peraturan:sedp:65pj.2008
Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan/Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.
di seluruh Indonesia.
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
44/PJ./2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha
Kena Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
I. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan/atau Pengusaha
Kena Pajak untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan kegiatan usahanya secara
langsung ke Kantor Pelayanan Pajak maupun melalui Kantor Penyuluhan dan
Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) atau melalui Kantor Pelayanan, Penyuluhan
dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), perlu dilakukan penyempurnaan tata cara
pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
serta tata cara perubahan data dan pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha
Kena Pajak.
II. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor 44/PJ./2008 antara lain:
a. Tempat pendaftaran dan/atau pelaporan.
Wajib Pajak mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya sesuai dengan
tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib
Pajak menurut keadaan sebenarnya/didasarkan pada kenyataan tanpa harus
sesuai dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat
kegiatan usaha pada dokumen formal seperti KTP/Paspor.
Contoh: Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki KTP di Surabaya, tetapi pada saat
ini berdomisili di Bekasi. Dalam hal ini Wajib Pajak mendaftarkan NPWP di KPP
Pratama di mana Wajib Pajak tersebut berdomisili (KPP Pratama Bekasi), dan
alamat yang diisi pada formulir adalah alamat Bekasi. SKT, NPWP dan/atau
SPPKP dicetak oleh KPP Bekasi.
b. Formulir.
1). Untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pengisian formulir pendaftaran,
perubahan data dan pindah, formulir dibagi per jenis Wajib Pajak
sebagai berikut:
1.1. Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak untuk Wajib
Pajak Orang Pribadi;
1.2. Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak untuk Wajib
Pajak Badan/Joint Operation;
1.3. Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak untuk Wajib
Pajak Bendahara;
1.4. Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak untuk
Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan/Joint Operation;
1.5. Formulir Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah
untuk Wajib Pajak Orang Pribadi;
1.6. Formulir Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah
untuk Wajib Pajak Badan/Joint Operation;
1.7. Formulir Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah
untuk Wajib Pajak Bendahara;
1.8. Formulir Permohonan Perubahan Data dan Pengusaha Kena
Pajak Pindah untuk Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan/Joint
Operation;
2). Pengisian alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat
kegiatan usaha pada formulir sebagaimana dimaksud pada angka
1 didasarkan pada kenyataan atau menurut keadaan sebenarnya,
tidak pada pertimbangan yang bersifat formal.
c. Tata Cara.
1). Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan PKP serta Perubahan data.
1.1. Wajib Pajak dan/atau PKP atau orang yang diberi kuasa khusus
yang:
1.1.1. mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau
pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk
dikukuhkan sebagai PKP; atau
1.1.2. melaporkan perubahan data.
harus mengajukan permohonan sesuai dengan formulir
yang telah ditentukan ke KPP/KP4/KP2KP.
1.2. Wajib Pajak dan/atau PKP sebagaimana dimaksud pada butir
1.1 di atas harus mengisi permohonan secara lengkap dan jelas
serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya tanpa harus
menyampaikan hardcopy data pendukung.
1.3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada butir
1.2:
1.3.1. KPP menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP;
atau
1.3.2. KP4/KP2KP memberikan Bukti Pendaftaran Wajib Pajak
dan/atau Bukti Pelaporan PKP untuk permohonan
pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan PKP, atau
Bukti Penerimaan Surat (BPS) untuk permohonan
perubahan data dan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau
Pelaporan PKP.
2). Pemindahan Wajib Pajak dan/atau PKP.
2.1. Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar yang pindah
tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat
kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lain atau orang yang diberi
kuasa khusus, harus mengajukan permohonan pindah sesuai
dengan formulir yang telah ditentukan ke KPP Lama atau KPP
Baru.
2.2. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 di atas
harus mengisi permohonan secara lengkap dan jelas serta
menandatangani tanpa harus menyampaikan hardcopy data
pendukung.
2.3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada butir
2.2:
2.3.1. KPP Baru meneruskan permohonan pindah ke KPP Lama
sebagai dasar penerbitan Surat Pindah; atau
2.3.2. KPP Lama wajib menerbitkan Surat Pindah untuk
disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditembuskan ke
KPP Baru.
2.4. KPP Baru wajib menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau
SPPKP setelah menerima Surat Pindah dari KPP Lama dan
menembuskan ke KPP Lama:
2.5. KPP Lama menerbitkan Surat Pencabutan SKT, Surat
Penghapusan NPWP, dan/atau Surat Pencabutan SPPKP setelah
menerima tembusan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP dari
KPP Baru.
III. Jangka Waktu Penyelesaian.
1) Pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan PKP serta Perubahan data.
a. KPP menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP sebagaimana
dimaksud butir Bagian II, huruf c, butir 1.3.1 paling lama 1 (satu) hari
kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap.
b. KP4/KP2KP menerbitkan Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Bukti
Pelaporan PKP, dan meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud
Bagian II, huruf c, butir 1.3.2 ke KPP paling lama 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan BPS
diberikan segera setelah Wajib pajak menyerahkan formulir
permohonan secara lengkap.
2) Pemindahan Wajib Pajak dan/atau PKP.
a. KPP Baru meneruskan permohonan pindah ke KPP Lama dalam hal
permohonan diajukan ke KPP Baru sebagaimana dimaksud Bagian II,
huruf c, butir 2.3.1. paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya surat permohonan secara lengkap.
b. KPP Lama menerbitkan Surat Pindah untuk disampaikan kepada Wajib
Pajak dan ditembuskan ke KPP Baru sebagaimana dimaksud Bagian II,
huruf c, butir 2.3.2 paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya surat permohonan secara lengkap.
c. KPP Baru wajib menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP dan
ditembuskan ke KPP Lama sebagaimana dimaksud Bagian II, huruf c,
butir 2.4 paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya
Surat Pindah dari KPP Lama.
d. KPP Lama menerbitkan Surat Pencabutan SKT, Surat Penghapusan
NPWP, dan/atau Surat Pencabutan SPPKP sebagaimana dimaksud
Bagian II, huruf c, butir 2.5 paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung
sejak diterimanya tembusan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP dari
KPP Baru.
3) Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak, penyelesaian
permohonan sebagaimana dimaksud pada Bagian III, angka 1 agar
diupayakan selesai dalam jangka waktu 1(satu) jam kerja terhitung sejak
diterimanya surat permohonan secara lengkap.
IV. Konfirmasi Lapangan dalam rangka pembuktian data dan alamat Wajib Pajak.
a. KPP harus melakukan konfirmasi lapangan atas pengisian data pada formulir
sebagaimana dimaksud pada Bagian II, huruf c, butir 1.2. dan 2.2.
b. Petugas konfirmasi lapangan adalah Account Representative yang menangani
Wajib Pajak tersebut atau pelaksana pada Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala KPP untuk melakukan konfirmasi
lapangan.
c. Konfirmasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilakukan
paling lama 1 (satu) tahun setelah terbitnya NPWP dan SKT dan/atau SPPKP
dengan prioritas sesuai tingkat resiko Wajib Pajak baru.
d. Pada saat melakukan konfirmasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf
c KPP dapat meminta dokumen kepada Wajib Pajak dan/atau PKP terdaftar.
V. Penghapusan NPWP dan pencabutan STKT dan/atau SPPKP.
a. Dalam hal hasil konfirmasi lapangan atas permohonan NPWP dan/atau
pengukuhan PKP, perubahan data dan pemindahan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Bagian IV dinyatakan tidak benar, KPP menerbitkan Surat
Pencabutan SKT dan Surat Penghapusan NPWP dan/atau Surat Pencabutan
SPPKP.
b. Pencabutan SKT dan Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan SPPKP
sebagaimana di maksud pada huruf a dilakukan secara jabatan.
c. Pecabutan dan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan
hanya terhadap SKT dan NPWP dan/atau SPPKP yang terbit hanya dengan
mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada Bagian II, huruf c, butir 1.2. dan
2.2 dan tanpa harus dilengkapi dengan hardcopy data pendukung untuk
permohonan NPWP dan/atau tidak dilakukan penelitian lapangan untuk
permohonan PKP.
d. Surat Pencabutan SKT dan Surat Penghapusan NPWP dan/atau Surat
Pencabutan SPPKP sebagaimana dimaksud pada huruf b akan diumumkan
melalui website www.pajak.go.id
e. Pencabutan SKT dan Surat Penghapusan NPWP dan/atau Surat Pencabutan
SPPKP selain dalam rangka membuktikan kebenaran pengisian formulir/data
dan alamat yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
bagian IV huruf a mengacu pada KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu
Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah diubah dengan
PER-160/PJ./2007.
VI. Transisi.
a. Atas SKT dan NPWP dan/atau SPPKP yang terbit setelah berlakunya
PER-44/PJ./2008 tetapi tata cara pendaftaran dan/atau pengukuhannya
mengikuti KEP-161/PJ./2001 sebagaimana telah diubah dengan
PER-160/PJ./2007, tidak dilakukan konfirmasi lapangan sebagaimana dimaksud
pada bagian IV.
b. Atas permohonan yang diterima sebelum atau setelah berlakunya
PER-44/PJ./2008 tetapi belum diterbitkan SKT dan NPWP dan/atau SPPKP-nya,
tata tata cara penyelesaiannya mengikuti PER-44/PJ./2008.
c. Selama aplikasi dengan format baru serta formulir baru sebagaimana terlampir
pada PER-44/PJ./2008 belum tersedia di KPP, Wajib Pajak masih dapat
menggunakan formulir lama sebagaimana terlampir pada KEP-161/PJ./2001
sebagaimana telah diubah dengan PER-160/PJ./2003, tetapi persyaratan dan
tata cara penyelesaiannya mengikuti PER-44/PJ./2008.
d. Berkaitan dengan pemberian SPPKP dimana dibutuhkan tahap berurutan
(sequential process) harus dilakukan pembuktian alamat terlebih dahulu
(sesuai KEP 161), untuk masa transisi petugas wajib mengisi isian dalam Surat
Tugas Pembuktian Alamat dan Berita Acara Hasil Konfirmasi Lapangan dalam
aplikasi untuk kolom Nama Petugas Konfirmasi Lapangan diisi dengan "tidak
perlu dilakukan Konfirmasi Lapangan sesuai dengan PER 44 Tahun 2008".
VII. Pengadaan Formulir.
a. Pengadaan Formulir sebagaimana dimaksud pada bagian II huruf b butir 1.1
s.d. 1.8 dilakukan oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak dengan
menggunakan kertas folio sesuai dengan kebutuhan masing-masing KPP.
b. Wajib Pajak diperkenankan mencetak sendiri formulir sebagaimana dimaksud
pada PER-44/PJ./2008 dengan langsung mengisi data Wajib Pajak.
VIII. Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena
Pajak, Konfirmasi Lapangan dan Pengumuman Wajib Pajak yang dicabut SKT dan/atau
SPPKP-nya bagi petugas pajak sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini.
Lampiran I: Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak.
a. Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak;
b. Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pada Saat Jaringan
Komputer Tidak Berfungsi;
c. Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Melalui Kantor Penyuluhan
dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) atau Kantor
Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
Lampiran II: Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak:
a. Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha
Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak;
b. Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha
Kena Pajak di Kantor Peelayanan Pajak Pada Saat Jaringan
Komputer Tidak Berfungsi;
c. Tata cara Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha
Kena Pajak Melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi
Perpajakan (KP4) dan Kantor Pelayanan, penyuluhan, dan
Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
Lampiran III: Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak.
a. Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena
Pajak Melalui Kantor Pelayanan Pajak Lama;
b. Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena
Pajak Melalui Kantor Pelayanan Pajak Baru.
Lampiran IV: Tata Cara Konfirmasi Lapangan dan Pengumuman Wajib Pajak dan/atau
Pengusaha Kena Pajak yang Dihapuskan NPWPnya dan dicabut SKT dan/atau
SPPKPnya:
a. Tata Cara Konfirmasi Lapangan Setelah Penerbitan NPWP/SKT
dan/atau SPPKP dalam Rangka Pembuktian Kebenaran
Pengisian Formulir Dengan Mempertimbangkan Faktor Resiko
yang Melekat Pada Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena
Pajak;
b. Tata Cara Pengumuman Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena
Pajak yang Dihapuskan NPWPnya dan Dicabut SKT dan/atau
SPPKPnya Para Kepala Kantor Wilayah agar mengawasi
pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut diatas
dan agar melakukan sosialisasi kepada para Wajib Pajak di
lingkungan wilayah kerja masing-masing.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Nopember 2008
Direktur Jenderal,
ttd,
Darmin Nasution
NIP 130605098
Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
peraturan/sedp/65pj.2008.txt · Last modified: 2023/02/05 21:07 by 127.0.0.1