peraturan:sedp:18pj.512000
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
22 Juni 2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 18/PJ.51/2000
TENTANG
PENYEMPURNAAN PERTAMA ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-17/PJ.51/1999
TENTANG PENGENAAN PPn BM ATAS KENDARAAN BERMOTOR TERHITUNG MULAI 1 JULI 1999
(PENYEMPURNAAN KE-5 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 10 - 95)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Dalam rangka lebih meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan pengenaan PPn BM atas penyerahan
Kendaraan Bermotor dan pelaksanaan pemberian restitusi atas PPn BM yang terlanjur di pungut sebagaimana
dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-17/PJ.51/1999 tanggal 2 November 1999,
dipandang perlu melakukan penyempurnaan atas Surat Edaran dimaksud.
Pokok-pokok penyempurnaan Surat Edaran ini adalah :
1. Pemungutan PPn BM atas penyerahan kendaraan hasil perakitan dari kendaraan bermotor yang
diimpor dalam keadaan terurai (CKD) oleh Non-ATPM/Non-Industri Perakitan dan kendaraan angkutan
orang atau van hasil pengubahan dari kendaraan sasis atau kendaraan angkutan barang oleh Industri
Perakitan/Karoseri kepada Non-ATPM/Non-Industri Perakitan, yang menurut Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor : SE-17/PJ.51/1999 dilakukan oleh industri Perakitan atau Perusahaan Karoseri
dilakukan penyesuaian.
2. Disamping itu diberikan petunjuk tentang tatacara restitusi atas PPn BM yang terlanjur dipungut atas
pembelian kendaraan angkutan umum oleh pembeli kendaraan.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut, beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-17/PJ.51/1999 tanggal 2 November 1999 diubah dan disempurnakan, yaitu sebagai berikut :
1. Saat Terutang, Pemungut dan Dasar Pengenaan Pajak PPn BM.
Ketentuan mengenai saat terutangnya, Pemungut dan Dasar Pengenaan Pajak PPn BM sebagaimana
dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE 17/PJ.51/1999 diubah dan
disempurnakan sehingga menjadi sebagai berikut :
a. Atas impor kendaraan dalam bentuk CBU.
Saat terutangnya PPn BM atas impor kendaraan dalam bentuk CBU adalah saat Barang Kena
Pajak tersebut dimasukkan kedalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan Pabean, sedangkan saat pemungutan pajaknya adalah bersamaan
dengan saat pemungutan Bea Masuk. Dengan demikian atas impor kendaraan bermotor
dalam bentuk CBU yang memungut PPn BM adalah Jenderal Bea dan Cukai.
Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung PPn BM terutang adalah sebesar
nilai impor yang di pakai sebagai dasar penghitungan Bea Masuk, ditambah Bea Masuk dan
pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pabean yang
berlaku.
b. Atas penyerahan kendaraan bermotor hasil rakitan eks impor dalam bentuk terurai (CKD).
1) Pemungutan PPn BM dilakukan pada saat penyerahan kendaraan bermotor hasil
rakitan tersebut dari pihak yang melakukan perakitan atau yang menyuruh
melakukan perakitan kepada pembeli selanjutnya, dengan Dasar Pengenaan Pajak
sebesar harga jual yang diminta atau seharusnya diminta.
2) Apabila Pihak yang menyuruh melakukan perakitan tersebut adalah pihak lain selain
Distributor Utama, Dealer/cabang, Sub-dealer/Showroom kendaraan bermotor, maka
PPn BM dipungut oleh Industri Perakitan/Karoseri pada saat penyerahan kendaraan
hasil rakitan tersebut dari Industri Perakitan/Karoseri kepada pihak yang
menyuruhnya dengan Dasar Pengenaan pajak sebesar Nilai CIF kendaraan bermotor
dalam bentuk terurai (CKD) ditambah biaya perakitan yang diminta atau seharusnya
diminta.
c. Atas penyerahan kendaraan bermotor yang diubah dari kendaraan sasis atau kendaraan
angkutan barang.
Kendaraan sasis atau kendaraan angkutan barang yang diubah menjadi kendaraan bermotor
jenis angkutan orang atau van oleh Industri Perakitan/Karoseri, maka atas penyerahan
kendaraan bermotor jenis angkutan orang dan van tersebut terutang PPn BM.
1) Pemungutan PPn BM dilakukan pada saat penyerahan kendaraan bermotor hasil
pengubahan tersebut dari pihak yang melakukan atau yang menyuruh melakukan
pengubahan kepada pembeli selanjutnya dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar
harga jual yang diminta atau seharusnya diminta.
2) Apabila pihak yang menyuruh melakukan pengubahan tersebut adalah pihak lain
selain Distributor Utama, Dealer/cabang, Sub-dealer/Showroom kendaraan bermotor,
maka PPn BM dipungut oleh perusahaan pengubah/Karoseri pada saat penyerahan
kendaraan hasil pengubahan tersebut dari perusahaan pengubah/Karoseri kepada
pihak yang menyuruhnya dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar harga kendaraan
sasis/angkutan barang yang dibayar oleh pihak yang menyuruh melakukan
pengubahan pada saat pembelian kendaraan sasis/angkutan barang ditambah dengan
biaya perakitan yang diminta atau seharusnya diminta.
2. Berkenaan dengan penyerahan kendaraan bermotor untuk angkutan yang sudah dipungut PPn BM
sebelum mendapatkan SKB PPn BM.
Kepada pengusaha angkutan umum yang telah dipungut PPn BM atas pembelian kendaraan bermotor
sebelum/tanpa mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM, tetap dapat mengajukan
restitusi kelebihan pembayarannya dengan cara mengajukan permohonan restitusi kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak ditempat pemilik kendaraan berdomisili dengan dilengkapi dokumen-dokumen
sebagai berikut :
a. Fotokopi kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan/atau fotokopi Surat Pengukuhan
sebagai PKP;
b. Fotokopi Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pabrikan atau ATPM Kepada Dealer atau
Distributor atau Agen atau Penyalur;
c. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang menyatakan kendaraan bermotor
tersebut untuk angkutan umum (plat dasar kuning) dan/atau Surat Tanda Uji Kendaraan dari
DLLAJR yang menyatakan kendaraan bermotor tersebut untuk angkutan barang;
d. Asli faktur penjualan dari Dealer atau Distributor atau Agen atau Penyalur yang didalamnya
dicantumkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dikenakan oleh ATPM atau Pabrikan
kepada Dealar atau Distributor atau Agen atau Penyalur dan kemudian dilimpahkan kepada
pembeli;
e. Asli bukti pungutan PPn BM;
f. Ijin Usaha dan Ijin Trayek yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk kendaraan
angkutan umum;
g. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan diubah
penggunaannya dan apabila ternyata diubah bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
3. Batas waktu pengajuan permohonan pengembalian (restitusi) PPn BM.
Pengajuan pengembalian atau restitusi PPn BM harus dilakukan paling lambat 12 bulan setelah
penyerahan kendaraan bermotor kepada pembeli. Untuk menentukan saat penyerahan dimaksud
hendaknya berpedoman pada Bukti Tanda Terima penyerahan kendaraan kepada pembeli.
Contoh : Penyerahan kendaraan bermotor oleh Dealer "A" kepada PO "B" dilakukan tanggal
15 Mei 2000, maka batas akhir pengajuan permohonan pengembalian PPn BM adalah
tanggal 14 Mei 2001.
4. Penerbitan SKB PPn BM.
a. SKB PPn BM diberikan kepada pengusaha angkutan umum yang mengajukan permohonan
sebelum pemungutan PPn BM dilaksanakan terhadap pengusaha tersebut.
b. SKB PPn BM tidak diberikan kepada pemohon yang dalam perolehan/pembelian kendaraan
bermotornya telah dipungut PPn BM.
c. Terhadap pengusaha angkutan umum yang telah dipungut PPn BM tersebut dapat mengajukan
restitusi sebagaimana diatur pada butir 2 di atas.
d. Untuk penyeragaman permohonan dan penerbitan SKB PPn BM, harap menggunakan formulir
yang ada dalam Lampiran Surat Edaran ini.
5. Ketentuan pemungutan PPn BM sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas mulai berlaku sejak
tanggal 1 Juli 2000.
6. Untuk pemungutan PPn BM selama masa transisi yaitu sejak berlakunya Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor : SE-17/PJ.51/1999 tanggal 2 November 1999 sampai dengan tanggal 1 Juli
2000 diberikan penegasan sebagai berikut :
a. Ketentuan pemungutan PPn BM selama masa transisi yaitu sejak berlakunya Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-17/PJ.51/1999 harus tetap dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
b. Atas penyerahan kendaraan bermotor dari Karoseri kepada Non-ATPM/Non-Industri Perakitan
yang digunakan sebagai kendaraan angkutan umum tidak perlu dipungut PPn BM sepanjang
kendaraan bermotor tersebut memang digunakan untuk kendaraan angkutan umum dan
pembeli harus menunjukkan SKB PPn BM yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Demikian untuk dilaksanakan dan disebarluaskan kepada masyarakat/Wajib Pajak dalam wilayah kerja
Saudara masing-masing. Untuk memudahkan penggunaan Surat Edaran ini, dianjurkan agar pengarsipan
Surat Edaran ini disatukan dengan Surat Edaran Nomor SE-17/PJ.51/1999.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
MACHFUD SIDIK
peraturan/sedp/18pj.512000.txt · Last modified: 2023/02/05 06:32 by 127.0.0.1