peraturan:sedp:46pj.231985
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
5 November 1985
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 46/PJ.23/1985
TENTANG
KELEBIHAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 (SERI PPh 21 - 21)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan tentang penanganan kelebihan pemotongan dan
penyetoran PPh Pasal 21, bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut :
1. Pada prinsipnya kemungkinan akan terjadinya kelebihan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21
pada akhir tahun (menurut SPT Tahunan PPh Pasal 21) adalah kecil sekali, karena seandainya pada
suatu bulan takwim terdapat kekeliruan penghitungan, sehingga mengakibatkan kelebihan PPh Pasal
21 yang dipotong dan disetor, hal itu sudah dapat diketahui pada bulan berikutnya.
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.
KEP-1349/PJ.23/1984 tanggal 31 Desember 1984 (Buku Petunjuk), atas kekeliruan seperti itu
pemberi kerja dapat membetulkan sendiri SPT Masa yang salah itu pada saat diketahui. Kelebihan
PPh Pasal 21 yang dipotong dan disetor tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang
terutang untuk bulan terjadinya pembetulan.
3. Kalaupun kenyataannya setelah tahun takwim berakhir, menurut perhitungan tahunan untuk
karyawan-karyawan tertentu terdapat kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 yang akhirnya akan
mengakibatkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 menunjukkan lebih bayar, maka penanganannya supaya
dilakukan sebagai berikut :
3.1. Antara pemberi kerja dengan karyawan tertentu.
Kelebihan tersebut diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji bulan pada waktu
dilakukan penghitungan kembali, dan apabila masih terdapat kelebihan, maka kelebihan
tersebut dikembalikan kepada karyawan (lihat kembali ketentuan Pasal 17 ayat (3), (4) dan
(5) Buku Petunjuk). Dengan demikian penanganan kelebihan PPh Pasal 21 karyawan oleh
Pemberi Kerja telah selesai. Akibat penanganan tersebut Pemberi Kerja masih perlu
melakukan penyelesaian dengan fiskus (ikuti butir 3.2. di bawah).
3.2. Antara pemberi kerja dengan fiskus.
3.2.1. Atas jumlah kelebihan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1, pemberi kerja dapat
memperhitungkan dengan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan
dilakukannya perhitungan kembali, dan jika masih ada sisa, diperhitungkan dengan
pembayaran PPh Pasal 21 bulan-bulan berikutnya. Sisa jumlah PPh Pasal 21 (yaitu
setelah seluruh jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dikurangi jumlah PPh Pasal 21
yang diperhitungkan), merupakan PPh Pasal 21 yang harus disetor.
3.2.2. Atas jumlah kelebihan PPh Pasal 21 menurut SPT Tahunan, diminta supaya segera
dilakukan penelitian atau pemeriksaan untuk menentukan jumlah PPh Pasal 21 yang
sebenarnya terutang, dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak
diterimanya permohonan (SPT Tahunan PPh Pasal 21) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 Buku Petunjuk. Oleh karena kelebihan PPh Pasal 21 tersebut telah
diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan dilakukannya
penghitungan kembali atau bulan-bulan berikutnya, maka jumlah ini diperlakukan
sebagai pengurang dari seluruh PPh Pasal 21 yang telah disetor yang dikreditkan
dengan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun yang bersangkutan.
Contoh :
PPh Pasal 21 tahun 1984.
- PPh Pasal 21 tahun 1984 yang terutang
menurut hasil penelitian atau pemeriksaan = Rp a
Kredit Pajak
- PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan
disetor selama tahun 1984 = Rp b
Kelebihan PPh Pasal 21 menurut SPT tahun 1984
yang telah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 bulan ........... = Rp c = Rp d
------ - --------
Sisa (lebih/kurang/sama) = Rp (a-d)
=====
Sebagai tindak lanjut dari penelitian/pemeriksaan ini Saudara menerbitkan :
3.2.2.1. SKKPP - bilamana hasil akhirnya menunjukkan sisa lebih, yang berarti
bahwa Wajib Pajak itu telah menyetor PPh Pasal 21 lebih dari yang
seharusnya.
3.2.2.2. SPb - bilamana jumlah yang telah disetor ternyata sama dengan PPh
Pasal 21 yang terutang.
3.2.2.3. SKP - bilamana ternyata jumlah yang telah disetor oleh Wajib Pajak
masih lebih kecil dari yang seharusnya terutang. Dalam hal ini
SKP ditambah dengan bunga 2% sebulan dihitung mulai
berakhirnya bulan takwim dilakukannya perhitungan sampai
dengan diterbitkannya SKP (perhatikan pula ketentuan Pasal 24
Buku Petunjuk).
4. Kemungkinan terjadi, atas jumlah kelebihan PPh Pasal 21 menurut SPT Tahunan 1984 karena satu
dan lain hal s/d Nopember 1985 oleh pemberi kerja belum dilakukan perhitungan sebagaimana
dimaksud pada butir 3.1 dan 3.2.1. Dalam hal demikian, diminta perhatian Saudara supaya
memberikan petunjuk kepada pemberi kerja yang bersangkutan untuk melakukan perhitungan
dengan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan Desember 1985 dan bulan-bulan berikutnya.
5. Apabila ada hal-hal lain yang berkenaan dengan kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 yang belum
ditegaskan pengaturannya di dalam surat edaran ini, sedangkan pemecahan masalah tersebut
masih meragukan Saudara, harap masalahnya diajukan ke Kantor Pusat i.c. Direktur Pajak langsung
disertai dengan usul penyelesaian yang kongkrit dari Saudara.
Demikian untuk mendapat perhatian Saudara sepenuhnya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
Drs. SALAMUN A.T.
peraturan/sedp/46pj.231985.txt · Last modified: 2023/02/05 21:04 by 127.0.0.1