peraturan:sedp:26pj.241995
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
29 Desember 1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 26/PJ.24/1995
TENTANG
PERUBAHAN KODE NOTA UNTUK PEMBUATAN NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Berlandaskan pada Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 TAHUN 1994, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor :
625/KMK.04/1995 tanggal 27 Desember 1994 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Perpajakan, dan Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-43/PJ.111/1995 tanggal 4 September 1995 tentang Penjelasan
Lebih Lanjut Menangani Pelaksanaan Uji Coba Pemeriksaan Sederhana Kantor dan Pemeriksaan Sederhana
Lapangan, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan kode Nota guna pembuatan Nota Penghitungan yang
telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-451/PJ/1992 tanggal 18 Desember
1992 tentang Tata Cara Penerbitan STP, SKP, SKPT, SKKPP dan SPb atas PPh, PPN dan PPn BM dengan
mempergunakan Komputer, serta menyesuaikan tabel kode ketetapan perjenis pajak, Nomor Ketetapan Pajak
& Daftar pengantar yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-09/PJ./1992
tanggal 22 Januari 1992 tentang Tata Cara Manual Penerbitan STP, SKP, SKPT, SKKPP, SPb, serta Penetapan
Bentuk, Jenis, Kode, Ukuran, dan Warna Formulir Ketetapan Pajak atas PPh, PPN dan PPn BM.
Penyesuaiaan kode nota untuk pembuatan Nota Penghitungan dan tabel kode ketetapan per jenis Pajak adalah
sebagai berikut :
A. Kode Nota pada Nota Penghitungan dikelompokkan sebagai berikut :
1. Pemeriksaan Sederhana :
1.1 Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) :
1.1.1 Seksi PPh Badan;
1.1.2 Seksi PPh Perseorangan:
1.1.3 Seksi Pemotongan/Pemungutan PPh;
1.1.4 Seksi PPN & PTLL;
1.2 Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) :
1.2.1 Kantor Pelayanan Pajak;
1.2.2 Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
1.2.3 Tenaga Ahli (Akuntan Publik):
2. Pemeriksaan Lengkap (PL):
2.1 Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
2.2 Tim Gabungan;
2.3 Kantor Wilayah (Bidang RIKPAN/Tenaga fungsional pemeriksa);
2.4 Kantor Pusat (Dit .Rikpa/tenaga fungsional pemeriksa).
Catatan : untuk KPP Tipe B, khusus Nota Penghitungan jenis Pajak Penghasilan pasal
25/29 Badan memakai kode 1.1.1 dan jenis Pajak Penghasilan Pasal 21, 23,
26 memakai kode 1.1.3
Cara pengisian kode Nota pada Formulir Penghitungan Kode Nota yang tercantum pada formulir Nota
Penghitungan terdiri dari 3 angka (digit). masing-masing digit menunjukkan asal/sumber pembuat
Nota Penghitungan.
| X | X | X |
|___ |___|___|
a. Digit pertama menunjukkan jenis pemeriksaan;
b. Digit kedua dan ketiga menunjukkan unit yang melakukan pemeriksaan.
Untuk lebih lengkapnya, urutan Kode Nota adalah sebagai berikut :
1.1.1 PSK yang dilakukan oleh Seksi PPh Badan;
1.1.2 PSK yang dilakukan oleh Seksi PPh Perserorangan;
1.1.3 PSK yang dilakukan oleh Seksi Pemotongan/Pemungutan PPh ;
1.1.4 PSK yang dilakukan oleh Seksi PPN dan PTLL;
1.2.1 PSL yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak;
1.2.2 PSL yang dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
1.2.3 PSL yang dilakukan oleh Tenaga Ahli (Akuntan Publik);
2.0.1 PL yang dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
2.0.2 PL yang dilakukan oleh Tim Gabungan;
2.0.3 PL yang dilakukan oleh Kantor Wilayah (Bidang RIKPAN/Tenaga fungsional pemeriksa);
2.0.4 PL yang dilakukan oleh Kantor Pusat (Dit.Rikpa/tenaga fungsional pemeriksa);
Contoh :
I 1 I 1 I 4 I Pemeriksaan Sederhana Kantor yang dilakukan oleh Seksi PPN & PTLL
B. Nomor kode ketetapan per jenis pajak disesuaikan dengan sebagai berikut :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
JENIS SURAT KETETAPAN
----------------------------------------------
JENIS PAJAK STP SKPKB SKPKBT SKPLB SKPN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 PPh Pasal 21 101 201 301 401 501
1.2 PPh Pasal 21Yang sebenarnya
tidak terutang - - - 411 -
2.1 PPh Pasal 22 12 202 302 402 502
2.2 PPh Pasal 22 Impor atas
Impor/Perolehan - 212 312 - -
2.3 PPh Pasal 22 yang
seharusnya tidak terutang - - - 422 -
3.1 PPh Pasal 23 103 203 303 403 503
3.2 PPh Pasal 23 yang
seharusnya tidak terutang - - - 413 -
4.1 PPh Pasal 26 104 204 304 404 504
4.2 PPh Pasal 26 yang seharusnya
tidak terutang - - - 414 -
5.1 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 105 205 305 405 505
5.2 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
disumbangkan untuk negara *) - - - 415 -
5.3 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
yang seharusnya tidak terutang - - - 425 -
6.1 PPh Pasal 25/29 Badan 106 206 306 405 406
6.2 PPh Pasal 25/29 Badan yang
disumbangkan untuk negara *) - - - 416 -
6.3 PPh pasal 25/29 Badan yang
seharusnya tidak terutang - - - 426 -
7.1 PPN Barang dan Jasa 107 207 307 407 507
7.2 PPN Barang dan Jasa yang
ditunda/ditanggung Pemerintah/
tidak seharusnya ditangguhkan/
dikreditkan 117 217 317 - -
7.3 PPN barang dan Jasa atas
Impor/Penyerahan - 227 327 - -
7.4 PPN Barang dan Jasa yang
seharusnya tidak terutang - - - 437 -
8.1 PPn BM 108 208 308 408 508
8.2 PPn BM yang ditunda/di-
tanggung Pemerintah/tidak
seharusnya ditangguhkan/
dikreditkan 118 218 318 - -
8.3 PPN Barang dan Jasa atas
Impor/penyerahan - 228 328 - -
8.4 PPn BM yang seharusnya
tidak terutang - - - 438 -
9. Bunga Penagihan 109 - - - -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Catatan : Kode diatas berlaku untuk masa dan/atau tahun pajak 1994 ke bawah
Kode Nota dan kode ketetapan per jenis pajak di atas berlaku sejak tanggal surat edaran ini.
A.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
ttd.
KARSONO SURJOWIBOWO
peraturan/sedp/26pj.241995.txt · Last modified: 2023/02/05 06:06 by 127.0.0.1