peraturan:sedp:25pj.61999
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
23 April 1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 25/PJ.6/1999
TENTANG
PETUNJUK PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/KMK.04/1998 tanggal
18 Desember 1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan jo. Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-16/PJ.6/1998 tanggal
30 Desember 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan serta menunjuk Keputusan Menteri
Keuangan RI Nomor : 451/KMK.04/1997 tanggal 28 Agustus 1997 jo. Keputusan Dirjen Pajak Nomor :
KEP-19/PJ.6/1997 tanggal 28 Oktober 1997 tentang Tatacara Pengenaan dan Pembayaran PBB Pertambangan
Migas dan Panas Bumi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
I. Pengertian Umum
Dalam pelaksanaan pengenaan PBB Sektor Pertambangan Energi Panasbumi, yang dimaksud
dengan :
1. Energi Panasbumi adalah air dan atau uap panasbumi alami, yang dihasilkan atau diambil
dari panas alami bumi yang berasal dari bawah permukaan bumi dalam bentuk panas atau
energi, yang antara lain dapat digunakan untuk pembangkit tenaga listrik :
2. Areal produktif adalah areal di dalam Wilayah Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi
yang telah dieksploitasi/menghasilkan energi panasbumi/listrik (tahap eksploitasi/produksi).
3. Areal belum produktif meliputi :
a. Areal penyelidikan umum adalah areal di dalam Wilayah Kuasa Pengusahaan
Sumberdaya Panasbumi yang sedang atau akan dilakukan penyelidikan secara
geologi umum, pendahuluan yang memuat lokasi dan kenampakan panasbumi;
b. Areal eksplorasi adalah areal di dalam Wilayah Kuasa Pengusahaan Sumberdaya
Panasbumi yang telah diduga adanya sumberdaya panasbumi yang perlu diteliti lebih
seksama besar cadangan dan karakteristiknya;
c. Areal cadangan produksi adalah areal di dalam Wilayah Kuasa Pengusahaan
Sumberdaya Panasbumi yang telah dipastikan mengandung cadangan sumberdaya
panasbumi dan sewaktu-waktu siap diproduksi.
4. Areal tidak produktif adalah areal yang sama sekali tidak menghasilkan energi panasbumi;
5. Areal emplasemen adalah areal di dalam maupun di luar Wilayah Kuasa Pengusahaan
Sumberdaya Panasbumi yang diatasnya terdapat bangunan dan atau pekarangan;
6. Areal Lainnya meliputi :
a. Areal pengamanan adalah areal di dalam maupun di luar Wilayah Kuasa
Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi yang digunakan sebagai pengamanan
bangunan dan atau pengamanan lingkungan;
b. Areal perairan adalah areal yang digunakan untuk pelabuhan khusus berkaitan
dengan usaha pertambangan energi panasbumi;
c. Tanah kosong dan areal lainnya di dalam maupun di luar Wilayah Kuasa
Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi yang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan
penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, dan atau areal emplasemen.
7. Hasil produksi adalah seluruh jumlah air dan atau uap panasbumi yang diperoleh dari proses
eksploitasi sumberdaya panasbumi yang digunakan sebagai sumber energi/listrik yang
dihasilkan dari unit pembangkit listrik selama jangka waktu satu tahun kalender yang
dinyatakan dalam ukuran Kilo Watt hour (KWh);
8. Hasil penjualan adalah hasil penjualan produksi sumberdaya panasbumi yang digunakan
sebagai sumber energi dan atau listrik dalam satu tahun;
9. Pengusaha Sumberdaya Panasbumi adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Negara (PERTAMINA), Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (KOB)/Joint Operation Contract
(JOC), dan Pemegang Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi Skala Kecil yang
semata-mata melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya panasbumi untuk
menghasilkan uap panasbumi guna pembangkitan energi/listrik atau secara terpadu
menghasilkan uap panasbumi dan membangkitkan energi/listrik (total project).
II. Pendaftaran, Pengenaan dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
1. Pendaftaran objek pajak
a. Pendaftaran objek pajak atas Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi yang dikelola
oleh Pertamina dilaksanakan oleh Pimpinan Pertamina di Daerah dengan cara
mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dalam rangkap 3 (tiga) yang
diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) yang
bersangkutan, dan setelah diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani
dikirimkan kembali kepada KPPBB yang bersangkutan.
Sedangkan data hasil produksi dikirimkan kepada Divisi Panasbumi Pertamina Pusat
dengan tembusan kepada Dinas Penerimaan Dana Pertamina Pusat.
b. Pendaftaran objek pajak dan data hasil produksi atas Pengusahaan Sumberdaya
Panasbumi yang dikelola oleh Kontraktor KOB dilaksanakan oleh Kontraktor KOB
dengan cara mengisi SPOP yang diperoleh dari KPPBB yang bersangkutan atau dari
Divisi Panasbumi Pertamina Pusat, dan setelah diisi dengan jelas, benar, lengkap,
dan ditandatangani dikirimkan kepada Divisi Panasbumi Pertamina Pusat.
SPOP dari para Kontraktor KOB dikonfirmasikan terlebih dahulu dengan data yang
ada di Divisi Panasbumi Pertamina Pusat untuk diteruskan kepada Direktorat
Jenderal Pajak c.q. Direktorat PBB.
c. Pendaftaran objek pajak dan data hasil produksi atas Pengusahaan Sumberdaya
Panasbumi yang dikelola oleh Pemegang Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi
Skala Kecil dilaksanakan oleh Wajib Pajak/Pemegang Ijin Pengusahaan Sumberdaya
Panasbumi Skala Kecil dengan cara mengisi SPOP dalam rangkap 3 (tiga) yang
diperoleh dari KPPBB yang bersangkutan, dan setelah diisi dengan jelas, benar,
lengkap, dan ditandatangani dikirimkan kembali kepada KPPBB yang bersangkutan.
Data hasil produksi oleh KPPBB selanjutnya diteruskan kepada Direktorat Jenderal
Pajak c.q. Direktorat PBB.
d. SPOP yang diterima Direktorat PBB, untuk objek pajak :
1) Yang digunakan sebagai areal penyelidikan umum/eksplorasi, eksploitasi,
emplasemen, pengamanan dan lain-lainnya disampaikan oleh Direktorat PBB
kepada KPPBB sesuai dengan wilayah kerjanya.
2) Data hasil produksi ditatausahakan sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan RI Nomor : 451/KMK.04/1997 tanggal 28 Agustus 1997 jo.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-19/PJ.6/1997 tanggal
28 Oktober 1997 yang dituangkan dalam Daftar Rincian Angka Perbandingan
Tertimbang dan Pembagian Data Hasil Produksi Panasbumi per Daerah
Tingkat II. Daftar dimaksud disampaikan kepada KPPBB yang bersangkutan.
e. Bentuk formulir SPOP PBB Sektor Pertambangan Energi Panasbumi adalah
sebagaimana contoh pada Lampiran 1 Surat Edaran ini.
2. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB Sektor Pertambangan Energi Panasbumi
ditentukan sebagai berikut :
a. Areal produksi adalah sebesar 9,5 kali hasil penjualan energi panasbumi/listrik
dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan;
b. Areal belum produktif, areal tidak produktif, areal emplasemen, dan areal lainnya
adalah sebesar NJOP berupa tanah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan;
c. Areal perairan adalah sebesar luas perairan dikalikan dengan NJOP perairan yang
ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus kesamping dengan klasifikasi NJOP
permukaan bumi berupa tanah sekitarnya sebagaimana perhitungan pada lampiran
Va dan Vb Keputusan Dirjen Pajak No. :KEP-16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember
1998 dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak atas nama Menteri
Keuangan;
d. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar luas bangunan dikalikan NJOP
bangunan yang disusun berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak atas nama Menteri
Keuangan.
3. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
a. Berdasarkan SPOP yang diterima dari Pimpinan Pertamina di Daerah dan Pemegang
Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi Skala Kecil, KPPBB mengusulkan
perhitungan pengenaan PBB Sektor Pertambangan Energi Panasbumi dengan
dilampiri SPOP rangkap kedua dan konsep usulan keputusan Kepala Kantor Wilayah
Ditjen Pajak tentang klasifikasi objek pajak atas objek dimaksud kepada Direktur
Jenderal Pajak c.q. Direktur PBB selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun takwim
yang bersangkutan.
b. SPOP dan daftar rincian angka perbandingan tertimbang serta pembagian data hasil
produksi panasbumi per Daerah Tingkat II yang diterima dari Direktorat PBB,
selanjutnya oleh KPPBB diusulkan perhitungannya selambat-lambatnya 2 (dua)
minggu setelah diterima.
c. Direktur PBB melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atas usul
perhitungan pengenaan PBB Panasbumi dari KPPBB.
d. Setelah mendapat persetujuan dari Direktur PBB, KPPBB menerbitkan SPPT PBB per
Dati II dalam rangkap 3 (tiga) :
1) Rangkap pertama dan kedua dikirimkan ke Direktorat PBB, dan rangkap
pertama setelah diteliti oleh Direktorat PBB diteruskan ke Ditjen Lembaga
Keuangan.
2) Rangkap ketiga untuk arsip di KPPBB yang bersangkutan.
e. Bentuk formulir Daftar Perhitungan Ketetapan PBB Sektor Pertambangan Energi
Panasbumi adalah sebagaimana contoh pada Lampiran 2 Surat Edaran ini.
III. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Tata cara pembayaran PBB Sektor Pertambangan Energi Panasbumi mengacu kepada tata cara
pembayaran PBB Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
IV Ketentuan Lain-lain
Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-36/PJ.6/1997
tanggal 8 Desember 1997 hal Petunjuk Pengenaan PBB Usaha Bidang Pertambangan/Pengusahaan
Sumberdaya Panasbumi, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ttd
HASAN RACHMANY
peraturan/sedp/25pj.61999.txt · Last modified: 2023/02/05 18:11 by 127.0.0.1