skip to content

KLIPedia

User Tools

Log In

Site Tools

Recent Changes
Media Manager
Sitemap

Trace: • 22km.102022 • 67kmk.012004 • 34pj2016 • 197kmk.032004 • 1661pj.521998 • 11pj2021 • 71pj2008 • 2053pj.521995 • 226pmk.032013 • smu

Sidebar

Buat Entri KLIPedia

:2025:06:01:

You are not allowed to add pages

Format Judul FAQ info sesuai waktu input FAQ
:[YYYY]:[MM]:[DD]:[NIP 9] [hhmm]

Daftar

Daftar Dasar Hukum

Daftar Pemakaian Entri

Resource

Ketentuan Terbaru

Keyword Umum

peraturan:smu

Surat Menteri Keuangan

Surat Menteri Keuangan - S - 84/MK.010/2006 :: PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH (PPN-BM) ATAS KENDARAAN BERMOTOR
Surat Menteri Keuangan - S - 486/MK.07/2001 :: PERTIMBANGAN MENTERI KEUANGAN ATAS PERDA TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI
Surat Menteri Keuangan - S - 145/MK.1/2001 :: PELAKSANA TUGAS PEMERIKSAAN FISIK OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP BARANG EKSPOR YANG MEMPEROLEH FASILITAS EKS BAPEKSTA
Surat Menteri Keuangan - S - 256/MK.03/2001 :: PPN KAYU BULAT
Surat Menteri Keuangan - S - 331/MK.04/1999 :: PENGAWASAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN BUMN/BUMD
Surat Menteri Keuangan - S - 572/MK.04/1998 :: PERMOHONAN PERSETUJUAN PPN IMPOR DAN PPN DALAM NEGERI UNTUK ALAT HAEMODIALISIS DITANGGUNG PEMERINTAH
Surat Menteri Keuangan - S - 394/MK.04/1998 :: PEMBERIAN PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM ATAS BAHAN-BAHAN PUBLIKASI APEC
Surat Menteri Keuangan - S - 107/MK.04/1998 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP BHP JASTEL
Surat Menteri Keuangan - S - 529/MK.01/1997 :: STANDAR KONVERSI
Surat Menteri Keuangan - S - 302/MK.04/1996 :: PERMOHONAN BEBAS METERAI
Surat Menteri Keuangan - S - 167/MK.04/1996 :: PERPANJANGAN MASA TRANSISI PEMBERIAN FASILITAS PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU
Surat Menteri Keuangan - S - 581/MK.04/1995 :: BHP JASTEL
Surat Menteri Keuangan - S - 956/MK.017/1995 :: USUL YAYASAN PURNA BHAKTI (YARNATI) DIBERLAKUKAN SEPERTI DANA PENSIUN
Surat Menteri Keuangan - S - 173/MK.04/1995 :: PENANGGUHAN PPN ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU
Surat Menteri Keuangan - S - 583/MK.04/1993 :: PERLAKUAN PASAL 4 AYAT (3) HURUF g UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984 BAGI DANA PENSIUN
Surat Menteri Keuangan - S - 1388/MK.04/1992 :: KEWAJIBAN PERPAJAKAN A.N. PT. NEWMONT MINAHASA RAYA
Surat Menteri Keuangan - S - 791/MK.04/1992 :: PPN ATAS JASA PENJAMIN EMISI
Surat Menteri Keuangan - S - 159/MK.04/1992 :: PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN IMPOR
Surat Menteri Keuangan - S - 96/MK.04/1992 :: PELAKSANAAN PPN ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK KEPADA KONTRAKTOR KONTRAK KARYA
Surat Menteri Keuangan - S - 1356/MK.04/1991 :: FASILITAS KERINGANAN PPN IMPOR ATAS PERALATAN PABRIK ZAT ASAM PT. TAMBANG TIMAH (PERSERO)
Surat Menteri Keuangan - S - 1325/MK.04/1991 :: PPN ATAS PENYERAHAN KAPLING TANAH MATANG (KTM) OLEH PERUM PERUMNAS KEPADA DEVELOPER YANG MEMBANGUN RUMAH SEDERHANA
Surat Menteri Keuangan - S - 1099/MK.04/1991 :: PAJAK PEMBANGUNAN I (PPb I)
Surat Menteri Keuangan - S - 1076/MK.04/1991 :: PERMOHONAN PEMBEBASAN/KERINGANAN PENGENAAN PPN
Surat Menteri Keuangan - S - 1001/MK.04/1991 :: PEMOTONGAN PPh PASAL 21
Surat Menteri Keuangan - S - 908/MK.04/1991 :: PPN IMPOR PUPUK BERSUBSIDI
Surat Menteri Keuangan - S - 755/MK.04/1991 :: PPN ATAS RUMAH SUSUN/RUMAH SEDERHANA DI BEKAS BANDARA KEMAYORAN
Surat Menteri Keuangan - S - 630/MK.04/1991 :: PERPAJAKAN KONTRAK KARYA BARU FREEPORT
Surat Menteri Keuangan - S - 574/MK.03/1991 :: PENUNJUKAN PT. BANK BUANA INDONESIA SEBAGAI BANK PERSEPSI KAS NEGARA
Surat Menteri Keuangan - S - 552/MK.04/1991 :: PEMBEBASAN PPN ATAS PENYERAHAN RUMAH SUSUN DI LOKASI ILIR BARAT PALEMBANG PEMDA TK. I SUMATERA SELATAN
Surat Menteri Keuangan - S - 558/MK.04/1991 :: PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN PT. KALTIM PRIMA COAL NPWP : 1.000.278.0-052
Surat Menteri Keuangan - S - 419/MK.04/1991 :: PPN ATAS PENYERAHAN JASA KONSULTASI OLEH PT. TRICON JAYA DAN CV. KRESNA UTAMA KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Surat Menteri Keuangan - S - 268/MK.04/1991 :: PENGHAPUSAN ATAS UANG INSENTIF
Surat Menteri Keuangan - S - 257/MK.013/1991 :: PEMBUKUAN DALAM MATA UANG DOLLAR AS
Surat Menteri Keuangan - S - 253/MK.04/1991 :: PPN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI GULA PASIR ASAL IMPOR
Surat Menteri Keuangan - S - 155/MK.015/1991 :: MASALAH PPN DAN BEA MASUK DALAM RANGKA EKSPOR
Surat Menteri Keuangan - S - 84/MK.04/1991 :: KEKURANGAN SETOR PPN PROYEK PAKET B PT. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR & PRAMBANAN (PT. TWC B & P)
Surat Menteri Keuangan - S - 22/MK/1991 :: SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Surat Menteri Keuangan - S - 1163/MK.04/1990 :: PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN ATAS BARANG MODAL YANG RUSAK, TERBAKAR, HILANG DICURI ATAU DIPINDAH TANGANKAN
Surat Menteri Keuangan - S - 995/MK.04/1990 :: PPN ATAS JASA PELABUHAN
Surat Menteri Keuangan - S - 901/MK.04/1990 :: TUNGGAKAN PPh PASAL 21 ATAS WAJIB PAJAK TENAGA AHLI ASING
Surat Menteri Keuangan - S - 911/MK.04/1990 :: PPh PEGAWAI DEWAN PENUNJANG EKSPOR
Surat Menteri Keuangan - S - 772/MK.01/1990 :: PENGAWASAN ATAS LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI
Surat Menteri Keuangan - S - 159/MK.04/1990 :: PPN UNTUK KOMODITI GARAM BERYODIUM
Surat Menteri Keuangan - S - 1237/MK.04/1989 :: PAJAK UNDIAN SIMPEDES TINGKAT KANTOR WILAYAH BRI
Surat Menteri Keuangan - S - 1230/MK.01/1989 :: PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN
Surat Menteri Keuangan - S - 1064/MK.00/1989 :: KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM KONTRAK KERJA PROYEK PEMERINTAH DENGAN DANA YANG BERASAL DARI BANTUAN LUAR NEGERI
Surat Menteri Keuangan - S - 661/MK.04/1989 :: PPN ATAS PEKERJAAN PEMBUATAN RUMAH PEMUKIMAN
Surat Menteri Keuangan - S - 252/MK.04/1989 :: STATUS GIRIK/KEKITIR/PETUK D SEBAGAI SALINAN KOHIR PAJAK BUMI
Surat Menteri Keuangan - S - 1032/MK.04/1988 :: KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN
Surat Menteri Keuangan - S - 428/MK.04/1987 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1986
Surat Menteri Keuangan - S - 414/MK.01/1987 :: PENGENAAN PPN ATAS BATUBARA
Surat Menteri Keuangan - S - 316/MK.012/1986 :: PEMBEBANAN PREPRODUCTION COST PADA PENGHASILAN BRUTO
Surat Menteri Keuangan - S - 159/MK.01/1986 :: PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS RUMAH-RUMAH DINAS
Surat Menteri Keuangan - S - 1110/MK/1985 :: PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA GIRO
Surat Menteri Keuangan - S - 1111/MK/1985 :: SUMBANGAN (DONATION) YANG DILAKUKAN KONTRAKTOR
Surat Menteri Keuangan - S - 1112/MK/1985 :: PERSYARATAN KHUSUS BAGI PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
Surat Menteri Keuangan - S - 1105/MK.012/1985 :: BONUS-BONUS YANG DIBAYAR OLEH KONTRAKTOR KEPADA PERTAMINA
Surat Menteri Keuangan - S - 983/MK.04/1984 :: KETENTUAN MENGENAI SURAT KETERANGAN FISKAL DAN NPWP BAGI PEMBORONG/REKANAN PEMERINTAH YANG MENGIKUTI TENDER MENURUT KEPPRES NO. 29/1984
Surat Menteri Keuangan - S - 742/MK.011/1984 :: PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS USAHA FINANCIAL LEASING

peraturan/smu.txt · Last modified: 2023/03/05 12:51 by jack

Page Tools

Show pagesource
Old revisions
Backlinks
Fold/unfold all
Back to top

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 4.0 International