peraturan:sedp:55pj.421999
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
31 Desember 1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 55/PJ.42/1999
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN
ATAU PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (REV 003/00)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 566/KMK.04/1999 tanggal
27 Desember 1999 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi
Penjualan Atau Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan (fotokopi terlampir), dengan ini ditegaskan
hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib Pajak Badan termasuk koperasi yang melakukan transaksi penjualan atau pengalihan hak atas
tanah dan atau bangunan sebagai barang dagangan, termasuk pengembangan kawasan perumahan,
pertokoan, pergudangan, industri, kondominium, apartemen, rumah susun, dan gedung perkantoran,
dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-
undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 (Undang-undang Pajak Penghasilan).
2. Atas penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya yang telah terjadi sebelum tanggal 1 Januari
2000 yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final tidak diperhitungkan lagi dalam SPT Tahunan Pajak
Penghasilan yang termasuk tahun buku yang meliputi tanggal 1 Januari 2000 dan tahun-tahun pajak
sesudah tahun 2000.
Contoh :
- Penjualan th. 2000 (menurut pembukuan komersial WP) Rp. 72.000.000,-
- uang muka/cicilan (yang diterima dan telah terkena
PPh Final pada th. 1999 dan sebelumnya) (Rp. 12.000.000,-)
---------------------
- Penjualan yang harus dilaporkan dalam
SPT Tahunan PPh th. 2000 Rp. 60.000.000,-
3. Apabila berdasarkan fakta-fakta yang ada dapat dipisahkan masing-masing bagian harga pokok yang
terkait dengan penghasilan yang terkena Pajak Penghasilan Final, maka fakta-fakta tersebut
dipergunakan untuk menghitung harga pokok yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
4. Biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan yang telah diterima dan dikenakan Pajak Penghasilan
Final pada tahun 1999 dan sebelumnya tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Apabila
biaya-biaya tersebut sulit dipisahkan antara penghasilan yang terkena PPh Final dan tidak Final, maka
dapat dialokasikan secara proposional yaitu berdasarkan perbandingan jumlah penjualan.
5. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2000, Wajib Pajak dimaksud pada butir 1 wajib membayar angsuran
Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Pajak
Penghasilan. Untuk pertama kalinya pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dilakukan untuk masa pajak
Januari 2000.
6. Dalam masa peralihan, besarnya angsuran PPh Pasal 25 ditetapkan berdasarkan penerapan tarif
umum Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan atas penghasilan neto masing-masing bulan/masa
pajak yang bersangkutan yang disetahunkan dibagi 12 (dua belas). Ketentuan peralihan ini berlaku
sampai dengan masa pajak terakhir dari tahun buku yang meliputi tanggal 1 Januari 2000, setelah
mana berlaku sepenuhnya ketentuan umum Pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan.
Contoh :
a) masa pajak Januari 2000
- penghasilan neto bulan Januari 2000 = Rp. 6.000.000,-
- disetahunkan Rp. 6.000.000,- x 12 = Rp. 72.000.000,-
- PPh terutang :
10 % x Rp. 25.000.000,- = Rp. 2.500.000,-
15 % x Rp. 25.000.000,- = Rp. 3.750.000,-
30 % x Rp. 22.000.000,- = Rp. 6.600.000,-
----------------------
= Rp. 12.850.000,-
besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Januari 2000 adalah :
1/12 x Rp. 12.850.000,- =Rp. 1.070.833,-
b) masa pajak Februari 2000
- penghasilan neto bulan Februari 2000 = Rp. 6.500.000,-
- disetahunkan Rp. 6.500.000,- x 12 = Rp. 78.000.000,-
- PPh terutang :
10 % x Rp. 25.000.000,- = Rp. 2.500.000,-
15 % x Rp. 25.000.000,- = Rp. 3.750.000,-
30 % x Rp. 28.000.000,- = Rp. 8.400.000,-
--------------------
Rp. 14.650.000,-
besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Februari 2000 adalah :
1/12 x Rp 14.650.000,- = Rp. 1.220.833,-
Demikian juga untuk bulan-bulan selanjutnya penghitungan PPh Pasal 25-nya dilakukan berdasarkan
seperti contoh diatas.
7. Atas kerugian usaha yang terjadi selama dan sebelum berlakunya pengenaan PPh Final tidak dapat
dikompensasikan dengan Penghasilan Kena Pajak mulai masa pajak Januari 2000 dan seterusnya.
8. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :
- SE-23/PJ.4/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Yang
Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan Atau Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau
Bangunan; dan
- SE-03/PJ.4/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Peraturan
Pemerintah 27 Tahun 1996; dan
- SE-25/PJ.42/1998 tanggal 6 Agustus 1998 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak Nomor : SE-03/PJ.4/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Petunjuk Lebih Lanjut
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996;
serta penegasan-penegasan lainnya yang telah diterbitkan yang bertentangan dengan Surat Edaran
ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
9. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2000.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL
ttd
A. ANSHARI RITONGA
peraturan/sedp/55pj.421999.txt · Last modified: 2023/02/05 06:24 by 127.0.0.1