peraturan:sedp:47pj.61998
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
20 November 1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 47/PJ.6/1998
TENTANG
EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 1998/1999 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
(SEPTEMBER 1998)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Direktorat PBB, penerimaan PBB dan BPHTB tahun 1998/1999
sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :
I. Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan 1998/1999
Realisasi penerimaan PBB untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp 369.645.239 ribu atau
30,31% dari rencana, dan untuk semua sektor sebesar Rp 886.480.396 ribu atau 30.45% dari rencana
penerimaan. Sedangkan realisasi penerimaan BPHTB yang dicapai sampai dengan Triwulan II sebesar
Rp 69.638.285 ribu atau 13,93% dari rencana. Secara keseluruhan realisasi penerimaan PBB dan
BPHTB yang dicapai sebesar Rp 956.118.681 ribu atau 28,03% dari rencana penerimaan sebesar
Rp 3.411.000.000 ribu. Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan secara
terperinci dapat dilihat pada tabel berikut :
(ribuan rupiah)
____________________________________________________________________________
No. Sektor Rencana Realisasi %(4:3)
____________________________________________________________________________
1 2 3 4 5
____________________________________________________________________________
1. Pedesaan 238.272.190 105.315.276 44.20
2. Perkotaan 981.270.750 264.329.963 26.94
____________________________________________________________________________
Jumlah Pds & Pkt 1.219.542.940 369.645.239 30,31
____________________________________________________________________________
3. Perkebunan 165.925.300 59.678.622 35,97
4. Perhutanan : 292.100.000 79.928.271 27,36
a. Non IHH 162.100.000 56.662.140 34,96
b. IHH 130.000.000 23.266.131 17.90
5. Pertambangan : 1.233.431.760 377.228.264 30.58
a. Non Migas 23.431.760 22.645.922 96,65
b. Migas 1.210.000.000 354.582.342 29.30
____________________________________________________________________________
Jumlah PBB 2.911.000.000 886.480.396 30,45
____________________________________________________________________________
6. BPHTB 500.000.000 69.638.285 13,93
____________________________________________________________________________
Jumlah PBB + BPHTB 3.411.000.000 956.118.681 28,03
____________________________________________________________________________
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penerimaan PBB yang tertinggi adalah sektor
Pedesaan (44,20%) dan terendah sektor Perkotaan (26,94%). Rincian realisasi penerimaan per sektor/
Dati II/KPPBB/Dati I/Kanwil dapat dilihat pada Lampiran.
II. Perbandingan realisasi penerimaan PBB tahun 1998/1999 dengan tahun 1997/1998 dalam periode
Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut :
(ribuan rupiah)
____________________________________________________________________________________
No. Sektor Realisasi Penerimaan % %
________________________________________ (5:3) (6-4)
1997/1998*) % 1998/1999 %
____________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________________
1. Pedesaan 83.200.243 38,74 105.315.276 44,2 126,58 5,46
2. Perkotaan 196.685.131 23,08 264.329.963 26,94 134,39 3,86
____________________________________________________________________________________
Jumlah Pds & Pkt 279.885.374 26,24 369.645.239 30,31 132,07 4,07
____________________________________________________________________________________
3. Perkebunan 24.032.934 22,67 59.678.622 35,97 248,32 13,3
4. Perhutanan : 86.112.411 37,93 79.928.271 27,36 92,82 -10,57
a. Non IHH 16.282.690 14,98 56.662.140 34,96 347,99 19,98
b. IHH 69.829.721 59,03 23.266.131 17.9 33,32 -41,13
5. Pertambangan : 603.919.760 54,64 377.228.264 30.58 62,46 -24,06
a. Non Migas 3.897.965 24,93 22.645.922 96,65 580,97 71,72
b. Migas 600.021.247 55,07 354.582.342 29.3 59,09 -25,77
____________________________________________________________________________________
Jumlah APBN 356.025.639 39,68 886.480.396 30,45 248,99 -9,23
____________________________________________________________________________________
*) Angka berdasarkan SE-31/PJ.6/1997
Bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 1997/1998 periode yang sama, terlihat bahwa persentase
pencapaian rencana penerimaan mengalami penurunan sebesar 9,23%. Hal itu disebabkan karena
adanya perubahan jadwal dropping pembayaran sektor Pertambangan (Migas) dan adanya PP Nomor
51 Tahun 1998 tentang PSDH yang berkaitan dengan perubahan ketentuan pemungutan sektor
Perhutanan (IHH). Namun demikian di luar sektor Pertambangan (Migas) dan Perhutanan (IHH) secara
persentase pada umumnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 1997/1998.
III. Peringkat persentase realisasi penerimaan sampai dengan Triwulan II 1998/1999 dapat disusun
sebagai berikut :
1. Susunan peringkat untuk sektor Pds & Pkt
a. Kanwil DJP
____________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
____________________________________________________________________
Peringkat Kanwil % Peringkat kanwil %
____________________________________________________________________
1 XV 40,17 13 XI 19,35
2 VIII 39,84 12 I 19,51
3 XIV 36,6 11 II 19,8
____________________________________________________________________
b. KP.PBB
____________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
____________________________________________________________________
Peringkat KPP.PBB % Peringkat KPP.PBB %
____________________________________________________________________
1 Biak 160,21 107 Meulaboh 5,06
2 Pati 99,22 106 Rengat 6,12
3 Tasikmalaya 83,27 105 Pd. Sidempuan 10,23
4 Garut 80,2 104 Palembang 10,36
5 Kupang 78,83 103 Kisaran 12,19
____________________________________________________________________
c. Daerah Tingkat I
____________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
____________________________________________________________________
Peringkat Dati I % Peringkat Dati I %
____________________________________________________________________
1 NTT 75,09 27 Timor-Timur 14,79
2 Irian Jaya 55,48 26 Sumatera Selatan 15,48
3 Kal. Tengah 46,81 25 D.I Aceh 15,63
4 Jawa Tengah 40,48 24 Sumatera Barat 16,56
5 NTB 40,03 23 Kalimantan Selatan 19,13
____________________________________________________________________
d. Daerah Tingkat II
____________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
____________________________________________________________________
Peringkat Dati II % Peringkat Dati II %
____________________________________________________________________
1 Kb. Nabire 71,68 314 Kb. Paniai 0.00
2 Kb. Berau 69,30 313 Kb. Puncakjaya 0.00
3 Kb. Pati 59,63 312 Kb. Cilacap 0.74
4 Kb. Tim Teng Sel 56,55 311 Kb. Ainaro 1,9
5 Kb. Kulon Progo 55,43 310 Kb. Aceh Besar 2,15
6 Kb. Sumba Barat 43,81 309 Kb. Kovalima 2,24
7 Kb. Belu 43,49 308 Kb. Tapanuli Ut 2,31
8 Kb. Hal. Tengah 43,47 307 Kb. Bengkulu Sel 2,65
9 Kb. Tim Teng Ut 43,47 306 Kb. Aceh Barat 3,49
10 Kb. Barito Utara 42,50 305 Kb. Manatuto 3,84
____________________________________________________________________
2. Susunan peringkat untuk rencana penerimaan APBN
a. Kanwil DJP
____________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
____________________________________________________________________
Peringkat Kanwil % Peringkat kanwil %
____________________________________________________________________
1 I 36,27 13 II 23,42
2 XIII 34,52 12 XII 25,66
3 VII 34,23 11 III 26,4
____________________________________________________________________
b. KP.PBB
____________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
____________________________________________________________________
Peringkat KPP.PBB % Peringkat KPP.PBB %
____________________________________________________________________
1 Tasikmalaya 63,88 107 Purwokerto 19,95
2 Biak 55,9 106 Padang 20,45
3 Garut 54,6 105 Ambon 21,08
4 Sukabumi 51,95 104 Ujung Pandang 21,63
5 Gorontalo 50,93 103 Palembang 21,64
____________________________________________________________________
c. Daerah Tingkat I
____________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
____________________________________________________________________
Peringkat Dati I % Peringkat Dati I %
____________________________________________________________________
1 Sulawesi Utara 39,86 27 Sumatera Barat 22,4
2 D.I. Aceh 38,5 26 Riau 23,68
3 D.I.Yogyakarta 37,66 25 Kal.Selatan 24,38
4 N.T.T 35,82 24 Kal.Barat 24,54
5 Sumatera Utara 35,25 23 Sul.Selatan 25,1
____________________________________________________________________
d. Daerah Tingkat II
____________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
____________________________________________________________________
Peringkat Dati II % Peringkat Dati II %
____________________________________________________________________
1 Kb. Kulon Progo 102,7 314 Kb. Pangkap 0.00
2 Kb. Puncakjaya 97,8 313 Km. Padang 0.00
3 Kb. Paniai 97,6 312 Km. kediri 0.74
4 Kb. Purwakarta 82,64 311 Kb. Lampung Sel 1,9
5 Kb. Nabire 73,12 310 Kb. Aceh Besar 2,15
6 Kb. Ciamis 68,15 309 Kb. Agam 2,24
7 Kb. Pati 65,28 308 Km. Palembang 2,31
8 Kb. Tasikmalaya 59,55 307 Kb. Maluku Tgh 2,65
9 Kb. Sukabumi 58,02 306 Kb. Sijunjung 3,49
10 Km. Jayapura 56,84 305 Kb.Sambas 3,84
____________________________________________________________________
3. Susunan peringkat untuk rencana penerimaan BPHTB
a. Kanwil DJP
____________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
____________________________________________________________________
Peringkat Kanwil % Peringkat kanwil %
____________________________________________________________________
1 III 101,7 13 XII 4,9
2 X 72,02 12 XV 8,88
3 XIV 35,04 11 VI 10,62
____________________________________________________________________
b. KP.PBB
____________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
____________________________________________________________________
Peringkat KPP.PBB % Peringkat KPP.PBB %
____________________________________________________________________
1 Singkawang 339,39 107 Palopo 19,95
2 Kupang 309,89 106 Kotabumi 20,45
3 Bandar Lampung 210,8 105 Barabai 21,08
4 Jember 170,87 104 Pare-pare 21,63
5 Sampit 163,34 103 Biak 21,64
____________________________________________________________________
c. Daerah Tingkat I
____________________________________________________________________
Peringkat tertinggi Peringkat terendah
____________________________________________________________________
Peringkat Dati I % Peringkat Dati I %
____________________________________________________________________
1 Lampung 174,55 27 Sul.Tenggara 3,34
2 N.T.T 162,39 26 Sul.Selatan 5,03
3 Jambi 109,22 25 Maluku 5,06
4 Bengkulu 85,68 24 D.K.I Jakarta 10,62
5 Kal. Barat 83,28 23 Irian Jaya 11,27
____________________________________________________________________
d. Daerah Tingkat II
_____________________________________________
Peringkat tertinggi
_____________________________________________
Peringkat Dati II %
_____________________________________________
1 Kb.Kota Wr. Barat 500
2 Km. Batam 432,69
3 Kb. Sintang 365,59
4 Kb. Sambas 336,05
5 Km. Kupang 295,5
6 Kb. Jember 284,65
7 Kb. Blora 276,3
8 Kb. Buleleng 242
9 Km. Bd. Lampung 241,82
10 Km. Tegal 223,67
_____________________________________________
Adapun Dati II yang sama sekali belum ada realisasi penerimaan BPHTB-nya sampai
dengan Triwulan II terdapat sebanyak 64 Dati II sebagaimana daftar terlampir
e. Dati II yang terdapat realisasi penerimaan BPHTB dengan rencana penerimaan
BPHTB-nya sama dengan nol.
____________________________________________________
Peringkat Dati II Jumlah Realisasi
(ribuan rupiah)
____________________________________________________
1 Kb.Manggarai 4.477
2 Kb.Kapuas 1.750
3 Kb.Barito Selatan 1.616
4 Kb. Belu 732
5 Kb. Sangau 500
6 Kb. Tim Teng Sel 275
7 Kb. Ende 115
____________________________________________________
IV. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengamankan rencana penerimaan tahun anggaran 1998/1999
a. Mengintensifkan pemungutan PBB dan tetap menjaga agar pelaksanaan masing-masing sektor
sesuai ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku.
b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan instansi terkait guna
optimalisasi penerimaan.
c. Melakukan pendekatan persuasif terhadap Wajib Pajak potensial yang belum melunasi PBB
d. Meningkatkan kualitas pelayanan, pengecekan kebenaran dan kelengkapan data, efektifitas
pengawasan pembayaran.
e. Melakukan penagihan aktif secara selektif terhadap tunggakan tahun-tahun sebelumnya.
Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.
A.n.DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ttd,
HASAN RACHMANY
peraturan/sedp/47pj.61998.txt · Last modified: by 127.0.0.1