peraturan:sedp:68pj.1993
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
22 Desember 1993
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 68/PJ./1993
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 16, 26 DAN 36 KUP
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan Pasal 16, 26, & 36 KUP, bersama ini
disampaikan penegasan untuk dipergunakan sebagai petunjuk pelaksanaan Pasal-pasal tersebut sebagai
berikut :
I. Pembetulan surat ketetapan pajak (SKP) berdasarkan Pasal 16 KUP.
1. Sifat Pembetulan
Pembetulan berdasarkan Pasal 16 adalah sebagai pelaksanaan azas adaptasi yang
selayaknya dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik.
Kesalahan atau kekeliruan tersebut sifatnya merupakan kesalahan manusiawi (human errors),
yang apabila dikomunikasikan antara fiskus dan Wajib Pajak,maka masing-masing pihak akan
dapat menerimanya. Jadi sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung adanya
sesuatu yang dipersengketakan atau mengandung perbedaan argumentasi yuridis. Oleh sebab
itu apabila ditemukan adanya kesalahan atau kekeliruan demikian harus dilakukan
pembetulan, baik diketahui oleh pejabat sendiri atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
2. Alasan pembetulan
Ruang lingkup pengaturan dalam Pasal ini meliputi pembetulan atas skp sebagai akibat dari :
2.1. Kesalahan tulis; dan/atau
2.2. Kesalahan hitung; dan/atau
2.3. Kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Kesalahan tulis meliputi kesalahan yang berasal dari pengetikan atau entry yang
dapat berupa antara lain : kesalahan nama, alamat, NPWP, Nomor PKP, Nomor
SKP, jenis pajak, masa/tahun pajak, tanggal jatuh tempo.
Kesalahan hitung merupakan kesalahan yang berasal dari perhitungan :
penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan atau pembagian suatu
bilangan.
Kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
mencakup kekeliruan penerapan tarif, kekeliruan penerapan % (persen) norma
penghitungan penghasilan netto dan kekeliruan penerapan sanksi yaitu dalam
hal sanksi yang seharusnya lebih besar dari yang telah dikeluarkan dalam SKP.
3. Apa yang dapat dibetulkan
Yang dapat dibetulkan adalah skp sebagaimana dimaksud Pasal 1 KUP sehingga meliputi
STP, SKP, SKKPP, SPB, SKPT, termasuk Surat Keputusan (SK) dalam rangka pelaksanaan
Pasal 16 itu sendiri, Pasal 26 dan Pasal 36 KUP sepanjang ditemukan adanya kesalahan atau
kekeliruan yang sifatnya seperti tersebut pada butir 1 di atas.
4. angka waktu
4.1. Tidak ada batas waktu mengungkapkan kesalahan atau kekeliruan skp baik oleh
pejabat maupun dalam hal mengajukan permohonan oleh Wajib Pajak, artinya
dapat diungkapkan kapan saja kesalahan atau kekeliruan itu ditemukan;
4.2. Jangka waktu penyelesaian pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan tidak diatur
dalam undang-undang, namun bila kesalahan atau kekeliruan tersebut terungkap
karena permohonan Wajib Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat)
bulan sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut;
4.3. Dalam hal Keputusan Pembetulan tersebut menimbulkan tambahan pajak yang harus
dibayar maka jangka waktu penyelesaian dan penerbitan Keputusan Pembetulan
disesuaikan dengan kedaluarsa hak menetapkan pajak 5 (lima) tahun. Dengan
demikian dalam hal Surat Keputusan Pembetulan mengakibatkan pajak atau sanksi
yang harus dibayar menjadi lebih kecil, atau mengakibatkan pembayaran kembali
pajak, maka jangka waktu penyelesaian dan penerbitan Keputusan Pembetulan tidak
dibatasi.
5. Hasil Pembetulan
5.1. SK Pembetulan SKP,dalam hal hasil pembetulan mengakibatkan menambah atau
mengurangkan atau menghapus skp semula;
5.2. Surat Jawaban, dalam hal permohonan pembetulan SKP yang setelah diproses
ternyata tidak mengandung adanya kesalahan atau kekeliruan, karena SKP sudah
benar sehingga tidak perlu dibetulkan. Dengan demikian tidak ada SK Pembetulan
yang berupa menolak permohonan Wajib Pajak, karena sifatnya membetulkan
kesalahan manusiawi (human errors) sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.
6. Pembetulan terhadap SK Pembetulan yang salah
Terhadap SK Pembetulan skp yang masih mengandung kesalahan atau kekeliruan masih
dapat dilakukan pembetulan. Dengan demikian pembetulan skp dapat dilakukan berkali-
kali (dengan memperhatikan uraian sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.) sehingga
menjadi benar-benar tidak ditemui lagi kesalahan atau kekeliruan.
7. Hak mengajukan keberatan
Pada hakekatnya SK Pembetulan menggantikan SKP yang dibetulkan sebagai pelaksanaan
azas adaptasi dan benar-benar dalam rangka meluruskan kesalahan atau kekeliruan
yang bersifat human errors, di dalamnya tidak ada penyelesaian atas suatu perselisihan
atau persengketaan (bukan dalam rangka peradilan pajak).
Terhadap skp yang telah dikeluarkan SK Pembetulan, (baik atas permohonan atau secara
jabatan) dapat diajukan keberatan (Pasal 25/26 KUP) sepanjang terdapat sengketa materi
dan masih belum melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak skp diterbitkan, kecuali
apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya. Misalnya dalam hal SK Pembetulan menurut Pasal
16 diterbitkan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak skp diterbitkan termasuk
dalam pengertian "keadaan di luar kekuasaan" Wajib Pajak.
8. Ruang lingkup pelaksanaan Pasal 16 KUP
Termasuk dalam ruang lingkup pelaksanaan Pasal 16 KUP antara lain :
8.1. Pembetulan skp PPh sebagai akibat dari adanya kredit pajak yang belum
diperhitungkan yang seharusnya diperhitungkan atau yang tidak semestinya
diperhitungkan dalam ketetapan pajak, termasuk pula pembetulan dalam rangka
memperhitungkan kredit pajak yang berasal dari pemungutan/pemotongan PPh
Pasal 23 terhadap penerima hasil yang ketetapan pajaknya sudah diterbitkan
untuk tahun yang bersangkutan, karena masih dalam rangka pelaksanaan
prinsip adaptasi.
Namun apabila obyek pajak yang bersangkutan belum termasuk dalam
penghitungan pajak yang terutang dalam skp yang telah diterbitkan tersebut,
maka pembetulan ketetapan tidak dapat dilakukan dan harus diproses melalui
kuasa Pasal 15 KUP yaitu dengan menerbitkan SKPT;
8.2. Pembetulan atas SKKPP yang diterbitkan sesuai dengan SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak namun hasil verifikasi atau pemeriksaan baru selesai setelah lewat jangka
waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 17 KUP dengan hasil
verifikasi atau pemeriksaan menunjukkan pajak lebih bayar menjadi lebih besar dari
pada yang ditetapkan semula.
Dalam hal verifikasi atau pemeriksaan diselesaikan lewat jangka waktu 12 (dua
belas) bulan dengan hasil pajak "lebih bayar menjadi kurang bayar" atau lebih
bayar lebih kecil dari lebih bayar menurut SKKPP kecuali dalam hal butir 8.1"
maka pembetulan ketetapan menurut kuasa Pasal 16 KUP tidak dapat dilakukan;
8.3. Pembetulan atau penyelesaian sanksi dalam skp yang mengakibatkan jumlah
sanksi menjadi lebih besar dari pada jumlah sanksi dalam skp sebelumnya. Namun
apabila hasil pembetulan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi agar
diproses dengan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf a KUP.
II. Keputusan atas Keberatan berdasarkan Pasal 26 KUP
1. Ruang lingkup
Keberatan dapat diajukan Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak tidak dapat menerima materi
atau dasar pengenaan dari suatu surat ketetapan pajak yang meliputi ketetapan dalam
SPB/SKP/SKPT/SKKP/Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, termasuk juga
keberatan atas materi atau dasar pengenaan dari suatu surat ketetapan pajak yang sudah
dibetulkan menurut Pasal 16 KUP. Dengan demikian ketentuan mengenai keberatan
mengatur tatacara dalam hal terdapat sengketa mengenai materi atau dasar pengenaan
pajak antara Wajib Pajak dan fiskus.
2. Syarat-syarat pengajuan suatu keberatan
2.1. Suatu keberatan dapat diterima untuk dipertimbangkan (sah) apabila dipenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :
a. Diajukan secara tertulis :
Artinya diajukan dengan media tulisan, tidak secara lisan;
b. Dalam bahasa Indonesia :
Artinya menggunakan bahasa Indonesia, tidak diperkenankan
menggunakan bahasa lain;
c. Dikemukakan alasan dari keberatan :
Dalam surat keberatan harus dikemukakan alasan mengapa Wajib Pajak
tidak dapat menerima atau menyanggah materi atau dasar pengenaan suatu
ketetapan pajak atau pemotongan/pemungutan pajak.
d. Satu surat keberatan untuk satu ketetapan pajak.
Satu surat keberatan hanya berisi keberatan atas satu ketetapan pajak tidak
boleh untuk beberapa ketetapan pajak. Oleh sebab itu perlu disebutkan
dengan jelas nomor SKP, tahun pajak, jenis pajak dan jumlah ketetapan
pajak.
e. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat
ketetapan atau tanggal pemotongan atau pemungutan oleh pemotong atau
pemungut pajak. Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan surat
keberatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan karena sebab luar biasa
(diluar kekuasaan Wajib Pajak) harus disertai bukti pendukung adanya
keadaan luar biasa (force majeur) tersebut. Jangka waktu 3 (tiga) bulan
tersebut mengandung arti bahwa surat keberatan Wajib Pajak sudah diterima
oleh Kantor Pelayanan Pajak, dengan ketentuan :
- diterima secara fisik, bila surat keberatan disampaikan langsung oleh
Wajib Pajak atau dikirim melalui pos atau perusahaan pengiriman
lainnya, adalah tanggal secara fisik surat diterima oleh KPP.
- diterima secara yuridis, bila surat keberatan dikirim melalui pos
tercatat adalah tanggal pengiriman surat secara tercatat tersebut
pada Kantor Pos.
2.2. Ketentuan dalam Pasal 5 PP No. 35 Th. 1983 yang mengatur persyaratan tambahan
dalam mengajukan keberatan yaitu :
Wajib menyebutkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut Wajib Pajak,
tidak merupakan syarat sahnya suatu keberatan, namun lebih bersifat permintaan
data atau bahan keterangan dalam hal keputusan atas keberatan Wajib Pajak berupa
menerima, sehingga perlu diketahui berapa jumlah yang harus diterima tersebut. Ini
disebabkan karena berbeda dengan azas hukum administrasi yang dianut pada
umumnya, hukum pajak menganut azas bahwa bila suatu keputusan keberatan tidak
diterbitkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak keberatan diajukan maka
keberatan Wajib Pajak dianggap diterima.
3. Keputusan atas Keberatan
3.1. Keputusan atas keberatan harus diambil berdasarkan pertimbangan yang diteliti,
tepat dan cermat serta bersifat menyeluruh, baik mengenai penilaian terhadap
syarat-syarat pengajuan keberatan, kebenaran materi dan penentuan dasar
pengenaan pajak serta penerapan ketentuan perundang-undangan yang
berkenaan;
Oleh sebab itu dalam memutuskan suatu keberatan dapat mencakup masalah-
masalah yang tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak atau bila ada juga menyangkut
pembetulan salah tulis atau salah hitung dalam ketetapan pajak yang disengketakan,
sehingga keputusan keberatan dapat berupa : tidak dapat dipertimbangkan
menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah
pajak yang terutang yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak atau yang
dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut;
3.2. Keputusan atas Keberatan Wajib Pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu 12
(dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, seperti diuraikan dalam
butir 2 angka 2.1 huruf e di atas;
3.3. Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut pada butir 3.2 telah dilewati
dan keputusan belum diterbitkan, maka hak untuk mengambil keputusan dihapus,
oleh karena itu permohonan Wajib Pajak dianggap diterima, artinya demi hukum
keberatan Wajib Pajak diterima;
3.4. Apabila syarat-syarat tersebut pada butir 2.1 tidak dipenuhi maka keberatan
Wajib Pajak tidak memenuhi syarat dan oleh karena itu keberatan Wajib Pajak
dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan.
III. Pelaksanaan Pasal 36 KUP
1. Pasal 36 ayat (1) huruf a
1.1. Ruang lingkup
Mengatur wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau
menghapuskan sanksi administrasi yang terutang berupa bunga, denda dan kenaikan
dan bukan merupakan hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan. Dalam hal
keputusan mengakibatkan jumlah sanksi menjadi lebih besar atau bertambah dari
sebelumnya agar diproses dengan kuasa Pasal 16 KUP sebagaimana uraian pada
butir I. 8.3.;
1.2. Syarat mengajukan permohonan
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan dalam hal sanksi administrasi dikenakan
karena khilaf atau bukan karena kesalahannya;
1.3. Hak mengajukan Banding
Karena WP tidak mempunyai hak keberatan dan hanya permohonan maka atas
keputusan yang diambil Dirjen Pajak tidak dapat diajukan banding.
2. Pasal 36 ayat (1) huruf b
2.1. Ruang lingkup
Mengatur wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau membatalkan
ketetapan pajak yang tidak benar dalam rangka pelaksanaan prinsip adaptasi dan
keadilan dalam pemungutan pajak dalam hal :
a. materi atau dasar pengenaan pajak atau penerapan yuridis pada suatu
ketetapan pajak tidak benar atau ketetapan pajak ganda, dan
b. hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan habis, dan
c. tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak.
2.2. Syarat pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
a. Pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dapat dilakukan secara
jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak;
b. Dalam hal permohonan Wajib Pajak, diajukan dalam jangka waktu setelah
lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterbitkan atau
keberatan tidak dapat dipertimbangkan karena jangka waktu pengajuan
keberatan sudah lewat.
Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
FUAD BAWAZIER
peraturan/sedp/68pj.1993.txt · Last modified: 2023/02/05 21:02 by 127.0.0.1