peraturan:sedp:51pj2008
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
16 September 2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 51/PJ/2008
TENTANG
PENEGASAN BERKAITAN DENGAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN
LAIN DALAM RANGKA PEMBERIAN NPWP
DAN/ATAU PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Dalam rangka penyeragaman pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP dan/
atau pengukuhan PKP secara jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 426/PM.1/2007 tentang Uraian
Jabatan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2005
tentang Kebijakan Pemeriksaan Tujuan Lain, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.04/2007
tentang Rencana Pemeriksaan Nasional dan Kebijakan Umum Pemeriksaan Tahun 2007, dengan ini ditegaskan
hal-hal sebagai berikut :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, antara lain
mengatur bahwa pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
f. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
j. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian
sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/atau
k. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 426/PM.1/2007 tentang Uraian Jabatan Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Pajak mengatur :
a. uraian tugas dan kegiatan Kepala Seksi Pemeriksaan antara lain menyusun Daftar Nominatif
dan/atau Lembar Penugasan Pemeriksaan Wajib pajak yang akan diperiksa, membuat usulan
pembatalan Daftar Nominatif dan/atau Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) Wajib Pajak yang
akan diperiksa, dan menerbitkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3),
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak dan Surat Pemanggilan Pemeriksaan Pajak.
b. uraian tugas dan kegiatan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan antara lain melaksanakan
penerbitan dan penatausahaan Surat Himbauan NPWP dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak (PKP), menyusun Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan untuk
tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan, dan
membimbing pelaksanaan dan penatausahaan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka
pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Tujuan Lain
dinyatakan bahwa Pemeriksaan dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara
jabatan dilakukan apabila setelah 14 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk
mendaftarkan diri :
a. Wajib Pajak tidak menanggapi surat pemberitahuan;
b. surat pemberitahuan kembali pos;
c. Wajib Pajak menanggapi surat pemberitahuan dengan menyatakan tidak wajib mempunyai
NPWP dan/atau belum memenuhi syarat untuk dikukuhkan;
d. Wajib Pajak menanggapi dengan menyatakan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan
sebagai PKP tetapi berdasarkan Master File DJP ternyata tidak terdaftar atau nama dan
alamatnya berbeda.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.04/2007 tentang Rencana Pemeriksaan Nasional
dan Kebijakan Umum Pemeriksaan Tahun 2007 dinyatakan bahwa mengingat pemeriksaan untuk tujuan
lain pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, pemeriksaan
tersebut dapat dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa pajak atau pegawai selain pejabat
fungsional pemeriksa pajak yang memiliki keahlian di bidang pemeriksaan, yang ditunjuk oleh Kepala
Kantor.
5. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan ini ditegaskan hal-hal yang terkait dengan
pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara
jabatan sebagai berikut :
a. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menyampaikan usulan pemeriksaan untuk tujuan lain
dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkan
tanggapan calon Wajib Pajak terhadap Surat Himbauan NPWP dan/atau Pengukuhan sebagai
PKP sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
b. Berdasarkan usulan pemeriksaan dari Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan sebagaimana
tersebut diatas, Kepala Seksi Pemeriksaan membuat Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan
diperiksa dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Wilayah setelah mendapat persetujuan
dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Proses selanjutnya mengikuti peraturan pemeriksaan.
c. Sehubungan dengan administrasi pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian
NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan belum dapat direkam di SIMPP, maka proses
penyampaian Daftar Nominatif dan persetujuan dilakukan secara manual.
d. Susunan Tim Pemeriksa untuk pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP
dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan terdiri dari pejabat fungsional pemeriksa pajak atau
pegawai selain pejabat fungsional pemeriksa pajak yang memiliki keahlian di bidang
pemeriksaan, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
e. Kepala Seksi Pemeriksaan berkewajiban untuk menyampaikan hasil pemeriksaan untuk tujuan
lain dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan kepada Kepala
Seksi Ekstensifikasi.
f. Penyesuaian peraturan yang mengatur tentang Uraian Jabatan dan Prosedur Operasi Standar
(SOP) terkait dengan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP dan/atau
pengukuhan PKP secara jabatan akan dilakukan kemudian.
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 September 2008
Direktur Jenderal,
ttd.
Darmin Nasution
NIP 130605098
Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji diLingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
3. Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
peraturan/sedp/51pj2008.txt · Last modified: 2023/02/05 20:04 by 127.0.0.1