KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                            11 November 2002

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 332/PJ./2002

                        TENTANG

                 PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI PENGURUS, KOMISARIS,
                     DAN PEMEGANG SAHAM WAJIB PAJAK BADAN

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan ekstensifikasi Wajib Pajak (WP) serta mempersiapkan Wajib Pajak 
Badan dapat memenuhi kewajiban pengisian SPT secara lengkap dengan ini diinstruksikan agar :
1.  Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menginventarisasi Wajib Pajak Badan.
2.  Kepala KPP mengirim himbauan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus, Komisaris, 
    dan Pemegang Saham Perusahaan kepada setiap WP Badan dengan contoh surat sebagaimana 
    terlampir.
3.  Surat Himbauan harus sudah dikirim kepada Wajib Pajak paling lambat akhir bulan Nopember 2002.
4.  Bagi Wajib Pajak yang tidak merespon Surat Himbauan sampai dengan tanggal 16 Desember 2002, 
    terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan pemeriksaan lapangan untuk mendapatkan data yang akan 
    digunakan untuk mendaftarkan NPWP secara jabatan.
5.  Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus sudah selesai dilaksanakan 
    paling lambat tanggal 30 Desember 2002.
6.  Data Pengurus, Komisaris, dan Pemegang Saham yang berdomisili di Wilayah kerja KPP lain yang 
    diperoleh dari respon Surat Himbauan dan atau hasil pemeriksaan lapangan, dikirim ke KPP Domisili 
    paling lambat 2 (dua) hari setelah diperoleh data tersebut.
7.  KPP Domisili yang menerima data pendaftaran NPWP dari KPP lain harus sudah menerbitkan Surat 
    Keterangan Terdaftar (SKT) dan NPWP dalam waktu 1 kali 24 jam sejak diterimanya data tersebut.
8.  KPP Domisili yang menerbitkan SKT wajib mengirim fotokopi surat tersebut ke KPP pengirim data 
    sebagai respon pengiriman data.
9.  Respon pengiriman data ke KPP pengirim data harus sudah dikirim paling lambat 1 (satu) kali 24 
    (dua puluh empat) jam setelah penerbitan SKT.
10. Kepala Kantor Wilayah bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO