peraturan:sedp:25pj.2231987
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
4 Agustus 1987
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 25/PJ.223/1987
TENTANG
PENGHITUNGAN PPh BAGI PERUSAHAAN ATAU WAJIB PAJAK YANG SEBAGIAN PENGHASILANNYA DITERIMA
ATAU DIPEROLEH DARI HASIL PEKERJAAN PROYEK-PROYEK PEMERINTAH YANG SELURUHNYA ATAU
SEBAGIAN DIBIAYAI DENGAN DANA BANTUAN LUAR NEGERI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pajak perihal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini perlu diberikan penjelasan dan penegasan sebagai
berikut :
1. Sesuai dengan Keppres No.: 29 TAHUN 1986 tanggal 12 Juli 1986, PPh yang terutang oleh kontraktor,
konsultan dan pemasok (supplier) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari dana bantuan
atau hibah luar negeri atas pekerjaan yang dilakukannya pada proyek milik Pemerintah yang dibiayai
dengan dana tersebut, ditanggung Pemerintah.
2. Dalam hal kontraktor, konsultan atau pemasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keppres no. 29
tahun 1986, dalam suatu tahun pajak bekerja di Indonesia hanya dalam rangka pelaksanaan proyek
pembangunan milik Pemerintah yang dibiayai dengan dana bantuan atau hibah luar negeri, maka
penghitungan PPh yang terhutang tidak akan menimbulkan kesulitan. Kesulitan baru akan dihadapi
oleh Wajib Pajak, apabila disamping melaksanakan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan
dana bantuan luar negeri, Wajib Pajak tersebut juga melaksanakan :
1) Proyek-prokyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana APBN; dan atau
2) Proyek-proyek lain di luar proyek-proyek sebagaimana dimaksud dalam Keppres No.: 29
tahun 1986.
(selanjutnya kedua proyek tersebut di atas disebut proyek-proyek non Keppres 29).
Bagi Wajib Pajak yang melaksanakan proyek-proyek yang demikian itu, maka dalam penghitungan
PPh-nya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Sesuai dengan jiwa Pasal 4 Undang-undang nomor 7 TAHUN 1983, penghitungan besarnya
penghasilan netto dalam suatu tahun pajak harus dihitung secara keseluruhan dan tidak boleh
dipisahkan antara penghitungan penghasilan netto yang berasal dari proyek-proyek Keppres
No.: 29 dengan penghasilan netto yang berasal dari proyek-proyek non Keppres No.: 29.
Dengan demikian biaya-biaya yang dibebankan untuk proyek Keppres 29 dan non-Keppres 29
tidak perlu dipisahkan, karena penghasilan netto harus dihitung secara keseluruhan dari
seluruh proyek yang dikerahkan Wajib Pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan.
b. Berdasarkan hasil penghitungan pada butir a tersebut di atas, maka setelah memperhatikan
adanya kompensasi kerugian yang diperkenankan menurut ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, dapat diketahui besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk tahun pajak yang
bersangkutan dan selanjutnya dapat dihitung besarnya PPh yang terhutang untuk tahun pajak
yang bersangkutan dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang No.: 7 TAHUN 1983
terhadap Penghasilan Kena Pajak tersebut.
c. Untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terhutang atas masing-masing
penghasilan yang berasal dari proyek Keppres 29 dan proyek non Keppres 29, PPh yang
terhutang atas seluruh penghasilan sebagaimana tersebut pada butir b dikalikan dengan
perbandingan antara penghasilan bruto yang diperoleh dari masing-masing proyek tersebut
dengan jumlah penghasilan bruto dari seluruh proyek yang dikerjakan dalam tahun pajak
yang bersangkutan.
Untuk jelasnya di bawah ini diberikan contoh sebagai berikut :
1. Jumlah penghasilan bruto tahun 1986 dari proyek Keppres 29 = Rp. 500 juta,
2. Jumlah penghasilan bruto tahun 1986 dari proyek non Keppres no. 29 = Rp. 400 juta.
3. Jumlah seluruh biaya yang diperkenankan menurut Undang-undang (biaya untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) tahun 1986 = Rp. 800 juta.
4. Kompensasi kerugian : Nihil.
Penghitungan PPh yang terhutang untuk tahun 1986 atas Proyek Keppres 29 dan Proyek non-Keppres
29 masing-masing adalah sebagai berikut :
Jumlah seluruh penghasilan bruto (dari proyek Keppres 29 dan proyek non-Keppres 29) adalah
sebesar ..... Rp. 900 juta
Jumlah seluruh biaya ...................... Rp. 800 juta
Penghasilan Netto 1986 .................... Rp. 100 juta
Kompensasi kerugian ....................... Rp. -
Penghasilan Kena Pajak .................... Rp. 100 juta
- PPh terhutang (atas seluruh penghasilan) :
15% x Rp. 10 juta = Rp. 1,5 juta
25% x Rp. 40 juta = Rp. 10,- juta
35% x Rp. 50 juta = Rp. 17,5 juta
_____________
Jumlah = Rp. 29,- juta
- PPh yang terhutang atas penghasilan dari proyek Keppres 29
= 5/9 x Rp. 29 juta .................... = Rp. 16.11 juta
Kredit pajak (ditanggung Pemerintah) ... = Rp. 16,11 juta
______________
PPh yang masih harus disetor ........... = Rp. N I H I L
- PPh yang terhutang atas penghasilan dari proyek non-Keppres 29
= 4/9 x Rp. 29 juta ...... = Rp. 12,89 juta
Kredit Pajak ........................ = Rp. ..........
PPh kurang/lebih bayar .............. = Rp. ..........
3. Dalam hal proyek-proyek yang dikerjakan Wajib Pajak tersebut pada butir 2 di atas (baik proyek
Keppres 29 maupun proyek non-Keppres 29) merupakan proyek konstruksi yang tidak selesai
dikerjakan dalam satu tahun pajak, maka penghitungan besarnya Laba Bruto dari masing-masing
proyek tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
Peraturan Pemerintah no. 42 TAHUN 1985, yaitu harus dilakukan berdasarkan "metode persentase
tingkat penyelesaian pekerjaan". Dengan demikian dalam penghitungan PPh yang terhutang untuk
masing-masing tahun pajak sampai dengan tahun pajak diselesaikannya proyek-proyek tersebut,
perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Jumlah penghasilan netto tetap harus dihitung secara keseluruhan dari seluruh proyek yang
dikerjakan Wajib Pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan yaitu :
hasil penjumlahan laba bruto dari masing-masing proyek (baik laba bruto dari masing-
masing proyek Keppres 29 maupun laba bruto dari masing-masing proyek non-Keppres 29)
dikurangi dengan jumlah seluruh biaya atau pengeluaran yang diperkenankan di luar biaya
atau pengeluaran sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan
(selain biaya atau pengeluaran yang telah diperhitungkan dalam penghitungan laba bruto dari
masing-masing proyek dalam tahun pajak yang bersangkutan).
b. Besarnya laba bruto dari masing-masing proyek tersebut pada butir a di atas dihitung
berdasarkan "metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan: (dihitung sesuai dengan
ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 42 TAHUN 1985).
c. Berdasarkan hasil penghitungan dari butir a di atas, maka setelah memperhatikan adanya
kompensasi kerugian yang diperkenankan menurut ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dapat diketahui besarnya Penghasilan Kena Pajak tahun pajak yang bersangkutan
dan selanjutnya dapat dihitung besarnya PPh yang terhutang untuk tahun pajak tersebut.
d. Penghitungan besarnya PPh yang terhutang atas masing-masing penghasilan yang berasal
dari proyek Keppres 29 dan proyek non-Keppres 29 harus dilakukan dengan cara :
1). PPh yang terhutang atas penghasilan yang berasal dari proyek Keppres 29 adalah
sebesar PPh yang terhutang menurut hasil penghitungan pada butir 3.c. diatas
dikalikan dengan perbandingan antara jumlah nilai kontrak proyek Keppres 29
(sesuai dengan tingkat penyelesaian pekerjaan dalam tahun pajak yang
bersangkutan) dengan jumlah seluruh nilai kontrak dari proyek-proyek yang
dikerjakan Wajib Pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan baik proyek Keppres
29 maupun proyek non-Keppres 29 (sesuai dengan tingkat penyelesaian pekerjaan
dari masing-masing proyek dalam tahun pajak yang bersangkutan.
2). PPh yang terhutang atas penghasilan yang berasal dari proyek non-Keppres 29
adalah sebesar PPh yang terhutang menurut hasil penghitungan pada butir 3.c. di atas
dikalikan dengan perbandingan antara jumlah nilai kontrak proyek non-Keppres 29
(sesuai dengan tingkat penyelesaian pekerjaan) dengan jumlah seluruh nilai kontrak
dari proyek-proyek yang dikerjakan Wajib Pajak dalam tahun pajak yang
bersangkutan baik proyek Keppres 29 maupun proyek non-Keppres 29 (sesuai
dengan tingkat penyelesaian pekerjaan dari masing-masing proyek dalam tahun
pajak yang bersangkutan). Untuk jelasnya bersama ini kami lampirkan contoh
penghitungan PPh yang terhutang sebagaimana dimaksud pada butir 3.
3. Ketentuan mengenai cara penghitungan PPh yang terhutang oleh Wajib Pajak yang melaksanakan
proyek Keppres 29 maupun proyek non-Keppres 29 sebagaimana tersebut pada butir 2 dan 3 diatas
hendaknya Saudara sebarluaskan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
Drs. SALAMUN A.T.
peraturan/sedp/25pj.2231987.txt · Last modified: 2023/02/05 04:12 by 127.0.0.1