peraturan:smu:1064mk.001989
24 Oktober 1989
SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR S - 1064/MK.00/1989
TENTANG
KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM KONTRAK KERJA PROYEK PEMERINTAH
DENGAN DANA YANG BERASAL DARI BANTUAN LUAR NEGERI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Sehubungan dengan masih banyaknya kontrak kerja dari proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan
dana yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri yang belum sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang
berlaku, sehingga mengakibatkan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh para kontraktor, konsultan,
pemasok (supplier) tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini terjadi oleh karena salah penafsiran atau
pemahaman dari maksud yang terkandung pada Kep.Pres. No. 29 TAHUN 1986, serta Kep. Men.Keu.
No. 620/KMK.04/1986 dan Kep.Men.Keu. No. 402/KMK.04/1985 tentang Pajak-pajak yang ditanggung oleh
Pemerintah.
Pajak-pajak yang ditanggung pemerintah sehubungan dengan proyek milik pemerintah yang dibiayai dengan
dana yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri hanyalah Pajak Penghasilan (pada umumnya dalam bentuk
corporate income tax) dan Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax). Sedangkan kewajiban pemenuhan
Pajak Penghasilan atas para karyawan berdasarkan Ps. 21 (personal income tax), Pajak Penghasilan
berdasarkan Ps. 23/26 (witholding tax) berlaku sepenuhnya ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam
UU Pajak yang bersangkutan, jadi tetap merupakan kewajiban dari para kontraktor, konsultan dan pemasok
(supplier).
Oleh karena itu mohon perhatian agar untuk setiap pembuatan kontrak kerja dengan para kontraktor,
konsultan, pemasok (supplier) yang mengerjakan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana yang berasal
dari pinjaman/hibah luar negeri, yang dibiayai hendaknya memuat hal-hal sebagai berikut :
1. NILAI/JUMLAH KONTRAK BORONGAN :
a. Memuat jumlah dana pinjaman/hibah luar negeri, baik dalam bentuk Valuta Asing maupun
Rupiah, dan dana Rupiah yang berasal dari APBN/D murni atau dana Rupiah yang berasal dari
BUMN/D penerima kredit terusan.
b. Memuat jumlah PPN terhutang sebesar 10% x Nilai Kontrak.
c. Dalam hal ada komponen impor, hendaknya disebutkan nilainya, karena PPN terhutang
(ditanggung oleh pemerintah) telah diatur tersendiri dalam Kep.Pres. No. 58 TAHUN 1985 dan
Kep.Men.Keu. No. 678/KMK.01/1985 tanggal 26 Juli 1985.
d. Sedang untuk bagian pembelian/penyediaan jasa dalam negeri (di luar komponen impor)
disebutkan nilainya yang atasnya terhutang PPN yang ditanggung oleh Pemerintah, melalui
penerbitan SPM Nihil, yang tata caranya diatur dalam Kep.Men.Keu. No. 402/KMK.04/1985
tanggal 24-4-1985 dan Surat Edaran Bersama Dirjen Anggaran dan Dirjen Pajak
No. SE-33/A/1987
____________ tanggal 13 Juli 1987
SE-41/PJ/1987
untuk sistem pembiayaan langsung dan Surat Menteri Keuangan No. S.928/MK.01/1987
tanggal 19 Agustus 1987 untuk Proyek DIP.
2. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERPAJAKAN :
a. Pajak Penghasilan atas perusahaan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau penyerahan
barang untuk proyek (corporate income tax) yang diterima langsung dari dana yang berasal
dari pinjaman/hibah luar negeri dalam bentuk Valuta Asing dan atau Rupiah ditanggung oleh
Pemerintah. (Kep.Pres. No. : 29 TAHUN 1986 jo. Kep.Men.Keu. No. 620/KMK.04/1986 tanggal
18-7-1986.
b. Pajak Penghasilan perusahaan (corporate income tax) dari dana rupiah yang berasal dari
APBN/D murni atau dana BUMN/D penerima kredit terusan ditanggung oleh Wajib Pajak
sendiri.
c. Pajak Pertambahan Nilai dari proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman/hibah
luar negeri ditanggung oleh Pemerintah dengan tata caranya diatur dalam Kep.Men.Keu.
No. 402/KMK.04/1985 tanggal 24-4-1985 dan Surat Edaran Bersama Dirjen Anggaran dan
Dirjen Pajak No. SE-33/A/1987 tanggal 13 Juli 1987
____________
SE-41/PJ/1987
untuk sistem pembiayaan langsung dan Surat Menteri Keuangan No. S.928/MK.01/1987
tanggal 19 Agustus 1987 untuk Proyek DIP.
d. Pajak Pertambahan Nilai dari Proyek Pemerintah yang berasal dari dana Rupiah (APBN/D)
murni atau dana BUMN/D penerima kredit terusan wajib dipungut dan disetor oleh
bendaharawan Pemerintah/BUMN/D berdasarkan Kep.Pres. No. 56 TAHUN 1988.
e. Pajak Penghasilan atas pegawai/karyawan Asing maupun pegawai/karyawan Indonesia
(personal income tax) tetap dikenakan sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Pasal 21 dan
Buku Petunjuk Pemotongan PPh Ps. 21 dan Ps. 26 tahun 1988 dan selanjutnya (Kep. Dirjen
Pajak No. Kep. 41/PJ.23/1988 tanggal 28-4-1988.
f. Pajak Penghasilan Ps. 23/26 (witholding tax) atas sewa, bunga, dividen, royalty dan jasa-jasa
yang dibayar oleh perusahaan pemborongan, konsultan dan pemasok kepada pihak lain,
berlaku sepenuhnya UU Pajak Penghasilan Ps. 23 dan Ps. 26.
Dalam hal kontrak kerja yang tidak atau belum sesuai dengan yang telah diuraikan di atas, maka
Departemen, Lembaga Pemerintah, BUMN/D (penerima kredit terusan) yang bersangkutan, supaya
memberitahukan kepada pihak pemborong, konsultan dan pemasok yang bersangkutan, bahwa
ketentuan Perpajakan yang berlaku atas para pemborong, konsultan dan pemasok dari proyek-proyek
Pemerintah yang dibiayai dengan dana bantuan luar negeri adalah sebagaimana termuat pada butir 2
tersebut di atas.
Apabila terdapat keragu-raguan dalam pelaksanaan SE ini, pihak Bendaharawan dan Pimpinan Proyek
supaya meminta penjelasan lebih lanjut kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing
atau pada KPP yang terdekat. Oleh karena pengamanan dan peningkatan penerimaan Pajak
diperlukan bantuan semua pihak, maka diharapkan bantuan Saudara Menteri/Pimpinan Lembaga Non
Departemen untuk meneruskan penjelasan ini kepada bawahan Saudara yang menangani proyek-
proyek Pemerintah untuk diketahui dan diperhatikan dalam menangani hal-hal yang berkenaan
dengan Perpajakan sehubungan dengan pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan
dana bantuan luar negeri.
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
J.B. SUMARLIN
peraturan/smu/1064mk.001989.txt · Last modified: 2023/02/05 20:05 by 127.0.0.1