peraturan:sedp:22pj.411993
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
27 September 1993
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 22/PJ.41/1993
TENTANG
PEMANFAATAN DATA PENYERTAAN MODAL YANG BERASAL DARI KAPITALISASI LABA YANG DITAHAN
(SERI PEMANFAATAN DATA 23)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Dalam rangka pemanfaatan data penyertaan modal yang berasal dari kapitalisasi laba yang ditahan,Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Pajak secara bertahap akan mengirimkan data dimaksud ke Kantor Pelayanan Pajak
dengan petunjuk penanganan sebagai berikut :
I. Yang dimaksud dengan kapitalisasi laba yang ditahan adalah pemindahan jumlah laba yang ditahan
menjadi modal, yang kemudian dibagikan kepada para pemegang saham dengan cara pencatatan
tambahan modal atau pemberian saham bonus.
Saham bonus semacam ini dinamakan saham dividen dan merupakan objek Pajak Penghasilan dan
PPh Pasal 23/26 berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh 1984.
Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan oleh perseroan adalah
merupakan objek PPh. Dalam penjelasannya disebutkan antara lain bahwa pencatatan
tambahan modal atau pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran yang tidak
berasal dari penilaian kembali harta perusahaan, termasuk dalam pengertian dividen.
Dengan demikian yang dibagikan dalam bentuk pencatatan tambahan modal atau pemberian
saham bonus yang berasal dari kapitalisasi laba yang ditahan dimaksud adalah merupakan
objek PPh bagi Wajib Pajak yang menerima/memperolehnya.
2. Pasal 4 ayat (3) huruf g UU PPh 1984
Tidak termasuk sebagai objek PPh adalah :
a. Pasal 4 ayat (3) huruf g Undang-undang No. 7 Thn 1983 (berlaku 1984 s/d 1991).
Dividen yang diterima oleh perseroan dalam negeri, selain bank atau lembaga
keuangan lainnya, dari perseroan lain di Indonesia dengan syarat, bahwa perseroan
yang menerima dividen tersebut paling sedikit memiliki 25 % dari nilai saham yang
disetor dari badan yang membayar dividen dan kedua badan tersebut mempunyai
hubungan ekonomis dalam jalur usahanya.
Pengertian hubungan ekonomis dalam jalur usahanya tersebut adalah sesuai dengan
penegasan dalam SE Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.313/1992 tanggal 19 Mei
1992 yaitu jalur usaha vertikal, baik ke bawah (distribusi/pemasaran hasil produksi)
maupun keatas (pengumpulan/pembelian bahan baku/pembantu), dengan ketentuan
bahwa dividen yang diterima bukan termasuk penghasilan yang dikenakan PPh
apabila perseroan yang menerima dividen menguasai paling sedikit 50% dari nilai
peredaran barang/jasa perseroan yang memberikan dividen, atau sebaliknya.
b. Pasal 4 ayat (3) huruf g Undang-undang No. 7 Th 1991 (berlaku mulai th. 1992).
Dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas
dalam negeri, koperasi, atau BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada Badan usaha
yang didirikan Di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
3. Pasal 33 UU PPh 1984.
Dividen dari perseroan dalam negeri, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g UU PPh 1984 dan Pasal 13 PP 42 TAHUN 1985 Jo. PP
Nomor 39 TAHUN 1993, yang dibayarkan atau yang terutang oleh Badan Pemerintah,
BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun atau Wajib Pajak Badan dalam negeri lainnya
kepada Wajib Pajak Dalam negeri selain bank dan lembaga keuangan lainnya, dipotong pajak
oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% dari jumlah bruto.
4. Pasal 26 UU PPh 1984
Dividen dari perseroan dalam negeri yang dibayarkan atau yang terutang oleh Badan
Pemerintah, BUMN/BUMD atau oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya kepada Wajib Pajak
Luar Negeri, dipotong pajak yang bersifat final sebesar 20% dari jumlah bruto atau sesuai
dengan tarif yang berlaku dalam Tax Treaty.
5. Pasal 13 PP No.42 Th. 1985 yang telah diubah dengan PP No. 39 Th. 1993.
Dividen dari sekuritas yang diperdagangkan di Pasar Modal yang diterima atau diperoleh oleh
Subyek Pajak dalam negeri perseorangan, yang jumlahnya tidak melampaui suatu batas
jumlah tertentu (sama dengan besarnya PTKP untuk diri Wajib Pajak) tidak dikenakan
pemotongan PPh Pasal 23.
II. PELAKSANAAN PEMANFAATAN DATA YANG BERASAL DARI KAPITALISASI LABA YANG
DITAHAN.
Data saham dividen yang diterima agar dimanfaatkan untuk memastikan :
- Apakah Pemotong PPh Pasal 23/26 telah memotong dan menyetor PPh Pasal 23/26 atas
saham dividen yang dibagikan kepada pemegang saham;
- Apakah pemegang saham yang menerima saham dividen telah melaporkan dalam SPT
Tahunan.
Tata cara pemanfaatan data tersebut diatas adalah sebagai berikut :
1. Bagi Pemotong PPh Pasal 23/26
a. Apabila Pemotong PPh Pasal 23/26 tidak dikenal, dilakukan Verifikasi Lapangan;
b. Apabila Pemotong PPh Pasal 23/26 dikenal, dilakukan penelitian untuk mengetahui
apakah Pemotongan Pajak telah melaporkan penghasilan tersebut dalam SPT Masa
PPh Pasal 23/26 nya, dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor SE-08/PJ.22/1989 tanggal 31 Januari 1989, yaitu :
b.1. Apabila SPT Masa PPh Pasal 23/26 telah disampaikan dan data dimaksud
sudah dilaporkan, maka data tersebut dimasukkan ke file data dan jika data
dimaksud belum atau belum sepenuhnya dilaporkan,dikirimkan surat tegoran
dengan diberi batas waktu.
b.2. Apabila Pemotong Pajak tidak memenuhi surat tegoran, maka diterbitkan
Surat Ketetapan Pajak (SKP) ditambah dengan sanksi 100% sesuai dengan
Pasal 13 ayat (3) huruf b Undang-undang No. 6 TAHUN 1983 dan denda
administrasi Rp. 10.000,00 sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No. 6
Tahun 1983.
b.3. Apabila setelah menerima Surat Tegoran kemudian Pemotong Pajak
menyetor dan melaporkan PPh Pasal 23/26, maka jika Pemotong Pajak
belum melunasi sanksi bunga karena terlambat membayar, KPP harus
menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi bunga ex Pasal 9 ayat (1)
Jo. Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-undang No.6 TAHUN 1983.
c. Apabila Pemotong Pajak telah membayar PPh Pasal 23/26 atau sudah diterbitkan
Surat Ketetapan Pajak maka Pemotong Pajak dapat membuatkan Bukti Pemotongan
PPh Pasal 23/26 dan menyerahkan kepada penerima Saham Dividen.
2. Bagi Wajib Pajak yang menerima Saham Dividen
Bagi Wajib Pajak yang menerima sahan dividen dilakukan pengecekan untuk mengetahui
apakah Wajib Pajak telah melaporkan penghasilan tersebut dalam SPT Tahunannya, dengan
berpedoman pada Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-19/PJ.42/1992 tanggal 7 Juli 1992 dan
No. SE-23/PJ.41/1992 tanggal 22 Agustus 1992 yaitu :
a. Apabila Wajib Pajak tidak dikenal, dilakukan Verifikasi Lapangan;
b. Apabila Wajib Pajak dikenal, dilakukan pengecekan pemenuhan kewajiban PPh yaitu :
b.1. Apabila SPT Tahunan telah disampaikan dan data dimaksud sudah dilaporkan
dalam SPT Tahunan, maka data tersebut dimasukan ke file data dan jika
data dimaksud belum atau belum sepenuhnya dilaporkan, dilakukan
himbauan dengan diberikan batas waktu.
Dalam hal tidak ada tanggapan dilakukan Verifikasi Lapangan dan apabila
ada tanggapan dilakukan Verifikasi Kantor.
b.2. Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dan Wajib Pajak belum ditegor,
dilakukan tegoran agar Wajib Pajak memasukan SPT Tahunan.
Dalam hal tidak ada tanggapan dilakukan Verifikasi Lapangan dan apabila
ada tanggapan dilakukan Verifikasi Kantor.
b.3. Apabila Wajib Pajak mengajukan penundaan penyampaian SPT Tahunan
sedangkan batas waktu penundaan telah lewat, dilakukan Verifikasi
Lapangan.
c. Apabila terhadap Wajib Pajak telah diterbitkan surat ketetapan pajak, tetapi Bukti
Pemotongan PPh Pasal 23/26 seperti tersebut pada butir II.1.c belum diperhitungkan,
agar surat ketetapan pajak tersebut dibetulkan dengan kuasa Pasal 16
Undang-undang No. 6 TAHUN 1983.
Namun apabila SPT Tahunan PPh sudah dimasukkan dan belum diterbitkan surat
ketetapan pajak, maka Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan PPhnya untuk
mengkreditkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 tersebut.
Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
FUAD BAWAZIER
peraturan/sedp/22pj.411993.txt · Last modified: 2023/02/05 18:13 by 127.0.0.1