peraturan:sedp:50pj.61999
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
11 Agustus 1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 50/PJ.6/1999
TENTANG
EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 1999/2000 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Berdasarkan Laporan Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 1999/2000 yang dihimpun oleh Direktorat
PBB sampai dengan bulan Juni 1999 (Triwulan I), dengan ini disampaikan evaluasinya sebagai berikut :
I. Perbandingan Rencana dan Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB
Secara nasional realisasi penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 1999/2000 sampai dengan
bulan Juni 1999 adalah sebesar Rp 645.386.200 ribu (19,38%) dari rencana penerimaan sebesar
Rp 3.330.6000.000 ribu, dengan rincian penerimaan PBB sebesar Rp 501.835.665 ribu (17,61% dari
rencana) dan penerimaan BPHTB sebesar Rp 142.550.535 ribu (29,96% dari rencana). Untuk
penerimaan PBB, konstribusi penerimaan terbesar dicapai oleh sektor pertambangan sebesar
Rp 350.629.740 ribu (28,89% dari rencana) dan terendah sektor perkotaan sebesar Rp 74.884.231
ribu (7,46% dari rencana). Rincian realisasi penerimaan per sektor/Dati II/KPPBB/Dati I/Kanwil DJP
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.
Untuk lebih jelasnya rencana dan realisasi penerimaan Triwulan I 1999/2000 per sektor adalah
sebagai berikut :
___________________________________________________________________________
No Sektor Tahun 1999/2000 %
____________________________
Rencana Realisasi 4 : 3
___________________________________________________________________________
1 2 3 4 5
___________________________________________________________________________
1 Pedesaan 241,173,640 29,818,463 12.36
2 Perkotaan 1,003,826,360 74,884,231 7.46
Jumlah SKB 1,245,000,000 104,702,694 8.41
3 Perkebunan 168,000,000 18,252,194 10.86
4 Perhutanan 228,000,000 29,251,037 12.83
5 Pertambangan 1,213,800,000 350,629,740 28.89
Jumlah APBN 2,854,800,000 502,835,665 17.61
6 BPHTB 475,800,000 142,550,535 29.96
Jumlah PBB dan BPHTB 3,330,600,000 645,386,200 19.38
___________________________________________________________________________
II. Perbandingan Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 1998/1999 dan 1999/2000
Periode Triwulan I
___________________________________________________________________________
No Sektor Realisasi Penerimaan % %
1998/1999 % thd 1999/2000 % thd (5 : 3) (6 - 4)
renpen renpen
___________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________________
1 Pedesaan 28,111,936 11.8 29,818,463 12.36 106.07 0.56
2 Perkotaan 62,473,611 6.37 74,884,231 7.46 119.87 1.09
Jumlah SKB 90,585,547 7.43 104,702,694 8.41 115.58 0.98
3 Perkebunan 12,005,280 7.24 18,252,194 10.86 152.03 3.62
4 Perhutanan 22,387,910 7.66 29,251,037 12.83 130.66 5.17
5 Pertambangan 334,937,892 27.15 350,629,740 29.89 104.69 2.74
Jumlah APBN 459,916,692 15.8 502,835,665 17.61 109.33 1.81
6 BPHTB 0 0 142,550,535 29.96 0 29.96
PBB dan 459,916,692 15.8 645,386,200 19.38 140.33 3.58
BPHTB
___________________________________________________________________________
Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 1998/1999 dalam periode yang sama, terlihat
bahwa baik secara nominal maupun persentasenya seluruhnya mengalami kenaikan.
III. Peringkat Persentase Realisasi Penerimaan PBB
1. Susunan peringkat untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan (SKB) :
a. Kanwil DJP
___________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
___________________________________________________________________
Peringkat Kanwil % Peringkat Kanwil %
___________________________________________________________________
1 VII 10,87 13 I 3,90
2 VIII 10,45 12 II 4,53
3 XIV 10,03 11 III 5,03
___________________________________________________________________
b. KPPBB
___________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
___________________________________________________________________
Peringkat KPPBB % Peringkat Kanwil %
___________________________________________________________________
1 Garut 51,66 107 Bau-bau 0,71
2 Kuningan 49,45 106 Ambon 1,05
3 Tasikmalaya 47,01 105 Meulaboh 1,06
4 Kupang 24,62 104 Banda Aceh 1,22
5 Sukabumi 21,43 103 Kisaran 1,44
___________________________________________________________________
c. Daerah Tingkat I
___________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
___________________________________________________________________
Peringkat Dati I % Peringkat Dati I %
___________________________________________________________________
1 NTT 23,48 27 Maluku 1,20
2 NTB 13,04 26 Aceh 1,46
3 Kalteng 12,37 25 Sultra 2,76
4 D.I. Yogyakarta 10,95 24 Sumsel 3,54
5 Jawa Barat 10,87 23 Sumbar 3,88
___________________________________________________________________
d. Daerah Tingkat II
___________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
___________________________________________________________________
Peringkat Dati II % Peringkat Dati II %
___________________________________________________________________
1 Kb. Tim Teng Sel 114,29 315 Kb. Bobonaro 0,00
2 Kb. Ambeno 83,19 314 Kb. Manufahi 0,00
3 Kb. Kuningan 62,75 313 Kb. Toba Samosir 0,00
4 Kb. Sumedang 60,04 312 Kb. Ainaro 0,00
5 Kb. Flores Timur 57,41 311 Kb. Viqueque 0,00
6 Kb. Kotawaringin Barat 49,74 310 Kb. Lautem 0,00
7 Kb. Tasikmalaya 48,84 309 Kb. Mandailing Natal 0,00
8 Kb. Pemalang 45,82 308 Kb. Manatuto 0,00
9 Kb. Ciamis 45,30 307 Kb. Aileu 0,00
10 Kb. Sangir Talaut 45,01 306 Kb. Ermera 0,00
11 Kb. Garut 41,81 305 Kb. Liquica 0,00
12 Kb. Majalengka 36,91 304 Kb. Mimika 0,01
13 Kb. Bantul 33,60 303 Kb. Maluku Tenggara 0,01
14 Kb. Sukabumi 33,39 302 Kb. Barru 0,11
15 Kb. Bima 30,58 301 Kb. Pinrang 0,13
___________________________________________________________________
2. Susunan peringkat untuk sektor APBN :
a. Kanwil DJP.
___________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
___________________________________________________________________
Peringkat Kanwil % Peringkat Kanwil %
___________________________________________________________________
1 XIV 28,33 13 VI 8,86
2 XI 24,59 12 XII 9,76
3 III 23,21 11 IX 14,15
___________________________________________________________________
b. KPPBB
___________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
___________________________________________________________________
Peringkat KPPBB % Peringkat KPPBB %
___________________________________________________________________
1 Garut 43,30 107 Bau-bau 2,10
2 Kupang 43,06 106 Singaraja 2,44
3 Kuningan 40,55 105 Pare-pare 2,95
4 Tasikmalaya 39,29 104 Manado 4,08
5 Maumere 37,84 103 Purwokerto 5,49
___________________________________________________________________
c. Daerah Tingkat I
___________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
___________________________________________________________________
Peringkat Dati I % Peringkat Dati I %
___________________________________________________________________
1 NTT 41,13 27 Sulsel 8,42
2 Timor Timur 37,64 26 DKI Jakarta 8,86
3 Kalsel 28,86 25 Sulut 11,36
4 Bengkulu 28,06 24 Bali 11,73
5 NTB 27,01 23 Jawa Timur 14,15
___________________________________________________________________
d. Daerah Tingkat II
___________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
___________________________________________________________________
Peringkat Dati II % Peringkat Dati II %
___________________________________________________________________
1 Kb. Alor 77,35 315 Kb. Mandailing Natal 0,00
2 Kb. Belu 69,00 314 Kb. Toba Samosir 0,00
3 Kb. Sumedang 60,35 313 Kb. Pinrang 0,04
4 Kb. Tim Teng Sel 52,02 312 Kb. Barru 0,08
5 Kb. Kuningan 47,63 311 Kb. Majene 0,10
___________________________________________________________________
IV. Peringkat Persentase Realisasi Penerimaan BPHTB
a. Kanwil DJP
__________________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
__________________________________________________________________________
Peringkat Kanwil % Peringkat Kanwil %
__________________________________________________________________________
1 II 93,98 13 XIII 13,96
2 X 51,12 12 XIV 20,07
3 III 48,00 11 XV 23,51
__________________________________________________________________________
b. KPPBB
__________________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
__________________________________________________________________________
Peringkat Kanwil % Peringkat Kanwil %
__________________________________________________________________________
1 Langsa 2.346,24 107 Ngawi 0,00
2 Rengat 1.816,48 106 Pamekasan 0,00
3 Muara Bungo 1.761,91 105 Solok 0,41
4 Meulaboh 1.349.75 104 Bantaeng 0,54
5 Lahat 411.67 103 Barabai 1,37
__________________________________________________________________________
c. Daerah Tingkat I
__________________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
__________________________________________________________________________
Peringkat Dati I % Peringkat Dati I %
__________________________________________________________________________
1 D.I. Aceh 450,59 27 Bengkulu 10,16
2 Jambi 271,83 26 Sulut 10,86
3 Riau 99,59 25 Timor Timur 13,88
4 Sumbar 75,09 24 Lampung 18,14
5 Kalteng 72,26 23 Bali 18,94
__________________________________________________________________________
d. Daerah Tingkat II
__________________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
__________________________________________________________________________
Peringkat Dati II % Peringkat Dati II %
__________________________________________________________________________
1 Kb. Indragiri Hilir 6.397,95 262 Kb. Bengkulu Utara 0,05
2 Kb. Bungo Tebo 5.265,70 261 Kb. Maluku tenggara 0,17
3 Kb. Aceh Timur 2.932,30 260 Kb. Gunung Kidul 0,29
4 Kb. Aceh Barat 2.046,67 259 Kb. B. Mogondow 0,65
5 Kb. Bengkalis 985,86 258 Kb. Sijunjung 0,73
6 Kb. Dompu 486,45 257 Kb. Nabire 0,77
7 Kb. Musi Rawas 485,82 256 Kb. Batanghari 1,00
8 Kb. Kupang 435,50 255 Kb. Tanah Datar 1,49
9 Kb. Sangau 362,49 254 Kb. Hulu S. Utara 1,78
__________________________________________________________________________
Selain daftar peringkat menurut Daerah Tk. II seperti tabel di atas, sampai dengan bulan
Juni 1999 masih terdapat 43 (empat puluh tiga) Daerah Tk. II yang pencapaian realisasi
penerimaan BPHTB-nya masih nol persen sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini.
V. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka mengamankan penerimaan tahun 1999/2000
a. Mengintensifkan pemungutan PBB dan BPHTB sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
b. Secara aktif memeriksa kebenaran formal dan material terhadap Surat Setoran BPHTB yang
diterima oleh KPPBB, dan apabila ditemukan pajak terutang kurang atau tidak dibayar agar
diterbitkan STB atau SKBKB.
c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan instansi terkait guna
optimalisasi penerimaan PBB dan BPHTB.
d. Secara aktif melakukan upaya pencairan tunggakan dengan melaksanakan penagihan secara
aktif sesuai ketentuan yang berlaku.
e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
f. Meningkatkan upaya-upaya penggalian potensi baru guna meningkatkan pokok ketetapan
PBB.
Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ttd
HASAN RACHMANY
peraturan/sedp/50pj.61999.txt · Last modified: 2023/02/05 06:14 by 127.0.0.1