KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    30 April 2002

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 17/PJ.52/2002

                        TENTANG

          PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 238/PJ./2002 
     TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 238/PJ./2002 tanggal 30 
April 2002 tentang Pengenaan PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas sebagai ketentuan 
pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.03/2001 tentang Nilai lain sebagai Dasar 
Pengenaan Pajak, khususnya penetapan Nilai Lain sebagai untuk penyerahan kendaraan bermotor bekas.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan adalah :
1.  Kendaraan Bermotor Bekas adalah kendaraan bermotor baik beroda dua atau lebih yang kondisinya 
    bukan baru, telah terdaftar pada instansi yang berwenang atau memiliki nomor polisi.
2.  Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya 
    melakukan penjualan Kendaraan Bermotor Bekas.
3.  Kendaraan Bermotor Bekas yang atas penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah 
    Kendaraan Bermotor Bekas yang semata-mata merupakan barang dagangan.
4.  Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas yang 
    dilakukan oleh Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual.
5.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

HADI POERNOMO