peraturan:sedp:30pj.421996
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
14 Agustus 1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 30/PJ.42/1996
TENTANG
TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN (SERI PPh UMUM NOMOR 36)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf m jo. Pasal 19 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
tetap merupakan penghasilan dan dikenakan PPh dengan tarif tersendiri berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan (terlampir),
dengan ini diberikan penegasan tentang tatacara pelaksanaannya, sebagai berikut :
1. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan tersebut, yang dapat melakukan penilaian kembali
aktiva tetap yang terletak atau berada di Indonesia adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah
memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak
dilakukannya penilaian kembali. Kewajiban pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan tersebut
adalah semua kewajiban pajak dari Wajib Pajak tersebut, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Ppn BM), dan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang telah terutang sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak dilakukannya
penilaian kembali.
2. Aktiva tetap yang dapat dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah
semua aktiva berwujud, termasuk tanah tetapi tidak termasuk aktiva bukan bangunan kelompok 1.
Disamping itu aktiva tetap yang akan dinilai kembali tersebut telah dimiliki oleh Wajib Pajak lebih
dari 5 (lima) tahun dan masih digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan, serta kepemilikan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan
(bukan persediaan barang dagangan).
3. Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan oleh Wajib Pajak atas seluruh aktiva yang memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud pada butir 2. Dengan demikian Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk
melakukan penilaian kembali atas sebagian aktiva atau aktiva tertentu, misalnya kelompok bangunan
saja.
4. Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan oleh lembaga penilai yang diakui pemerintah.
Penilaian kembali aktiva dihitung berdasarkan nilai pasar wajar yang berlaku pada saat dilakukannya
penilaian kembali dengan menggunakan metode penila ian yang lazim berlaku di Indonesia.
5. Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan tersebut, atas selisih lebih penilaian kembali
aktiva tetap dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).
Untuk menghitung besarnya PPh yang terutang, selisih penilaian kembali aktiva tetap wajib
dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal apabila Wajib Pajak mempunyai sisa
kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan.
Contoh 1 :
PT. A mempunyai aktiva tetap berwujud dengan nilai buku fiskal sebesar Rp.300.000.000,00 dan
akan melakukan penilaian kembali aktiva yang memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan tersebut. Penilaian kembali dilakukan oleh lembaga penilai yang menetapkan bahwa
nilai pasar wajar aktiva tersebut sebesar Rp. 800.000.000,00. Dengan demikian selisih penilaian
kembali aktiva yang dikenakan PPh adalah Rp. 500.000.000,00 dan PPh yang terutang sebesar 10%
atau Rp. 50.000.000,00.
Contoh 2 :
Dalam hal PT. A dalam contoh 1 masih mempunyai sisa kerugian fiskal yang masih dapat
dikompensasikan sebesar Rp.400.000.000,00, maka selisih penilaian kembali aktiva tersebut
dikurangkan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tersebut. Dengan demikian selisih lebih
penilaian aktiva yang dikenakan PPh adalah
Rp. 100.000.000,00 (Rp. 500.000.000,00 - Rp.400.000.000,00) dan PPh yang terutang menjadi
10% dari Rp.100.000.000,00 atau sebesar Rp. 10.000.000,00.
6. Selisih lebih penilaian kembali aktiva setelah kompensasi kerugian dibukukan dalam perkiraan
tersendiri yaitu perkiraan "Selisih Penilaian Kembali Aktiva" dan termasuk dalam kelompok perkiraan
modal.
Penerimaan saham bonus atau pencatatan tambahan nilai saham tanpa penyetoran kepada para
pemegang saham, sebagai akibat pemindahbukuan perkiraan "Selisih Penilaian Kembali Aktiva"
ke perkiraan Modal Saham, tidak dikenakan PPh bagi pemegang saham sesuai dengan penjelasan
Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang No. 10 TAHUN 1994. Perkiraan "Selisih Penilaian Kembali Aktiva" juga dapat digunakan
sebagai tambahan cadangan modal.
7. Dalam hal Wajib Pajak melakukan juga penilaian kembali atas aktiva yang tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada butir 2, misalnya atas aktiva bukan bangunan kelompok 1 atau atas
aktiva yang dimiliki Wajib Pajak tidak lebih dari 5 (lima) tahun, maka atas selisih penilaian kembali
dari aktiva yang tidak memenuhi syarat tersebut wajib digabungkan dengan penghasilan lainnya
dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dan dikenakan PPh sesuai dengan tarif umum
yang berlaku.
Oleh karena itu, Wajib Pajak yang melakukan juga penilaian kembali atas aktiva yang tidak
memenuhi syarat tersebut, wajib membuat perhitungan secara terpisah atas selisih penilaian
kembali dari aktiva yang tidak memenuhi syarat tersebut.
8. Mulai tahun pajak dilakukannya penilaian kembali aktiva, penyusutan atas aktiva yang telah dinilai
kembali tersebut dilakukan berdasarkan nilai pasar wajar yang baru sebagaimana dimaksud pada
butir 4 dengan menggunakan tarif penyusutan dan masa manfaat sesuai dengan kelompok harta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 jo. Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 82/KMK.04/1995.
Contoh 3 :
Aktiva berupa bangunan permanen yang dibangun dalam tahun 1986 dan mempunyai sisa masa
manfaat 10 tahun dengan nilai sisa buku per 31 Desember 1995 sebesar Rp.100.000.000,00,dilakukan
penilaian kembali pada tanggal 31 Desember 1996 dengan nilai wajar sebesar Rp. 300.000.000,00.
Apabila atas penilaian aktiva tersebut telah disetor PPh final sebesar 10% x Rp.200.000.000,00 atau
Rp. 20.000.000,00 dan neraca penyesuaian telah disahkan oleh Kepala KPP yang bersangkutan, maka
masa manfaat yang baru dari bangunan tersebut adalah 20 (dua puluh) tahun. Dengan demikian
besarnya penyusutan atas aktiva bangunan tersebut untuk tahun pajak 1996 dan seterusnya adalah
5% x Rp.300.000.000,00 atau sebesar Rp.15.000.000,00 setiap tahunnya.
9. Wajib Pajak yang telah melakukan penilaian kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan penilaian kembali aktiva lagi sebelum lewat jangka
waktu 5 (lima) tahun. Setelah lewat jangka waktu tersebut, Wajib Pajak dapat melakukan lagi
penilaian kembali atas aktiva berupa tanah dan atas aktiva yang belum pernah dilakukan penilaian
kembali.
Dengan demikian, kecuali aktiva berupa tanah, aktiva berwujud hanya dapat dilakukan penilaian
kembali 1 (satu) kali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut.
10. a. Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk mengalihkan aktiva yang telah dilakukan penilaian
kembali sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 5 (lima) tahun untuk aktiva
berupa tanah dan/atau bangunan, dan 3 (tiga) tahun untuk aktiva lainnya,kecuali pengalihan
tersebut dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 637/KMK.04/1994 yang
telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 474/KMK.04/1995.
b. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan atas aktiva yang telah dilakukan penilaian
kembali tersebut sebelum jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka atas selisih lebih penilaian kembali aktiva setelah diperhitungkan dengan
kompensasi kerugian, yang telah dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh
persen), dikenakan tambahan PPh yang bersifat final sebesar 15% (lima belas persen) dan
terutang pada saat pengalihan tersebut dilakukan.
Contoh 4 :
Aktiva bangunan sebagaimana dimaksud pada contoh 3 dijual oleh Wajib Pajak pada tanggal
25 Desember 2000 dengan nilai Rp. 400.000.000,00, maka pengenaan tambahan PPh yang
bersifat final tersebut dihitung sebagai berikut :
Nilai pasar per 31 Desember 1996 Rp. 300.000.000,00
Nilai buku per 31 Desember 1995 Rp. 100.000.000,00
----------------------
Selisih penilaian Rp. 200.000.000,00
PPh final per 31 Desember 1996, 10% Rp. 20.000.000,00
Tambahan PPh final atas selisih penilaian kembali tersebut adalah
15% x Rp.200.000.000,00 atau Rp. 300.000.000,00 harus disetor selambat-lambatnya
tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pengalihan tersebut.
Catatan :
Dalam contoh ini tambahan PPh final sebesar 15% tidak dikenakan bila aktiva bangunan
dijual setelah 31 Desember 2001, sebab telah lewat jangka waktu lima tahun.
Atas keuntungan dari pengalihan aktiva bangunan tersebut dikenakan PPh sesuai
ketentuan yang berlaku sebagai berikut :
Nilai pasar per 31 Desember 1996 Rp. 300.000.000,00
Penyusutan tahun 1996 s/d tahun 1999, 20% Rp. 60.000.000,00
----------------------------
Nilai buku per 1 Januari 2000 Rp. 240.000.000,00
Nilai jual per 25 Desember 2000 Rp. 400.000.000,00
----------------------------
Keuntungan penjualan Rp. 160.000.000,00
Keuntungan penjualan tersebut dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Keuntungan atau kerugian dari pengalihan aktiva yang telah dilakukan penilaian
kembali, baik yang pengalihannya dilakukan sebelum atau sesudah lewat jangka waktu yang
telah ditentukan pada huruf a, merupakan penghasilan atau kerugian yang harus dilaporkan
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, kecuali untuk pengalihan aktiva yang
dikenakan PPh secara final.
11. a. Setelah melakukan penilaian kembali, Wajib Pajak wajib memberitahukan hasil penilaian
kembali aktiva kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar,
dengan melampirkan neraca penyesuaian dan penghitungan selisih lebih yang telah dilakukan
oleh penilai, serta Surat Setoran Pajak (SSP) Final. Pemberitahuan beserta keterangan
lampiran termasuk SSP final atas selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tersebut wajib
disampaikan ke KPP selambat-lambatnya 3 (tiga)bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau
tahun buku Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memasukkan pemberitahuan serta
kelengkapan lampiran setelah jangka waktu tersebut di atas, maka penilaian kembali aktiva
tetap tersebut baru diakui secara fiskal untuk tahun pajak atau tahun buku berikutnya.
Contoh 5 :
Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva per 31 Desember 1996, akan tetapi
pemberitahuan serta kelengkapan lampirannya baru dimasukkan kepada Kepala KPP pada
bulan April 1997. Dalam hal tersebut perhitungan PPh untuk tahun pajak 1996 masih
menggunakan nilai aktiva sebelum dilakukannya penilaian kembali. Dengan demikian,
penyusutan dilakukan dengan menggunakan nilai pasar wajar baru dimulai dalam tahun pajak
1997.
b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah meneliti p emberitahuan sebagaimana dimaksud pada
huruf a wajib mengesahkan neraca penyesuaian atau menolaknya dalam jangka waktu 1
(satu) bulan setelah tanggal pemberitahuan Wajib Pajak diterima dengan lengkap.Dalam hal
Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan pengesahan atau penolakan dengan
alasan-alasannya setelah jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut, maka neraca penyesuaian
yang disampaikan oleh Wajib Pajak dianggap telah disetujui.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
FUAD BAWAZIER
peraturan/sedp/30pj.421996.txt · Last modified: by 127.0.0.1