peraturan:sedp:20pj.422000
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
07 Juli 2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 20/PJ.42/2000
TENTANG
PERUBAHAN SE-07/PJ.42/2000 TANGGAL 13 APRIL 2000 TENTANG PENEGASAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-08/PJ.42/1999 TANGGAL 25 FEBRUARI 1999
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Badan (kreditur) yang melakukan perjanjian/kesepakatan
tertulis dengan pihak debitur dalam rangka penyelesaian utang-piutang yang mengakibatkan seluruh atau
sebagian utang-piutang dibebaskan atau tidak ditagih, maka ketentuan butir 3 Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak Nomor : SE-07/PJ.42/2000 tanggal 13 April 2000 tentang penegasan lebih lanjut pelaksanaan Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.42/1999 tanggal 25 Pebruari 1999 tentang Penghapusan
Piutang Tak Tertagih Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya diubah menjadi sebagai berikut :
"3. Apabila pihak debitur dan kreditur melakukan perjanjian/kesepakatan tertulis yang disahkan oleh
Notaris dalam rangka penyelesaian utang-piutang yang mengakibatkan seluruh atau sebagian utang-
piutang dibebaskan atau tidak ditagih, maka fotokopi dokumen (yang dilegalisasi oleh Notaris)
mengenai perjanjian/kesepakatan yang secara jelas mencantumkan data dan informasi mengenai
penyelesaian utang-piutang tersebut dapat menggantikan persyaratan :
a) penyerahan daftar nama debitur dan jumlah piutang tak tertagih kepada Pengadilan Negeri
(PN) atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN); dan
b) pengumuman daftar nama debitur dalam suatu penerbitan."
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL
ttd
MACHFUD SIDIK
peraturan/sedp/20pj.422000.txt · Last modified: 2023/02/05 18:16 by 127.0.0.1