peraturan:sedp:24pj.61999
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
23 April 1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 24/PJ.6/1999
TENTANG
PETUNJUK PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/KMK.04/1998 tanggal
18 Desember 1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan jo. Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-16/PJ.6/1998 tanggal
30 Desember 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan serta menunjuk Keputusan Menteri
Keuangan RI Nomor : 451/KMK.04/1997 tanggal 28 Agustus 1997 jo. Keputusan Dirjen Pajak Nomor :
KEP-19/PJ.6/1997 tanggal 28 Oktober 1997 tentang Tatacara Pengenaan dan Pembayaran PBB Pertambangan
Migas dan Panas Bumi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
I. Pengertian Umum
Dalam pelaksanaan pengenaan PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud
dengan :
1. Areal produktif adalah areal di dalam Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) yang telah
dieksploitasi/menghasilkan minyak dan atau gas bumi (tahap eksploitasi/produksi).
2. Areal belum produktif meliputi :
a. Areal penyelidikan umum adalah areal di dalam WKP yang sedang atau akan
dilakukan penyelidikan secara geologi umum, untuk membuat peta geologi dan
mengetahui tanda-tanda adanya bahan galian minyak dan atau gas bumi.
b. Areal eksplorasi adalah areal di dalam WKP yang sudah dilakukan penyelidikan
umum dan perlu diteliti lebih seksama untuk menetapkan secara rinci adanya bahan
galian minyak dan atau gas bumi.
c. Areal Non Producing Open adalah areal di dalam WKP yang sudah selesai
dieksplorasi dan sewaktu-waktu siap untuk ditambang/dieksploitasi.
d. Areal Non Producing Plug and Abandon adalah areal di dalam WKP yang sudah
selesai dieksploitasi dan untuk sementara ditutup/ditinggalkan.
3. Areal tidak produktif adalah areal yang sama sekali tidak menghasilkan minyak dan atau gas
bumi;
4. Areal emplasemen adalah areal di dalam maupun di luar WKP yang di atasnya terdapat
bangunan dan atau pekarangan;
5. Areal Lainnya meliputi :
a. Areal pengamanan adalah areal di dalam maupun di luar WKP yang digunakan
sebagai pengamanan bangunan dan atau pengamanan lingkungan;
b. Areal perairan adalah areal yang digunakan untuk pelabuhan khusus berkaitan
dengan usaha pertambangan minyak dan atau gas bumi;
c. Tanah kosong dan areal lainnya di dalam maupun di luar WKP yang tidak
dimanfaatkan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, dan atau
areal emplasemen.
6. Hasil produksi adalah seluruh jumlah hasil produksi kotor berupa minyak dan atau gas bumi
selama jangka waktu satu tahun kalender yang dinyatakan dalam ukuran barrel untuk
minyak dan mscf untuk gas bumi.
7. Hasil penjualan adalah hasil penjualan produksi minyak dan atau gas bumi dalam satu tahun;
II. Pendaftaran, Pengenaan dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
1. Pendaftaran objek pajak
a. Pendaftaran objek pajak atas Asset Pertamina yang meliputi Emplasemen. Unit
Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri, Unit Operasi, Eksplorasi dan Produksi
dilaksanakan oleh Pimpinan Pertamina di Daerah, kecuali untuk wilayah DKI Jakarta
dilaksanakan oleh Pertamina Pusat c.q. Dinas Pertanahan dan Bangunan, dengan
cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diperoleh dari Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) yang bersangkutan dalam rangkap 3
(tiga), setelah diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani dikirimkan
kembali kepada KPPBB yang bersangkutan.
b. Pendaftaran objek pajak atas Kontraktor Pertamina/Kontraktor Producing Sharing
(KPS) dan data hasil produksi dilaksanakan oleh Wajib Pajak/KPS dengan cara
mengisi SPOP yang diperoleh dari KPPBB yang bersangkutan, setelah diisi dengan
jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani dikirimkan ke Kantor Pertamina Pusat/
Badan Pembinaan dan Pengusahaan Kontraktor Asing (BPPKA).
SPOP dari para Kontraktor Pertamina/KPS dikonfirmasikan terlebih dahulu dengan
data yang ada di Kantor Pertamina Pusat/BPPKA untuk diteruskan kepada Direktorat
Jenderal Pajak c.q. Direktorat PBB.
c. SPOP yang diterima dari Kantor Pertamina Pusat/BPPKA untuk objek pajak :
1) Areal di daratan (on shore) yang objek pajaknya digunakan sebagai
Emplasemen, Penyelidikan Umum/Eksplorasi, dan Eksploitasi disampaikan
oleh Direktorat PBB kepada KPPBB sesuai dengan wilayah kerjanya.
2) Areal perairan lepas pantai (off shore) dan hasil produksi, sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan RI No. : 451/KMK.04/1997 tanggal
28 Agustus 1997 jo. Keputusan Dirjen Pajak No. : KEP-19/PJ.6/1997 tanggal
22 Oktober 1997, ditatausahakan berdasarkan angka perbandingan
tertimbang yang ditetapkan terlebih dahulu setiap tahun oleh Dirjen Pajak
dengan memperhatikan azas pemerataan dan keseimbangan serta potensi
masing-masing Daerah Tingkat II, yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen
Pajak tentang rincian angka perbandingan tertimbang penatausahaan data
objek PBB Pertambangan Migas per Daerah Tingkat II.
Daftar rincian angka perbandingan tertimbang dan rincian pembagian
datanya disampaikan kepada KPPBB yang bersangkutan untuk dihitung dan
diusulkan pengenaan PBB-nya kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur
PBB.
d. Bentuk formulir SPOP PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah
sebagaimana contoh pada Lampiran I Surat Edaran ini.
2. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
ditentukan sebagai berikut :
a. Areal produktif adalah sebesar 9,5 kali hasil penjualan minyak dan atau gas bumi
dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan;
b. Areal belum produktif, areal tidak produktif, areal emplasemen, dan areal lainnya
adalah sebesar NJOP berupa tanah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan;
c. Areal perairan adalah sebesar luas perairan dikalikan dengan NJOP perairan yang
ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus kesamping dengan klasifikasi NJOP
permukaan bumi berupa tanah sekitarnya sebagaimana perhitungan pada lampiran
Va dan Vb Keputusan Dirjen Pajak No. : KEP-16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember
1998 dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak atas nama Menteri
Keuangan;
d. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar luas bangunan dikalikan NJOP
bangunan yang disusun berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak atas
nama Menteri Keuangan.
3. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
a. Berdasarkan SPOP untuk asset Pertamina yang diterima dari Pimpinan Pertamina di
Daerah, KPPBB meneliti, menghitung, dan mengusulkan pengenaan PBB-nya kepada
Ditjen Pajak c.q. Direktorat PBB dengan dilampiri SPOP rangkap kedua dan konsep
usulan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak tentang klasifikasi objek pajak
atas objek dimaksud, selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun takwim yang
bersangkutan.
b. Berdasarkan SPOP kontraktor asing untuk data on shore yang diterima dari
Direktorat PBB, KPPBB meneliti, menghitung, dan mengusulkan pengenaan PBB-nya
kepada Ditjen Pajak c.q. Direktorat PBB, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah
diterima.
c. Berdasarkan SPOP dan daftar rincian angka perbandingan tertimbang penatausahaan
data objek PBB Pertambangan Migas per Daerah Tingkat II dan rincian pembagian
datanya yang diterima dari Direktorat PBB, KPPBB menghitung dan mengusulkan
pengenaan PBB-nya kepada Ditjen Pajak c.q. Direktorat PBB, selambat-lambatnya
2 (dua) minggu setelah diterima.
d. Direktorat PBB melakukan penelitian dan memberikan persetujuan terhadap usulan
pengenaan PBB sebagai dasar bagi KPPBB untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang (SPPT).
e. Setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat PBB, KPPBB menerbitkan SPPT
per Daerah Tingkat II dalam rangkap 3 (tiga) :
1) Rangkap pertama dan kedua dikirimkan ke Direktorat PBB, dan rangkap
pertama setelah dilakukan penelitian oleh Direktorat PBB diteruskan ke
Ditjen Lembaga Keuangan.
2) Rangkap ketiga untuk arsip di KPPBB yang bersangkutan.
f. Bentuk formulir Daftar Perhitungan Ketetapan PBB Sektor Pertambangan Minyak
dan Gas Bumi adalah sebagaimana contoh pada Lampiran 2 Surat Edaran ini.
III. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
1. Dirjen Pajak mengajukan permintaan pembayaran PBB kepada Dirjen Lembaga Keuangan,
dengan tahapan sebagai berikut :
a. Permintaan pembayaran triwulan I sampai dengan triwulan IV masing-masing
sebesar 25% dari rencana penerimaan tahun berjalan.
b. Permintaan kekurangan pembayaran (pelunasan) atas pokok ketetapan tahun
berjalan, selambat-lambatnya pada akhir bulan tahun anggaran berjalan.
2. Dirjen Lembaga Keuangan meminta kepada Bank Indonesia untuk memindahbukukan
dari bagian kewajiban Penyetoran Penerimaan Bersih Usaha (Net Operating Income) sebagai
penerimaan PBB ke Rekening KKN q.q. PBB pada Bank/Kantor Pos Operasional V masing-
masing Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
Tembusan permintaan pemindahbukuan kepada Bank Indonesia dimaksud dikirimkan kepada
Direktorat PBB, KPPBB dan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
3. Untuk keperluan penelitian, pencocokan, dan sebagai tanda bukti pembayaran PBB, KPPBB
akan menerima :
a. Tembusan permintaan pemindahbukuan pembayaran PBB Pertambangan Migas dari
Direktorat PBB untuk masing-masing Daerah Tingkat II di wilayah kerjanya.
b. Tembusan permintaan pemindahbukuan dari Ditjen Lembaga Keuangan ke Bank
Indonesia untuk masing-masing Daerah Tingkat II di wilayah kerjanya.
c. Nota Kredit/Berita Tambah dari Bank/Kantor Pos Operasional V.
d. Nota Kredit/Berita Tambah dan salinan bukti pemindahbukuan pembayaran PBB
Pertambangan Migas dari Bank yang ditunjuk, jika yang ditunjuk sebagai Bank
Operasional V di Daerah Tingkat II yang bersangkutan adalah Kantor Pos).
4. Sehubungan dengan pemindahbukuan pembayaran PBB, KPPBB melaksanakan hal-hal
sebagai berikut :
a. Mengirimkan Nota Kredit/Berita Tambah yang diterima dari Bank/Kantor Pos
Operasional V kepada Dirjen Pajak c.q. Direktur PBB Dirjen Lembaga Keuangan.
b. Mencocokkan jumlah penerimaan PBB Pertambangan Migas berdasarkan
pemberitahuan dari Direktur PBB dengan Nota Kredit/Berita Tambah dari Bank/
Kantor Pos Operasional V maupun dengan salinan bukti pemindahbukuan dari Bank
yang ditunjuk.
IV. Ketentuan Lain-lain
Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-38/PJ.6/1997
tanggal 17 Desember 1997 hal Petunjuk Pengenaan dan Pembayaran PBB Pertambangan Minyak dan
Gas Bumi, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ttd
HASAN RACHMANY
peraturan/sedp/24pj.61999.txt · Last modified: 2023/02/05 21:07 by 127.0.0.1