peraturan:sedp:27pj.512001
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
29 Agustus 2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 27/PJ.51/2001
TENTANG
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 460/KMK.03/2001
DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-586/PJ./2001
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 460/KMK.03/2001 Tanggal 28 Agustus
2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 tentang Jenis Kendaraan
Bermotor Yang diKenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-586/PJ./2001 tanggal 29 Agustus 2001 tentang Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas
Kendaraan Bermotor Dan Tatacara Pemberian Serta Penatausahaan Pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah Atas Impor Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor.
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah :
1. Adanya perubahan tarif PPn BM terhadap jenis kendaraan bermotor yang tergolong mewah
sebagaimana pada tabel terlampir.
2. Pelaksanaan pemberian dan penatausahaan pembebasan PPn BM (SKB) untuk semua jenis kendaraan
yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan
Pajak dimana pemohon SKB terdaftar, termasuk untuk semua jenis kendaraan bermotor yang
digunakan untuk kendaraan dinas maupun kendaraan patroli TNI atau POLRI.
3. Dalam Pelaksanaan impor atau Penyerahan kendaraan bermotor yang tidak dikenakan PPn BM tidak
memerlukan Surat Keterangan Tidak Dikenakan PPn BM atau Rekomendasi dari Direktur Jenderal
Pajak.
4. Untuk penyerahan kendaraan bermotor yang dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001, tidak ditetapkan
prosentase tertentu sebagai ukuran Harga Jual yang dipengaruhi adanya hubungan istimewa. Harga
Jual dipengaruhi adanya hubungan istimewa antara penjual dan pembeli diketahui setelah
dilakukannya pemeriksaan pajak atas PKP bersangkutan.
5. Ketentuan yang mengatur mengenai pemungutan PPn BM atas penyerahan kendaraan bermotor yang
tergolong mewah sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut
diatas adalah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-540/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.
6. Terhadap permohonan SKB PPn BM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor yang digunakan
untuk kendaraan dinas TNI/POLRI dan untuk tujuan protokoler Kenegaraan, sepanjang dananya
berasal dari APBN/APBD, serta kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kendaraan ambulan,
tahanan, pemadam kebakaran dan jenazah, yang diterima sampai dengan tanggal 31 Agustus 2001
yang diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur PPN dan PTLL sebagaimana dimaksud
dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.51/1999 tanggal 2 Nopember 1999
sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Surat Edaran direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-25/PJ.51/2000 tanggal 22 September 2000, tetap diselesaikan di Direktorat PPN dan PTLL.
7. Atas permohonan SKB PPn BM, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan SKB PPn BM paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
8. SKB PPn BM tidak diberikan kepada pemohon yang dalam perolehan/pembelian kendaraan
bermotornya telah dipungut PPn BM.
9. Pengajuan permohonan restitusi PPn BM dapat dilakukan oleh pemohon paling lambat 12 (dua belas)
bulan setelah bulan terjadinya penyerahan kendaraan kepada pembeli atau setelah bulan terjadinya
impor (untuk impor yang dilakukan sendiri). Untuk menentukan saat penyerahan dimaksud,
berpedoman pada Bukti Tanda Terima penyerahan Kendaraan Kepada pembeli.
Contoh : Penyerahan Kendaraan bermotor oleh Dealer "A" kepada PO "B" dilakukan tanggal
15 September 2001, maka batas akhir pengajuan permohonan restitusi PPn BM
adalah tanggal 14 September 2002.
10. Atas permohonan restitusi tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan surat
Ketetapan Pajak paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
11. Untuk memperoleh Kepastian bahwa PPn BM yang telah dipungut telah disetor ke Kas Negara, maka
Kepala KPP yang memproses permohonan restitusi tersebut di atas harus melakukan konfirmasi
kepada :
a. Kepala KPP dimana pemungut PPn BM dikukuhkan sebagai PKP dengan mengirimkan
fotokopi bukti pungutan PPn BM, yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
permohonan diterima lengkap. Kepala KPP yang menerima permintaan konfirmasi diwajibkan
untuk menjawab permintaan konfirmasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal
diterimanya permintaan Konfirmasi. Untuk dapat menjawab permintaan konfirmasi dimaksud,
Kepala KPP agar melakukan penelitian antara lain dengan membandingkan fotokopi bukti
pungutan PPn BM yang dikirim dengan Daftar Rincian Kendaraan Bermotor yang merupakan
Lampiran SPT Masa PPn dan SPT Masa PPn BM untuk Masa Pajak yang berkenaan (untuk eks
kendaraan CKD); atau
b. Kepala KPP dimana importir dikukuhkan sebagai PKP dengan mengirimkan informasi tentang
spesifikasi kendaraan bermotor eks impor kendaraan CBU, seperti jenis kendaraan bermotor,
nomor rangka (NIK) dan nomor mesin, yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah permohonan diterima lengkap. Kepala KPP yang menerima permintaan konfirmasi
diwajibkan untuk menjawab permintaan konfirmasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
setelah tanggal diterimanya permintaan konfirmasi. Untuk dapat menjawab permintaan
konfirmasi dimaksud, Kepala KPP agar melakukan penelitian terhadap SPT Masa PPN importir
dimaksud dan dokumen impor (PIB dan Lembar ke-tiga Surat Setoran Pajak) yang
dilampirkan dalam SPT Masa PPN tersebut.
12. Atas permohonan restitusi PPn BM yang diajukan sebelum tanggal 1 September 2001 dan sampai
dengan tanggal tersebut belum dapat diselesaikan, agar diselesaikan sesuai dengan tatacara termasuk
persyaratan dokumen yang harus dilampirkan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur
Jenderal Pajak ini dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian permohonan tersebut.
13. Kepala Kantor Pelayanan Pajak diwajibkan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan
kendaraan bermotor yang telah memperoleh fasilitas pembebasan PPn BM.
14. Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas, maka sejak tanggal 1
September 2001 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.51/1999 tanggal 2 Nopember
1999 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-25/PJ.51/2000 tanggal 22 September 2000 dinyatakan tidak berlaku.
Demikian untuk mendapat perhatian dan disebarluaskan pada wilayah kerja masing-masing.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/sedp/27pj.512001.txt · Last modified: 2023/02/05 20:28 by 127.0.0.1