peraturan:sedp:25pj.511996
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
8 Juli 1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 25/PJ.51/1996
TENTANG
PENEBUSAN STICKER LUNAS PPN DAN PELAYANANNYA (SERI PPN 36-95)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-47/PJ./1996 tanggal 20 Juni
1996 tentang Penetapan Dasar Pengenaan Pajak untuk Menghitung PPN atas Penyerahan Pita Rekaman
Suara (Kaset Isi), Rekaman Suara/Lagu di atas Disc (Compact Disc), dan Rekaman Lagu Beserta Tayangan
Gambar di atas Disc (Laser Disc).
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :
1. Pita rekaman suara (kaset isi) tetap dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu jenis A dan jenis B.
1.1. Yang termasuk dalam pengertian kaset isi jenis A adalah :
a. Kaset lagu yang seluruh pencipta dan penyanyinya adalah warga negara Indonesia,
dan masternya dibuat di dalam negeri;
b. Kaset lagu instrumentalia yang seluruh penciptanya adalah warga negara Indonesia,
dan masternya dibuat di dalam negeri;
c. Kaset rekaman cerita, lawak, wayang dan rekaman lainnya dalam Bahasa Indonesia/
Daerah, dan masternya dibuat di dalam negeri;
d. Kaset suara burung dan suara hewan lainnya yang masternya dibuat di dalam negeri.
1.2. Yang termasuk dalam pengertian kaset isi jenis B adalah :
a. Kaset lagu yang satu atau lebih penciptanya atau penyanyinya adalah warga negara
asing;
b. Kaset lagu yang masternya dibuat di luar negeri;
c. Kaset lagu instrumentalia yang satu atau lebih penciptanya adalah warga negara
asing;
d. Kaset pelajaran bahasa asing.
2. Rekaman suara/lagu di atas disc (compact disc) dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu jenis CD.1 dan
jenis CD.2.
2.1. Yang termasuk dalam pengertian compact disc jenis CD.1 adalah :
a. Compact disc lagu yang seluruh pencipta dan penyanyinya adalah warga negara
Indonesia, dan stempel/masternya dibuat di dalam negeri;
b. Compact disc lagu instrumentalia yang seluruh penciptanya adalah warga negara
Indonesia, dan stempel/masternya dibuat di dalam negeri.
2.2. Yang termasuk dalam pengertian compact disc jenis CD.2 adalah :
a. Compact disc lagu yang satu atau lebih penciptanya atau penyanyinya adalah warga
negara asing;
b. Compact disc lagu yang stempel/masternya dibuat diluar negeri;
c. Compact disc lagu instrumentalia yang satu atau lebih penciptanya adalah warga
negara asing;
d. Compact disc pelajaran bahasa asing.
3. Rekaman suara/lagu beserta tayangan gambar di atas disc (laser disc) hanya ada satu jenis, yaitu
jenis LD.K.
Termasuk dalam jenis LD.K adalah semua jenis laser disc yang berisi lagu beserta tayangan gambar
(LD karaoke).
4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah
sebagai berikut :
4.1. DPP untuk pita rekaman suara (kaset isi) :
a. Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), untuk penyerahan kaset isi jenis A, sehingga jumlah
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp. 400,- (empat ratus rupiah)
per kaset.
b. Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah), untuk penyerahan kaset isi jenis B,
sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp. 850,-
(delapan ratus lima puluh rupiah) per kaset.
4.2. DPP untuk rekaman suara/lagu di atas disc (compact disc) :
a. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk penyerahan compact disc jenis CD.1,
sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp. 1.000,- (seribu
rupiah) per kopi compact disc.
b. Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), untuk penyerahan compact disc jenis CD.2,
sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp. 1.500,-(seribu
lima ratus rupiah) per kopi compact disc.
4.3. DPP untuk rekaman suara/lagu beserta tayangan gambar di atas disc (LD.K) adalah
Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang
terutang menjadi Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per kopi laser disc.
5. Perlu digarisbawahi hal-hal sebagai berikut :
5.1. Dalam penentuan Dasar Pengenaan Pajak tersebut di atas, telah diperhitungkan nilai tambah
atas penyaluran/keagenan kaset isi, compact disc, atau laser disc, sehingga penyalur/agen
tidak perlu lagi dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
5.2. Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang juga memperdagangkan kaset isi,compact disc,
atau laser disc yang dalam menghitung pajaknya mempergunakan Nilai Lain sebagai Dasar
Pengenaan Pajak Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor 642/KMK.04/1994 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.52/1995,
wajib memungut PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) atas penyerahan Barang Kena Pajak
dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar 2% (dua persen) dari seluruh penyerahan
barang dagangannya.
5.3. Produsen media rekaman yang menyerahkan media rekaman wajib memungut PPN BM yang
terutang, karena media rekaman adalah Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
5.4. PPN BM yang dibayar atas impor atau perolehan bahan baku media rekaman oleh Pabrikan
yang memproduksi media rekaman tidak dapat dikompensasikan atau dikembalikan namun
dapat ditambahkan ke dalam harga Barang Kena Pajak (media rekaman) atau dibebankan
sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan Pajak Penghasilan.
5.5. Produsen rekaman suara yang melakukan pembelian media rekaman secara terpisah-pisah
(pita kosong sendiri, C-zero sendiri, snappack sendiri), dianggap sebagai pabrikan media
rekaman yang siap rekam dan atas penyerahannya terutang PPN BM dengan tarif 20% (dua
puluh persen).
6. Mengenai status Pajak Masukan, dengan ini ditetapkan sebagai berikut :
6.1. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak atas :
- pembelian media rekaman (kaset kosong, CD kosong, atau LD kosong);
- pembayaran royalty;
- pembayaran pencetakan label;
- pembayaran jasa rekaman;
- pembayaran jasa periklanan pada televisi, radio, majalah dan surat kabar;
dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran PPN untuk penebusan sticker PPN.Apabila atas
pembelian media rekaman (kaset kosong, CD kosong, atau LD kosong)menurut ketentuan
harus terutang juga PPn BM, maka Faktur Pajak atas pembelian tersebut hanya dapat
dipergunakan sebagai bukti pembayaran PPN untuk penebusan sticker jika di dalam Faktur
Pajak tersebut secara jelas tercantum jumlah PPN dan PPn BM yang terutang.
6.2. Dalam hal jumlah nilai sticker yang diminta lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan
sebagaimana dimaksud pada butir 6.1. maka jumlah PPN yang kurang dibayar tersebut
harus disetor tunai ke Kas Negara.
6.3. Dalam hal sampai dengan akhir suatu Masa Pajak masih terdapat Pajak Masukan
sebagaimana dimaksud dalam butir 6.1. yang belum dipergunakan sebagai bukti pembayaran
PPN untuk penebusan sticker, maka Pajak Masukan tersebut dapat dipergunakan sebagai
bukti pembayaran PPN untuk penebusan sticker PPN Masa-Pajak Masa-Pajak berikutnya.
6.4. Pajak Masukan lainnya selain tersebut pada butir 6.1. dapat dikreditkan sepanjang memenuhi
ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 11 TAHUN 1994.
7. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak produsen rekaman suara untuk memasang sticker lunas PPN
dengan harga baru (untuk kaset isi) atau memasang sticker lunas PPN untuk CD atau LD, mulai
berlaku untuk penyerahan kaset isi, CD, atau LD yang terjadi pada atau setelah tanggal 1 Juli 1996.
8. Untuk lebih memperlancar pelayanan pemberian sticker, maka dengan ini ditetapkan hal-hal sebagai
berikut :
8.1. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1996, pelayanan pemberian sticker PPN untuk Pengusaha Kena
Pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah IV dan V DJP Jakarta Raya dilaksanakan oleh Kantor
Wilayah IV atau V DJP Jakarta Raya sesuai dengan tempat produsen rekaman tersebut
terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, sedangkan bagi produsen rekaman suara yang
terdaftar di luar kedua Kantor Wilayah tersebut, pelayanan pemberian sticker PPN tetap
dilakukan oleh Kantor Wilayah VI DJP Jaya Khusus. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta
agar Kantor Wilayah VI DJP Jaya Khusus melimpahkan berkas-berkas dan data-data produsen
rekaman suara terkait ke masing-masing Kantor Wilayah tersebut.
8.2. Kepala Kantor Wilayah DJP sebagaimana dimaksud pada butir 8.1. agar :
8.2.1. melaporkan pelaksanaan pelayanan permintaan sticker lunas PPN secara bulanan
kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur PPN dan PTLL,
8.2.2. menghubungi PERUM PERURI dan Bagian Perlengkapan Kantor Pusat DJP untuk
pengadaan sticker lunas PPN sesuai dengan kebutuhan.
8.3. Sticker PPN atas pita rekaman suara (kaset isi) yang telah ditebus namun masih tersisa pada
tanggal 1 Juli 1996, masih dapat dipergunakan apabila Pengusaha Kena Pajak yang
bersangkutan melakukan penyetoran PPN sebesar selisih antara nilai sticker PPN yang baru
dengan nilai sticker PPN yang lama dikalikan dengan jumlah sticker yang masih tersisa
tersebut.
Demikian untuk mendapat perhatian dan disebarluaskan pada wilayah kerja Saudara masing-masing.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA
ttd
SAROYO ATMOSUDARMO
peraturan/sedp/25pj.511996.txt · Last modified: 2023/02/05 06:26 by 127.0.0.1