ/2007

Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dalam Bentuk Formulir Kertas (Hard Copy) bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga, dan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dalam Rangka Uji Coba Pengolahan Data dan Dokumen di Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43/PJ/2007

Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan dan Faktur Pajak Lama Sehubungan dengan Penambahan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 44/PJ./2007

Tempat Terutangnya Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Pelayan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 45/PJ/2007

Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak dalam Rangka Penambahan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 46/PJ/2007

Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan dan Faktur Pajak Lama oleh Wajib Pajak yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 47/PJ/2007

Tempat Terutangnya Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Madya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 48/PJ/2007

Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Madya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 67/PJ./2007

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 68/PJ/2007

Perubahan Kedelapan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 69/PJ./2007

Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 6/PJ./2007

Penghapusan Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak dalam Masa Transisi Pemberlakuan Modul Penerimaan Negara
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 70/PJ/2007

Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 81/PJ./2007

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2007 Beserta Petunjuk Pengisiannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 87/PJ/2007

Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak dalam Rangka Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Pulau Jawa dan Pulau Bali Selain KPP Pratama di Wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 07/PJ/2008

Perubahan Kesembilan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 10/PJ./2008

Tempat Pajak Terutang bagi Pengusaha Kena Pajak yang Sebelumnya Dikukuhkan pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau Kantor Pelayanan Pajak Madya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2008

Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak dalam Rangka Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak yang Semula Terdaftar dan Melaporkan Usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2008

Ralat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per - 11/PJ/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak dalam Rangka Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak yang Semula Terdaftar dan Melaporkan Usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 12/PJ/2008

Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak dalam Rangka Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak dari dan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2008

Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Template dalam Bahasa Inggris untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2007
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 14/PJ./2008

Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dalam Bentuk Formulir Kertas (Hard Copy) bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di KPP Pratama, dalam Rangka Pengolahan Data dan Dokumen di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2008

Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak dalam Rangka Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2008

Ralat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per - 15/PJ/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak dalam Rangka Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak dari dan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2008

Tata Cara Penelitian Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ/2008

Penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 18/PJ./2008

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19/PJ/2008

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 1/PJ./2008

Penetapan Wajib Pajak dengan KRIteria Tertentu dan Prosedur dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 20/PJ/2008

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 21/PJ/2008

Publikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 22/PJ/2008

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 23/PJ/2008

Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak dalam Rangka Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Luar Pulau Jawa dan Bali
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24/PJ/2008

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 25/PJ/2008

Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 26/PJ/2008

Tata Cara Penanganan Wajib Pajak yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Pengguna Ganda
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PJ/2008

Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 28/PJ./2008

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 29/PJ/2008

Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dalam Bentuk Formulir Kertas (Hard Copy) bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak, dalam Rangka Pengolahan Data dan Dokumen di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 2/PJ./2008

Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng di dalam Negeri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2008

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2008

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 33/PJ/2008

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 34/PJ/2008

Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 35/PJ/2008

Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Rangka Pengalihan Hak atas Tanah Dan/Atau Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 36/PJ/2008

Tata Cara Pemeriksaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 37/PJ/2008

Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 38/PJ/2008

Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 39/PJ./2008

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008 Beserta Petunjuk Pengisiannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 3/PJ./2008

Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Dan/Atau Penyerahan Gandum dan Tepung Gandum Terigu
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 42/PJ/2008

Perubahan Kelima atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43/PJ./2008

Pojok Pajak dan Mobil Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 44/PJ/2008

Tata Cara Pendaftaran NPWP Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 45/PJ/2008

Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 46/PJ/2008

Tata Cara Pengawasan Pemindahbukuan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Tempat Pembayaran Elektronik
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 47/PJ/2008

Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (E-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 48/PJ/2008

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 4/PJ/2008

Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-81/PJ./2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Suara
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 50/PJ/2008

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 51/PJ/2008

Tata Cara Pendaftaran NPWP bagi Anggota Keluarga
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 52/PJ/2008

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Penyalur/Distributor Rokok
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 53/PJ/2008

Ralat Peraturan Dirjen Pajak Nomor 53/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 53/PJ./2008

Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri yang akan Bertolak ke Luar Negeri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 54/PJ/2008

Petunjuk Pelaksanaan Penyegelan dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 5/PJ/2008

Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-153/PJ./2002 tentang Penetapan Bentuk, Ukuran, Warna, Isi, dan Teks Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai, dan Dasar Pengenaan Pajak untuk Menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar dan Penunjukan Asosiasi yang Memberikan Rekomendasi untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Serta Tata Cara Penebusan dan Pelaporannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 6/PJ/2008

Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 8/PJ/2008

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-161/PJ/2007 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana Tahun 2007
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 9/PJ/2008

Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 03/PJ/2009

Tata Cara Penatausahaan PPN yang Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di dalam Negeri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 10/PJ/2009

Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Tahun 2009 bagi Wajib Pajak yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Usaha
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2009

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-179/PJ/2007 tentang Tempat Lain yang Dapat Digunakan untuk Menerima Surat Pemberitahuan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 12/PJ/2009

Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ./2009

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ./2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 14/PJ./2009

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 53/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri yang akan Bertolak ke Luar Negeri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2009

Tempat PPN Terutang bagi PKP yang Dikukuhkan pada KPP WP Besar atau KPP Madya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ./2009

Pelaksanaan Analisis Risiko dalam Rangka Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ./2009

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar bagi Pengusaha Kena Pajak dengan Risiko Sangat Rendah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 18/PJ/2009

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2008 tentang Pojok Pajak dan Mobil Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19/PJ/2009

tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 1/PJ./2009

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 53/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri yang akan Bertolak ke Luar Negeri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 20/PJ./2009

Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 21/PJ/2009

Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 22/PJ./2009

Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Pemberi Kerja yang Berusaha pada Kategori Usaha Tertentu
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 23/PJ./2009

Perubahan Kedua atas KEP-523/PJ/2001 tentang Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Industri dan Eksportir yang Bergerak dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan atas Pembelian Bahan-Bahan untuk Keperluan Industri atau Ekspor Mereka dari Pedagang Pengumpul
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24/PJ/2009

Tata Cara Pendaftaran NPWP Dan/Atau Pengukuhan PKP dan Perubahan Data WP Dan/Atau PKP dengan Sistem E-Registration
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 25/PJ./2009

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 26/PJ./2009

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ./2009 tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Pemberi Kerja yang Berusaha pada Kategori Usaha Tertentu
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PJ./2009

Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak dalam Rangka Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 28/PJ/2009

Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/Atau Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 29/PJ/2009

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ./2005 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 2/PJ./2009

Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2009

Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/Atau Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ/2009

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2009

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 33/PJ/2009

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Royalti dari Hasil Karya Sinematografi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 34/PJ./2009

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 35/PJ/2009

Perubahan PER-9/PJ./2008 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak Tertentu
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 36/PJ/2009

Perubahan Dirjen Pajak Nomor PER-15/PJ./2009 tentang Tempat PPN Terutang bagi PKP yang Dikukuhkan pada KPP WP Besar atau KPP Madya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 37/PJ./2009

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ./2009 tentang Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak dalam Rangka Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 38/PJ/2009

Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 39/PJ./2009

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 40/PJ/2009

Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 41/PJ/2009

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ./2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 42/PJ./2009

Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pascabencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Dibiayai dengan Hibah Luar Negeri yang Pelaksanaannya Belum Selesai Sampai dengan Tanggal 31 Maret 2009
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43/PJ./2009

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 44/PJ/2009

Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 45/PJ/2009

Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan dan Pengawasan Data
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 46/PJ./2009

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 47/PJ./2009

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang Diduga Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 48/PJ/2009

Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 49/PJ./2009

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 4/PJ/2009

Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 50/PJ./2009

Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang bagi Pengusaha Kena Pajak yang Tempat Kegiatan Usaha atau Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang di Kawasan Bebas
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 50/PJ./2009

Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ./2009 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang bagi Pengusaha Kena Pajak yang Tempat Kegiatan Usaha atau Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang di Kawasan Bebas
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 51/PJ./2009

Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran KUPon Makanan Dan/Atau Minuman bagi Pegawai, KRIteria dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu dan Batasan Mengenai Sarana dan Fasilitas di Lokasi Kerja
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 52/PJ/2009

Penunjukan Pemotong, Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, Kecuali yang Diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 53/PJ/2009

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 54/PJ/2009

Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak Terdaftar Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Sehubungan dengan Perubahan Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan Dan/Atau Tempat Kegiatan Usaha
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 55/PJ/2009

Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat Sesungguhnya atas Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 56/PJ/2009

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 57/PJ/2009

Perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ./2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 58/PJ./2009

Tata Cara Penunjukan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 59/PJ/2009

Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 5/PJ/2009

Proses Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 60/PJ/2009

Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati di dalam Negeri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 61/PJ/2009

Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 61/PJ./2009

Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 62/PJ./2009

Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 63/PJ/2009

Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Template dalam Bahasa Inggris untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 64/PJ./2009

Penetapan Jumlah dan Saat Terutang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Ekslusif PT Telkom
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 65/PJ./2009

Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Jaminan dalam Bentuk Escrow Account dan Pelunasan Pajak Berikut Sanksi Administrasi Berupa Denda
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 66/PJ./2009

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per - 34/PJ/2009 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 67/PJ./2009

Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 6/PJ/2009

Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 7/PJ./2009

Perubahan atas PER-24/PJ/2008 tentang SPT PPh Badan dan SPT Tahunan PPh WPOP Beserta Petunjuk Pengisiannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 8/PJ./2009

Pedoman Akutansi Piutang Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 9/PJ./2009

Tempat dan Cara Lain Pengambilan SPT
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 10/PJ/2010

Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2010

Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, dan Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2010

Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2010 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, dan Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 12/PJ/2010

Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2010

Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak Direktur Jenderal Pajak,
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 14/PJ./2010

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-146/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2010

Perubahan Pertama atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 29/PJ/2008 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dalam Bentuk Formulir Kertas (Hard Copy) bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak, dalam Rangka Pengolahan Data dan Dokumen di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2010

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ/2010

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-56/PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 18/PJ/2010

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ./2008 tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19/PJ/2010

Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 1/PJ/2010

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 20/PJ/2010

Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Toko Retail Serta Kantor Pelayanan Pajak yang Mengelola Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 21/PJ/2010

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 22/PJ/2010

Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-238/Pj./2001 tentang Penghapusan Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 23/PJ/2010

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24/PJ./2010

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 25/PJ./2010

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 26/PJ/2010

Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/Atau Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PJ/2010

Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak, Pelaporan, dan Pengawasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ/2010

Tata Cara Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2010

Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 34/PJ/2010

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 35/PJ/2010

Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak dalam Negeri Indonesia dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 36/PJ/2010

Prosedur Penerbitan Kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Dan/Atau Surat Tagihan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 37/PJ/2010

Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 38/PJ/2010

Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 39/PJ/2010

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-160/PJ/2005 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 3/PJ./2010

Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana di dalam Negeri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 40/PJ/2010

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang bagi Wajib Pajak Luar Negeri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 41/PJ/2010

Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43/PJ/2010

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 44/PJ/2010

Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 45/PJ/2010

Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 46/PJ/2010

Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Impor atau Penyerahan Kapal untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 47/PJ/2010

Tata Cara Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 48/PJ/2010

Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procudure) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 49/PJ/2010

Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2008 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 4/PJ/2010

Tempat Lain Selain Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan Dan/Atau Tempat Kegiatan Usaha Dilakukan Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 50/PJ/2010

Kebijakan Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 52/PJ/2010

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 53/PJ/2010

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Berkaitan dengan SPTNP, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 54/PJ/2010

Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 57/PJ/2010

Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 58/PJ/2010

Bentuk dan Ukuran Formulir Serta Tata Cara Pengisian Keterangan pada Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 59/PJ/2010

Tata Cara Pelaporan Penerimaan Dividen, Penghitungan Besarnya Pajak yang Harus Dibayar, dan Pengkreditan Pajak Sehubungan dengan Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 5/PJ/2010

Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak, Subjek Pajak, dan Objek Pajak di Wilayah Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 60/PJ/2010

Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 61/PJ/2010

Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 62/PJ/2010

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 63/PJ/2010

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 64/PJ/2010

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 65/PJ/2010

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 66/PJ/2010

Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 67/PJ/2010

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ./2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 69/PJ/2010

Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 6/PJ/2010

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Tidak Benar
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 70/PJ/2010

Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 71/PJ/2010

Tata Cara Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 8/PJ/2010

Saat Terutangnya Pajak Penjualan Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah dari Pusat ke Cabang atau Sebaliknya dan Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Antar Cabang
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 9/PJ/2010

Standar Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 08/PJ/2011

Kebijakan Pengelolaan Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 10/PJ/2011

Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-173/PJ/2007 tentang Sistem, Bentuk, Jenis dan Kode Laporan Rutin di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2008
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2011

Tata Cara Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang Belum Jelas Diketahui Wajib Pajaknya dan Pencabutan Penetapan Sebagai Wajib Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 12/PJ/2011

Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Dan/Atau Minyak Goreng Sawit Curah di dalam Negeri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2011

Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam Bentuk Elektronik untuk Tahun Pajak 2010
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 14/PJ/2011

Bantuan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2011

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2011

Tata Cara Pemberitahuan Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap atas Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ/2011

Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 18/PJ/2011

Penambahan Wilayah Kerja dan Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) yang Diolah Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dalam Rangka Uji Coba Perluasan Cakupan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19/PJ/2011

Pedoman Pengujian Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 1/PJ/2011

Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 20/PJ/2011

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2008 tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu Dan/Atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 23/PJ/2011

Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Pemberitahuan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24/PJ/2011

Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Data Antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 25/PJ/2011

Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Template Surat Setoran Pajak dalam Bahasa Inggris
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 26/PJ./2011

Sarana Pengaduan Pelayanan Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PJ/2011

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ./2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 28/PJ/2011

Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan/Atau Gas Bumi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 29/PJ/2011

Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi Sementara
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 2/PJ/2011

Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2011

Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ/2011

Percepatan Pelaksanaan Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2011

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 33/PJ/2011

Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 34/PJ/2011

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 35/PJ/2011

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 36/PJ/2011

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 37/PJ/2011

Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-251/PJ/2000 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 38/PJ/2011

Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 39/PJ/2011

Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara E-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 3/PJ/2011

Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan Melalui Pengamatan atau Kegiatan Intelijen Perpajakan.
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 40/PJ/2011

Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak atas Penyerahan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 41/PJ/2011

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Rangka Pertukaran Informasi Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang Melibatkan Otoritas Pajak Negara Mitra
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 42/PJ/2011

Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Penagihan Pajak Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43/PJ/2011

Penentuan Subjek Pajak dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 44/PJ/2011

Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan Realisasi Penanaman Modal bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 45/PJ/2011

Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 46/PJ/2011

Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2010 tentang Wilayah Kerja dan Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) yang Diolah Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dalam Rangka Uji Coba Perluasan Cakupan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2011 tentang Penambahan Wilayah Kerja dan Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) yang Diolah Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dalam Rangka Uji Coba Perluasan Cakupan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 47/PJ/2011

Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 48/PJ/2011

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 49/PJ/2011

Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 4/PJ/2011

Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Template dalam Bahasa Inggris untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 Beserta Petunjuk Pengisiannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 50/PJ/2011

Tata Kelola Konten Situs Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 51/PJ/2011

Perubahan atas Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-54/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 52/PJ/2011

Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 5/PJ/2011

Tata Cara Pengajuan dan Penelitian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Seharusnya Tidak Terutang bagi Wajib Pajak dalam Negeri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 6/PJ/2011

Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 7/PJ/2011

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 9/PJ/2011

Kebijakan Pengelolaan Proyek Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 02/PJ/2012

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 03/PJ/2012

Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-68/PJ/2010 tentang Tata Cara Pembentukan Tim Quality Assurance Pemeriksaan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 04/PJ/2012

Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 05/PJ/2012

Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 06/PJ/2012

Tata Cara Penatausahaan, Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak dari Dan/Atau ke Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 08/PJ/2012

Tempat Pendaftaran Dan/Atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 09/PJ/2012

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-30/PJ/2011 tentang Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 10/PJ/2012

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2010 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, dan Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2012

Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2012

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ /2011 tentang Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak atas Penyerahan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan / atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2012

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2012

Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam Bentuk Elektronik untuk Tahun Pajak 2011 bagi Wajib Pajak Badan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ/2012

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-56/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 18/PJ/2012

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2012 tentang Tata Cara Penatausahaan , Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak dari Dan/Atau ke Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19/PJ/2012

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 20/PJ/2012

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 21/PJ/2012

Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 22/PJ/2012

Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri Dan/Atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 23/PJ/2012

Tata Cara Penetapan Secara Jabatan atas Jumlah Biaya yang Dikeluarkan Dan/ atau yang Dibayarkan untuk Membangun Bangunan dalam Rangka Kegiatan Membangun Sendiri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24/PJ/2012

Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 25/PJ/2012

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2012 tentang Tata Cara Penetapan Secara Jabatan atas Jumlah Biaya yang Dikeluarkan Dan/ atau yang Dibayarkan untuk Membangun Bangunan dalam Rangka Kegiatan Membangun Sendiri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 26/PJ/2012

Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PJ/2012

Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 28/PJ/2012

Tempat Pendaftaran Dan/Atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 29/PJ/2012

Tata Cara Pengawasan Pemindahbukuan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2012

Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/Pj./1994 tentang Pedoman Induk Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ/2012

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2012

Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 01/PJ/2013

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 02/PJ/2013

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 03/PJ/2013

Pedoman Penyuluhan Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 04/PJ/2013

Tata Cara Penatausahaan, Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak dari Dan/Atau ke Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 05/PJ/2013

Tata Cara Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Permohonan Pelayanan Lainnya, Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Setelah Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 06/PJ/2013

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 07/PJ/2013

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak-Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 08/PJ/2013

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 09/PJ/2013

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 10/PJ/2013

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2013

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 12/PJ/2013

Pedoman Penataan, Monitoring dan Evaluasi Organisasi Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 14/PJ/2013

Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2013

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-50/PJ/2011 tentang Tata Kelola Konten Situs Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ/2013

Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 18/PJ/2013

Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penelitian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Seharusnya Tidak Terutang bagi Wajib Pajak dalam Negeri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19/PJ/2013

Pencabutan Beberapa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Terkait dengan Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 20/PJ/2013

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 21/PJ/2013

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 22/PJ/2013

Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 23/PJ/2013

Standar Pemeriksaan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24/PJ/2013

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 25/PJ/2013

Tempat Pendaftaran Dan/Atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak Sebagai Pengusaha yang Dikenai Pajak Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan Perubahannya yang Melakukan Usaha di Bidang Pengalihan Tanah Dan/ atau Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 26/PJ/2013

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PJ/2013

Pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 28/PJ/2013

Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail Serta Pengelolaan Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 29/PJ/2013

Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak atas Pajak Penjualan bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2013

Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Industri Tertentu
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ/2013

Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2013

Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 33/PJ/2013

Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 35/PJ/2013

Tata Cara Ekstensifikasi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 36/PJ/2013

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (E-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 37/PJ/2013

Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 38/PJ/2013

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 40/PJ/2013

Pengawasan Pengusaha Kena Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 41/PJ/2013

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan, Penetapan Realisasi Penanaman Modal, Penyampaian Kewajiban Pelaporan, dan Pencabutan Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak yang Melakukan Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43/PJ/2013

Bentuk dan Isi Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 44/PJ/2013

Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal dalam Rangka Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa untuk Keperluan Instansi Pemerintah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 45/PJ/2013

Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 02/PJ/2014

Tata Cara Penyampaian Pengaduan Pelayanan Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 03/PJ/2014

Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 04/PJ/2014

Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 05/PJ/2014

Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan/Atau Gas Bumi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 06/PJ/2014

Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara E-Filing dan Merupakan Pegawai Tetap pada Pemberi Kerja Tertentu
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 07/PJ/2014

Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 08/PJ/2014

Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 10/PJ/2014

Tata Cara Permohonan dan Penetapan atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2014

Bantuan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 12/PJ/2014

Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2014

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran Dan/Atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2014

Penggunaan Stempel Tanda Tangan pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas Pembayaran Dividen kepada para Pemegang Saham
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2014

Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ/2014

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 18/PJ/2014

Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19/PJ/2014

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 1/PJ/2014

Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara E-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 20/PJ/2014

Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 21/PJ/2014

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan Dan/ atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 22/PJ/2014

Penyelenggaraan Pelayanan pada Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 23/PJ/2014

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24/PJ/2014

Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 25/PJ/2014

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 26/PJ/2014

Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PJ/2014

Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 29/PJ/2014

Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2014

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2013 tentang Pengawasan Pengusaha Kena Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ/2014

Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2014

Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 33/PJ/2014

Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 34/PJ/2014

Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 01/PJ/2015

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/ Pemungutannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 02/PJ/2015

Tata Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan, dan Sektor Lainnya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 03/PJ/2015

Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 04/PJ/2015

Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 05/PJ/2015

Penyedia Layanan Surat Pemberitahuan Elektronik
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 07/PJ/2015

Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Template dalam Bahasa Inggris untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan Setelahnya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 08/PJ/2015

Penundaan Berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/ Pemungutannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 09/PJ/2015

Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-45/PJ/2009 tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 10/PJ/2015

Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Jalan Tol
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2015

Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 12/PJ/2015

Penetapan Tempat Tinggal Orang Pribadi dan Tempat Kedudukan Badan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2015

Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 14/PJ/2015

Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2015

Pedoman Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2015

Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Jalan Tol
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ/2015

Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 18/PJ/2015

Pedoman Pelaksanaan Uji Coba Mobile Tax Unit di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19/PJ/2015

Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 20/PJ/2015

Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 21/PJ/2015

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 22/PJ/2015

Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 23/PJ/2015

Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan Serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24/PJ/2015

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PJ/2015

Pencabutan Beberapa Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Terkait dengan Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 28/PJ/2015

Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 29/PJ/2015

Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2015

Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ/2015

Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2015

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran , dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan /Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 33/PJ/2015

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 34/PJ/2015

Tata Cara Penatausahaan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak dalam Rangka Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 35/PJ/2015

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Selisih Kurang Harga Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 36/PJ/2015

Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 37/PJ/2015

Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 38/PJ/2015

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Rangka Percepatan Investasi dengan KRIteria Tertentu Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 39/PJ/2015

Perubahan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 40/PJ/2015

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Pembayaran Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 41/PJ/2015

Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 42/PJ/2015

Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43/PJ/2015

Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu pada Instansi Pemerintah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 44/PJ/2015

Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 45/PJ/2015

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2014 tentang Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 46/PJ/2015

Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 47/PJ/2015

Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 48/PJ/2015

Tata Cara Pemberian Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 49/PJ/2015

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 50/PJ/2015

Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 01/PJ/2016

Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 02/PJ/2016

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-54/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 04/PJ/2016

Surat, Daftar, Formulir, dan Laporan yang Digunakan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 06/PJ/2016

Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 07/PJ/2016

Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 08/PJ/2016

Pendaftaran dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Tempat Tertentu dalam Rangka Pengampunan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 10/PJ/2016

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016

Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 12/PJ/2016

Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway dalam Rangka Pengampunan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2016

Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan pada Minggu Terakhir Periode Pertama Penyampaian Surat Pernyataan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 14/PJ/2016

Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan dalam Hal Terjadi Gangguan pada Jaringan Dan/Atau Keadaan Luar Biasa pada Akhir Periode Penyampaian Surat Pernyataan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2016

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran Dan/Atau Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2016

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ/2016

Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan bagi Wajib Pajak Tertentu Serta Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan dan Penerbitan Surat Keterangan bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha Tertentu
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 18/PJ/2016

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan dalam Rangka Pengampunan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19/PJ/2016

Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 20/PJ/2016

Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pengampunan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 21/PJ/2016

Tata Cara Pencabutan atas Surat Pernyataan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 22/PJ/2016

Pedoman Pelaksanaan Uji Coba Kantor Pelayanan Pajak Mikro
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 23/PJ/2016

Layanan Pajak di Luar Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24/PJ/2016

Tata Cara Penilaian untuk Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 25/PJ/2016

Penyelenggaraan Pelayanan pada Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 26/PJ/2016

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PJ/2016

Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 28/PJ/2016

Ketentuan Pengalihan Harta Berupa Dana ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Rangka Pengampunan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 29/PJ/2016

Tata Cara Pemetaan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2016

Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2013 tentang Pengawasan Pengusaha Kena Pajak Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-30/PJ/2014
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ/2016

Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-68/PJ/2002 tentang Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Jenis Barang-Barang Kebutuhan Pokok
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2016

Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-153/PJ/2002 tentang Penetapan Bentuk, Ukuran, Warna, Isi, dan Teks Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai, dan Dasar Pengenaan Pajak untuk Menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar dan Penunjukan Asosiasi yang Memberikan Rekomendasi untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Serta Tata Cara Penebusan dan Pelaporannya Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2008 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-81/PJ/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Suara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2008
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 5/PJ/2016

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Rangka Percepatan Investasi dengan KRIteria Tertentu Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 01/PJ/2017

Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 02/PJ/2017

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2016 tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 03/PJ/2017

Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan dalam Rangka Pengampunan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 04/PJ/2017

Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/ atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 05/PJ/2017

Pembayaran Pajak Secara Elektronik
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 07/PJ/2017

Pedoman Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 08/PJ/2017

Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak dalam Negeri Indonesia dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 09/PJ/2017

Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-54/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 10/PJ/2017

Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2017

Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 12/PJ/2017

Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-17/PJ/2013 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2017

Kartu Pintar Nomor Pokok Wajib Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 14/PJ/2017

Tata Cara Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2017

Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ/2017

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 18/PJ/2017

Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/Atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah Dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19/PJ/2017

Perlakuan terhadap Penerbitan Dan/Atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 22/PJ/2017

Perubahan Keenam atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 23/PJ/2017

Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pengungkapan Harta Bersih
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24/PJ/2017

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Terkait Akses Kepabeanan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 25/PJ/2017

Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 26/PJ/2017

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PJ/2017

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Rangka Percepatan Investasi dengan KRIteria Tertentu
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 28/PJ/2017

Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 29/PJ/2017

Tata Cara Pengelolaan Laporan per Negara
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2017

Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ/2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2017

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 02/PJ/2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 03/PJ/2018

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 04/PJ/2018

Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 06/PJ/2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 07/PJ/2018

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan dalam Rangka Pengampunan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 08/PJ/2018

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-21/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 09/PJ/2018

Penundaan Pemberlakuan Ketentuan Pencantuman Identitas Pembeli Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 4A PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 10/PJ/2018

Tempat Pendaftaran Wajib Pajak Dan/Atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2018

Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2018

Penetapan Wajib Pajak KRIteria Tertentu atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan Perlakuan atas Selisih Kelebihan Pembayaran Pajak yang Belum Dikembalikan dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2018

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan Dan/ atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ/2018

Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 20/PJ/2018

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 22/PJ/2018

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Selisih Kurang Harga Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 23/PJ/2018

Bentuk, Warna, Ukuran dan Pedoman Pelekatan Dan/Atau Pemasangan Tanda Pengaman Sehubungan dengan Pemasukan Barang Asal Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang akan Dilakukan Pemeriksaan Fisik
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24/PJ/2018

Tata Cara Pertukaran Informasi Secara Spontan dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 25/PJ/2018

Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 26/PJ/2018

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/Atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 28/PJ/2018

Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak dalam Negeri Indonesia dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (Mulai Berlaku 1 Februari 2019)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 29/PJ/2018

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Dukungan Kelayakan pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2018

Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dalam Rangka Simplifikasi Regulasi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 01/PJ/2019

Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Rangka Ekstensifikasi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 02/PJ/2019

Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 03/PJ/2019

Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 04/PJ/2019

Layanan Pajak Tertentu pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 05/PJ/2019

Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 06/PJ/2019

Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 07/PJ/2019

Tata Cara Penyampaian Pengaduan Pelayanan Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 08/PJ/2019

Tata Cara Pemberian, Penyesuaian, dan Penghapusan Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 09/PJ/2019

Tata Cara Pembatalan dan Pencabutan Surat Keterangan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 10/PJ/2019

Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Pemberitahuan, Serta Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2019

Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 12/PJ/2019

Tatacara Penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atas Impor yang Merupakan Pemasukan Barang yang Digunakan untuk Kegiatan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2019

Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 14/PJ/2019

Tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2019

Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ/2019

Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang Berpartisipasi dalam Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19/PJ/2019

Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 20/PJ/2019

Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi Serta Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 21/PJ/2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 01/PJ/2020

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 02/PJ/2020

Tata Cara Pelaksanaan Tax Examination Abroad dalam Rangka Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 03/PJ/2020

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan atau Telah Mendapatkan Izin dari Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 04/PJ/2020

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 06/PJ/2020

Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan dengan Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 07/PJ/2020

Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik Dan/Atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 08/PJ/2020

Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak Berjalan Sehubungan dengan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 09/PJ/2020

Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 10/PJ/2020

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2020

Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 12/PJ/2020

Batasan KRIteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2020

Petunjuk Teknis Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Sehubungan dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 14/PJ/2020

Tata Cara Penyampaian Surat Keberatan Secara Elektronik (E-Filing)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2020

Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2020

Penanganan Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dan Penyelesaian Tindak Lanjut Persetujuan Bersama
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ/2020

Tata Cara Penyelesaian Permohonan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 18/PJ/2020

Tata Kelola Situs Web Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19/PJ/2020

Petunjuk Teknis Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Sehubungan dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Debitur dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 20/PJ/2020

Pedoman Akuntansi Piutang Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 21/PJ/2020

Tata Cara Penanganan atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berskala Nasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 22/PJ/2020

Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dalam Rangka Simplifikasi Regulasi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 23/PJ/2020

Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24/PJ/2020

Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan Serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 25/PJ/2020

Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Pemberitahuan, Serta Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 26/PJ/2020

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyediaan Pembicara, Pembahas, atau Moderator dalam Kegiatan Seminar, Lokakarya, Gelar Wicara, atau Kegiatan Sejenis Lainnya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 01/PJ/2021

Tata Cara Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai yang Terutang atas Dokumen Berupa Cek dan Bilyet Giro
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 02/PJ/2021

Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah Serta Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 03/PJ/2021

Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 04/PJ/2021

Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak terhadap Wajib Pajak KRIteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Serta Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 05/PJ/2021

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik Dan/Atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 06/PJ/2021

Tata Cara Penatausahaan Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar Dan/Atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak dalam Rangka Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 07/PJ/2021

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Usaha di Bidang Ekspor dan Impor Barang Kena Pajak Berwujud
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 08/PJ/2021

Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 09/PJ/2021

Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2021 tentang Tata Cara Penatausahaan Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar Dan/Atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak dalam Rangka Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2021

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai yang Terutang atas Dokumen Berupa Cek dan Bilyet Giro
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 12/PJ/2021

Edukasi Perpajakan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2021

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah Serta Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 14/PJ/2021

Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak, Serta Surat Tagihan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2021

Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ/2021

Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa bagi Instansi Pemerintah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 18/PJ/2021

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Penyerahan / Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa dan Kartu Perdana
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19/PJ/2021

Perhitungan Potensi Pajak atas Belanja Daerah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 21/PJ/2021

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 22/PJ/2021

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 23/PJ/2021

Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24/PJ/2021

Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 26/PJ/2021

Tata Cara Pemungutan Bea Meterai dalam Hal Terjadi Kegagalan Sistem Meterai Elektronik
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PJ/2021

Jenis Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Elektronik, Persyaratan Dokumen Elektronik yang Harus Dilampirkan, Tanda Tangan Elektronik yang Digunakan, Tata Cara Penyampaian Dokumen Elektronik dan Saluran yang Digunakan, Serta Tata Cara Tindak Lanjut atas Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Elektronik
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 01/PJ/2022

Surat, Daftar, dan Formulir yang Digunakan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 02/PJ/2022

Tata Cara Pelaksanaan Competent Authority Meetings, Tax Examinations Abroad, dan Simultaneous Tax Examinations dalam Rangka Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 03/PJ/2022

Faktur Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 04/PJ/2022

Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 05/PJ/2022

Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak, Serta Surat Tagihan Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 08/PJ/2022

Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/Atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2022

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 12/PJ/2022

Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2022

Tata Cara Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi Rekanan yang Tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 14/PJ/2022

Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Selain Instansi Pemerintah dan bagi Pihak Lain
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2022

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2022 tentang Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 01/BC/2005

Tatalaksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 02/BC/2005

Asuransi yang Dapat Diterima untuk Pengamanan Transaksi Perdagangan Internasional Sebagai Komponen Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 03/BC/2005

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-27/BC/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 04/BC/2005

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 05/BC/2005

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia : * Nomor 22/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang untuk Angkutan Umum; * Nomor 23/PMK.020/2005 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Chassis Bus dengan Mesin Terpasang untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum, dan Completely Knocked Down (CKD) untuk Pembuatan Kendaraan Angkutan Komersial; * Nomor 24/PMK.010/2005 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Bus dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) untuk Keperluan Angkutan Umum
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005

Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 08/BC/2005

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 04/BC/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 09/BC/2005

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Panas Bumi
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 10/BC/2005

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2005
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 14/BC/2005

Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 16/BC/2005

Tatacara Pendirian, Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 17/BC/2005

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 18/BC/2005

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-16/BC/2005 tentang Tatacara Pendirian, Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 19/BC/2005

Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 22/BC/2005

Penyediaan dan Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 23/BC/2005

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.010/2005 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku dan Bagian Tertentu untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar Serta Bagian Tertentu untuk Perakitan Alat-Alat Besar oleh Industri Alat-Alat Besar
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 24/BC/2005

Desain dan Warna Pita Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2005

Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 97/BC/2005

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-13/Bc/2005 tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 01/BC/2006

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 02/BC/2006

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 03/BC/2006

Penyediaan dan Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau untuk Bulan Maret Tahun 2006
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 04/BC/2006

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2005 tentang Penyediaan dan Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 05/BC/2006

Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Impor Barang Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Penitipan
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2006

Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 13/BC/2002 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Teknis Kepabeanan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Menandatangani Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 08/BC/2006

Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 09/BC/2006

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-05/BC/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Impor Barang Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 10/BC/2006

Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 11/BC/2006

Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 12/BC/2006

Penyelenggaraan Jasa Layanan Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan dalam Rangka Penyerahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP), Inward Manifest dan Outward Manifest
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 13/BC/2006

Pengembalian Cukai atas Barang Kena Cukai yang Dimusnahkan atau Diolah Kembali
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 14/BC/2006

Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 15/BC/2006

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-10/BC/2006 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 16/BC/2006

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.010/2006 Tanggal 25 September 2006 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bagian dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor untuk Pembuatan Kendaraan Bermotor Tujuan Ekspor
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 17/BC/2006

Pemberitahuan Harga Jual Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 18/BC/2006

Tatacara Penggunaan Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document untuk Pemasukan Barang Impor dan Pengeluaran Barang Ekspor ke dan dari Pulau Batam, Bintan, dan Karimun
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 19/BC/2006

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-10/BC/2006 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 20/BC/2006

Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-27/BC/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 21/BC/2006

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.010/2006 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 22/BC/2006

Penyediaan dan Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 23/BC/2006

Desain dan Warna Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 24/BC/2006

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2006

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia : Nomor 61/PMK.010/2006 Tanggal 24 Juli 2006 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Chassis Bus dengan Mesin Terpasang untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk Pembuatan Angkutan Komersial; Nomor 62/PMK.010/2006 Tanggal 24 Juli 2006 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Bus dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) untuk Keperluan Angkutan Umum; Nomor 63/PMK.010/2006 Tanggal 24 Juli 2006 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang untuk Angkutan Umum
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 01/BC/2007

Perubahan Kelima atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 05/BC/2007

Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-14/Bc/2001 tentang Pemblokiran Perusahan di Bidang Kepabeanan
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 06/BC/2007

Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2007

Pemeriksaan Fisik Barang Impor
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 08/BC/2007

Petunjuk Pelaksanaan Ekspor Barang Terkena Pungutan Ekspor yang Dikecualikan dari Pungutan Ekspor
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 09/BC/2007

Perubahan Kedua Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukal Nomor KEP-14/Bc/2001 tentang Pemblokiran Perusahaan di Bidang Kepabeanan
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 10/BC/2007

Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar Termasuk Yacht yang pada Saat Pemasukannya ke dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 11/BC/2007

Tata Cara Pemberian, Perubahan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 12/BC/2007

Tata Cara Pemberian, Perubahan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 13/BC/2007

Tata Cara Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 14/BC/2007

Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 15/BC/2007

Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean atas Jam Tangan dan Perhiasan yang pada Saat Pemasukannya ke dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 16/BC/2007

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.010/2007 Tanggal 19 April 2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku dan Bagian Tertentu untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar Serta Bagian Tertentu untuk Perakitan Alat-Alat Besar oleh Industri Alat-Alat Besar
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 17/BC/2007

Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 19/BC/2007

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.011/2007 Tanggal 3 April 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 20/BC/2007

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 21/BC/2007

Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 22/BC/2007

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok dan Pengawasan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 23/BC/2007

Label Tanda Pengawasan Cukai untuk Barang Kena Cukai yang Dijual di Toko Bebas Bea
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 24/BC/2007

Mitra Utama
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2007

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 26/BC/2007

Tatalaksana Pindah Lokasi Penimbunan Barang Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Kepabeanannya dari Satu Tempat Penimbunan sementara ke Tempat Penimbunan sementara Lainnya
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 27/BC/2007

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.01/2007 Tanggal 1 Maret 2007 tentang Tata laksana Impor Barang dari Northern Territory Australia ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa dan Sumatera
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 28/BC/2007

Standar Audit di Bidang Kepabeanan
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 30/BC/2007

Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 31/BC/2007

Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 32/BC/2007

Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 34/BC/2007

Tatalaksana Registrasi Importir
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 35 /BC/2007

Perubahan Pertama atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2007 tentang Label Tanda Pengawasan Cukai untuk Barang Kena Cukai yang Dijual di Toko Bebas Bea
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 36/BC/2007

Tatalaksana Audit Kepabeanan
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 37/BC/2007

Sertifikasi Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit dan Pengawas Mutu Audit
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 38/BC/2007

Tata Kerja Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dengan Menggunakan Sistem Pertukaran Data Elektronik
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 01/BC/2008

Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Teknis Kepabeanan untuk dan atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Merumuskan Data Base Harga I
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 02/BC/2008

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 03/BC/2008

Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan untuk Menandatangani Keputusan Menteri Keuangan dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Hot Rolled Coil (HRC) &Lt;= 2 Mm dengan Pos Tarif 7208.27.00.00 dan 7208.39.00.00 oleh Industri Baja Nasional
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 04/BC/2008

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Gandum dan Tepung Gandum/Terigu
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 05/BC/2008

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2007 tentang Tatalaksana Pindah Lokasi Penimbunan Barang Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Kepabeanannya dari Satu Tempat Penimbunan sementara ke Tempat Penimbunan sementara Lainnya
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 08/BC/2008

Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 09/BC/2008

Tata Cara Pelayanan dan Pengawasan Penggunaan Tarif Bea Masuk dalam Rangka User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Berdasarkan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 10/BC/2008

Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 21/BC/2008

Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan, Serta Monitor dan Evaluasi Standard Prosedur Operasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 22/BC/2008

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2008
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 23/BC/2008

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Jasa Pelayaran Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Kapal Laut untuk Tahun Anggaran 2008
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 24/BC/2008

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pengolahan Susu untuk Tahun Anggaran 2008
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2008

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2008
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 26/BC/2008

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2008
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 27/BC/2008

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Cold Rolled Coil (CRC) oleh Industri Baja Nasional untuk Tahun Anggaran 2008
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 28/BC/2008

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2008
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 29/BC/2008

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Botol Infus untuk Tahun Anggaran 2008
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 30/BC/2008

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2008
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 31/BC/2008

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2008
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 32/BC/2008

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2008
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 33/BC/2008

Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 35/BC/2008

Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 37/BC/2008

Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-79/Bc/2002 tentang Kemasan Penjualan Eceran Hasil Tembakau
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 38/BC/2008

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-33/BC/2008 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 39/BC/2008

Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 40/BC/2008

Tata laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 41/BC/2008

Pemberitahuan Pabean Ekspor
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 41/BC/2008

Pemberitahuan Ekspor Barang
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 42/BC/2008

Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 05/BC/2009

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 06/BC/2009

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 tentang Tata laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2009

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 08/BC/2009

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 11/BC/2009

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 12/BC/2009

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 14/BC/2009

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 15/BC/2009

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 16/BC/2009

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 17/BC/2009

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 18/BC/2009

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Telematika untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 19/BC/2009

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Methyltin Mercaptide untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 20/BC/2009

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2009
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 21/BC/2009

Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 22/BC/2009

Pemberitahuan Pabean Impor
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 23/BC/2009

Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan Barang dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Tempat yang Berada di Bawah Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009

Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 27/BC/2009

Tata Cara Pemberian Pembayaran Secara Berkala
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 28/BC/2009

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Cukai
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 29/BC/2009

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 30/BC/2009

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 tentang Tata laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 31/BC/2009

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-34/BC/2007 tentang Tatalaksana Registrasi Importir
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 34/BC/2009

Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ekspor di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 36/BC/2009

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Dextrose Monohydrate
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 39/BC/2009

Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 01/BC/2010

Peningkatan Pengawasan Impor dan Ekspor dalam Rangka Pelaksanaan Free Trade Agreement (FTA)
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 01/KPU.01/2010

Petunjuk Teknis Pelayanan Kepabeanan 24 (Dua Puluh Empat) Jam Sehari dan 7 (Tujuh) Hari Seminggu pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 10/BC/2011

Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-63/BC/1997 tentang Tata Cara Pendirian dan Tata laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 44/BC/2011

Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 9/BC/2011

Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata laksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 40/PB/2005

Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2005
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 02/PB/2006

Penetapan Sanksi oleh KPPN atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 55/PB/2006

Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2006
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 78/PB/2006

Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 75/PB/2007

Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah Statistical Capacity Building (SCBD) Nomor TF-057574 (Streamlining Data Flows From Regions To The Center Under Decentralization Project)
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 02/PB/2008

Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Pengembalian Surat Perintah Pencairan Dana pada Bank Operasional/Kantor Bank Indonesia/ Kantor Pos Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 06/PB/2008

Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara Melalui Sistem Bank Indonesia Government - Electronic Banking (BIG-eB)
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 19/PB/2008

Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 20/PB/2008

Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Anggaran yang Dananya Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2008
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 21/PB/2008

Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 47/PB/2008

Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 53/PB/2008

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2008 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 58/PB/2008

Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-50/PB/2008 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2008 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 57/PB/2010

Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana
Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 07/DAGLU/PER/7/2007

Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 04/DAGLU/PER/10/2005 tentang Ketentuan Pelaksanaan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) untuk Ekspor Barang Tertentu
Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 09/DAGLU/PER/10/2007

Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia
Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 10/DAGLU/PER/10/2007

Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal dan Pejabat Penandatangan Surat Keterangan Asal
Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 11/DAGLU/PER/10/2007

Barang Tertentu yang Ekspornya Wajib Disertai Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin)
Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 01/DAGLU/PER/1/2008

Perubahan atas Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 10/DAGLU/PER/10/2007 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal dan Pejabat Penandatanganan Surat Keterangan Asal
Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2008

Perubahan atas Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 10/DAGLU/PER/10/2007 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal dan Pejabat Penandatangan Surat Keterangan Asal
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2020

Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir Serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998

Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998

Pajak Hotel dan Restoran
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002

Ketentuan Umum Pajak Daerah
Peraturan Daerah Nomor 3654 Tahun 2003

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2004 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003

Pajak Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005

Pemberian Keringan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Insentif kepada Pemilik Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dalam Kota untuk Jenis Tertentu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Daerah Nomor 114 Tahun 2005

Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Daerah Nomor 139/KPTS/MU/2005

Penetapan Besarnya Upah Minimum Propinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral dan Sub Sektoral Propinsi Maluku Utara Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 145 Tahun 2005

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2006 di Provinsi Kepulauan Riau
Peraturan Daerah Nomor 154/KEP/2005

Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005

Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Daerah Nomor 188.44/266/TK.T/2005

Penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 188/286/KPTS/013/2005

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005

Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2006 Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Daerah Nomor 2093 Tahun 2005

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2006 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Daerah Nomor 23 A Tahun 2005

Penetapan Upah Minimum Provinsi di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Peraturan Daerah Nomor 240/KEP/HK/2005

Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 2444 Tahun 2005

Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMSP) Tahun 2006 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Daerah Nomor 250 Tahun 2005

Penetapan Upah Minimum dan Upah Sektoral Provinsi Papua dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2005

Penetapan Upah Minimum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2005

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2005

Penetapan Upah Minimum Provinsi
Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2005

Upah Minimum Kabupaten/Kota
Peraturan Daerah Nomor 361 Tahun 2005

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 398 Tahun 2005

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimatan Barat Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 403 Tahun 2005

Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara
Peraturan Daerah Nomor 429 Tahun 2005

Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Pontianak Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 451 Tahun 2005

Penetapan Upah Minimum Propinsi
Peraturan Daerah Nomor 524 Tahun 2005

Penetapan atas Upah Minimum Provinsi (UMP) Sektoral/Sub Sektoral Provinsi Maluku Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 549/XII/2005

Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2006 di Provinsi Riau
Peraturan Daerah Nomor 561/2624.K/Tahun 2005

Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 561/64/2005

Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 561/K.348/2005

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 561/Kep. 1084/2005

Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 561/Kep. 1253/2005

Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 561/Kep. 1387/2005

Upah Minimum Kota Sukabumi, Depok, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Bogor, Kuningan Subang, Karawang, Bandung dan Sumedang Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 561/Kep. 1392/2005

Upah Minimum Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 561/Kep.381-HUK/2005

Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 561/Kep.390-HUK/2005

Penetapan Upah Minimum Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 561/Kep.393-HUK/2005

Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 562-444-2005

Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 635.A/KPTS/NAKER/2005

Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 766/XI/Tahun 2005

Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 0453 Tahun 2006

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 1409.a/XI/Tahun 2006

Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 150/KEP/2006

Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 167/KPTS/MU/2006

Penetapan Besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral dan Sub Sektoral Provinsi Maluku Utara Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 1734 Tahun 2006

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2007 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Daerah Nomor 188.44/479/TK.T/2006

Penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 188/318/KPTS/013/2006

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 1884 Tahun 2006

Penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 199 Tahun 2006

Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Banpol PP dan Linmas di Lingkungan Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006

Penetapan Upah Minimum Provinsi di Nusa Tenggara Barat
Peraturan Daerah Nomor 227a Tahun 2006

Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 238 Tahun 2006

Penetapan Upah Minimum dan Upah Sektoral Provinsi Papua
Peraturan Daerah Nomor 245/KEP/HK/2006

Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2006

Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah
Peraturan Daerah Nomor 277 Tahun 2006

Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2007 di Provinsi Gorontalo
Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 327 Tahun 2006

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2007 di Provinsi Kepulauan Riau
Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2006

Penetapan Upah Minimum Provinsi
Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2006

Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2006

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2006

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Nomor 467 Tahun 2006

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2006

Penetapan Upah Minimum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Peraturan Daerah Nomor 482 Tahun 2006

Penetapan Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 535 Tahun 2006

Penetapan atas Upah Minimum Provinsi (UMP) Sektoral/ Sub Sektoral Provinsi Maluku Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 560-369-2006

Penetapan Upah Minimum Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 561.4/78/2006

Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 561/K.428/2006

Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 561/Kep. 1020/2006

Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 561/Kep. 1142/2006

Upah Minimum Kabupaten Bandung, Sumedang, Kota Bandung dan Cimahi Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 561/Kep.551-HUK/2006

Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 561/Kep.552-HUK/2006

Penetapan Upah Minimum Kota Tangerang Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 561/Kep.553-HUK/2006

Penetapan Upah Minimum Kota Cilegon Provinsi Banten Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 561/Kep.554-HUK/2006

Penetapan Upah Minimum Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 561/Kep.555-HUK/2006

Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 561/Kep.556-HUK/2006

Penetapan Upah Minimum Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 561/Kep. 984/2006

Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 578/KPTS/DISNAKER/2006

Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 62a Tahun 2006

Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2007 Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2006

Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2006

Pemasangan Pengumuman Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran
Peraturan Daerah Nomor 715 Tahun 2006

Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 82 Tahun 2006

Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Diri dan Kematian dalam Hubungan Kerja untuk di Luar Jam Kerja
Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2006

Penyesuaian Tarif Otomatis Semester II Tahun 2006 Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Daerah Nomor G/515/B.VII/HK/2006

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 101/SE/2007

Penggantian Maklumat Penunjukan Wajib Pajak Menjadi Pengumuman Pemungutan Pajak
Peraturan Daerah Nomor 102 Tahun 2007

Penghapusan dan Pemusnahan Benda-Benda Berharga Sebagai Sarana Pemungutan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Nomor 143 Tahun 2007

Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 171/KEP/2007

Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 171 Tahun 2007

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 179 Tahun 2007

Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2007 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Peraturan Daerah Nomor 186.1/KPTS/MU/2007

Penetapan Besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) Upah Minimum Sektoral dan Sub Sektoral Provinsi Maluku Utara Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 188.44/0423/KUM/2007

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 188/399/KPTS/013/2007

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 222 Tahun 2007

Penetapan Upah Minimum dan Upah Sektoral Provinsi Papua
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007

Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 267/28/K/2007

Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2008 di Provinsi Gorontalo
Peraturan Daerah Nomor 2765/X/Tahun 2007

Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007

Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2008 di Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Daerah Nomor 326/KEP/HK/2007

Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 355 Tahun 2007

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2008 di Provinsi Kepulauan Riau
Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007

Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2008 di Provinsi Riau
Peraturan Daerah Nomor 416/Kep.Gub/2007

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2007

Penetapan Upah Minimum Provinsi
Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2007

Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi
Peraturan Daerah Nomor 432 Tahun 2007

Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2007

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2007

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota
Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2007

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 560-421-2007

Penetapan Upah Minimum Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 561.4/51/2007

Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 561/K.534/2007

Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 561/Kep. 519 /2007

Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 561/Kep. 569/2007

Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 561/Kep. 575/2007

Upah Minimum Kabupaten Bogor, Bekasi, Purwakarta, Sumedang Bandung Barat, Kota Depok, Bekasi dan Cimahi Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 561/Kep.680-HUK/2007

Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 561/PU48/K/Tahun 2007

Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 59/SE/2007

Penolakan Permohonan Pemberian Discount Pajak Daerah dan Penghitungan Pajak Daerah
Peraturan Daerah Nomor 657/KPTS/DISNAKER/2007

Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 658/KPTS/DISNAKER/2007

Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 67 Tahun 2007

Penetapan Upah Minimum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Peraturan Daerah Nomor 69 Tahun 2007

Pelaksanaan Kegiatan Operasional Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) dan Sumber Daya Alam (Sda) Secara Koordinasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007
Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2007

Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Pertanian dan Kehutanan
Peraturan Daerah Nomor 78 Tahun 2007

Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Perhubungan
Peraturan Daerah Nomor 79 Tahun 2007

Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
Peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2007

Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Kepariwisataan
Peraturan Daerah Nomor 86 Tahun 2007

Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Peraturan Daerah Nomor 87 Tahun 2007

Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Keolahragaan
Peraturan Daerah Nomor 88 Tahun 2007

Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Pertambangan
Peraturan Daerah Nomor 89 Tahun 2007

Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan
Peraturan Daerah Nomor 917 Tahun 2007

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Barat Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 96 Tahun 2007

Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Pertamanan
Peraturan Daerah Nomor F.132.V Tahun 2007

Penetapan Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor G/617/B.VII/HK/2007

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 295/12/X/2009

Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2010 di Provinsi Gorontalo
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
Peraturan Daerah Nomor 561/K.551/2009

Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010
Peraturan Daerah Nomor 561/KEP.506-HUK/2009

Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2010
Peraturan Daerah Nomor 561/KEP.566-HUK/2009

Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2010
Peraturan Daerah Nomor 561/KEP.587-HUK/2009

Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tahun 2010
Peraturan Daerah Nomor 561/KEP.588-HUK/2009

Penetapan Upah Minimum Kota Tangerang Provinsi Banten Tahun 2010
Peraturan Daerah Nomor 75 Tahun 2009

Pelayanan Terpadu Pembayaran Pendapatan Asli Daerah Melalui Bank
Peraturan Daerah Nomor 81 Tahun 2009

Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Daerah Nomor 86 Tahun 2009

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Surat Sekretaris Dirjen Pajak Nomor 138/SJ/2005

Penarikan Peraturan Menteri Keuangan No. 19/KMK.04/2005
Surat Sekretaris Dirjen Pajak Nomor 603/PJ.01/2013

Informasi Data Konsultan Pajak Secara On-Line
Surat Sekretaris Dirjen Pajak Nomor 176/PJ.01/2015

Penyampaian Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-31/PJ/2015

3. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Terima kasih telah menggunakan layanan email [email protected].
Email [email protected] ini dikhususkan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan Wajib Pajak terkait pelaksanaan ketentuan perpajakan yang bersifat umum.
Perlu Saudara ketahui bahwa seluruh layanan perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak dipungut biaya apapun.

email}

————————————————————————————————————

! INFORMASI TERKAIT PEMUTAKHIRAN MANDIRI !

Dengan berlakunya PMK No 112/PMK.03/2022, maka per 1 Januari 2024 akan berlaku NPWP dengan format 16 Digit dan berlaku NIK sebagai NPWP.
Telah dilakukan pemadanan data Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, silakan melihat hasil pemadanan data di profil djponline.
Apabila terdapat data yang perlu dimutakhirkan atau perlu dikonfirmasi, silakan melakukan pemutakhiran data :
1. Secara mandiri di https://djponline.pajak.go.id pada menu profil. Panduan dapat dilihat di https://www.pajak.go.id/id/artikel/akses-layanan-djp-menggunakan-nik
2. Melalui KPP terdaftar, atau
3. Melalui Kring Pajak di 1500200 atau live chat di http://www.pajak.go.id

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan
Direktorat Jenderal Pajak

(*Xxxx)