KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    14 Juni 1999

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 37/PJ.6/1999

                        TENTANG

               KOORDINASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BPHTB 
                DENGAN KANTOR PERTANAHAN/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Dewan Pengurus REI Korwil Batam, 
tanggal 6 Mei 1999, Nomor 560-1876, hal Pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 TAHUN 1997 untuk 
Pemberian Hak atas Tanah di atas tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam (fotokopi terlampir), yang 
tembusannya ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan 
hal-hal sebagai berikut :

1.  Pemberian hak di atas tanah Hak Pengelolaan adalah termasuk pemberian hak baru di luar  pelepasan 
    hak, dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2 Undang-undang Nomor 21 TAHUN 1997 
    merupakan objek BPHTB yang terutang pada saat diterbitkannya SK Pemberian Hak Baru oleh 
    pejabat yang berwenang.

2.  Untuk menunjang pelaksanaan tertib administrasi pertanahan dan perpajakan khususnya PBB dan 
    BPHTB, para Kepala KPPBB agar selalu melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan di 
    wilayah kerja Kantor Pelayanan PBB masing-masing;

3.  Terhadap butir 4 yang menjelaskan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan berdasarkan 
    Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 21 TAHUN 1997, perlu dijelaskan bahwa yang dapat diajukan 
    keberatan adalah penetapan BPHTB melalui SKBKB, SKBKBT, SKBLB, dan SKBN.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.




A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

HASAN  RACHMANY