peraturan:sedp:48pj2011
Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP
2. Para Kepala KPP Pratama
seluruh Indonesia
SURAT EDARAN
NOMOR SE- 48 /PJ/2011
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN
NON MIGAS SELAIN PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DAN GALIAN C
Dalam rangka memberikan pemahaman yang sama dalam pengenaan PBB Sektor
Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C, dengan
ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
A. Pengertian
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
1. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NJOP adalah harga ratarata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga
dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
2. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau
batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan
dan penjualan, serta pascatambang.
3. Wilayah kuasa pertambangan adalah Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)
atau Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).
4. Areal produktif adalah areal yang telah dieksploitasi atau telah menghasilkan galian
tambang (tahap eksploitasi).
5. Areal belum produktif adalah areal yang belum menghasilkan galian tambang tetapi
sewaktu-waktu akan menghasilkan galian tambang (tahap penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, dan konstruksi).
6. Areal tidak produktif adalah areal yang sama sekali tidak menghasilkan galian
tambang.
7. Areal emplasemen adalah areal yang di atasnya terdapat bangunan dan/atau
pekarangan.
8. Areal lainnya adalah areal perairan yang digunakan untuk menunjang kegiatan
usaha pertambangan (pelabuhan khusus).
9. Hasil bersih galian tambang adalah pendapatan kotor satu tahun dikurangi dengan
biaya eksploitasi atas objek dimaksud.
10. Harga patokan penjualan mineral dan batubara adalah harga mineral dan batubara
pada suatu titik serah penjualan (at sale point) secara Free On Board (FOB) di atas
kapal pengangkut (vessel) untuk masing-masing komoditas tambang sebagaimana
ditetapkan setiap bulan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
B. Tata Cara Penentuan Besarnya NJOP
1. Areal produktif adalah sebesar 9,5 x Hasil bersih galian tambang dalam satu tahun
sebelum tahun pajak berjalan.
2. Areal belum produktif, areal tidak produktif, dan areal emplasemen di dalam atau di
luar wilayah kuasa pertambangan adalah sebesar NJOP berupa tanah sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas
nama Menteri Keuangan.
3. Areal perairan adalah sebesar luas perairan dikalikan dengan NJOP perairan yang
ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus ke samping dengan klasifikasi NJOP
permukaan bumi berupa tanah sekitarnya sebagaimana perhitungan pada lampiran
Va dan Vb Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 16/PJ.6/1998 Tanggal 30
Desember 1998 dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Menteri
Keuangan.
4. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar luas bangunan dikalikan NJOP
bangunan yang disusun berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan.
C. Tata Cara Penentuan Hasil Bersih
1. Hasil bersih galian tambang sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1
ditentukan dengan cara, pendapatan kotor hasil penjualan galian tambang di mulut
tambang (Run On Mine/ROM) dikurangi dengan biaya eksploitasi.
2. Pendapatan kotor hasil penjualan galian tambang di mulut tambang sebagaimana
dimaksud pada angka 1 ditentukan dengan cara, harga patokan penjualan mineral
dan batubara untuk masing-masing komoditas tambang dikalikan dengan hasil
produksi galian tambang, dan dikurangi dengan biaya-biaya sebagai berikut:
a. Biaya pengolahan dan pemurnian galian tambang (washing, crushing, dll.),
meliputi:
1) biaya pembersihan dan pemisahan galian tambang utama dari bahan galian
ikutannya, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan membersihkan
dan memisahkan galian tambang dengan mineral atau bahan ikutan lainnya
seperti: tanah, abu, lempung, pasir, belerang, lumpur, atau mineral pengotor
lainnya yang dilakukan dengan menggunakan air, bahan kimia (proses
kimia), alat pencuci, atau saringan;
2) biaya pembentukan ukuran/besarnya galian tambang, yaitu penghancuran
galian tambang yang berukuran besar menjadi ukuran sesuai dengan ukuran
yang ditetapkan perusahaan (Crushing) menggunakan mesin penghancur
(crusher), sehingga layak dijual atau diolah lebih lanjut.
b. Biaya pengangkutan galian tambang (Hauling), meliputi biaya-biaya yang terkait
dengan kegiatan untuk mengangkut galian tambang dari lokasi penambangan
(pit) ke stasiun pengumpul di pelabuhan khusus.
c. Biaya tongkang/ponton, meliputi biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan
pengangkutan galian tambang dari pelabuhan khusus ke kapal pengangkut
(vessel), termasuk dalam biaya ini antara lain:
1) biaya angkutan dengan menggunakan tongkang/ponton (barge);
2) biaya surveyor.
3. Harga patokan penjualan mineral dan batubara untuk masing-masing komoditas
tambang sebagaimana dimaksud pada angka 3 menggunakan harga pada bulan
Desember sebelum tahun pajak berjalan.
4. Biaya eksploitasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
a. Biaya pengupasan lapisan tanah (stripping/overburden removal), yaitu biayabiaya
yang dikeluarkan untuk kegiatan pengupasan lapisan tanah selama masa
operasi produksi, meliputi kegiatan penggaruan/dorong, gali/muat, dan
pengangkutan tanah dari lokasi penggalian ke lokasi penimbunan.
b. Biaya pengambilan galian tambang (mine excavation), yaitu biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk kegiatan pengambilan galian tambang dengan cara yang
sesuai dengan sifat dan karakteristik galian tambang yang bersangkutan, seperti:
penggalian, penyemprotan dengan air, pengerukan dengan kapal keruk, dan
peledakan.
D. Lain-lain
1. Dalam hal harga patokan penjualan menggunakan satuan mata uang US $, maka
harus dikonversi ke dalam satuan mata uang Rupiah (Rp) berdasarkan kurs mata
uang pada tanggal 1 Januari tahun pajak berjalan sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Keuangan.
2. Bentuk formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan formulir daftar perhitungan
PBB adalah sebagaimana contoh pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku untuk pengenaan PBB Sektor
Pertambangan Non Migas Selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C
Tahun Pajak 2011.
4. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, pengenaan PBB
Sektor Pertambangan Non Migas Selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan
Galian C untuk Tahun Pajak 2010 dan untuk tahun sebelumnya, tetap menggunakan
ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 26/PJ.6/1999
tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP - 16/PJ.6/1998
Tanggal 30 Desember 1998 Khusus Untuk Pengenaan PBB Sektor Pertambangan
Non Migas Selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C.
5. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE - 26/PJ.6/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan
Dirjen Pajak No. KEP - 16/PJ.6/1998 Tanggal 30 Desember 1998 Khusus Untuk
Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Non Migas Selain Pertambangan Energi
Panas Bumi dan Galian C, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2011
Direktur Jenderal,
A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001
Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
2. Para Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat di lingkungan Kantor Pusat DJP
peraturan/sedp/48pj2011.txt · Last modified: 2023/02/05 05:59 by 127.0.0.1