peraturan:sedp:20pj.331998
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
30 Desember 1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 20/PJ.33/1998
TENTANG
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-279/PJ./1998 TANGGAL 17 DESEMBER 1998
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-279/PJ./1998 tanggal 17 Desember
1998 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-22/PJ./1995 tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-208/PJ./1998.
Dengan Keputusan ini khususnya terjadi perubahan arestasi yang menyangkut mengenai pelimpahan
wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala KPPBB sehubungan dengan pelaksanaan UU BPHTB
(Lampiran II) dan pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP
(Lampiran V). Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1999.
Mengingat bahwa perubahan yang banyak terjadi pada Lampiran II dan Lampiran V tersebut maka dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-279/PJ./1998 tanggal 17 Desember 1998 tersebut, Lampiran
II dan Lampiran V disusun secara lengkap. Sedangkan untuk Lampiran I, VI, VII, dan VIII, karena hanya
mengenai redaksional, maka tidak dilampirkan pada Keputusan tersebut.
Perubahan-perubahan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut pada Lampiran II
(Pelimpahan Wewenang kepada Kepala KPPBB) dan Lampiran V (Pelimpahan Wewenang kepada Kakanwil DJP)
serta penyesuaian penyebutan UU Penagihan yang baru (UU Nomor 19 TAHUN 1997) dan penyesuaian istilah
Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) pada Lampiran I, VI,
VII, dan VIII, sebagai berikut :
___________________________________________________________________________________________
No. Kolom Semula menjadi keterangan
Urut
___________________________________________________________________________________________
1. Lampiran II (Pelimpahan Wewenang kepada Kepala KPPBB)
___________________________________________________________________________________________
26 3 Pasal 23 ayat (3) UU No.6/1983 Pasal 23 ayat (3) UU No.6/1983 Menambah
s.t.d.d. UU No. 9/1994 jo. Pasal 9 s.t.d.d. UU No.9/1994 jo.Pasal 2 dasar hukum
ayat (1) UU No. 19/1959 ayat (3) huruf b angka 3) UU
No. 19/1997
___________________________________________________________________________________________
27 3 Pasal 23 ayat (3) UU No.6/1983 Pasal 23 ayat (3) UU No.6/1983 Menambah
s.t.d.d. UU No. 9/1994 s.t.d.d. UU No.9/1994 jo.Pasal 2 dasar hukum
ayat (3) huruf b angka 5) UU
No. 19/1997
___________________________________________________________________________________________
28 3 Pasal 11 UU No.19/1959 Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 6) Mengubah
UU No. 19/1997 dasar hukum
___________________________________________________________________________________________
29 3 Pasal 11 UU No.19/1959 Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 7) Mengubah
UU No. 19/1997 dasar hukum
___________________________________________________________________________________________
30 3 Pasal 5 ayat (1) UU No. 19/1959 Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 4) Mengubah
UU No. 19/1997 dasar hukum
___________________________________________________________________________________________
32 2 - Menerbitkan Keputusan atas surat Penambahan
keberatan Bea Perolehan Hak atas pelimpahan
Tanah dan Bangunan yang di - wewenang
ajukan Oleh Wajib Pajak.
___________________________________________________________________________________________
3 - Pasal 17 ayat (1) UU No.21/1997.
___________________________________________________________________________________________
4. - Kepala KPPBB, sepanjang jumlah
pajak yang terutang tidak lebih dari
Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar
Lima ratus juta rupiah).
___________________________________________________________________________________________
2. Lampiran V (Pelimpahan Wewenang kepada Kepala kantor Wilayah DJP)
___________________________________________________________________________________________
1 4 2. Untuk Kanwil DJP lainnya : 1. Untuk Kanwil IV dan V DJP : Mengubah
a.1. Surat Ketetapan Pajak a.1. Surat Ketetapan Pajak arestasi
(SKPKB, SKPKBT, (SKPKB, SKPKBT, SKPLB,
SKPLB, dan SKPN) PPh dan SKPN) PPh WP badan
WP badan yang jumlah yang jumlah pajak
Pajak terutangnya lebih dari terutangnya lebih dari
Rp.150.000.000,00 s/d Rp.150.000.000,00 s/d
Rp.1.000.000.000,00 atau Rp.2.000.000.000,00 atau
Jumlah kerugian yang jumlah kerugian yang
Ditetapkan lebih dari ditetapkan lebih dari
Rp.600.000.000,00 s/d Rp.600.000.000,00 s/d
Rp. 3.000.000.000,00. Rp. 6.000.000.000,00.
a.2. Surat Ketetapan Pajak a.2. Surat Ketetapan Pajak
(SKPKB, SKPKBT, (SKPKB, SKPKBT, SKPLB,
SKPLB, dan SKPN) PPh dan SKPN) PPh WP Orang
WP Orang Pribadi yang Pribadi yang jumlah pajak
jumlah Pajak terutangnya lebih terutangnya lebih dari
dari Rp.60.000.000,00 s/d Rp.60.000.000,00 s/d
Rp.300.000.000,00 atau Rp.600.000.000,00 atau
Jumlah kerugian yang jumlah kerugian yang
Ditetapkan lebih dari ditetapkan lebih dari
Rp.300.000.000,00 s/d Rp.300.000.000,00 s/d
Rp. 600.000.000,00. Rp. 1.200.000.000,00.
b. Surat ketetapan yang b. Surat Ketetapan Pajak yang
dikenakan kepada pemotong/ dikenakan kepada pemotong/
pemungut PPh (Pasal 21, 23, pemungut PPh (Pasal 21, 23,
dan 26) yang jumlah pajak dan 26) yang jumlah pajak
terutangnya lebih dari terutangnya lebih dari
Rp. 150.000.000,00 s/d Rp. 150.000.000,00 s/d
Rp. 600.000.000,00. Rp. 1.200.000.000,00.
c. Pemotongan/pemungutan c. Pemotongan/pemungutan
PPh (Pasal 21, 23, dan 26) PPh (Pasal 21, 23, dan 26)
Oleh pihak ketiga yang Oleh pihak ketiga yang
Jumlahnya lebih dari Jumlahnya lebih dari
Rp. 15.000.000,00 s/d Rp. 15.000.000,00 s/d
Rp. 60.000.000,00. Rp. 120.000.000,00.
___________________________________________________________________________________________
2. Untuk Kanwil DJP lainnya : 3. Untuk Kanwil DJP lainnya :
a.1. Surat Ketetapan Pajak a.1. Surat Ketetapan Pajak
(SKPKB, SKPKBT, (SKPKB, SKPKBT, SKPLB,
SKPLB, dan SKPN) PPh dan SKPN) PPh WP badan
WP badan yang jumlah yang jumlah pajak
Pajak terutangnya lebih dari terutangnya lebih dari
Rp.150.000.000,00 s/d Rp.150.000.000,00 atau
Rp.1.000.000.000,00 atau jumlah kerugian yang
Jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari
Ditetapkan lebih dari Rp.600.000.000,00.
Rp.600.000.000,00 s/d
Rp. 3.000.000.000,00.
a.2. Surat Ketetapan Pajak a.2. Surat Ketetapan Pajak
(SKPKB, SKPKBT, (SKPKB, SKPKBT, SKPLB,
SKPLB, dan SKPN) PPh dan SKPN) PPh WP Orang
WP Orang Pribadi yang Pribadi yang jumlah pajak
jumlah Pajak terutangnya lebih terutangnya lebih dari
dari Rp.60.000.000,00 s/d Rp.60.000.000,00 atau
Rp.300.000.000,00 atau jumlah kerugian yang
Jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari
Ditetapkan lebih dari Rp.300.000.000,00.
Rp.300.000.000,00 s/d
Rp. 600.000.000,00.
b. Surat ketetapan yang b. Surat ketetapan yang
dikenakan kepada pemotong/ dikenakan kepada pemotong/
pemungut PPh (Pasal 21, 23, pemungut PPh (Pasal 21, 23,
dan 26) yang jumlah pajak dan 26) yang jumlah pajak
terutangnya lebih dari terutangnya lebih dari
Rp. 150.000.000,00 s/d Rp. 150.000.000,00.
Rp. 600.000.000,00.
c. Pemotongan/pemungutan c. Pemotongan/pemungutan
PPh (Pasal 21, 23, dan 26) PPh (Pasal 21, 23, dan 26)
Oleh pihak ketiga yang Oleh pihak ketiga yang
Jumlahnya lebih dari Jumlahnya lebih dari
Rp. 15.000.000,00 s/d Rp. 15.000.000,00.
Rp. 60.000.000,00.
___________________________________________________________________________________________
3 4 2. Untuk Kanwil DJP Lainnya 1. Untuk Kanwil IV dan V DJP Mengubah
Surat Ketetapan Pajak Surat Ketetapan Pajak PPN/ arestasi
PPN/PPnBM yang DPP-nya PPnBM yang DPP-nya ber -
Berjumlah Rp.500.000.000,00 jumlah lebih dari
s/d Rp. 15.000.000.000,00. Rp. 500.000.000,00 s/d
Rp. 30.000.000.000,00.
2. Untuk Kanwil DJP Lainnya 3. Untuk Kanwil DJP Lainnya
Surat Ketetapan Pajak Surat Ketetapan Pajak PPN/
PPN/PPnBM yang DPP-nya PPnBM yang DPP-nya ber -
Berjumlah Rp.500.000.000,00 jumlah lebih dari
s/d Rp. 15.000.000.000,00. Rp. 500.000.000,00
___________________________________________________________________________________________
5 3 Pasal 36 ayat (1) huruf a UU Pasal 36 ayat (1) huruf a, UU No. Menambah
No.6/1983 s.t.d.d. UU No. 6/1983 s.t.d.d. UU No. 9/1994 jo. Dasar hukum
9/1994 KMK No.186/KMK.04/1998
tanggal 19 Maret 1998
___________________________________________________________________________________________
5 4 2. Untuk Kanwil DJP lainnya, 1. Kanwil IV dan V DJP, Mengubah
sepanjang jumlah sanksi sepanjang jumlah sanksi arestasi
administrasinya lebih dari administrasinya lebih dari
Rp. 60.000.000,00 s/d Rp. 60.000.000,00.
Rp. 300.000.000,00.
___________________________________________________________________________________________
6 2 Menerbitkan keputusan Menerbitkan keputusan Ditambah
pengurangan atau pembatalan pengurangan atau pembatalan pengecualian
surat ketetapan pajak yang tidak surat ketetapan pajak yang tidak
benar baik karena permohonan benar baik karena permohonan
Wajib Pajak maupun secara Wajib Pajak maupun secara
Jabatan jabatan, kecuali atas Keputusan
Keberatan
___________________________________________________________________________________________
6 3 Pasal 36 ayat (1) huruf b UU Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No. Menambah
No.6/1983 s.t.d.d. UU No. 6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994 jo. Dasar hukum
9/1994 KMK No.186/KMK.04/1998
tanggal 19 Maret 1998
___________________________________________________________________________________________
6 4 2. Untuk Kanwil DJP lainnya : 1. Untuk Kanwil IV dan V DJP : Mengubah
a.1. Surat Ketetapan Pajak a.1. Surat Ketetapan Pajak arestasi
PPh WP badan yang jumlah PPh WP badan yang jumlah
Pajak terutangnya lebih dari pajak terutangnya lebih dari
Rp.150.000.000,00 s/d Rp.150.000.000,00 s/d
Rp.600.000.000,00 atau Rp.1.200.000.000,00 atau
Jumlah kerugian yang jumlah kerugian yang
ditetapkan lebih dari ditetapkan lebih dari
Rp.600.000.000,00 s/d Rp.600.000.000,00 s/d
Rp.3.000.000.000,00 Rp.6.000.000.000,00.
a.2. Surat Ketetapan Pajak PPh a.2. Surat Ketetapan Pajak PPh
WP Orang Pribadi yang Wajib Pajak Orang Pribadi
jumlah Pajak terutangnya lebih yang jumlah pajak
dari Rp.60.000.000,00 s/d terutangnya lebih dari
Rp.150.000.000,00 atau Rp.60.000.000,00 s/d
Jumlah kerugian yang Rp.300.000.000,00 atau
Ditetapkan lebih dari jumlah kerugian yang
Rp.300.000.000,00 s/d ditetapkan lebih dari
Rp. 600.000.000,00. Rp.300.000.000,00 s/d
Rp.1.200.000.000,00.
b. Surat ketetapan Pajak yang b. Surat Ketetapan Pajak yang
dikenakan kepada pemotong/ dikenakan kepada pemotong/
pemungut PPh (Pasal 21, 22, pemungut PPh (Pasal 21, 22,
23, dan 26) yang jumlah pajak 23, dan 26) yang jumlah pajak
terutangnya lebih dari terutangnya lebih dari
Rp. 150.000.000,00 s/d Rp. 150.000.000,00
Rp. 300.000.000,00 s/d Rp.600.000.000,00
c. Surat Ketetapan Pajak c. Surat Ketetapan Pajak
PPN/PPn BM yang DPP-nya PPN/PPn BM yang DPP-nya
berjumlah berjumlah
Rp. 500.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00.
Rp. 6.000.000.000,00. s/d Rp.6.000.000.000,00.
d. Surat Ketetapan Pajak PBB
yang jumlah pokok pajaknya
lebih dari Rp.500.000.000,00.
___________________________________________________________________________________________
1. Untuk Kanwil VI DJP : 2. Untuk Kanwil VI DJP :
a.1. Surat Ketetapan Pajak a.1. Surat Ketetapan Pajak
PPh WP badan yang jumlah PPh WP badan yang jumlah
Pajak terutangnya lebih dari pajak terutangnya lebih dari
Rp.1.000.000.000,00 s/d Rp.1.000.000.000,00 s/d
Rp.2.500.000.000,00 atau Rp.5.000.000.000,00 atau
Jumlah kerugian yang jumlah kerugian yang
ditetapkan lebih dari ditetapkan lebih dari
Rp.5.000.000.000,00 s/d Rp.5.000.000.000,00 s/d
Rp.10.000.000.000,00 Rp.20.000.000.000,00.
a.2. Surat Ketetapan Pajak PPh a.2. Surat Ketetapan Pajak PPh
WP Orang Pribadi yang Wajib Pajak Orang Pribadi
jumlah Pajak terutangnya lebih yang jumlah pajak
dari Rp.300.000.000,00 s/d terutangnya lebih dari
Rp.600.000.000,00 atau Rp.300.000.000,00 s/d
Jumlah kerugian yang Rp.1.200.000.000,00 atau
Ditetapkan lebih dari jumlah kerugian yang
Rp.1.500.000.000,00 s/d ditetapkan lebih dari
Rp. 3.000.000.000,00. Rp.1.500.000.000,00 s/d
Rp.6.000.000.000,00.
b. Surat Ketetapan Pajak yang b. Surat Ketetapan Pajak yang
dikenakan kepada pemotong/ dikenakan kepada pemotong/
pemungut PPh (Pasal 21, 22, pemungut PPh (Pasal 21, 22,
23, dan 26) yang jumlah pajak 23, dan 26) yang jumlah pajak
terutangnya lebih dari terutangnya lebih dari
Rp. 500.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00
Rp. 1.000.000.000,00 s/d Rp.2.000.000.000,00
c. Surat Ketetapan Pajak c. Surat Ketetapan Pajak
PPN/PPn BM yang DPP-nya PPN/PPn BM yang DPP-nya
berjumlah berjumlah
Rp. 2.000.000.000,00 s/d Rp. 2.000.000.000,00.
Rp. 15.000.000.000,00 s/d Rp.15.000.000.000,00.
d. Surat Ketetapan Pajak PBB d. Surat Ketetapan Pajak PBB
yang jumlah pokok pajaknya yang jumlah pokok pajaknya
lebih dari Rp.500.000.000,00 lebih dari Rp.500.000.000,00
___________________________________________________________________________________________
2. Untuk Kanwil DJP lainnya: 3. Untuk Kanwil DJP lainnya :
a.1. Surat Ketetapan Pajak a.1. Surat Ketetapan Pajak
PPh WP badan yang jumlah PPh WP badan yang jumlah
Pajak terutangnya lebih dari pajak terutangnya lebih dari
Rp.150.000.000,00 s/d Rp.150.000.000,00 atau
Rp.600.000.000,00 atau jumlah kerugian yang
Jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari
ditetapkan lebih dari Rp.600.000.000,00
Rp.600.000.000,00 s/d
Rp.3.000.000.000,00
a.2. Surat Ketetapan Pajak PPh a.2. Surat Ketetapan Pajak PPh
WP Orang Pribadi yang Wajib Pajak Orang Pribadi
jumlah Pajak terutangnya lebih yang jumlah pajak
dari Rp.60.000.000,00 s/d terutangnya lebih dari
Rp.150.000.000,00 atau Rp.60.000.000,00 atau
Jumlah kerugian yang jumlah kerugian yang
Ditetapkan lebih dari ditetapkan lebih dari
Rp.300.000.000,00 s/d Rp.300.000.000,00
Rp. 600.000.000,00.
b. Surat Ketetapan Pajak yang b. Surat Ketetapan Pajak yang
dikenakan kepada pemotong/ dikenakan kepada pemotong/
pemungut PPh (Pasal 21, 22, pemungut PPh (Pasal 21, 22,
23, dan 26) yang jumlah pajak 23, dan 26) yang jumlah pajak
terutangnya lebih dari terutangnya lebih dari
Rp. 150.000.000,00 s/d Rp. 150.000.000,00
Rp. 300.000.000,00
c. Surat Ketetapan Pajak c. Surat Ketetapan Pajak
PPN/PPn BM yang DPP-nya PPN/PPn BM yang DPP-nya
berjumlah berjumlah
Rp. 500.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00.
Rp. 6.000.000.000,00 s/d Rp.6.000.000.000,00.
d. Surat Ketetapan Pajak PBB d. Surat Ketetapan Pajak PBB
yang jumlah pokok pajaknya yang jumlah pokok pajaknya
lebih dari Rp.500.000.000,00 lebih dari Rp.500.000.000,00
___________________________________________________________________________________________
7 2 Membuat, menandatangani dan Membuat, menandatangani,dan Mengubah
menyampaikan Uraian Banding menyampaikan Uraian Banding MPP menjadi
Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak kepada BPSP
Badan peradilan pajak atau Majelis Badan Penyelesaian Sengketa
Pertimbangan Pajak. Pajak.
___________________________________________________________________________________________
18 2 Menerbitkan Surat Keterangan - Dihapus
Fiskal Luar negeri (SKFLN).
___________________________________________________________________________________________
3 Pasal 25 ayat (8) UU No. 7/1983 - Dihapus
s.t.d.t.d. UU No. 10/1994
___________________________________________________________________________________________
4 Kepala Kantor Wilayah I, IV, VII, - Dihapus
dan IX DJP.
___________________________________________________________________________________________
19 4 Kepala Kantor Wilayah I, IV, VII, Kepala Kantor Wilayah IV DJP Mengubah
dan IX DJP
___________________________________________________________________________________________
26 2 Menerbitkan Surat Keputusan Menerbitkan Surat Keputusan Mengubah
Persetujuan tentang penggunaan Persetujuan tentang penggunaan
nilai buku atas pengalihan harta nilai buku atas pengalihan harta
dalam rangka penggabungan, dalam rangka penggabungan,
peleburan, atau pemekaran usaha peleburan, atau pemekaran usaha
dari Wajib Pajak yang bergerak di dari Wajib Pajak.
bidang usaha perbankan atau
Wajib Pajak yang akan menjual
Sahamnya di Bursa Efek.
___________________________________________________________________________________________
3 Pasal 2 KMK No. KMK No. 422/KMK.04/1998 Mengubah
637/KMK.04/1994 s.t.d.d. KMK s.t.d.d. KMK dasar hukum
No. 249/KMK.04/1995 No.469/KMK.04/1998
___________________________________________________________________________________________
5 Sepanjang WP-WP yang - Dihapus
melakukan penggabungan,
peleburan, atau pemekaran usaha
tersebut terdaftar pada beberapa
KPP dalam wilayah Kanwil yang
sama.
___________________________________________________________________________________________
27 2,3,4,5 Nomor urut 26 (kedua) Nomor urut 27 Membetulkan
nomor urut 26
yang sama
menjadi nomor
urut 27 dan 28
___________________________________________________________________________________________
28 2,3,4,5 Nomor urut 27 Nomor urut 28
___________________________________________________________________________________________
29 2 - Menerbitkan surat keputusan Penambahan
atas surat keberatan Bea pelimpahan
Perolehan Hak atas Tanah dan wewenang
Bangunan yang diajukan oleh
Wajib Pajak
___________________________________________________________________________________________
3 - Pasal 17 ayat (1) UU No.
21/1997.
___________________________________________________________________________________________
4 - Kepala Kantor Wilayah DJP,
sepanjang jumlah pajak yang
terutang lebih dari
Rp. 2.500.000.000,00.
___________________________________________________________________________________________
30 2 - Menerbitkan Tax Clearance Penambahan
pelimpahan
wewenang.
___________________________________________________________________________________________
3 - SE-21/PJ.44/1998 tanggal
30 Juli 1998
___________________________________________________________________________________________
4 - Kepala Kantor Wilayah DJP
___________________________________________________________________________________________
3. Lampiran I (Pelimpahan Wewenang kepada Kepala KPP)
___________________________________________________________________________________________
34 3 Pasal 11 ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 2 ayat (3) huruf b angka Mengubah
dan ayat (9) UU No. 19/1959 6) UU No. 19/1997 dasar hukum
___________________________________________________________________________________________
35 3 Pasal 11 UU No. 19/1959 Pasal 2 ayat (3) huruf b angka Mengubah
7) UU No. 19/1997 dasar hukum
___________________________________________________________________________________________
36 3 Pasal 15 ayat (1) UU No. 19/1959 Pasal 2 ayat (3) huruf b angka mengubah
4) UU No. 19/1997 dasar hukum
___________________________________________________________________________________________
46 3 Pasal 36 ayat (1) huruf a UU No. Pasal 36 ayat (1) huruf a UU Menambah
6/1983 s.t.d.d. UU No. 9/1994 No.6/1983 s.t.d.d. UU No. dasar hukum
9/1994 jo. KMK Nomor :
186/KMK.04/1998 tanggal
19 Maret 1998
___________________________________________________________________________________________
47 2 Menerbitkan keputusan pengurangan Menerbitkan keputusan pengu- Ditambah
atau pembatalan surat ketetapan pajak rangan atau pembatalan surat pengecualian
yang tidak benar baik karena ketetapan pajak yang tidak
permohonan Wajib Pajak maupun benar baik karena permohonan
secara jabatan. Wajib Pajak maupun secara
jabatan, kecuali atas Keputusan
Keberatan.
___________________________________________________________________________________________
3. Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No. Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No. Menambah
6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994 6/1983 s.t.d.d. UU No. 9/1994 jo. Dasar hukum
KMK Nomor : 186/KMK.04/1998
Tanggal 19 Maret 1998.
___________________________________________________________________________________________
55 2 Menerbitkan Surat keterangan - Dihapus
Fiskal Luar Negeri (SKFLN).
___________________________________________________________________________________________
3 Pasal 25 ayat (8) UU No. 7/1983 - Dihapus
s.t.d.d. UU No. 10/1994
___________________________________________________________________________________________
4 Kepala KPP di luar Kanwil I, IV, - Dihapus
VII, dan IX DJP.
___________________________________________________________________________________________
56 4 Kepala KPP di luar Kanwil I, IV, Kepala KPP di luar kanwil IV Mengubah
VII, dan IX DJP. DJP.
___________________________________________________________________________________________
4. Lampiran VI (Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Pajak Penghasilan)
___________________________________________________________________________________________
3 2 Membuat, menandatangani dan Membuat, menandatangani dan Mengubah
menyampaikan Uraian Banding menyampaikan Uraian Banding MPP menjadi
Direktur Jenderal Pajak kepada badan Direktur Jenderal Pajak kepada BPSP.
Peradilan pajak atau Majelis Badan Penyelesaian Sengketa
Pertimbangan Pajak. Pajak.
___________________________________________________________________________________________
5. Lampiran VII (Pelimpahan Wewenang kepada Direktur PPN dan PTLL)
___________________________________________________________________________________________
3 2 Membuat, menandatangani dan Membuat, menandatangani dan Mengubah
menyampaikan Uraian Banding menyampaikan Uraian Banding MPP menjadi
Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak kepada BPSP.
Badan peradilan pajak atau Badan Penyelesaian Sengketa
Majelis Pertimbangan Pajak. Pajak.
___________________________________________________________________________________________
6. Lampiran VIII (Pelimpahan Wewenang kepada Direktur PBB)
___________________________________________________________________________________________
1 2 Membuat, menandatangani dan Menandatangani dan Mengubah
menyampaikan Uraian Banding menyampaikan Uraian Banding MPP menjadi
Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak BPSP.
Badan peradilan pajak atau kepada Badan Penyelesaian
Majelis Pertimbangan Pajak. Sengketa Pajak.
___________________________________________________________________________________________
Untuk uraian keberatan dan uraian peninjauan kembali yang telah dikirimkan sampai dengan tanggal
31 Desember 1997 ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, tetap diselesaikan oleh kantor Pusat Direktorat
Jenderal Pajak dengan mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya.
Demikian untuk dilaksanakan.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
A. ANSHARI RITONGA
peraturan/sedp/20pj.331998.txt · Last modified: 2023/02/05 20:42 by 127.0.0.1