KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JI.Jenderal Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190
Kotak Pos 124
Telepon
Faksimili
Website
: (021) 5251609, 5250208, 5262879
: (021) 5736176
: www.pajak.go.id
Sifat
:
Sangat Segera
Lampiran
:
Dua set
Yth.
1.
Para Kepala Kantor Wilayah DJP
2.
Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di seluruh Indonesia
SURAT EDARAN
Nomor: SE-72/PJ/2011
TENTANG
PETUNJUK PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN
SENSUS PAJAK NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2011
Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN) Tahun Anggaran 2011, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1.
Alokasi anggaran kegiatan SPN TA 2011 adalah dana yang dialokasikan pada Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2011 KPP Pratama, Kanwil DJP dan Kantor Pusat DJP yang digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan Sensus Pajak Nasional.
2.
Kegiatan yang dapat dibiayakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) dalam rangka SPN meliputi kegiatan persiapan pelatihan petugas, fotokopi, sosialisasi, dan pengadaan sarana pendukung), pekerjaan lapangan (honorarium unit pelaksana sensus dan transportasi) dan pekerjaan kantor (perekaman, validasi, dan digitasi), dengan penjelasan sebagaimana terlampir.
3.
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas, KPP Pratama melaksanakan optimalisasi anggaran yang ada pada DIPA masing-masing dengan melakukan revisi sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.
4.
Anggaran kegiatan SPN yang dialokasikan di Kanwi DJP dapat digunakan oleh KPP Pratama yang ada di wilayah Kanwi DJP tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
pagu acuan untuk tiap-tiap KPP Pratama sebesar Rp31.680.000,00;
b.
alokasi anggaran tersebut dapat digunakan untuk tambahan pembiayaan biaya transportasi dalam kota dalam rangka pelaksanaan SPN dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 atau digunakan untuk pembiayaan perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka pelaksanaan SPN dengan terlebih dahulu melakukan revisi sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011;
c.
dalam hal KPP Pratama membutuhkan tambahan alokasi anggaran kegiatan SPN, Kanwil DJP dapat mengalokasikannya dari optimalisasi anggaran kegiatan SPN yang tidak terserap untuk dialokasikan pada KPP Pratama yang membutuhkan tambahan anggaran tersebut.
5.
Anggaran kegiatan SPN yang dialokasikan di Kantor Pusat DJP dapat digunakan oleh KPP Pratama untuk melaksanakan kegiatan SPN dengan ketentuan digunakan untuk pembiayaan kegiatan pekerjaan lapangan, yaitu honorarium unit pelaksana sensus (UPS) yang terdiri dari Pelaksana Sensus PNS, Pelaksana Sensus Non-PNS, serta Pendamping Pelaksana Sensus, dengan standar pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
6.
Pengadaan barang/jasa yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan SPN berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan lainnya yang berlaku.
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2011
Direktur Jenderal,
ttd,
A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001
Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak