peraturan:sedp:18pj.71996
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
24 Oktober 1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 18/PJ.7/1996
TENTANG
PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
(SERI PEMERIKSAAN 06-96)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Pemeriksaan pajak sebagai salah satu upaya penegakan hukum dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan memiliki dua tujuan, yaitu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk
tujuan lain. Pemeriksaan untuk tujuan lain meliputi berbagai sasaran, yang salah satu sasarannya adalah
pemeriksaan untuk pemberian NPWP dan atau pengukuhan PKP secara jabatan, yang pemeriksaannya
dilaksanakan melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
Pemeriksaan untuk tujuan ekstensifikasi Wajib Pajak ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.23/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Rencana Peningkatan Jumlah Wajib
Pajak Terdaftar Tahun 1996/1997, yang berdasarkan pemantauan selama ini hasilnya belum mencapai
sasaran sebagaimana yang diharapkan. Data tentang calon Wajib Pajak sebagai hasil kerja sama dengan
instansi lain (PT. Telkom, PLN, Bank Indonesia) atau data intern (data tentang PBB, data prioritas) yang telah
ditindaklanjuti dengan pengiriman surat himbauan kepada calon Wajib Pajak kurang mendapat tanggapan,
sehingga perlu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
Sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Pemeriksaan Sederhana
Lapangan dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak, sebagai
berikut :
1. Ruang Lingkup Pemeriksaan
1.1 Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak merupakan
pemeriksaan untuk tujuan lain yang termasuk dalam jenis pemeriksaan lainnya sebagaimana
diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-12/PJ.7/1996 (Seri
Pemeriksaan 05-96).
1.2 Ruang lingkup Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak
meliputi pemeriksaan terhadap calon Wajib Pajak yang telah diketahui alamatnya dan telah
dikirim surat himbauan untuk mendaftarkan diri, namun :
- Calon Wajib Pajak tidak menanggapi/merespon surat himbauan
- Calon Wajib Pajak menanggapi surat himbauan dan menyatakan bahwa yang
bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP.
- Surat himbauan kembali dari Kantor Pos.
1.3 Hasil akhir Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak adalah
berupa pemberian NPWP dan atau pengukuhan PKP secara jabatan yang merupakan
kesimpulan dalam LPP serta usulan untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus apabila
terdapat data tentang obyek pajak yang cukup material, baik untuk tahun berjalan maupun
tahun-tahun sebelumnya.
2. Unit Pelaksana Pemeriksaan dan Pemeriksa
2.1 Pada dasarnya Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak
dapat dilakukan oleh Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Kanwil, Karikpa, maupun
tenaga pemeriksa di KPP. Namun berdasarkan pertimbangan efisiensi dengan mengingat
bahwa tenggang waktu penyelesaian pemeriksaan relatif singkat, Pemeriksaan Sederhana
Lapangan dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak dilaksanakan oleh KPP yaitu oleh seksi
PDI pada KPP Tipe A atau seksi PDTUP pada KPP Tipe B. Pemeriksanya adalah petugas pada
seksi yang bersangkutan, yang menurut pertimbangan Kepala KPP dapat ditunjuk sebagai
pemeriksa dalam pemeriksaan ini.
2.2 Dalam hal domisili calon Wajib Pajak terletak jauh dari KPP namun berdekatan dengan Kantor
Penyuluhan Pajak setempat, Kepala KPP dapat menugaskan Kepala Kantor Penyuluhan Pajak
berikut petugasnya untuk melaksanakan Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam rangka
ekstensifikasi Wajib Pajak dengan koordinasi tetap di bawah seksi PDI atau seksi PDTUP.
3. Rencana Pemeriksaan
Agar pemeriksaan dapat mencapai sasaran, maka pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan
dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak harus direncanakan sebaik-baiknya dengan ketentuan sbb :
3.1 Rencana pemeriksaan disusun oleh Seksi PDI atau Seksi PDTUP setiap bulan yaitu paling
lambat tanggal 20 untuk pelaksanaan pemeriksaan bulan berikutnya.
3.2 Rencana pemeriksaan disusun berdasarkan data surat himbauan yang telah dikirimkan
kepada calon Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2 di atas, dengan
memperhatikan jumlah tenaga yang tersedia dan dapat ditunjuk untuk dilakukan
pemeriksaan ini.
3.3 Rencana pemeriksaan yang meliputi daftar nominatif calon Wajib Pajak dituangkan dalam
formulir sesuai dengan contoh pada Lampiran 1 dan disampaikan kepada Kepala KPP untuk
memperoleh persetujuan. Dalam hal terdapat calon Wajib Pajak yang pemeriksaannya akan
dilaksanakan oleh Kantor Penyuluhan Pajak setempat, maka rencana pemeriksaan disusun
dalam daftar tersendiri dengan menggunakan formulir yang sama dan dikirimkan ke Kantor
Penyuluhan Pajak yang bersangkutan bersama-sama dengan Surat Perintah Pemeriksaan
yang telah ditandatangani oleh Kepala KPP.
3.4 Rencana pemeriksaan yang telah disetujui oleh Kepala KPP, dikirimkan kepada Kanwil
atasannya untuk bahan pengawasan.
4. Pelaksanaan Pemeriksaan
4.1 Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak dilaksanakan
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang ditandatangani oleh Kepala KPP,
dengan menggunakan formulir SPPP yang telah ditentukan (KP.RIK.PS 1.2) dengan tambahan
penjelasan pengisian yaitu bahwa angka (4) dan angka (6) tidak perlu diisi, sedangkan angka
(5) diisi dengan tujuan pemeriksaan, yaitu "Pemberian NPWP dan atau Pengukuhan PKP".
4.2 Surat Perintah Pemeriksaan Pajak diterbitkan berdasarkan rencana pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3 dan pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang
sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang, yaitu Kepala Seksi PDI/PDTUP atau Kepala Kantor
Penyuluhan Pajak sebagai penanggung jawab dan petugas sebagai anggota tim pemeriksa.
4.3 Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apabila pemeriksa tidak
dapat menemukan alamat calon Wajib Pajak sebagaimana tertera dalam SPPP atau calon
Wajib Pajak tidak diketahui/dikenal oleh lingkungan masyarakat sekitarnya, maka harus
dibuktikan/didukung dengan surat keterangan dari aparat pemerintah daerah setempat yang
merupakan salah satu kelengkapan dari Laporan Pemeriksaan Pajak.
4.4 Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak sesuai dengan contoh pada
Lampiran 2 dan setiap LPP harus memuat kesimpulan dan usul tentang tindak lanjut dari
pemeriksaan tersebut antara lain :
- Calon Wajib Pajak diberikan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP;
- Calon Wajib Pajak memiliki penghasilan yang terutang pajak dan perlu dilakukan
pemeriksaan khusus.
4.5 Apabila dari hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak
diperoleh data tentang objek pajak yang cukup material, maka harus diusulkan untuk
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus yang diajukan ke Kantor Wilayah atasannya,
dengan menggunakan prosedur sebagaimana diatur dalam surat edaran Direktur Jenderal
Pajak Nomor : SE-03/PJ.7/1996 (Seri Pemeriksaan 02-96). Usul pemeriksaan khusus harus
diajukan dengan menggunakan formulir sesuai dengan contoh pada lampiran surat edaran
tersebut diatas, dan dengan catatan tambahan petunjuk pengisiannya sebagai berikut :
- Angka 7 diisi dengan kode kriteria "02".
- Angka 8 diisi dengan jenis dan nilai data penghasilan yang terutang pajak dan belum
dilunasi oleh Wajib Pajak
Usul pemeriksaan khusus tersebut harus dilampiri dengan LPP yang bersangkutan.
4.6 Tenggang waktu pemeriksaan dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak ditetapkan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja yang dihitung sejak tanggal SPPP sampai dengan LPP disetujui
oleh Kepala KPP. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh Kantor Penyuluhan Pajak
setempat, tenggang waktu ini dihitung sejak tanggal diterimanya SPPP yang dikirimkan oleh
Kepala KPP.
5. Pengawasan
5.1 Kepala KPP bertanggung jawab untuk pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam
rangka ekstensifikasi Wajib Pajak di wilayahnya dan melaporkan perkembangan jumlah Wajib
Pajak terdaftar secara periodik ke Kantor Wilayah atasannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
5.2 Untuk keperluan pengawasan, Kanwil DJP dapat melakukan peer review secara uji petik
terhadap pelaksanaan Pemeriksaan lapangan dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak oleh
KPP yang ada di wilayah kerjanya.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
FUAD BAWAZIER
peraturan/sedp/18pj.71996.txt · Last modified: 2023/02/05 05:03 by 127.0.0.1