DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
16 Juni 2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 30/PJ/2008
TENTANG
PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR **26/PJ/2008** TENTANG TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK YANG
MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN PENGGUNA GANDA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **26/PJ/2008** tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Pengguna Ganda, dengan ini disampaikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
I
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain itu NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya.
II
Dalam peraturan tersebut antara lain diatur :
1.
Terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP dengan Pengguna Ganda diterbitkan NPWP Baru, termasuk terhadap Wajib Pajak dengan status cabang/istri. Penerbitan NPWP Baru dilakukan dengan menerbitkan Kartu NPWP Baru, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Baru, dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Baru bagi Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pengganti Kartu NPWP Lama, SKT Lama, dan/atau SPPKP Lama.
2.
Penerbitan Kartu NPWP Baru, SKT Baru, dan/atau SPPKP Baru sebagaimana disebut pada butir 1 dilakukan oleh KPP paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang memutuskan pemberian NPWP Baru sebagai pengganti NPWP Lama diterbitkan, dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **26/PJ/2008**.
3.
NPWP Baru sebagaimana dimaksud pada butir 1 mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.
4.
Setelah NPWP Baru berlaku :
a.
Segala pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib menggunakan NPWP Baru.
b.
Surat Keputusan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keterangan, Pemindahbukuan serta produk administrasi perpajakan lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah NPWP Baru berlaku, harus menggunakan NPWP Baru.
c.
Sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan :
1)
Hak dan kewajiban Wajib Pajak yang telah dilaksanakan dengan menggunakan NPWP Lama sebelum NPWP Baru berlaku, tetap diakui keabsahannya.
2)
Hak dan kewajiban Wajib Pajak yang telah dilaksanakan dengan menggunakan NPWP Lama sebelum NPWP Baru berlaku, tetap diakui keabsahannya.
3)
Surat Keputusan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keterangan, Pemindahbukuan serta produk adminstrasi perpajakan lainnya yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan menggunakan NPWP Lama sebelum NPWP Baru berlaku, tetap diakui keabsahannya.
5.
Wajib Pajak dapat menggunakan Formulir Perpajakan Lama, Formulir Faktur Pajak Standar Lama dan Formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan NPWP Lama paling lama sampai dengan akhir bulan ketiga setelah bulan berlakunya NPWP Baru.
6.
Penggunaan Formulir Perpajakan, Formulir Faktur Pajak Standar dan Formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan NPWP Lama serta Formulir Perpajakan, Formulir Faktur Pajak Standar dan Formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan NPWP Baru dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **26/PJ/2008**.
7.
Dalam jangka waktu sampai dengan akhir bulan ketiga setelah bulan berlakunya NPWP Baru dan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diatur hal-hal sebagai berikut :
-
Dokumen perpajakan yang diterbitkan atau diterima oleh Wajib Pajak dengan menggunakan NPWP Lama tetap diakui keabsahannya.
-
Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan NPWP Lama dan melanjutkan nomor urut sesuai NPWP Lama tetap diakui keabsahannya dan bagi penerima Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan.
-
Bukti Pemotongan/Pemungutan yang diterbitkan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan NPWP lama tetap diakui keabsahannya dan bagi penerima Bukti Pemotongan/Pemungutan tersebut dapat dikreditkan.
-
Dokumen pengkreditan yang diterima oleh Wajib Pajak dengan menggunakan NPWP Lama tetap diakui keabsahannya dan dapat dikreditkan.
III
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak dengan status pusat terdaftar antara lain harus melakukan hal-hal sebagai berikut :
1.
Menerbitkan Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP Baru, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang memutuskan pemberian NPWP Baru sebagai pengganti NPWP Lama diterbitkan dan dilakukan secara jabatan dan tanpa pemeriksaan.
2.
Memberitahukan kepada KPP tempat Wajib Pajak dengan status cabang/isteri terdaftar perihal penerbitan NPWP Baru sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) melalui fax paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal penerbitan Kartu NPWP Baru, sesuai Lampiran I-2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **26/PJ/2008**.
3.
Mengirimkan surat pemberitahuan mengenai penggantian NPWP disertai Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP Baru, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang memutuskan pemberian NPWP Baru sebagai pengganti NPWP Lama diterbitkan, sesuai Lampiran I-1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **26/PJ/2008**.
4.
Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak yang NPWP-nya diganti mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak sebagai konsekwensi dari penggantian NPWP.
5.
Membuat Berita Acara Penggantian NPWP dan Perekaman Berkas Wajib dengan menggunakan NPWP Baru, sesuai lampiran Surat Edaran ini.
6.
Merekam data SPT yang masih menggunakan NPWP Lama yang tidak bisa direkam di SIDJP atau yang selama ini hanya diterima secara manual dengan menggunakan NPWP baru.
IV.
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak dengan satus cabang terdaftar antara lain harus melakukan hal-hal sebagai berikut :
1.
Melakukan inventarisasi dan penelitian, apakah Wajib Pajak yang ditetapkan mendapatkan NPWP Baru berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak juga terdaftar dengan status cabang/isteri di unit Saudara.
2.
Dalam hal terdapat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 1, Saudara harus menerbitkan Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP Baru paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang memutuskan pemberian NPWP Baru sebagai pengganti NPWP Lama diterbitkan dan dilakukan secara jabatan dan tanpa pemeriksaan.
3.
Penerbitan Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP Baru sebagaimana dimaksud pada butir 2 tanpa harus menunggu diterimanya surat pemberitahuan dari KPP dimana Wajib Pajak dengan status pusat terdaftar, sebagaimana dimaksud pada butir III.2.
4.
Melakukan langkah-langkah yang sama sebagaimana tersebut dalam butir III.3 sampai dengan butir III.6.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juni 2008
Direktur Jenderal
ttd.
DARMIN NASUTION
NIP 130605098
Tembusan :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan DJP.