KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               15 Oktober 2004

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                            NOMOR SE - 25/PJ./2004

                               TENTANG

        PENGUMPULAN DATA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BANK DATA NASIONAL 
                     DAN NOMOR IDENTITAS TUNGGAL

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menindaklanjuti Keputusan Presiden RI Nomor : 72 Tahun 2004 tanggal 6 September 2004 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Bahwa dalam Keputusan Presiden tersebut Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Pajak 
    bertanggungjawab untuk melaksanakan Pembentukan Bank Data Nasional dan Nomor Identitas 
    Tunggal;

2.  Walaupun pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud telah dimulai sejak dikeluarkannya Surat 
    Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ/2004 tanggal 19 Maret 2004 tentang Pengumpulan 
    Data Dalam Rangka Pembentukan Bank Data Nasional, namun masih banyak ditemukan kendala 
    operasional di lapangan khususnya dalam hal koordinasi dengan instansi terkait;

3.  Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Keputusan Presiden dimaksud dapat digunakan 
    sebagai landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan kegiatan pengumpulan data di lapangan, 
    terutama data dari instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak;

4.  Selanjutnya untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pengumpulan data tersebut, 
    khususnya untuk data yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah, maka Kepala Kantor 
    Wilayah Direktorat Jenderal Pajak agar melakukan pendekatan kepada Gubernur Kepala Daerah 
    Propinsi setempat guna mendapatkan data dimaksud;

5.  Untuk mendukung upaya dimaksud, selanjutnya Kepala Kantor Wilayah DJP agar menginstruksikan 
    Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pelayanan PBB, dan Kepala Kantor Pemeriksaan dan 
    Penyidikan Pajak di wilayahnya masing-masing untuk secara bersama-sama dapat melakukan 
    pendekatan kepada Bupati/Walikota terkait;

6.  Hal tersebut pada angka 4 telah berhasil dilaksanakan dengan penyerahan data dari Gubernur DKI 
    Jakarta kepada Direktur Jenderal Pajak melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima Data 
    dalam Rangka Mewujudkan Single Identification Number di Propinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan 
    pada tanggal 29 September 2004;

7.  Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir copy Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, 
    Berita Acara Serah Terima Data, dan VCD rekaman acara dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO