peraturan:sedp:25pj.541988
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
16 Juli 1988
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 25/PJ.54/1988
TENTANG
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN (SERI PEMERIKSAAN - 39)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
1. UMUM
1.1. Hingga saat ini dalam melaksanakan pemeriksaan pajak pada umumnya para petugas
pemeriksa telah melaksanakan berbagai prosedur pemeriksaan sebagaimana yang telah
ditetapkan di dalam Pedoman Induk Pemeriksaan Buku 1973 (PIPB 1973). Namun demikian
dalam banyak hal masih ditemukan adanya pelaksanaan prosedur pemeriksaan yang
dilakukan secara tidak seragam, pada hal pelaksanaan prosedur pemeriksaan tersebut sangat
penting dilakukan sebagai pertanggung jawaban petugas dalam melaksanakan pemeriksaan.
Ketidak seragaman ini mengakibatkan timbulnya kesan adanya kekurang tertiban dalam
melaksanakan prosedur pemeriksaan.
1.2. Dalam PIPB 1973 sebenarnya telah digariskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh
pemeriksa di dalam melaksanakan pemeriksaan, seperti mengenai pelaksanaan persiapan
pemeriksaan, pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan penyusunan Laporan
Pemeriksaan Pajak (LP). Namun dalam prakteknya hal-hal di atas belum seluruhnya dapat
dilaksanakan dengan baik, karena petunjuk pelaksanaannya yang lebih terinci belum
diberikan.
1.3. Demikian halnya mengenai tata laksana pemeriksaan dan pedoman administrasi pemeriksaan
yang telah diatur dalam PIPB 1973. Tata laksana dan pedoman administrasi pemeriksaan
ternyata tidak seluruhnya dapat diterapkan saat ini, karena adanya perubahan dalam sistim
pemilihan SPT PPh yang harus diperiksa.
Perubahan sistem pemilihan SPT PPh yang harus diperiksa ini mengakibatkan pula perlunya
dilakukan perubahan terhadap tata laksana pemeriksaan dan pedoman administrasi
pemeriksaan.
Mulai dengan SPT PPh 1986 , sistem pemilihan SPT PPh 1770 dan 1771 yang harus diperiksa
didasarkan pada sistem kriteria seleksi yang penjelasannya telah disampaikan kepada
Saudara melalui Surat Edaran Seri Pemeriksaan-08 sampai dengan Seri Pemeriksaan-38 serta
SK No. 30/PJ/1987 dan No. 17/PJ.5/1988 mengenai Penelitian SPT PPh.
1.4. Selanjutnya agar terdapat keseragaman dalam melaksanakan suatu pemeriksaan, maka
dalam Surat Edaran ini diberikan petunjuk kepada Saudara mengenai hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam melaksanakan pemeriksaan SPT PPh 1770 dan 1771, baik pemeriksaan
tersebut dilaksanakan di Kantor maupun di Lapangan.
Petunjuk ini menjelaskan mengenai langkah-langkah pokok yang harus dipenuhi oleh
pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan.
Selanjutnya diharapkan agar pemeriksa itu sendiri dapat mengembangkan langkah-langkah
tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam butir-butir berikut diuraikan
mengenai petunjuk persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pembuatan Kertas
Kerja Pemeriksaan, dan penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak.
2. PERSIAPAN PEMERIKSAAN.
2.1. Maksud dan Tujuan.
Persiapan pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak sebelum
pemeriksa tersebut melaksanakan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor.
Maksud dan tujuan melakukan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa memperoleh
gambaran umum mengenai Wajib Pajak untuk keperluan penyusunan program pemeriksaan
yang sesuai untuk memeriksa Wajib Pajak yang bersangkutan.
2.2. Memperoleh Gambaran Umum.
Setelah pemeriksa menerima SPP, LP2, berkas Wajib Pajak, berkas data dan berkas KKP
(bila ada), maka pemeriksa mempelajari dokumen dalam berkas tersebut, sehingga
memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan Wajib Pajak antara lain : Mengenai
kegiatan usaha, kewajiban pajak-pajak, organisasi dan administrasi perusahaan, direksi,
perubahan, status dan sebagainya.
2.3. Analisa SPT.
Setelah memperoleh gambaran umum tentang Wajib Pajak maka selanjutnya pemeriksa
memusatkan perhatiannya pada SPT. Angka-angka SPT, Daftar Rugi Laba dan lain-lain yang
merupakan bahan dasar pemeriksaan hendaknya dianalisis, diperbandingkan dan dipahami
isinya dengan sebaik-baiknya antara lain dengan membuat daftar neraca dan daftar rugi laba
komparatif.
Pembuatan daftar neraca dan daftar rugi laba komparatif ini sekurang-kurangnya dibuat untuk
tahun pajak yang diperiksa dan tahun pajak sebelumnya, kecuali untuk pemeriksaan khusus
yang pada umumnya memerlukan analisis yang lebih luas. Analisis SPT tersebut hendaknya
dituangkan dalam kertas kerja Pemeriksaan.
2.4. Identifikasi Masalah.
Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, pemeriksa akan menemukan masalah-masalah
yang memerlukan perhatian dan pendalaman pada dasarnya merupakan masalah yang akan
didalami pemeriksaannya. Selain itu butir 7 LP2 yang bersangkutan, yaitu mengenai masalah-
masalah yang menyebabkan SPT tersebut terpilih untuk diperiksa, perlu diperhatikan.
Identifikasi masalah yang merupakan pokok permasalahan yang dihadapi dalam pemeriksaan
perlu dilaksanakan, karena hal tersebut akan memberikan petunjuk kepada pemeriksa agar
mengonsentrasikan pemeriksaannya minimal kepada masalah-masalah tersebut, yang
sekaligus akan digunakannya untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan.
Penentuan ruang lingkup pemeriksaan tersebut juga akan sangat bermanfaat apabila di
kemudian hari diketemukan data lain yang tidak diketahui oleh pemeriksa pada saat
pemeriksaan dilakukan. Identifikasi masalah tersebut agar dituangkan dalam kertas Kerja
Pemeriksaan (KKP).
2.5. Penilaian Pengendalian Intern (Internal Control).
Dalam mengadakan pemeriksaan kadang-kadang oleh pemeriksa perlu diadakan penilaian
terhadap sistem pengendalian intern perusahaan, karena dari sistem pengendalian intern
perusahaan dapat diketahui kelemahan dalam pelaksanaan manajemen perusahaan.
Pelaksanaan penilaian atas sistem pengendalian intern perusahaan, tidak perlu dilakukan
seperti pada Kantor Akuntan Publik, yang dalam rangka menentukan ruang lingkup
pemeriksaan melakukan pengujian secara mendalam di lapangan.
Khususnya apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan untuk pertama kali,
gambaran atau informasi mengenai sistem pengendalian perusahaan sangat langka. Oleh
karena itu berdasarkan informasi yang diperoleh dari SPT dalam berkas, maka pemeriksa
harus mencoba memperoleh gambaran tentang sistem pengendalian intern perusahaan.
Apabila terhadap Wajib Pajak telah dilakukan pemeriksaan untuk beberapa kali, maka dari
informasi dalam berkas Wajib Pajak pada umumnya akan dapat diketahui hal-hal yang
berkenaan dengan sistem pengendalian intern perusahaan. Dalam melakukan pemeriksaan
lapangan, pemeriksa agar melakukan penilaian mengenai sistem pengendalian intern yang
hasilnya dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.
2.6. Program Pemeriksaan.
Program pemeriksaan memuat prosedur dan tehnik pemeriksaan yang akan dilakukan.
Prosedur dan tehnik pemeriksaan di sini terbatas pada hal-hal yang ada kaitannya dengan
identifikasi masalah yang telah ditentukan, sehingga isi program pemeriksaan diharapkan
tidak terlalu panjang. Program pemeriksaan tidak perlu dilakukan seperti di Kantor Akuntan
Publik yang biasanya dibuat lengkap. Program pemeriksaan pajak cukup memuat prosedur
dan tehnik pemeriksaan untuk tiap-tiap masalah yang akan diperiksa saja. Walaupun prosedur
dan tehnik pemeriksaan yang dicantumkan dalam program pemeriksaan sangat terbatas,
seorang pemeriksa pajak harus menguasai prosedur dan tehnik pemeriksaan yang lengkap,
baik dengan methoda langsung maupun methoda tidak langsung.
Tehnik pemeriksaan dapat dipelajari dari buku-buku Tehnik Pemeriksaan Pajak yang pernah
disampaikan pada Latihan Tehnik Pemeriksaan Pajak (LTPP) di Jakarta dan di masing-masing
Kanwil.
Program pemeriksaan tersebut agar dituangkan dalam KKP.
2.7 Penyediaan Sarana Pemeriksaan.
Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan PP. No. 31 tahun
1986, maka sebelum melakukan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor, harus
tersedia sarana pemeriksaan sebagai berikut :
(1) Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa,
(2) Formulir Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPP),
(3) Formulir Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak (kepada KIP, bila pemeriksaan
dilakukan oleh Kanwil/Kantor Pusat),
(4) Formulir Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak (kepada WP),
(5) Formulir Surat Pernyataan tentang Penolakan Pemeriksaan,
(6) Formulir Berita Acara Penolakan Pemeriksaan,
(7) Formulir Permintaan Keterangan dalam rangka Pemeriksaan di bidang Perpajakan
(kepada WP),
(8) Formulir Permintaan Keterangan (kepada pihak ketiga),
(9) Formulir Surat Pernyataan Penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan Pajak,
(10) Formulir Penyegelan,
(11) Formulir Berita Acara Penyegelan,
(12) Formulir Bukti Peminjaman/Pengembalian Buku dan Dokumen,
(13) Formulir KKP dan LP,
(14) Formulir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan,
(15) Formulir Surat Pernyataan mengenai Hasil Pemeriksaan,
(16) Formulir Surat Pernyataan mengenai Persetujuan Hasil Pemeriksaan.
2.8. Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
Sesuai ketentuan Pasal 4 huruf (b) PP. No. 31/1986, pemeriksa dapat memberitahukan
tentang akan dilakukannya pemeriksaaan kepada Wajib Pajak.
Penyampaian Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan sebelum atau pada saat pemeriksaan
dilaksanakan.
Penentuan saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak
tergantung pada tingkat urgensinya yang ditentukan berdasarkan keadaan.
Khusus pada Wajib Pajak-Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tinggi, seperti perusahaan-
perusahaan go publik, maka Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ini sebaiknya disampaikan
sebelum pemeriksaan dilakukan.
2.9. Orientasi Wilayah.
Sebelum melakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak petugas pemeriksa lapangan
sebaiknya melakukan orientasi wilayah untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang
keadaan lokasi dan usaha Wajib Pajak, dan atau memperoleh informasi dari pihak ketiga.
Hasil orientasi wilayah kemudian dituangkan dalam KKP.
3. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN.
3.1. Urutan Pelaksanaan Pemeriksaan.
Pelaksanaan pemeriksaan dimulai pada saat pemeriksa memperlihatkan Tanda Pengenal dan
menyerahkan tindasan SPP kepada Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya, yang kemudian
dilanjutkan dengan melakukan wawancara, melakukan proses pemeriksaan pos-pos Rugi-
Laba, Neraca dan bukti-bukti pendukungnya, dan diakhiri dengan akan dibuatnya konsep
Laporan Pemeriksaan Pajak.
3.2. Memperlihatkan Tanda Pengenal dan menyerahkan Tindasan SPP.
Sebelum pemeriksa kantor atau pemeriksa lapangan memulai tugas pemeriksaannya, maka
pemeriksa tersebut pertama-tama harus memperlihatkan Tanda Pengenal dan menyerahkan
tindasan SPP kepada Wajib Pajak. Maksud memperlihatkan Tanda Pengenal dan penyerahan
tindasan SPP itu adalah agar Wajib Pajak memperoleh kepastian bahwa petugas tersebut
adalah pemeriksa yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan serta agar Wajib Pajak
mengetahui maksud dan tujuan pemeriksaan.
3.3. Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan.
Langkah berikutnya dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan itu dilakukan.
Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk diperiksa, maka Wajib Pajak atau kuasa atau wakilnya
harus diminta untuk menanda tangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
3.4. Wawancara.
Setelah memperlihatkan Tanda Pengenal dan tindasan SPP, maka pemeriksa kemudian
mengadakan wawancara dengan Wajib Pajak. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan
harus dipersiapkan terlebih dahulu agar terarah, efisien dan efektif.
Dengan melakukan wawancara ini diharapkan diperoleh informasi baru atau tambahan yang
akan dapat menunjang pelaksanaan pemeriksaan, yang mungkin dapat menjaring obyek
pajak yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan identifikasi masalah. Hasil
Wawancara direkam dalam catatan yang baik serta jelas dan dituangkan dalam KKP.
3.5. Proses Pemeriksaan Pos Rugi-Laba, Neraca dan Bukti-bukti Pendukung.
Kegiatan utama suatu pemeriksaan berada pada tahapan ini.
Pemeriksaan tidak dilakukan terhadap semua pos rugi laba dan neraca serta semua bukti
pendukungnya, melainkan dibatasi pada pos-pos tertentu yang mempunyai kaitan dengan
identifikasi masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila dalam pelaksanaan
pemeriksaan terdapat perkembangan yang menunjukkan indikasi adanya koreksi fiskal di luar
identifikasi masalah yang telah ditentukan, maka pemeriksaan dapat diperluas sesuai dengan
masalah yang dihadapi. Kewenangan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan diatur dalam
Pasal 12 PP. No. 31 tahun 1986.
Tehnik-tehnik pemeriksaan yang dilakukan, pertama-tama adalah tehnik pemeriksaan metode
langsung. Dalam hal prosedur pemeriksaan dengan metode langsung ini tidak dapat atau tidak
dapat sepenuhnya dilaksanakan, maka selanjutnya digunakan prosedur pemeriksaan dengan
metoda tidak langsung. Prosedur pemeriksaan metoda tidak langsung tersebut dapat
dipatrapkan terhadap Wajib Pajak yang memilih menggunakan Norma Penghitungan dalam
SPT-nya.
Dalam hal pemeriksaan menggunakan lebih dari satu prosedur pemeriksaan, yaitu prosedur
pemeriksaan metoda langsung dan metoda tidak langsung, maka pengambilan kesimpulan
atas hasil pemeriksaan kedua metoda tersebut perlu dipertimbangkan dengan seksama.
Dalam pelaksanaan pemeriksaan tahapan ini, diharapkan pemeriksa menemukan koreksi
fiskal yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan yang berkaitan berlandaskan ketentuan
peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.
Untuk menyakinkan pemeriksa akan hal tersebut, maka koreksi tersebut perlu diuji
kebenarannya dengan membicarakannya dengan Wajib Pajak, dengan memperhatikan :
(1) Berbagai faktor perbandingan,
(2) Nilai absolut dari penyimpangan,
(3) Sifat dari penyimpangan,
(4) Bukti/petunjuk adanya penyimpangan,
(5) Pengaruh penyimpangan,
(6) Hubungan dengan permasalahan lainnya.
Pertemuan dengan Wajib Pajak untuk keperluan tersebut biasanya terjadi lebih dari satu kali.
Pada pertemuan tersebut pemeriksa harus mengusahakan untuk menyakinkan Wajib Pajak
mengenai koreksi-koreksi fiskal tersebut. Wajib Pajak pada tahapan ini pada umumnya
diwakili oleh Bagian Pembukuan atau kuasanya (Konsulen Pajak, Akuntan Publiknya) atau
kuasa lainnya. Semua koreksi yang berbeda antara hasil pemeriksaan dan SPT dituangkan
dalam KKP secara jelas dan terinci.
3.6. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
Bila dari hasil pemeriksaan diketemukan koreksi fiskal yang berbeda dengan yang dilaporkan
oleh Wajib Pajak dalam SPT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf (f) juncto Pasal 14
(2) PP.No.31 tahun 1986, koreksi-koreksi tersebut agar diberitahukan kepada Wajib Pajak.
Pemberitahuan tersebut dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara resmi pada
pertemuan dengan Wajib Pajak. Di dalam pertemuan tersebut Wajib Pajak (apabila diwakili)
hendaknya diwakili oleh pimpinan yang berwenang dalam mengambil keputusan yang
menentukan mengenai masalah perpajakan. Dalam pertemuan itu oleh pemeriksa dapat
diberikan tambahan penjelasan secara lisan. Dalam hal Wajib Pajak setelah diberi penjelasan
secukupnya tidak menyetujui koreksi yang dibuat pemeriksa, maka kepada Wajib Pajak
diberikan waktu sekedarnya untuk memberikan bukti sanggahan atas koreksi tersebut. Dalam
pertemuan terakhir dengan Wajib Pajak (= Pertemuan Penutup) atas koreksi hasil
pemeriksaan yang disetujui Wajib Pajak, dibuatkan Surat Pernyataan Persetujuan untuk
ditanda tangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
Tenggang waktu yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk memberikan bukti sanggahan atas
koreksi fiskal tidak dihitung sebagai jam kerja pemeriksaan.
4. KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP).
Dalam setiap pemeriksaan, pemeriksa agar membuat Kertas Kerja Pemeriksaan.
Kewajiban membuat KKP ini sebenarnya sudah diatur dalam PIPB tahun 1973, namun pelaksanaannya
belum diatur secara terinci. KKP merupakan catatan-catatan yang dibuat dan bukti/data yang
dikumpulkan sejak saat persiapan pemeriksaan sampai selesainya pelaksanaan pemeriksaan, yang
disusun secara sistematis berupa rekaman atas kejadian, hasil analisis data atau gambaran yang
diperoleh pemeriksa dalam pelaksanaan tugasnya. Tujuan utama dari penyusunan KKP ini adalah
sebagai sarana pertanggung jawaban pemeriksa atas pelaksanaan pemeriksaan dan sebagai bahan
pendukung atas koreksi fiskal yang dilakukan. Dengan demikian bila di kemudian hari diadakan
pemeriksaan ulang terhadap berkas Wajib Pajak, dengan mudah akan dapat ditelusuri hal-hal yang
telah dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa. Oleh karena itu untuk
keperluan pemeriksaan selanjutnya, penyusunan KKP secara baik, tertib dan seragam sangat mutlak/
harus dilaksanakan. Penjelasan mengenai KKP secara terinci akan disampaikan kepada Saudara
dengan segera melalui Surat Edaran tersendiri.
5. LAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK.
Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LP),
yang disusun berdasarkan data-data yang terdapat dalam KKP.
Tujuan utama Surat Ketetapan Pajak (SKP, SKPT, SKKP, SPb). Dalam PIPB 1973 mengenai LP ini
sebenarnya sudah diatur, namun dalam pelaksanaannya, penyusunan LP yang dilakukan oleh
pemeriksa ternyata tidak seragam.
Sebagian besar pemeriksa menggabungkan atau melampirkan KKP-nya pada LP, sehingga LP tersebut
terlihat sangat tebal.
Oleh karena itu perlu diadakan pengaturan lebih lanjut mengenai penyusunan LP, khusus yang
menyangkut pemeriksaan SPT PPh Pasal 25/29.
Dalam LP bentuk baru akan diikuti prinsip penyusunan LP, sebagai berikut :
(1) LP harus dibuat terpisah dari KKP-nya.
(2) Uraian tentang koreksi dalam LP disusun secara jelas, terinci dan ringkas.
(3) Uraian dan kesimpulan didukung oleh atasan dan bukti yang kuat tentang adanya
penyimpangan atas peraturan perundangan perpajakan.
(4) Koreksi yang menyangkut lebih dari satu tahun harus didukung oleh lampiran yang lengkap
dan terinci.
Pengaturan lebih lanjut mengenai LP akan disampaikan kepada Saudara melalui Surat Edaran
tersendiri.
6. DAFTAR KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN (DKHP)
Sejak diperkenalkannya sistim penugasan pemeriksaan melalui sarana LP2, maka formulir DKHP
menjadi satu dengan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2).
Bila pemeriksaan telah selesai dan LP sudah disetujui, maka pemeriksa selanjutnya mengisi formulir
DKHP. Setelah LP (yang disertai DKHP) ditandatangani oleh atasan pemeriksa maka asli DKHP
selanjutnya dikirimkan ke Kantor Pusat. Dari DKHP-DKHP oleh Kantor Pusat akan disusun daftar
Informasi Hasil Pemeriksaan (DIHP) yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pengambilan
keputusan di bidang pemeriksaan. Karena fungsi DKHP ini sangat penting, maka perlu di adakan
pengawasan atas ketepatan dan kelengkapan pengisian DKHP. Tata cara pengisian DKHP,
pengirimannya dan lain-lainnya yang lebih terinci, dapat dibaca kembali dalam Surat Edaran Seri
Pemeriksaan 20.
7. PEMBUATAN NOTA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN BERKAS WAJIB PAJAK.
Setelah LP disetujui dan ditanda tangani serta DKHP-nya diselesaikan, maka sebagai langkah
selanjutnya pemeriksa membuat Nota Penghitungan. Nota Penghitungan ini akan digunakan sebagai
dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP, SKPT, SKKP, SPb). Pembuatan Nota Penghitungan
atas LP Kanwil ataupun Kantor Pusat dilakukan oleh pemeriksa di Indonesia Pajak pada Seksi AKPB,
yang ditunjuk oleh KIP/Kasi AKPB. Dalam hubungan ini KIP perlu memperhatikan agar Surat
Ketetapan Pajak segera diterbitkan setelah LP disetujui.
8. LAIN-LAIN.
Tindakan yang diuraikan di atas merupakan hal-hal yang perlu diingatkan kembali kepada pemeriksa
dalam melakukan pemeriksaan pajak, karena selama ini masih kurang mendapat perhatian. Selain
hal-hal tersebut, dalam melakukan pemeriksaan pajak para petugas harus menguasai ketentuan-
ketentuan mengenai Tata Cara pemeriksaan di bidang perpajakan yang diatur dalam UU. No. 6 tahun
1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan PP.No.31 tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan
di bidang Perpajakan, khususnya mengenai :
(1) Norma Pemeriksaan yang menyangkut Pemeriksa, pelaksanaan pemeriksaan dan Wajib
Pajak. Uraian yang lebih terinci mengenai Norma Pemeriksaan ini dapat pada Pasal 4, 5. 6,
PP. No. 31 tahun 1986.
(2) Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak. Uraian yang lebih terinci dapat dilihat pada Pasal 8 PP.
No. 31 tahun 1986.
(3) Hal-hal yang perlu ditempuh Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak ada di tempat suatu
pemeriksaan dilaksanakan, pemeriksaan di tunda, Wajib Pajak menolak untuk diperiksa,
Wajib Pajak menolak membantu kelancaran pemeriksaan. Uraian mengenai hal tersebut di
atas dapat dilihat pada Pasal 13 PP. No. 31 tahun 1986.
(4) Tindak lanjut apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak
pidana di bidang perpajakan.
Uraian yang lebih terinci mengenai hal ini dapat dilihat pada Pasal 15 PP.No. 31 tahun 1986
serta Surat Edaran No. SE-17/PJ.6/1987 tanggal 1 Agustus 1987 (Seri Pemeriksaan - 10) dan
No. SE-03/PJ.56/1988 tanggal 12 Januari 1988 (Seri Pemeriksaan - 28)
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
Drs. SALAMUN A.T
peraturan/sedp/25pj.541988.txt · Last modified: 2023/02/05 06:18 by 127.0.0.1