peraturan:sedp:17pj2003
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
9 Juni 2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 17/PJ/2003
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN PENINJAUAN KEMBALI
ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK KE MAHKAMAH AGUNG
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 14 TAHUN 2002 tentang Pengadilan Pajak
yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak untuk mengajukan
peninjauan kembali (PK) atas putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung dan mengingat terbatasnya
jangka waktu pengajuan Memori/Kontra Memori PK atas putusan pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung
tersebut, serta dengan mempertimbangkan telah dibentuknya Tim Banding dan Gugatan Direktorat Jenderal
Pajak, maka dalam rangka mempercepat proses penyusunan dan pengajuan Memori/Kontra Memori PK, perlu
diberikan penjelasan dan petunjuk sebagai berikut :
1. Berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang No. 14 TAHUN 2002 Tentang Pengadilan Pajak diatur
bahwa pihak-pihak yang bersengketa baik Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak dapat
mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah
Agung.
2. Dalam Pasal 91 jo. Pasal 92 Undang-undang No. 14 TAHUN 2002 Tentang Pengadilan Pajak diatur
mengenai alasan-alasan yang dapat diajukan untuk permohonan peninjauan kembali dan jangka
waktu pengajuan peninjauan kembali sebagai berikut:
a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat
pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti
yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, maka pengajuan permohonan
peninjauan kembali dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana
memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila
diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang
berbeda, maka pengajuan permohonan peninjauan kembali dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal
ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut,
kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c, maka pengajuan
permohonan peninjauan kembali dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak putusan dikirim.
d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-
sebabnya, maka pengajuan permohonan peninjauan kembali dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.
e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka pengajuan permohonan peninjauan kembali
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.
3. Dalam rangka penanganan permohonan PK atas putusan Pengadilan Pajak, hendaknya diperhatikan
hal-hal sebagai berikut :
A. Penyusunan dan Pengajuan Memori Peninjauan Kembali
1) Direktorat yang menerima salinan putusan Pengadilan Pajak (Direktorat PBB dan
BPHTB, Direktorat PPN dan PPnBM, Direktorat PPh, dan Direktorat Pemeriksaan,
Penyidikan dan Penagihan Pajak) menyampaikan salinan putusan tersebut kepada
Tim Banding dan Gugatan Direktorat Jenderal Pajak yang dilengkapi dengan
fotokopi tanda terima salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
terhitung sejak tanggal diterima salinan putusan tersebut.
2) Tim Banding dan Gugatan mempelajari dan menelaah putusan Pengadilan Pajak
yang diterimanya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk menentukan
atas putusan tersebut diajukan peninjauan kembali atau tidak dan membuat laporan
hasil penelaahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I. (Untuk sengketa pajak
yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 dapat dipertimbangkan untuk tidak
diajukan peninjauan kembali)
3) Dalam hal atas putusan Pengadilan Pajak tersebut akan diajukan peninjauan kembali
ke Mahkamah Agung, maka:
a) Tim Banding dan Gugatan membuat surat kuasa khusus dari Direktur
Jenderal Pajak kepada:
- Direktur terkait
- Kasubdit dari Direktorat terkait
- Kepala Seksi dari Direktorat terkait
- Koordinator Pelaksana dari Direktorat terkait
- Anggota Tim Banding dan Gugatan dari Subdit Dokban, Dit.PP
(Bentuk surat kuasa khusus sebagaimana terlampir dalam lampiran II)
b) Tim Banding dan Gugatan cq. Tim Teknis terkait menyusun Memori PK dalam
jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak diterimanya Putusan
Pengadilan Pajak.
c) Dalam hal putusan tersebut mengenai gugatan atau banding yang poses
gugatan atau bandingnya ditangani oleh Kanwil, maka Tim Banding dan
Gugatan cq Tim Teknis dapat meminta konsep Memori PK atas putusan
tersebut kepada Kanwil yang bersangkutan dan mengirimkan permintaan
konsep Memori PK tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Pajak.
d) Kanwil yang bersangkutan setelah menerima surat permintaan konsep
Memori PK harus sudah menyampaikan konsep memori dimaksud kepada
Tim Banding dan Gugatan cq. Tim Teknis dalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat permintaan tersebut
dilengkapi dengan fotokopi dokumen pendukung.
e) Konsep Memori PK yang telah disusun oleh Tim Teknis atau Kanwil diperiksa
dan diteliti kembali bersama-sama dengan Tim Pendamping dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari, untuk kemudian diajukan ke Direktur penerima
kuasa untuk ditandatangani.
f) Memori PK yang telah ditandatangani dikirim ke Pengadilan Pajak oleh
penerima kuasa dengan membawa surat kuasa khusus dari Direktur
Jenderal Pajak.
g) Tembusan Memori PK agar dikirimkan ke Direktur Peraturan Perpajakan.
4) Apabila atas putusan tersebut tidak diajukan Peninjauan Kembali maka putusan
tersebut diadministrasikan di Direktorat terkait.
5) Apabila terdapat bukti-bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan atau
terdapat suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah
perkaranya diputus atau terdapat bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana
dinyatakan palsu, yang dapat diajukan sebagai alasan permohonan PK maka pejabat
pajak atau unit organisasi DJP yang menemukan bukti-bukti atau kebohongan
tersebut segera menyampaikannya kepada Tim Banding dan Gugatan Direktorat
Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya
kebohongan atau bukti-bukti tersebut. Tim Banding dan Gugatan cq Tim Teknis
mempelajari bukti-bukti tersebut dan menyusun Memori PK dengan tetap
memperhatikan prosedur dan jangka waktu sebagaimana diatur dalam butir 2 dan
butir 3 di atas.
B. Penyusunan Dan Pengajan Kontra Memori Peninjauan Kembali
1) Direktur Jenderal Pajak setelah menerima Memori PK Wajib Pajak dari Pengadilan
Pajak menyampaikan Memori PK bersama fotokopi tanda terima Memori PK
tersebut kepada Tim Banding dan Gugatan pada hari berikutnya.
2) Tim Banding dan Gugatan menyiapkan surat kuasa khusus dari Direktur Jenderal
Pajak kepada:
- Direktur terkait
- Kasubdit dari Direktorat terkait
- Kepala Seksi dari Direktorat terkait
- Koordinator Pelaksana dari Direktorat terkait
- Anggota Tim Banding dan Gugatan dari Subdit Dokban, Dit.PP
(Bentuk surat kuasa khusus sebagaimana terlampir dalam lampiran III)
3) Tim Banding dan Gugatan cq. Tim Teknis terkait harus sudah menyusun konsep
Kontra Memori PK dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak
diterimanya Memori PK.
4) Dalam hal putusan tersebut mengenai gugatan atau banding yang proses gugatan
atau bandingnya ditangani oleh Kanwil, maka Tim Banding & Gugatan cq. Tim Teknis
dapat meminta kepada Kanwil yang bersangkutan untuk membuat konsep kontra
Memori PK dan mengirimkan permintaan konsep kontra Memori PK dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya Memori PK.
5) Kanwil yang bersangkutan setelah menerima surat permintaan konsep kontra
Memori PK harus sudah menyampaikan konsep kontra memori dimaksud kepada
Tim Banding dan Gugatan cq. Tim Teknis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan tersebut.
6) Konsep Kontra Memori PK yang telah disusun oleh Tim Teknis atau Kanwil diperiksa
dan diteliti kembali bersama-sama dengan Tim Pendamping dalam jangka waktu 5
(lima) hari, untuk kemudian diajukan ke Direktur penerima kuasa untuk
ditandatangani.
7) Memori PK yang telah ditandatangani dikirim ke Pengadilan Pajak oleh penerima
kuasa dengan membawa surat kuasa khusus dari Direktur Jenderal Pajak.
8) Tembusan kontra Memori PK agar dikirimkan ke Direktur Peraturan Perpajakan.
C. Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
1) Direktur Jenderal Pajak setelah menerima Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung dari Pengadilan Pajak menyampaikan surat
pemberitahuan tersebut kepada Tim Banding dan Gugatan pada hari berikutnya.
2) Anggota Tim Banding dan Gugatan yang menerima kuasa atas perkara tersebut
mengambil salinan Putusan Peninjauan Kembali dimaksud ke Pengadilan Pajak dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu sejak diterimanya pemberitahuan tersebut
dengan membawa surat kuasa khusus.
3) Salinan Putusan Peninjauan Kembali yang telah diterima oleh Tim Banding dan
Gugatan diadministrasikan di Direktorat Terkait, kemudian salinan Putusan
Peninjauan Kembali tersebut dikirim kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait
untuk ditindaklanjuti dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah yang
bersangkutan dan Direktur Peraturan Perpajakan.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/sedp/17pj2003.txt · Last modified: 2023/02/05 19:56 by 127.0.0.1