peraturan:sedp:17pj.541988
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
6 April 1988
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 17/PJ.54/1988
TENTANG
RENCANA PEMERIKSAAN TAHUNAN (SERI PEMERIKSAAN - 35)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan Pemeriksaan Pajak Penghasilan 1986 yang telah disampaikan kepada
Saudara melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.5/1987 tanggal 6 Juni 1987 (Seri
Pemeriksaan -08), bersama ini disampaikan kepada Saudara Rencana Pemeriksaan Tahunan (RPT) SPT PPh
untuk masing-masing Inspeksi Pajak, untuk tahun anggaran 1988/1989 dengan penjelasan sebagai berikut :
1. RPT SPT PPh tahun 1988/1989 disusun untuk masa 12 bulan yang meliputi 1 April 1988 sampai dengan
31 Maret 1989 berpedoman pada jumlah tenaga pemeriksa penuh yang tersedia pada setiap Inspeksi
Pajak dan Kantor Wilayah serta jam kerja pemeriksaan rata-rata Nasional (lihat lampiran I).
2. Mengingat terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa yang tersedia, jumlah SPT PPh yang akan diperiksa
secara nasional adalah sekitar 10% dari jumlah SPT yang disampaikan Wajib Pajak. Pada beberapa
Kantor Inspeksi Pajak persentase SPT yang akan diperiksa dapat melampaui atau di bawah
persentase nasional 10%, tergantung pada jumlah SPT PPh yang disampaikan dan jumlah tenaga
pemeriksa yang tersedia.
3. jam kerja pemeriksaan rata-rata Nasional per SPT berdasarkan lebih kurang 8.300 DKHP 1985 yang
dijadikan patokan untuk menghitung kapasitas pemeriksaan, adalah sebagai berikut :
Jenis SPT Jenis Pemeriksaan Kelas Jam Pemeriksaan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1770 A dan C Kantor I s.d VI 38,6 Jam
Lapangan VII s.d IX 41,6 Jam
1770 B Kantor I s.d VI 19,3 Jam
Lapangan VII s.d IX 20,8 Jam
1771 A dan C Kantor I s.d VI 46,3 Jam
Lapangan VII s.d IX 80,8 Jam
1771 B Kantor I s.d VI 23,2 Jam
Lapangan VII s.d IX 40,4 Jam
4. Terhadap SPT yang menggunakan norma penghitungan (1770 B & 1771 B) karena permasalahannya
lebih sederhana dan waktu pemeriksaannya relatif lebih singkat, maka penghitungannya dilakukan
sebagai berikut :
- Jam pemeriksaan untuk SPT 1770 B dihitung 50% dari jam pemeriksaan untuk SPT
1770 A/C;
- Jam pemeriksaan untuk SPT 1771 B dihitung 50% dari jam pemeriksaan untuk SPT
1771 A/C.
5. Berdasarkan jam kerja pemeriksaan rata-rata Nasional tersebut di atas (yang diperhitungkan dengan
banyaknya tenaga pemeriksa yang tersedia pada masing-masing Inspeksi Pajak), telah disusun
secara global RPT SPT PPh yang harus diperiksa dalam tahun 1988/1989, yang keseluruhannya
berjumlah 34.317 SPT PPh Perseorangan dan 12.870 SPT PPh Badan. Untuk masing-masing Inspeksi
Pajak, jumlahnya dapat dilihat pada Lampiran I. Jumlah ini merupakan liputan pemeriksaan
maksimum yang dapat dilakukan oleh Inspeksi Pajak yang bersangkutan.
6. Dalam jumlah SPT yang akan diperiksa seperti tercantum dalam SPT tersebut telah termasuk SPT
yang akan diperiksa oleh Kantor Wilayah, yang perhitungannya dilakukan berdasarkan perbandingan
tertentu untuk tiap-tiap Inspeksi Pajak. Di dalamnya juga termasuk SPT-SPT yang akan diperiksa
oleh Kantor Pusat Ditjen Pajak berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.
7. Disamping itu untuk memudahkan Saudara dalam membaca RPT tersebut, terlampir juga disampaikan
ringkasan dari RPT secara Nasional yang dapat dilihat pada lampiran IA. Jumlah SPT yang akan
diperiksa dan jumlah Pemeriksa pada lampiran IA ini didasarkan atas pengelompokan dari RPT pada
lampiran I berdasarkan kelas pemeriksaanya, yaitu untuk PKt diambil dari kelas I sampai dengan
kelas VI sedangkan sisanya dikelompokkan dalam PLp.
8. Perlu kiranya diketahui bahwa berdasarkan pengamatan Kantor Pusat, ternyata masih ada beberapa
Inspeksi Pajak yang keliru dalam melaporkan jumlah tenaga pemeriksanya, sehingga dengan
demikian jumlah RPT-nya tidak mencerminkan liputan pemeriksaan dari Inspeksi Pajak yang
bersangkutan. Oleh karena itu diminta sekali lagi agar Saudara meneliti kembali jumlah tenaga
pemeriksa dan melaporkan jumlah Pemeriksa yang sebenarnya dengan menggunakan formulir pada
Lampiran II terlampir, yang paling lambat tanggal 31 Mei 1988 sudah harus diterima oleh Kantor Pusat
c.q Direktorat P2W.
9. Apabila data mengenai jumlah tanaga pemeriksa di inspeksi Pajak berdasarkan laporan Inspeksi
Pajak terdahulu berbeda dengan data sebenarnya yang dilaporkan pada lampiran II, maka pengiriman
LP2 untuk Inspeksi Pajak yang bersangkutan akan disesuaikan dengan data terakhir tersebut.
10. pada beberapa kantor Inspeksi terdapat kemungkinan terjadi adanya ketidakseimbangan antara
jumlah Pemeriksa kantor yang ada di Seksi Penetapan dan Pemeriksa lapangan yang ada di Seksi
AKPB atau di Seksi DL/AKPB, dibandingkan dengan jumlah SPT PPh yang harus diperiksa. Dalam
hal terjadi kasus demikian, untuk kelancaran tugas-tugas pemeriksaan, Saudara dapat melakukan
hal-hal sebagai berikut :
a. mengerahkan tenaga Pemeriksa Cadangan, baik yang telah ada maupun yang baru Saudara
tunjuk dan Saudara laporkan pada lampiran II, untuk membantu melaksanakan pemeriksaan.
b. melakukan realokasi petugas Pemeriksa untuk membantu penyelesaian tugas pemeriksaan,
misalnya Pemeriksa kantor yang berlebihan di Seksi penetapan membantu Seksi AKPB
melakukan Pemeriksaan lapangan, atau sebaliknya. Dalam hal pemeriksa kantor ditugaskan
membantu Seksi DL/AKPB, maka Status Pemeriksa tersebut berubah menjadi petugas
Pemeriksa Lapangan, begitu pula sebaliknya. Petugas Pemeriksa Kantor yang diberi tugas
melaksanakan pemeriksaan lapangan, haruslah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan
dalam hal kecakapannya, keterampilannya dan pengalamannya. Jadi dalam hal ini harus
dilakukan pemilihan secara selektif. Prosedur administrasi serta tata usaha pelaporan dan
pengawasan tetap dilakukan oleh unit Pemeriksa yang menerbitkan Surat perintah
pemeriksaan yang bersangkutan.
Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
A.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PENGUSUTAN DAN PENGENDALIAN WILAYAH
ttd
Drs. R.D DJOKOMONO M.A
peraturan/sedp/17pj.541988.txt · Last modified: 2023/02/05 21:07 by 127.0.0.1