KLIPedia

This is an old revision of the document!

Undang-Undang

Undang Undang Dasar

Undang Undang Dasar - TAHUN 1945 :: UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang

Perpu

Perpu - 2 TAHUN 2022 :: CIPTA KERJA (KLASTER KEMUDAHAN BERUSAHA BIDANG PERPAJAKAN)
Perpu - 1 TAHUN 2020 :: KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Perpu - 1 TAHUN 2017 :: AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
Perpu - 5 TAHUN 2008 :: PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Perpu - NOMOR 1 TAHUN 1997 :: PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Perpu - 1 TAHUN 1984 :: PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984

Peraturan Pemerintah

Presiden

Peraturan Presiden

Keputusan Presiden

Instruksi Presiden

Menteri

Peraturan Bersama Menteri

Keputusan Bersama Menteri

Menteri Keuangan

Instruksi Menteri Keuangan

Surat Menteri Keuangan

Surat Edaran Menteri Keuangan

Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan

Keputusan Menteri Perdagangan

Keputusan Menteri Perdagangan - 28/M-DAG/PER/6/2009 :: KETENTUAN PELAYANAN PERIJINAN EKSPOR DAN IMPOR DENGAN SISTEM ELEKTRONIK MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Menteri Perindustrian

Peraturan Menteri Perindustrian

Peraturan Menteri Perindustrian - NOMOR 01 TAHUN 2018 :: KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM IMPLEMENTASI PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR INDUSTRI

Keputusan Menteri Perindustrian

Menteri Tenaga Kerja

Keputusan Menteri Tenaga Kerja

MenPAN RB

Surat Edaran MenPAN RB

Surat Edaran MenPAN RB - 8 TAHUN 2015 :: KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA/ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI E-FILING

Direktorat Jenderal

Peraturan Bersama Dirjen

Keputusan Bersama Dirjen

Surat Edaran Bersama Dirjen

Surat Direktur

Nota Dinas Direktur

Direktorat Jenderal Pajak

Instruksi Dirjen Pajak

Surat Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak

Surat Sekretaris Dirjen Pajak

Surat Edaran Sekretaris Ditjen Pajak

Surat Edaran Sekretaris Ditjen Pajak - SE - 98/SJ/2005 :: TANDA PENGENAL BARU

Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak - ND-1281/PJ.01/2020 :: TINDAK LANJUT SURAT EDARAN MENTERI KEUANGAN NOMOR SE-2/MK.1/2020 TENTANG UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, DAN NOTA DINAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR ND-113/PJ/2020 HAL PELAKSANAAN SURAT EDARAN MENTERI KEUANGAN NOMOR SE-2/MK.1/2020

Keputusan Ketua Pengadian Pajak

Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

Surat Dirjen Bea dan Cukai

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Keputusan Dirjen Perbendaharaan

Surat Dirjen Perbendaharaan

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Anggaran

Surat Dirjen Anggaran

Surat Edaran Dirjen Anggaran

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri

Direktur Teknis Kepabeanan

Surat Direktur Teknis Kepabeanan

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal - 7 TAHUN 2020 :: RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR SERTA TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Daerah

Peraturan Daerah

Lainnya

Pengumuman

Peraturan Lainnya

Surat Kawat

Surat Kepala PPDDP

Surat Kepala PPDDP - S-599/DPP/2016 :: PENGEMASAN SPT SEHUBUNGAN DENGAN TAX AMNESTY

Lainnya

Table of Contents

Undang-Undang

Undang Undang Dasar

Undang-Undang

Perpu

Peraturan Pemerintah

Presiden

Peraturan Presiden

Keputusan Presiden

Instruksi Presiden

Menteri

Peraturan Bersama Menteri

Keputusan Bersama Menteri

Menteri Keuangan

Instruksi Menteri Keuangan

Surat Menteri Keuangan

Surat Edaran Menteri Keuangan

Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan

Keputusan Menteri Perdagangan

Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Menteri Perindustrian

Peraturan Menteri Perindustrian

Keputusan Menteri Perindustrian

Menteri Tenaga Kerja

Keputusan Menteri Tenaga Kerja

MenPAN RB

Surat Edaran MenPAN RB

Direktorat Jenderal

Peraturan Bersama Dirjen

Keputusan Bersama Dirjen

Surat Edaran Bersama Dirjen

Surat Direktur

Nota Dinas Direktur

Direktorat Jenderal Pajak

Instruksi Dirjen Pajak

Surat Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak

Surat Sekretaris Dirjen Pajak

Surat Edaran Sekretaris Ditjen Pajak

Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

Keputusan Ketua Pengadian Pajak

Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

Surat Dirjen Bea dan Cukai

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Keputusan Dirjen Perbendaharaan

Surat Dirjen Perbendaharaan

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Anggaran

Surat Dirjen Anggaran

Surat Edaran Dirjen Anggaran

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri

Direktur Teknis Kepabeanan

Surat Direktur Teknis Kepabeanan

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Daerah

Peraturan Daerah

Lainnya

Pengumuman

Peraturan Lainnya

Surat Kawat

Surat Kepala PPDDP

Lainnya