peraturan:sedp:51pj.61998
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
15 Desember 1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 51/PJ.6/1998
TENTANG
RALAT EVALUASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1997/1998
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ.6/1998 tanggal 28 Agustus 1998,
dengan ini disampaikan bahwa mengingat terjadinya kekeliruan jumlah realisasi penerimaan PBB per sektor
secara nasional, serta adanya usulan ralat dari Kanwil XV DJP, maka Realisasi Penerimaan PBB Tahun
1997/1998 per sektor adalah sebagai berikut :
(ribuan rupiah)
_____________________________________________________________________________
No. Sektor Rencana Realisasi %
1997/1998 1997/1998 (4:3)
_____________________________________________________________________________
1 2 3 4 5
_____________________________________________________________________________
1 Pedesaan 214.755.817 237.747.727 110,71
2 Perkotaan 852.009.183 840.179.610 98,61
_____________________________________________________________________________
Jumlah Pds/Pkt 1.066.765.000 1.077.927.337 101,05
_____________________________________________________________________________
3 Perkebunan 106.000.000 95.778.858 90,36
4 Perhutanan : 227.000.000 205.428.984 90,50
a. Non IHH 108.700.000 77.494.340 71,29
b. IHH 118.300.000 127.934.644 108,14
5 Pertambangan : 1.105.235.000 1.264.286.887 114,39
a. Non Migas 15.635.000 30.195.084 193,12
b. Migas 1.089.600.000 1.234.091.803 113,26
_____________________________________________________________________________
Jumlah APBN 2.505.000.000 2.643.422.066 105,53
_____________________________________________________________________________
Adapun rincian realisasi penerimaan PBB per sektor, per Dati II tidak mengalami perubahan dibandingkan
dengan surat edaran tersebut di atas, kecuali Dati II Nabire, Paniai dan Puncak Jaya wilayah kerja KPPBB
Biak, Kanwil XV DJP.
Demikian disampaikan untuk digunakan seperlunya.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ttd
HASAN RACHMANY
peraturan/sedp/51pj.61998.txt · Last modified: 2023/02/05 20:02 by 127.0.0.1