peraturan:sedp:25pj.41995
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
26 April 1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 25/PJ.4/1995
TENTANG
PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KE LUAR NEGERI
(SERI PPh PASAL 23/26 NOMOR 5)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 624/KMK.04/ 1994 tanggal
27 Desember 1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan berupa Premi Asuransi
dan Premi Reasuransi yang dibayar kepada perusahaan asuransi di Luar Negeri, dengan ini perlu diberikan
penegasan sebagai berikut :
1. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, atas pembayaran premi asuransi dan premi
reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri dikenakan pemotongan PPh Pasal 26
sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
2. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 624/KMK.04/1994 tersebut perkiraan penghasilan
neto perusahaan asuransi luar negeri dihitung dari jumlah premi yang dibayar. Besarnya perkiraan
penghasilan neto perusahaan asuransi luar negeri serta tarif efektif PPh Pasal 26 adalah sebagai
berikut :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nomor Pembayar Premi Perkiraan Penghasilan Neto Tarif efektif PPh Pasal 26
di Indonesia dari jumlah premi dari jumlah premi
yang dibayar yang dibayar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tertanggung 50% 10%
2. Perusahaan Asuransi 10% 2%
3. Perusahaan Reasuransi 5% 1%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contoh :
a. Suatu perusahaan penyewaan gedung kantor, PT A, mengasuransikan bangunan bertingkat
langsung ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi selama
tahun 1995 sebesar Rp. 1 milyar. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tersebut
besarnya perkiraan penghasilan neto perusahaan asuransi luar negeri adalah :
50% x Rp 1 milyar = Rp. 500.000.000,00.
Besarnya PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT A selama tahun 1995 adalah :
20% x Rp. 500.000.000,00 = Rp. 100.000.000,00 (10% x Rp. 1 milyar).
b. Jika PT A mengasuransikan kepada perusahaan asuransi di dalam negeri, PT B, dengan
membayar jumlah premi yang sama sebesar Rp. 1 milyar, dan kemudian PT.B mere-
asuransikan sebagian polis asuransi tersebut kepada perusahaan asuransi luar negeri
dengan membayar premi sebesar Rp. 500 juta, maka besarnya perkiraan penghasilan neto
perusahaan asuransi di luar negeri adalah : 10% x Rp. 500 juta = Rp. 50.000.000,00 dan
PPh Pasal 26 yang wajib dipotong oleh PT B adalah : 20% x Rp. 50 juta
= Rp. 10.000.000,00 (2% x Rp. 500.000.000,00).
3. Pembayaran premi asuransi atau premi reasuransi dapat dilakukan oleh pembayar premi diIndonesia
secara langsung kepada perusahaan asuransi di luar negeri atau melalui pialang. Pihak pembayar
premi atau pemotong pajak di Indonesia wajib memotong PPh Pasal 26 atas premi asuransi atau
premi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi di luar
negeri.
Dengan demikian, yang dimaksud dengan pihak pembayar premi atau pemotong PPh Pasal 26
adalah :
a. Tertanggung yaitu pemegang polis yang membayar premi asuransi kepada perusahaan
asuransi di luar negeri; atau
b. Perusahaan asuransi di Indonesia yang mereasuransikan sebagian atau seluruh
tanggungannya kepada perusahaan asuransi di luar negeri; atau
c. Perusahaan reasuransi di Indonesia yang mereasuransikan kembali sebagian atau seluruh
tanggungannya kepada perusahaan asuransi di luar negeri.
4. Pada saat melakukan pemotongan PPh Pasal 26 pihak pembayar premi tersebut wajib membuat Bukti
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana contoh terlampir dalam rangkap 3 (tiga), yaitu
lembar pertama diberikan kepada perusahaan asuransi di luar negeri, lembar kedua untuk dikirimkan
kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat, dan lembar ketiga untuk arsip pemotong pajak.
5. Pemotong Pajak sebagaimana tersebut diatas wajib menyetorkan PPh Pasal 26 setiap bulan kepada
bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim
berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
6. Pemotong pajak wajib melaporkan pemotongan serta penyetoran PPh Pasal 26 yang telah dilakukan
selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya
pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 26 sebagaimana contoh
terlampir dengan melampirkan :
a. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 26;
b. Lembar kedua Bukti Pemotongan PPh Pasal 26;
c. Lembar ketiga Surat Setoran Pajak (SSP).
7. PPh Pasal 26 yang terutang atas pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi di luar
negeri yang dilakukan bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 1995 wajib disetorkan
selambat-lambatnya tanggal 10 Mei 1995 dan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan Mei
1995.
8. Pemotong Pajak atas pembayaran premi kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994.
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
FUAD BAWAZIER
peraturan/sedp/25pj.41995.txt · Last modified: 2023/02/05 20:06 by 127.0.0.1