peraturan:sedp:18pj.221988
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
4 April 1988
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 18/PJ.22/1988
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. SE-32/PJ.22/1987 TANGGAL
26 SEPTEMBER 1987 JO SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. SE-03/PJ.22/1988 TANGGAL
4 FEBRUARI 1988
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Berkenaan dengan masih adanya pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan perihal tersebut diatas
(antara lain seperti terlihat dalam surat Kepala Inspeksi Pajak Penanaman Modal Dalam Negeri tanggal
4 Februari 1988 nomor S-09/WPJ.10/KI.13/1988 foto copy terlampir), bersama ini diberikan petunjuk sebagai
berikut :
1. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Pajak tentang "Persetujuan untuk Melakukan penyesuaian Harga
atau Nilai Perolehan Harta dan pengesahan Neraca penyesuaian pada tanggal 1 Januari 1987
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 TAHUN 1986" hanya diterbitkan bagi
Wajib Pajak yang telah memenuhi semua ketentuan/syarat sebagaimana telah ditegaskan dalam
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-32/PJ.22/1987 tanggal 26 September 1987 (pada
butir 1) jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-34/PJ.22/1987 tanggal 2 November 1987,
walaupun "Neraca Penyesuaian pada tanggal 1 Januari 1987" yang disampaikan Wajib Pajak masih
harus dikoreksi sebelum disahkan karena masih terdapat kesalahan/kekeliruan baik mengenai obyek
penilaian kembali maupun mengenai kebenaran/ketelitian penghitungannya, oleh karena itu "Neraca
Penyesuaian pada tanggal 1 Januari 1987" yang telah disahkan (sebagai lampiran dari Surat
Keputusan Kepala Inspeksi Pajak tersebut) adalah neraca penyesuaian pada tanggal 1 Januari 1987"
(yang telah benar dan lengkap) yang harus dibuat oleh Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan
berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 45 TAHUN 1986 terhadap neraca penyesuaian yang disampaikan oleh Wajib Pajak
tersebut.
2. Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 45 TAHUN 1986, ternyata salah satu atau sebagian dari ketentuan/syarat-
syarat sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :
SE-32/PJ.22/1987 tanggal 26 September 1987 (pada butir 1 jo butir 3) tidak dipenuhi oleh Wajib
Pajak, maka Kepala Inspeksi Pajak langsung dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang "Penolakan
Untuk Melakukan Penyesuaian Harga atau Nilai Perolehan Harta Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 45 TAHUN 1986" walaupun "Neraca Penyesuaian pada tanggal 1 Januari
1987" yang disampaikan Wajib Pajak telah benar dan lengkap.
Adapun mengenai dasar-dasar penolakan terhadap surat keputusan tersebut di atas tidak perlu lagi
dijelaskan kepada Wajib Pajak sebelum surat keputusan diterbitkan, karena dalam konsideran dari
surat keputusan tersebut telah jelas disebutkan.
3. Bentuk dan konsideran dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Pajak (beserta lampirannya) harus
dibuat sesuai dengan contoh sebagai mana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
nomor SE-03/PJ.22/1988 tanggal 4 Februari 1988. Terhadap Surat Keputusan Kepala Inspeksi Pajak
yang telah diterbitkan namun bentuk dan konsiderannya belum/tidak sesuai dengan contoh yang telah
digariskan tersebut, harus segera dibatalkan dengan menerbitkan kembali Surat Keputusan Kepala
Inspeksi Pajak yang bentuk dan konsiderannya telah disesuaikan.
Pengirimannya kepada Wajib Pajak harus menggunakan surat pengantar yang berfungsi juga sebagai
pemberitahuan/pernyataan mengenai pembatalan atas penerbitan Surat Keputusan Kepala Inspeksi
Pajak sebelumnya.
4. Tahapan-tahapan penelitian dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penelitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 TAHUN 1986
adalah sebagai berikut :
a. Penelitian pertama yang harus dilakukan adalah penelitian terhadap pemenuhan ketentuan/
syarat-syarat yang berlaku sebagai mana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak nomor SE-32/PJ.22/1987 tanggal 26 September 1987 jo Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak nomor SE-34/PJ.22/1987 tanggal 2 November 1987.
b. Apabila berdasarkan hasil penelitian pada butir a diatas, ternyata harus di terbitkan :
- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Pajak tentang "Penolakan ......." (lihat butir 2
diatas), maka penelitian selanjutnya terhadap kebenaran dan kelengkapan Neraca
Penyesuaian yang disampaikan Wajib Pajak tidak perlu dilaksanakan.
- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Pajak tentang "persetujuan ...... dan pengesahan
......" (lihat butir 1 diatas), maka penelitian terhadap Neraca Penyesuaian yang
disampaikan Wajib Pajak harus dilanjutkan untuk memperoleh kebenaran dan
kelengkapan baik mengenai obyek penilaiannya maupun mengenai penghitungannya.
Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian ini Kepala Inspeksi Pajak dapat membuat
"Neraca Penyesuaian pada tanggal 1 Januari 1987" yang telah benar dan lengkap
untuk disahkan dan dilampirkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Pajak yang
bersangkutan.
c. Apabila dalam melakukan penelitian pada butir b di atas dijumpai :
- ketidak jelasan, maka kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diminta
keterangan/penjelasan baik secara tertulis maupun lisan dan kalau memang
diperlukan dapat dilakukan penelitian/pemeriksaan di lapangan.
- penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan dalam cara penghitungan
penilaian kembali yang dilakukan Wajib Pajak sehingga menimbulkan banyak koreksi
yang harus dilakukan oleh Kepala Inspeksi Pajak, maka sebelum Surat Keputusan
diterbitkan atau sebelum Neraca Penyesuaian disahkan, kepada Wajib Pajak dapat
diminta untuk membetulkan terlebih dahulu Neraca Penyesuaian (beserta lampiran)
yang telah disampaikannya.
- harta yang diperoleh sebelum tahun pajak 1984 namun baru dimunculkan pada
tanggal 1 Januari 1984 karena Wajib Pajak mengajukan pengampunan pajak
berdasarkan Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1984, maka penghitungan
penyesuaian harga atau nilai perolehan harta yang bersangkutan, berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 TAHUN 1986, harus dimulai atau
bertitik tolak dari tahun pajak 1984 (harta yang bersangkutan dianggap diperoleh
dalam tahun pajak 1984).
Demikian agar Saudara maklum dan dapat Saudara laksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
SALAMUN A.T.
peraturan/sedp/18pj.221988.txt · Last modified: 2023/02/05 18:08 by 127.0.0.1