peraturan:sedp:19pj.3421992
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
16 November 1992
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 19/PJ.342/1992
TENTANG
PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (PPPB) RI - MALAYSIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota Ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI -
Malaysia pada tangal 11 Agustus 1992 di Jakarta, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PPPB) RI - Malaysia telah diratifikasi oleh Pemerintah
Indonesia dengan keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1992 ( Lembaran Negara No. 58 Tahun
1992 ) tanggal 26 Juni 1992. Pemerintah Indonesia Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah
mempertukarkan dokumen ratifikasi Persetujuan ini di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1992.
Dengan demikian, pengenaan Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk masing-
masing negara di negara lainnya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PPPB RI -
Malaysia ini.
2. Dengan berlakunya persetujuan ini,diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut :
a. Persetujuan ini berlaku bagi orang pribadi yang bertempat tinggal atau badan yang
berkedudukan di masing-masing Negara, yaitu di Indonesia atau di Malaysia.
b. Pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf c Undang-undang Pajak penghasilan 1984, yaitu
mengenai definisi Bentuk Usaha Tetap (BUT),dari suatu badan atau perusahaan yang
berkedudukan di Malaysia,perlu memperhatikan ketentuan Pasal 5 Persetujuan, yang antara
lain mengatur bahwa :
b.1. termasuk dalam pengertian BUT adalah :
(a) suatu tempat kedudukan manajemen ;
(b) suatu cabang;
(c) suatu kantor;
(d) suatu pabrik;
(e) suatu bengkel (" workshop ");
(f) suatu tambang ,sumur minyak atau gas bumi ,tempat penggalian atau tempat
lain untuk pengambilan sumber daya alam termasuk kayu atau hasil hutan
lainnya;
(g) suatu tanah pertanian atau perkebunan;
(h) suatu proyek bangunan atau konstruksi,proyek perakitan atau instalasi yang
meliputi masa lebih dari 6 (enam ) bulan.
(i) pemberian jasa-jasa, termasuk jasa konsultan, yang diberikan yang
diberikan oleh perusahaan melalui karyawan-karyawannya atau orang
lainnya, jika kegiatan jasa tersebut berlangsung terus menerus di Indonesia
untuk waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dalam jangka waktu 12 bulan;
(j) kegiatan pengawasan di Indonesia sehubungan dengan proyek konstruksi,
instalasi atau proyek perakitan, jika kegiatan pengawasan tersebut
berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan;
(k) adanya peralatan di Indonesia yang dipergunakan atau dipasang oleh
perusahaan Malaysia baik untuk kepentingannya sendiri ataupun sedang
dikontrak olehnya;
(l) orang pribadi atau badan yang bukan makelar .komisioner umum atau agen
lainnya yang sendiri-sendiri (dependent agent), bertindak di Indonesia atas
nama atau untuk perusahaan Malaysia.
b.2. Tidak termasuk pengertian BUT di indonesia meliputi :
(a) penggunaan fasilitas semata-mata ("solely") untuk maksud menyimpan atau
memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan
Malaysia ;
(b) tempat penyimpanan persediaan barang-barang atau barang dagangan milik
perusahaan Malaysia semata-mata (solely) dengan maksud untuk disimpan
atau dipamerkan ;
(c) tempat penyimpanan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan
Malaysia dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lainnya.
(d) pengurusan suatu tempat tetap yang semata-mata ("solely") untuk maksud
membeli barang-barang atau barang dagangan, ataupun untuk
mengumpulkan keterangan untuk kepentingan perusahaan Malaysia;
(e) pengurusan suatu tempat tetap yang semata-mata ("solely") untuk tujuan
menjalankan kegiatan yang bersifat persiapan atau menunjang bagi
kepentingan perusahaan Malaysia;
(f) kegiatan perusahaan Malaysia di Indonesia melalui makelar, komisioner
umum atau agen lainnya yang berdiri- sendiri dan mereka (makelar,
komisioner atau agen tersebut) bertindak dalam rangka kegiatan usahanya,
kecuali kegiatan-kegiatan mereka itu seluruhnya atau hampir seluruhnya
dilakukan untuk perusahaan Malaysia tersebut.
c. Penghasilan dari BUT Malaysia dikenakan pajak di Indonesia dengan menerapkan konsep
"force of attraction". Hal ini berarti yang dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia tidak hanya
penghasilan dari kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dikuasai atau dimilikinya, tetapi
juga penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha atau penjualan barang-barang dan/atau
pemberian jasa di Indonesia yang dilakukan oleh induk perusahaannya (yang dimaksud dalam
kantor Pusatnya) di Malaysia dan badan lain yang mempunyai hubungan istimewa dengan
induk perusahaan tersebut, yang sejenis dengan kegiatan usaha atau penjualan barang-
barang dan/atau pemberian jasa yang dilakukan BUT tersebut di Indonesia.
d. keuntungan setelah dikurangi pajak dari BUT perusahaan Malaysia di Indonesia dikenakan
pajak ("branch-profit tax") sebesar 12,5%.
e. Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 atas :
e.1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari hubungan kerja ;dan
e.2. imbalan atas jasa yang dberikan oleh perorangan penduduk Malaysia di Indonesia
secara bebas ("indenpendent"=Pekerjaan bebas), dapat dikenakan pajak baik oleh
Malaysia maupun oleh Indonesia.
Khusus bagi penghasilan dari pekerjaan, Malaysia hanya dapat mengenakan pajak
apabila :
a. mereka tersebut berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam suatu
Tahun takwim; dan
b. jasa atau kegiatan yang mereka lakukan ditujukan untuk penduduk Malaysia;
dan
c. balas jasa atau penghasilan yang mereka terima tersebut tidak menjadi
beban suatu BUT yang berada di Indonesia.
Dengan demikian perlu mendapat perhatian, bahwa jasa-jasa yang diberikan
oleh profesional dari Malaysia, selalu dapat dikenakan pajak di Indonesia
apabila jasa-jasa tersebut dilakukan di Indonesia, tidak perlu memperhatikan
adanya tempat tetap ("fixed base") , lamanya berada di Indonesia dan
jumlah imbalan jasa yang bersangkutan.
f. penghasilan yang diperoleh penduduk Malaysia sebagai anggota dewan direksi (board of
directors) dari suatu perseroan yang berkedudukan di Indonesia dapat dikenakan pajak di
Indonesia.
g. penghasilan yang diperoleh penduduk Malaysia dari kegiatan sebagai artis film, artis radio
atau televisi, atau pemain musik, atau olahragawan yang dilakukan di Indonesia dikenakan
Pajak di Indonesia, kecuali apabila kegiatan tersebut secara langsung atau tidak langsung
disponsori/dibiayai oleh Pemerintah atau Lembaga Pemerintah Malaysia.
h. penghasilan berupa pensiun atau imbalan sejenis lainnya atau tunjangan hari tua yang
diterima penduduk Indonesia dari Malaysia dikenaka Pajak di Indonesia, kecuali apabila
pensiun tersebut dibayar oleh atau berasal dari Pemerintah Malaysia sehubungan dengan
pekerjaan yang telah dilakukan untuk Pemerintah Malaysia.
i. Penduduk Malaysia yang melakukan kegiatan di Indonesia sebagai guru dan/atau peneliti dan
kegiatan itu dilakukan di Indonesia berdasarkan permintaan universitas, akademi, sekolah
atau lembaga pendidikan lain yang sejenis serta kunjungannya ke Indonesia semata-mata
untuk mengajar atau meneliti untuk masa tidak lebih dari dua tahun tidak akan dikenakan
pajak di Indonesia atas penghasilan dari kegiatan mengajar dan meneliti tersebut, kecuali
apabila penelitian tersebut dilaksanakan terutama untuk kepentingan pribadi, orang-orang,
atau badan usaha tertentu.
j. Penduduk Malaysia yang menjadi pelajar di Universitas, akademi, sekolah atau lembaga
pendidikan lainnya yang terdaftar dan diakui oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
atau pemagang, atau penerima bantuan, uang saku atau penghasilan dalam bentuk lainnya
untuk belajar, latihan dan riset dari Pemerintah Indonesia, atau dari organisasi/yayasan di
Indonesia atau Malaysia yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, atau
keagamaan tidak akan dikenakan pajak di Indonesia atas semua penghasilan tersebut diatas.
Selain itu apabila pelajar atau pemagang tersebut melakukan kegiatan pemberian jasa yang
berkaitan dengan sekolah, riset atau kegiatan praktek ataupun untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya, sepanjang jumlahnya tidak melebihi US$ 2.200 setahun, maka atas penghasilan
tersebut tidak dikenakan pajak di Indonesia.
k. Laba yang diperoleh dari pengoperasian pesawat udara dalam jalur lalulintas internasional
hanya dikenakan pajak di Negara tempat manajemen efektif dari perusahaan tersebut
berada. Dengan perkataan lain laba dari hasil operasi di jalur lalu lintas internasional dari
perusahaan penerbangan yang tempat manajemen efektifnya terletak di Malaysia tidak
dikenakan pajak Penghasilan di Indonesia. Terhadap laba perusahaan perkapalan Malaysia
dari operasi dalam jalur lalulintas internasional dikenakan pajak penghasilan di Indonesia
sebesar 50% dari jumlah yang seharusnya terutang menurut ketentuan perpajakan yang
berlaku di Indonesia.
l. Atas penghasilan berupa bunga, dividen dan royalti yang diperoleh atau diterima oleh
penduduk Malaysia yang benar-benar berhak dan menikmati ("beneficial owner")
penghasilan tersebut, tarif pemotongan PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut :
1. Dividen (Pasal 10 Persetujuan) : 15% dari jumlah bruto dividen;
2. Bunga (Pasal 11 Persetujuan ):
a. 15% dari jumlah bruto bunga jika penerimanya adalah "beneficial owner"
dari bunga tersebut;
b. dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan di Indonesia jika yang
menerima atau memperoleh bunga tersebut adalah Pemerintah Malaysia,
Pemerintah Negara-negara bagian, Penguasa Daerah, Lembaga-lembaga
Negara, Bank Negara Malaysia, dan Lembaga-lembaga yang keseluruhan
modalnya dimiliki oleh Pemerintah Malaysia atau Pemerintah Negara bagian
atau Penguasa Daerah atau Lembaga-lembaga Negara yang menjadi
bagiannya, yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara para pejabat
yang berwenang Malaysia dan Indonesia dari waktu ke waktu.
3. Royalti (Pasal 12 Persetujuan) :
15% dari jumlah bruto yang diterima atau diperoleh sebagai balas jasa atas
penggunaan, atau hak untuk menggunakan hak patent, merk dagang, pola atau
model, perencanaan, resep atau cara pengolahan yang dirahasiakan atau hak cipta
karya ilmiah atau penggunaan atau hak untuk menggunakan alat perkakas untuk
keperluan industri atau informasi yang menyangkut pengalaman di bidang industri,
perdagangan atau ilmu pengetahuan, atau penggunaan atau hak untuk menggunakan
film sinematografi atau pita yang digunakan untuk siaran radio atau televisi, hak cipta
kesusastraan atau kesenian.
m. perlu diinformasikan bahwa terhadap penghasilan lain-lain yang tidak diatur secara khusus
dalam persetujuan ini juga akan dikenakan pajak di negara sumber, yaitu di Negara tempat
penghasilan itu berasal.
3. sebagaimana P3B RI dengan negara-negara lainnya, dalam Persetujuan antara Pemerintah Indonesia
dengan Pemerintah Malaysia ini diatur juga mengenai pertukaran informasi. Dengan demikian apabila
saudara memerlukan informasi yang berkaitan dengan kepentingan perpajakan Indonesia, baik
mengenai kegiatan Wajib Pajak Indonesia ataupun Wajib Pajak Malaysia,maka hendaknya segera
mengajukan permintaan informasi tersebut melalui Direktorat Peraturan Perpajakan, untuk dapat
diteruskan kepada pihak Malaysia.
4. Tidak berlebihan untuk diutarakan disini bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-
Malaysia, seperti halnya dengan Persetujuan serupa dengan negara-negara lain, adalah suatu
ketentuan khusus yang hanya berlaku bagi orang atau badan yang merupakan Wajib Pajak kedua
negara. Untuk menentukan apakah seseorang atau sebuah perusahaan adalah " resident taxpayer "
di Malaysia, perlu diperoleh kepastian dari pejabat yang berwenang Malaysia melalui Direktorat
Peraturan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak.
Demikian untuk mendapat perhatian Saudara guna dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terlampir P3B
RI-Malaysia selengkapnya untuk dapat dipelajari lebih lanjut.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
DRS. MAR'IE MUHAMMAD
peraturan/sedp/19pj.3421992.txt · Last modified: 2023/02/05 20:08 by 127.0.0.1