peraturan:sedp:24pj.541996
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
8 Juli 1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 24/PJ.54/1996
TENTANG
PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN KINERJA OPERASIONAL BIDANG PPN DAN PPn BM
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
1. Sebagaimana Saudara telah memaklumi, adalah merupakan tanggung jawab kita bersama untuk
menjadikan Direktorat Jenderal Pajak, sebagai aparat Pemerintah Republik Indonesia bidang
perpajakan, lebih mempersiapkan diri dalam menyongsong era globalisasi. Kunci kesiapan Direktorat
Jenderal Pajak terletak pada terwujudnya kinerja operasional pelayanan yang dari hari ke hari
semakin membaik, dan sesuai dengan pandangan umum masyarakat, kinerja yang baik tersebut
dapat terwujud terutama apabila pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat
Jenderal Pajak senantiasa diselesaikan pada waktunya. Dengan perkataan lain, ukuran yang paling
sederhana untuk menilai tingkat kinerja adalah besar/kecilnya tunggakan pekerjaan pada akhir suatu
kurun waktu yang ditentukan. Dengan demikian, mengendalikan jumlah tunggakan pekerjaan yang
tersisa pada akhir setiap kurun waktu tertentu mengandung pengertian yang sama dengan memacu
penyelesaian pekerjaan selama kurun waktu tersebut.
Untuk tahap permulaan dengan mengacu pada pengalaman dan hasil positif yang didapat dari program
insidentil penyelesaian tunggakan restitusi PPN yang lalu, dengan ini kami tetapkan pedoman
pengendalian tunggakan yang terbatas pada beberapa jenis pekerjaan penting di bidang PPN dan PPn
BM, yaitu penyelesaian restitusi PPN, restitusi PPn BM, keberatan, dan banding.
Dari laporan para Kepala Kantor Wilayah (KPL.KW.5.4.KPL.KW.5.5, KPL.KW.5.5, KPL.KW.5.7, dan
KPL.KW.5.8.) rasio jumlah tunggakan pekerjaan-pekerjaan penting bidang PPN dan PPn BM per
akhir Triwulanan I Tahun 1996 secara nasional adalah sebagai berikut :
1.1. Rasio tunggakan permohonan restitusi PPN terhadap jumlah permohonan yang diselesaikan
selama Triwulan I Tahun 1996 : 0,8
1.2. Rasio tunggakan permohonan restitusi PPN BM terhadap jumlah permohonan yang
diselesaikan selama Triwulan I Tahun 1996 : 1,1
1.3. Rasio tunggakan keberatan terhadap jumlah keberatan yang diselesaikan selama Triwulan
I Tahun 1996 : 1,7
1.4. Rasio tunggakan uraian banding terhadap jumlah uraian banding yang diselesaikan selama
Triwulan I Tahun 1996 : 3,8
Perlu diketahui bahwa rasio tiap jenis pekerjaan tersebut adalah perbandingan antara total jumlah
absolut tunggakan skala nasional dan total jumlah absolut penyelesaian pekerjaan skala nasional.
Jadi bukan rata-rata rasio tunggakan dari seluruh Kanwil. Sedang mengenai rasio tunggakan untuk
tiap jenis pekerjaan tersebut untuk skala wilayah kerja Saudara masing-masing dapat Saudara
ketahui dari data-data yang ada pada administrasi Saudara.
2. Pengertian "pekerjaan telah diselesaikan" adalah sebagai berikut :
2.1. Untuk permohonan restitusi PPN, surat ketetapan pajak yang bersangkutan telah selesai
dibuat dan dikirimkan.
2.2. Untuk permohonan restitusi PPN BM, surat ketetapan pajak yang bersangkutan telah selesai
dibuat dan dikirimkan.
2.3. Untuk keberatan :
2.3.1. Surat keputusan atas keberatan telah selesai dibuat dan dikirimkan, atau
2.3.2. Untuk pemandangan keberatan telah selesai dibuat dan dikirimkan, dalam hal
wewenang untuk mengambil keputusan atas keberatan tersebut ada pada Kepala
Kantor Wilayah atau Direktur Jenderal Pajak.
2.4. Untuk uraian banding, Surat Uraian Banding telah selesai dibuat dan dikirimkan.
3. Rasio sebagaimana tersebut pada butir 1 dapat dikembangkan untuk tingkat Kantor Wilayah dan
tingkat KPP sebagai alat untuk mengetahui tingkat kinerja dari suatu Kantor Wilayah/KPP. Tingkat
rasio yang relatif tinggi akan menggambarkan jumlah tunggakan pekerjaan yang relatif besar dan hal
ini sekaligus akan memberikan gambaran tingkat pelayanan dari Kanwil/KPP yang bersangkutan.
4. Dalam rangka meningkatkan kinerja tersebut, maka rasio standar maksimal tunggakan untuk
masing-masing jenis pekerjaan tersebut untuk masa-masa yang akan datang dengan ini ditetapkan
sebagai berikut :
4.1. Rasio tunggakan permohonan restitusi PPN : 1
4.2. Rasio tunggakan permohonan restitusi PPN BM : 1
4.3. Rasio tunggakan keberatan : 1
4.4. Rasio tunggakan uraian banding : 1
Dengan perkataan lain, jumlah pekerjaan yang tertunggak pada akhir suatu triwulan tidak boleh
melampaui jumlah pekerjaan yang berhasil diselesaikan pada triwulan tersebut, baik dalam skala
nasional, dalam skala wilayah kerja Kanwil, maupun dalam skala wilayah kerja tiap KPP. Dengan
demikian apabila dalam satu Kanwil, rasio tersebut lebih dari satu, dalam skala wilayah kerja Kanwil
atau dalam skala wilayah kerja satu atau lebih dari satu KPP yang berada di lingkungan wilayah kerja
Kanwil tersebut, maka hal ini merupakan petunjuk bagi Kepala Kantor Wilayah tentang adanya
tunggakan pekerjaan yang perlu diselesaikan.
5. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir 4, diharapkan para Kepala Kantor Wilayah segera
mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan tingkat kinerja penyelesaian pekerjaan di
Kantor Wilayah masing-masing sedemikian rupa sehingga :
5.1. rasio tunggakan permohonan restitusi PPN adalah satu atau kurang dari satu di akhir
triwulan-triwulan berikutnya setelah triwulan III Tahun 1996, kecuali untuk Kanwil XIV, setelah
akhir triwulan IV Tahun 1996.
5.2. rasio tunggakan permohonan restitusi PPN BM adalah satu atau kurang dari satu di akhir
triwulan-triwulan berikutnya setelah triwulan III Tahun 1996, kecuali untuk Kanwil II, setelah
akhir triwulan IV Tahun 1996.
5.3. rasio tunggakan keberatan, adalah satu atau kurang dari satu di akhir triwulan-triwulan
berikutnya setelah triwulan III Tahun 1996, kecuali untuk Kanwil IV, V, dan VI, setelah akhir
triwulan IV Tahun 1996.
5.4. rasio tunggakan uraian banding adalah satu atau kurang dari satu di akhir triwulan-triwulan
berikutnya setelah triwulan III Tahun 1996.
6. Dalam upaya mencapai standar penyelesaian pekerjaan tersebut pada butir 5, setiap Kepala Kantor
Wilayah dipersilahkan menempuh cara pendekatan manajerial yang terbaik untuk wilayah kerjanya
menurut pertimbangan masing-masing, namun harus memperhatikan pedoman umum sebagai berikut :
6.1. Cara pendekatan yang ditempuh tidak boleh mengabaikan atau melanggar ketentuan-
ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang
berlaku.
6.2. Menerapkan prinsip mendahulukan pekerjaan yang tanggal masuknya lebih awal (first in first
out) sebagai aturan umum. Pengecualian atas aturan umum ini dapat diadakan untuk Wajib
Pajak yang tidak atau kurang patuh namun dalam pengertian tetap memperhatikan tingkat
pendidikan atau kemampuan Wajib Pajak tersebut dalam memahami dan melaksanakan
ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dalam memberikan penilaian atas
tingkat kepatuhan tersebut.
7. Berikut ini disampaikan beberapa saran :
7.1. Lebih membiasakan diri mengambil keputusan pada waktunya.
7.2. Bila keadaan memaksa, tidak ragu - ragu mengambil keputusan yang bersifat parsial yaitu
menerima hanya sebagian dari permohonan atau keberatan yang bukti-bukti pendukungnya
ada dan menolak sebagian lainnya yang bukti pendukungnya tidak ada. Lembaga peradilan/
semi peradilan yang ada agar dipercaya dapat difungsikan untuk mengatasi kemungkinan
ketidak adilan perlakuan kepada Wajib Pajak.
7.3. Menghindari terjadinya pengulangan pekerjaan yang bersifat tata usaha. Pengulangan
pekerjaan tentu memakan waktu yang pada gilirannya dapat mengganggu program
penyelesaian pekerjaan.
Berbagai cara mengatasi pengulangan pekerjaan :
7.3.1. Mengoptimalkan pemakaian komputer dalam memproses konsep dokumen.
Koreksi atas konsep tidak mengakibatkan pengulangan pengetikan bagian-bagian
yang tidak dikoreksi.
7.3.2. Penandatanganan konsep dokumen yang telah di-net dapat pula memakan waktu,
khususnya bagi Kepala KPP dan dalam situasi volume beban pekerjaan besar.
Penandatanganan atas setiap lembaran rangkap dari suatu konsep dokumen dapat
dilakukan dengan menggunakan karbon, sehingga beberapa lembaran rangkap
dapat ditandatangani sekaligus. Lembar pertama tetap harus tandatangan asli.
Namun tandatangan tembusan pada karbon harus terlihat jelas, nyata, dan tepat
berada pada tempat yang disediakan. Dari segi hukum, tandatangan tembusan
karbon adalah sah, karena hanya menyangkut soal cara bagaimana seseorang
menandatangani dan dengan menggunakan apa ia menandatangani.
Penandatanganan itu sendiri benar terjadi pada saat si penandatangan melihat,
menyaksikan, dan menyadari akibat hukum dari isi konsep dokumen.
7.3.3. Pengulangan pekerjaan yang umumnya paling sukar dihindari adalah pengulangan
penelitian atas isi konsep dokumen. Mulai sejak konsep dokumen disiapkan oleh
petugas pelaksana hingga pejabat terakhir yang berwenang mengesahkan/
menandatangani konsep tersebut, tidak jarang konsep tersebut diteliti ulang oleh
petugas pelaksana, oleh atasannya, oleh atasan berikutnya, sampai pejabat terakhir
tersebut, menyangkut semua hal yang berkenaan dengan mutu dari isi dokumen,
seperti kebenaran tulisan, kebenaran hitungan matematik sederhana, ketepatan
redaksi, dan lain sebagainya. Tanpa bermaksud mengesampingkan bahwa pejabat
yang mengesahkan konsep dokumen bertanggung jawab atas isi dokumen, dalam
hubungan kerja intern antara pejabat dengan para stafnya dapat diatur adanya
pembagian tanggung jawab untuk tetap menjamin mutu dari isi dokumen disatu pihak
dan untuk menghindari pengulangan pekerjaan penelitian mutu dokumen tersebut di
pihak lain. Pembagian tanggung jawab dalam hubungan kerja intern, sekali lagi dalam
hubungan kerja intern, dapat mengacu pada unsur-unsur yang menentukan mutu
dokumen yaitu sebagai berikut :
a. Petugas pelaksana yang menyiapkan konsep dokumen (pengetikan),
tanggung jawab intern dalam hubungan kerja intern tersebut dikonsentrasikan
pada :
- menghindari kesalahan tulisan/ketikan,
- menghindari kesalahan hitungan (tambah, kurang, kali, bagi).
b. Kasubsi yang bersangkutan, tanggung jawab internnya dikonsentrasikan
pada ketepatan redaksi bahasa dan logika.
c. Kepala Seksi yang bersangkutan, tanggung jawab internnya dikonsentrasikan
pada ketetapan pengambilan dasar hukum atas landasan hukum dari
rencana putusan yang tercantum dalam konsep dokumen, dan pada
dipenuhinya jadwal putusan.
Dengan tanggung jawab intern yang jelas tersebut, maka diharapkan dapat tercapai
penghematan waktu yang diperlukan untuk memproses sesuatu dokumen, sedang
mutu dokumen yang bersangkutan tetap terjaga, karena tidak terjadi salah tulis,
tidak terjadi salah hitung, tata bahasanya benar, logis, berdasarkan hukum, dan
memenuhi batas waktu pengambilan putusan.
Perlu digarisbawahi bahwa yang perlu dibagi tanggung jawab internya adalah
pekerjaan tata usahanya saja yaitu penyiapan konsep net dokumen. Sedang
mengenai kesesuaian ini keputusan dengan bukti pendukung atau data-data adalah
bukan lagi masalah tata usaha sehingga kembali ke ketentuan hukum yang berlaku.
8. Disadari bahwa kinerja operasional tidaklah semata-mata ditentukan oleh jumlah pekerjaan yang
diselesaikan, melainkan ditentukan juga oleh mutu setiap pekerjaan yang diselesaikan tersebut.
Sedang mutu penyelesaian pekerjaan tersebut, seperti telah kita ketahui bersama, sangat ditentukan
oleh seberapa jauh penyelesaian pekerjaan itu telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang mengikat penyelesaian pekerjaan tersebut. Mutu penyelesaian suatu pekerjaan dengan demikian
lebih banyak berkaitan dengan aspek hukum. Sedangkan pengendalian jumlah tunggakan yang
dibicarakan dalam Surat Edaran ini lebih banyak berkaitan dengan aspek manajemen. Oleh karena itu,
perlu kita sadari bersama bahwa manajemen peningkatan dan pengendalian kinerja operasional dalam
Surat Edaran ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi mutu setiap penyelesaian
pekerjaan, bahkan diharapkan sebaliknya yaitu dapat lebih meningkatkan mutu setiap penyelesaian
pekerjaan, karena akan berdampak lebih ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur batas
waktu penyelesaian pekerjaan. Arah kebijaksanaan ini adalah mengoptimalkan pemberdayaan atas
sumber daya yang tersedia dengan tujuan untuk semakin meningkatkan kinerja pelayanan yang
diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat Wajib Pajak.
9. Terhitung mulai akhir triwulan III Tahun 1996, setiap Kepala Kantor Wilayah diminta untuk membuat
laporan mengenai rasio tunggakan restitusi PPN, restitusi PPN BM, keberatan, dan banding sebagai
pengantar atas laporan KPL.KW di bidang tersebut pada periode yang sama, dengan bentuk
sebagai berikut :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No KPP Rasio Rasio Rasio Rasio
Restitusi PPN Restitusi PPN BM Keberatan Banding
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 KPP ..............
2 KPP ..............
dst ......................
.... Total seluruh KPP
..... Kanwil
..... Total wilayah kerja KW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keterangan : Rasio total seluruh KPP dan rasio total wilayah kerja Kantor Wilayah dihitung dari
penjumlahan angka absolut tunggakan dan penyelesaian, bukan rata-rata rasio dari
setiap KPP/Kanwil.
10. Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
FUAD BAWAZIER
peraturan/sedp/24pj.541996.txt · Last modified: 2023/02/05 20:26 by 127.0.0.1