peraturan:sedp:29pj.532003
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
4 Desember 2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 29/PJ.53/2003
TENTANG
LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN ATAS PENERBITAN DAN PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH (FIKTIF)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan semakin banyaknya jawaban atas permintaan konfirmasi Faktur Pajak yang menyatakan
bahwa Faktur Pajak yang dimintakan konfirmasi diindikasikan sebagai Faktur Pajak yang tidak sah (fiktif),
maka dalam rangka tertib administrasi dan pengamanan penerimaan PPN serta mencegah penerbitan dan
penggunaan Faktur Pajak fiktif, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Yang dimaksud dengan Faktur Pajak fiktif antara lain adalah:
a. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak (PKP).
b. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor
Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain.
c. Faktur Pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
d. Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN,
tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau
barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak.
e. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya.
2. Faktur Pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang PPN dapat berupa:
a. Faktur Pajak Standar.
b. Faktur Pajak Sederhana sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ./2000
tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana sebagaimana telah diubah dengan
KEP-425/PJ./2001.
c. Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sesuai
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ./2000 tentang Dokumen-dokumen
Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan
KEP-312/PJ./2001, antara lain:
- Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak dan atau
bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor Barang
Kena Pajak;
- Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh pejabat yang
berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
- Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan
Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.
3. Wajib Pajak yang perlu diwaspadai yang diindikasikan sebagai penerbit atau pengguna Faktur Pajak
fiktif antara lain:
a. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN, tetapi elemen data SPT beserta lampirannya
tidak dapat direkam karena Wajib Pajak tersebut tidak terdaftar sebagai PKP pada Master File
Lokal.
b. Wajib Pajak yang sering pindah alamat atau selalu mengajukan permohonan perpindahan
alamat atau tempat kedudukan atau permohonan perpindahan lokasi tempat terdaftar (Kantor
Pelayanan Pajak).
c. Wajib Pajak Non Efektif (NE) tiba-tiba aktif dan mempunyai jumlah penyerahan yang cukup
besar tiap bulannya.
d. Wajib Pajak yang baru berdiri langsung mempunyai jumlah penyerahan besar, tetapi kurang
bayarnya relatif kecil.
e. Wajib Pajak-Wajib Pajak yang pengurus dan komisarisnya terdiri dari orang yang sama.
f. Wajib Pajak-Wajib Pajak yang Akta Pendirian badan hukumnya disahkan oleh Notaris yang
sama dan pendiriannya pada waktu yang bersamaan atau berdekatan, demikian juga dengan
Nomor Akta.
g. Wajib Pajak yang melaporkan jumlah penyerahan yang tidak sebanding dengan jumlah modal
atau jumlah harta perusahaan.
h. Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan jumlah
penyerahan yang terutang PPN (Pajak Keluaran) menjadi besar dan atau jumlah Pajak
Masukan menjadi besar.
Contoh kasus : Faktur Pajak yang semula dinyatakan batal melalui SPT Masa PPN
digunakan lagi untuk transaksi kepada pihak lain sehingga Pajak
Keluaran-nya menjadi tinggi, untuk mengimbanginya Wajib Pajak
menambah nilai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sedemikian
rupa sehingga hasil akhirnya tidak mengubah nilai Pajak
Pertambahan Nilai kurang bayar yang telah dilaporkan.
i. Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha perdagangan dan melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak yang sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti core business Wajib
Pajak tersebut.
j. Wajib Pajak yang jumlah pajak kurang bayar-nya relatif kecil jika dibandingkan dengan
jumlah penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.
k. Wajib Pajak tidak tertib atau tidak pernah melaporkan kewajiban perpajakan Pajak
Penghasilan Pasal 21, 23 dan 25.
l. Wajib Pajak yang melakukan rekayasa pembukuan.
m. Wajib Pajak yang alamatnya tidak ditemukan, begitupula alamat pengurusnya.
n. Wajib Pajak yang jumlah penyerahannya besar, namun PPh Pasal 21 nya kecil.
o. Wajib Pajak yang SPT Masa PPN-nya Lebih Bayar dan dikompensasi terus menerus, dan
begitu dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya persediaan.
4. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP):
a. Agar dalam rangka permohonan PKP baru, petugas Pemeriksaan Lapangan harus mempunyai
keyakinan terhadap kebenaran tempat usaha Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak hanya
menyewa tempat usaha, maka petugas harus mempunyai keyakinan terhadap alamat dari
pengurus perusahaan (dewan direksi) dan dewan komisaris.
b. Menginventarisir kegiatan usaha PKP, untuk PKP perdagangan, importir, kontraktor dan
supplier agar dipisahkan.
c. Mempelajari kebenaran berkas Wajib Pajak, KTP pengurus, keterangan domisili dan berkas
data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), terutama Wajib Pajak yang melakukan
kegiatan perdagangan, importir, kontraktor dan supplier.
d. Menganalisa SPT Masa PPN dengan setoran masa PPh Badan dan PPh 21 untuk mendapatkan
gambaran kegiatan Wajib Pajak dan kewajaran setoran masa PPh Badan, dan indikasi adanya
penyimpangan di dalam penerbitan Faktur Pajak.
e. Agar dalam melakukan konfirmasi atas kebenaran Faktur Pajak pemeriksa mewaspadai
pengkreditan Pajak Masukan tersebut untuk keperluan restitusi.
f. Agar Kepala KPP melakukan pengawasan dan penelitian terhadap Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam butir 3 diatas dan agar hasil penelitian dilaporkan kepada Kepala Kantor
Wilayah DJP berikut tindak lanjut usulan yang akan dilakukan, setiap 3 (tiga) bulan sekali,
dengan tembusan Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (menggunakan
formulir pada Lampiran 1).
g. Dalam hal klarifikasi Faktur Pajak, apabila terdapat indikasi bahwa Faktur Pajak yang
dimintakan klarifikasi adalah fiktif, maka terhadap PKP Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak
dengan indikasi tidak sah tersebut diusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP untuk
diperiksa.
h. Apabila dari hasil penelitian ditemukan data yang menunjukkan Wajib Pajak sebagai penerbit
dan atau pengguna Faktur Pajak fiktif maka agar terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
i. Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Wajib Pajak adalah penerbit dan atau
pengguna Faktur Pajak fiktif, maka terhadap penerbit Faktur Pajak fiktif agar dilakukan
pemeriksaan Bukti Permulaan. Sedangkan terhadap pengguna Faktur Pajak fiktif agar
dihimbau untuk membetulkan SPT Masa PPN yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 8 ayat
(3) Undang-undang KUP dan tidak mengkreditkan Faktur Pajak tersebut karena secara formal
dan material tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN. Apabila
berdasarkan pembetulan SPT Masa PPN terdapat PPN yang kurang dibayar, agar PPN kurang
bayar tersebut dibayar dengan menggunakan SSP. Apabila pengguna Faktur Pajak fiktif tidak
membetulkan SPT Masa PPN sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat himbauan, agar
terhadap Wajib Pajak itu dilakukan penyidikan.
j. Dalam hal hasil pemeriksaan melibatkan Wajib Pajak lain sebagai penerbit Faktur Pajak fiktif,
maka agar daftar Wajib Pajak-Wajib Pajak tersebut dilaporkan kepada Kepala Kanwil DJP
yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak penerbit Faktur Pajak fiktif terdaftar dengan
tembusan Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak pengguna Faktur
Pajak fiktif terdaftar. Sedangkan dalam hal hasil pemeriksaan melibatkan Wajib Pajak lain
sebagai pengguna Faktur Pajak fiktif, maka agar daftar Wajib Pajak-Wajib Pajak tersebut
dilaporkan kepada Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak pengguna
Faktur Pajak fiktif terdaftar dengan tembusan Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP
tempat Wajib Pajak penerbit Faktur Pajak fiktif terdaftar (menggunakan formulir pada
lampiran 2).
k. Mengusulkan kepada Kepala Kanwil DJP masing-masing agar terhadap Wajib Pajak tersebut
dilakukan pemeriksaan atau penyidikan (menggunakan formulir pada lampiran 1); dan
l. Dalam hal Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai
PKP segera beritahukan kepada seluruh KPP terkait (KPP domisili PKP yang mengkreditkan
Faktur Pajak yang tidak sah tersebut) bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan Wajib Pajak
dimaksud adalah merupakan Faktur Pajak yang tidak sah karena Wajib Pajak tersebut belum
dikukuhkan sebagai PKP, sesuai Pasal 9 ayat (8) Undang-undang PPN maka Pajak Masukan
tersebut tidak dapat dikreditkan.
5. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa):
a. Apabila permintaan klarifikasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan
ditemukan Wajib Pajak termasuk dalam suspect list di program PKPM, maka pemeriksa harus
mewaspadai transaksi tersebut untuk diuji lebih dalam.
b. Selain melakukan permintaan klarifikasi data Pajak Masukan, pemeriksa harus menguji arus
uang, arus utang, arus piutang, arus barang dan arus dokumen.
c. Apabila ditemukan Faktur Pajak fiktif maka Kepala Karikpa harus:
- Membuat daftar Wajib Pajak yang menerbitkan dan atau menggunakan Faktur Pajak
fiktif, untuk diserahkan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan
tembusan Direktur P4 (menggunakan formulir pada Lampiran 3);
- Membuat alat keterangan (alket) kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
atas transaksi yang menggunakan Faktur Pajak tidak sah (fiktif) tersebut;
- Mengusulkan untuk perluasan pemeriksaan atau bukti permulaan kepada Kepala
Kanwil DJP dengan tembusan Direktur P4 dan Kepala KPP dimana Wajib Pajak
terdaftar (menggunakan formulir pada Lampiran 4); dan
- Apabila Wajib Pajak terbukti menerbitkan Faktur Pajak tidak sah, maka dalam
Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) diusulkan untuk disidik dan dicabut PKP-nya.
d. Dalam hal PKP yang diperiksa adalah penerbit Faktur Pajak fiktif agar dilakukan pemeriksaan
Bukti Permulaan. Dalam hal PKP yang diperiksa adalah pengguna Faktur Pajak fiktif agar
dihimbau untuk membetulkan SPT Masa PPN yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 8 ayat
(3) Undang-undang KUP dan tidak mengkreditkan Faktur Pajak tersebut karena secara formal
dan material tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN. Apabila
berdasarkan pembetulan SPT Masa PPN terdapat PPN yang kurang dibayar, agar PPN kurang
bayar tersebut dibayar dengan menggunakan SSP. Apabila pengguna Faktur Pajak fiktif tidak
membetulkan SPT Masa PPN sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat himbauan, agar
terhadap Wajib Pajak itu dilakukan penyidikan.
6. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil):
a. Menginventarisir daftar Wajib Pajak yang menerbitkan dan atau menggunakan Faktur Pajak
fiktif yang dilaporkan oleh KPP.
b. Kanwil dapat melakukan pemeriksaan atau penyidikan atas Wajib Pajak sebagaimana
tercantum dalam laporan KPP.
c. mengawasi dan memantau KPP dalam menindaklanjuti data-data tersebut.
d. Selanjutnya, daftar Wajib Pajak-Wajib Pajak yang menerbitkan dan atau menggunakan Faktur
Pajak tidak sah yang telah diinventarisir, serta tindak lanjut yang telah dilakukan baik oleh
KPP, Karikpa maupun Kanwil, agar dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur P4
dengan tembusan Direktur PPN dan PTLL (menggunakan formulir pada Lampiran 5).
7. Direktur PPN dan PTLL akan mengirimkan data-data tersebut kepada Direktur Informasi Perpajakan
(menggunakan formulir pada Lampiran 6).
8. Direktorat Informasi Perpajakan akan:
a. Meng input daftar Wajib Pajak penerbit dan pengguna Faktur Pajak fiktif ke dalam intranet dan
menghubungkan dengan program PK PM.
b. Meng up date daftar Wajib Pajak sebagaimana tercantum pada butir a secara teratur.
9. Dalam menangani Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP agar
tetap berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.5/2001 tanggal 8 Juni
2001 tentang Penanganan Faktur Pajak yang Diterbitkan oleh Pengusaha yang Belum Dikukuhkan
Sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.52/2003
tanggal 8 Januari 2003 tentang Kewajiban Melaporkan Wajib Pajak yang Bermasalah.
10. Dalam melakukan pemeriksaan, maka pemeriksa tetap memperhatikan penegasan sebagaimana
dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002 tanggal
19 Februari 2002 tentang Kebijaksanaan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM, dan Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-755/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang
Penyampaian Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan.
11. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pengawasan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka
dianjurkan agar pengarsipan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, disatukan dengan:
a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.5/2001 tanggal 8 Juni 2001 tentang
Penanganan Faktur Pajak yang Diterbitkan oleh Pengusaha yang Belum Dikukuhkan Sebagai
Pengusaha Kena Pajak.
b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-755/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001
tentang Penyampaian Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi
Perpajakan.
c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002 tanggal 19 Februari 2002
tentang Kebijaksanaan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM.
d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.52/2003 tanggal 8 Januari 2003
tentang Kewajiban Melaporkan Wajib Pajak yang bermasalah.
Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/sedp/29pj.532003.txt · Last modified: by 127.0.0.1