peraturan:sedp:17pj.511999
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
2 November 1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 17/PJ.51/1999
TENTANG
PENGENAAN PPn BM ATAS KENDARAAN BERMOTOR TERHITUNG MULAI 1 JULI 1999
(PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 10-95)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Dalam rangka menunjang kebijaksanaan Pemerintah di bidang otomotif, maka dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 TAHUN 1999 tanggal 24 Juni 1999 telah dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
1998. Perubahan yang dilakukan adalah dengan mengubah ketentuan Pasal 23 yang mengatur ketentuan
mengenai pengelompokan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang berupa kendaraan bermotor yang
dikenakan PPn BM.
Sebagai pelaksanaannya kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 348/KMK.04/1999 tanggal
24 Juni 1999 yang fotokopinya bersama ini disampaikan kepada Saudara. Keputusan Menteri Keuangan ini
mengatur kembali ketentuan tentang macam dan jenis kendaraan bermotor yang dikenakan PPn BM terhitung
mulai tanggal 1 Juli 1999, sekaligus mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 272/KMK.04/1995 tanggal
28 Juni 1995.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Lapisan tarif pengenaan PPn BM.
a. Lapisan tarif yang berlaku semula tiga lapisan tarif sekarang menjadi lima lapisan tarif, yaitu
dari 20%, 25% dan 35% menjadi 10%, 15%, 30%, 40% dan 50%;
b. Berdasarkan hal tersebut maka tarif tertinggi PPn BM atas Kendaraan Bermotor adalah
sebesar 50%.
2. Berdasarkan kapasitas silinder (cc)/berat kotor kendaraan (GVW), Kendaraan Bermotor yang
dikenakan PPn BM diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Angkutan orang kurang dari 10 orang :
1). Sedan/St. Wagon : 30 - 50%
2). Dengan sistem penggerak 1 (satu) gandar (4 x 2) : 10 - 30%
3). Dengan sistem penggerak 2 (dua) gandar (4 x 4) : 30 - 50%
b. Angkutan orang lebih dari 10 orang
Bus : 10% (semua ukuran)
c. Angkutan Barang Semua ukuran : 0%
d. Kendaraan Roda Dua
1). Sepeda Motor diatas 250 cc : 50%
2). Sepeda Motor s/d 250 cc : 0% (tidak dikenakan)
Daftar jenis kendaraan bermotor yang atas penyerahannya/impornya dikenakan PPn BM terlampir
(Lampiran I).
3. Kendaraan dalam keadaan terurai (CKD) :
a. Atas impor semua jenis kendaraan bermotor dalam keadaan terurai (CKD) oleh ATPM atau
Industri Perakitan Kendaraan Bermotor, tidak dikenakan PPn BM.
b. Atas penyerahan kendaraan bermotor hasil rakitan Industri Perakitan terutang PPn BM sesuai
ketentuan yang berlaku.
4. Kendaraan CBU :
a. Dalam ketentuan sekarang ini, impor kendaraan dalam bentuk CBU lebih terbuka
dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya.
b. Atas impor kendaraan bermotor dalam keadaan CBU terutang PPn BM kecuali jenis kendaraan
bermotor yang tidak dikenakan PPn BM dan yang dikecualikan dari pengenaan sebagaimana
disebut dalam butir 6 Surat Edaran ini.
5. Kandungan lokal.
Insentif tarif untuk kendaraan bermotor rakitan dalam negeri yang memenuhi prosentase kandungan
lokal tertentu tidak diberikan lagi.
6. Dikecualikan dari pengenaan PPn BM.
Yang dikecualikan dari pengenaan PPn BM atas impor dan/atau penyerahan di Daerah Pabean adalah :
a. Semua jenis kendaraan bermotor untuk kendaraan dinas TNI/POLRI dan untuk tujuan
protokoler kenegaraan, sepanjang dananya berasal dari APBN/APBD, serta kendaraan
bermotor yang dipergunakan untuk kendaraan ambulan, tahanan, pemadam kebakaran dan
jenazah.
b. Kendaraan angkutan umum.
Yang dimaksud dengan kendaraan angkutan umum adalah kendaraan bermotor yang
dipergunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk
umum dengan dipungut bayaran selain dengan cara persewaan, baik dalam trayek maupun
tidak dalam trayek, sepanjang menggunakan plat dasar nomor polisi dengan warna kuning.
c. Kendaraan angkutan barang.
Yang dimaksud dengan kendaraan angkutan barang adalah kendaraan bermotor dalam
bentuk kendaraan bak terbuka ataupun kendaraan bak tertutup, dengan jumlah penumpang
tidak lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kegiatan
pengangkutan barang baik yang disediakan untuk umum maupun pribadi.
7. Tidak Dikenakan PPn BM
Yang tidak dikenakan PPn BM atas impor dan/atau penyerahan di Daerah Pabean adalah :
a. Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan motor penggerak yang isi silindernya sampai dengan
250 cc.
b. Kendaraan Sasis.
8. Kendaraan Sasis.
Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 348/KMK.04/1999 hanya disebutkan bahwa kendaraan
bermotor jenis angkutan orang dan van yang diubah dari kendaraan sasis dikenakan PPn BM sesuai
ketentuan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila kendaraan sasis diubah menjadi kendaraan bermotor
angkutan orang dan van, maka kendaraan bermotor angkutan orang dan van tersebut merupakan
barang mewah dan harus dikenakan PPn BM sesuai ketentuan.
9. Saat terutang PPn BM
a. Atas Impor Kendaraan Bermotor dalam bentuk CBU.
Saat terutangnya PPn BM atas impor Barang Kena Pajak adalah saat barang itu dimasukkan
ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean,
sedangkan saat pemungutan pajaknya adalah bersamaan dengan saat pemungutan Bea
Masuk. Dengan demikian atas impor kendaraan bermotor dalam bentuk CBU yang memungut
PPn BM adalah Ditjen Bea dan Cukai.
b. Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor :
1). Kendaraan bermotor hasil rakitan eks impor dalam bentuk terurai (CKD).
a) Apabila impor kendaraan bermotor dalam bentuk terurai (CKD) dilakukan
oleh ATPM/Industri Perakitan, PPn BM terutang pada saat penyerahan
kendaraan bermotor hasil rakitan dari ATPM/Industri Perakitan
b) Apabila impor kendaraan bermotor dalam bentuk terurai (CKD) dilakukan
oleh Non-ATPM/Non-Industri Perakitan, PPn BM terutang pada saat
penyerahan kendaraan bermotor hasil rakitan dari Industri Perakitan/
Karoseri.
2). Kendaraan bermotor yang diubah dari kendaraan sasis atau angkutan barang.
Kendaraan sasis atau angkutan barang yang diubah menjadi kendaraan angkutan
orang atau van oleh Industri Perakitan/Karoseri, maka atas penyerahan kendaraan
angkutan orang dan van tersebut terutang PPn BM.
a) Apabila yang menyuruh melakukan pengubahan adalah ATPM/Industri
Perakitan, maka PPn BM terutang pada saat penyerahan kendaraan bermotor
tersebut dari ATPM/Industri Perakitan kepada pihak lain.
b) Apabila yang menyuruh melakukan pengubahan adalah Non-ATPM/Non-
Industri Perakitan, maka PPn BM terutang pada saat penyerahan kendaraan
bermotor tersebut dari Industri Perakitan/Karoseri kepada Non-ATPM/Non-
Industri Perakitan.
10. Dasar Pengenaan Pajak untuk Menghitung PPn BM.
a. Dalam hal impor CBU, Dasar Pengenaan Pajaknya adalah sebesar nilai impor yang dipakai
sebagai dasar penghitungan Bea Masuk, ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya yang
dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean yang berlaku.
b. Dalam hal penyerahan kendaraan bermotor hasil rakitan eks CKD :
1) Apabila penyerahan dilakukan oleh ATPM/Industri Perakitan sebagaimana dimaksud
dalam butir 9 huruf b angka 1) huruf a), Dasar Pengenaan Pajaknya adalah harga
jual yang diminta atau seharusnya diminta oleh ATPM/Industri Perakitan.
2) Apabila penyerahan dilakukan oleh Industri Perakitan/Karoseri sebagaimana
dimaksud dalam butir 9 huruf b angka 1) huruf b), Dasar Pengenaan Pajaknya adalah
Nilai impor CKD ditambah biaya perakitan yang diminta atau seharusnya diminta.
c. Dalam hal penyerahan kendaraan bermotor angkutan orang dan van yang diubah dari
kendaraan sasis atau angkutan barang.
1) Apabila yang menyuruh merubah adalah ATPM/Industri Perakitan sebagaimana
dimaksud dalam butir 9 huruf b angka 2) huruf a), Dasar Pengenaan Pajaknya adalah
harga jual yang diminta atau seharusnya diminta oleh ATPM/Industri Perakitan.
2) Apabila yang menyuruh merubah adalah Non-ATPM/Non-Industri Perakitan
sebagaimana dimaksud dalam butir 9 huruf b angka 2) huruf b), Dasar Pengenaan
Pajaknya adalah sebesar harga kendaraan sasis/angkutan barang ditambah nilai
penggantian yang diminta atau seharusnya diminta atas pengubahan kendaraan
tersebut.
11. Hubungan Istimewa.
Dalam hal terdapat hubungan istimewa antara Pabrikan dengan ATPM atau Distributor yang
menyebabkan harga jual dari Pabrikan menjadi lebih rendah dari harga jual yang seharusnya, maka
Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPn BM yang terutang adalah sebesar harga jual dari ATPM
atau Distributor kepada pihak lain.
Hubungan istimewa diartikan sebagai hubungan istimewa antara Pengusaha Kena Pajak dengan pihak
yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 2 Undang-undang PPN 1994.
Dalam rangka melaksanakan Pasal 4 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 348/KMK.04/1999,
prosentase perbedaan harga jual ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Apabila perbedaan
harga jual Pabrikan dengan harga jual ATPM atau Distributor kepada pihak lain melebihi 10 % maka
Dasar Pengenaan Pajaknya sebesar harga jual ATPM atau Distributor.
Contoh :
Pabrikan A menjual kendaraan bermotor kepada distributor B yang mempunyai hubungan istimewa
dengan pabrikan A (misalnya hubungan kepemilikan sebesar 25 %) seharga Rp. 200.000.000,-.
Kendaraan tersebut dijual oleh distributor B seharga Rp. 225.000.000,- kepada pembeli. Selisih harga
jual Rp. 225.000.000,- - Rp. 200.000.000,- = Rp. 25.000.000,- atau 25/200 x 100 % = 12,5 %
Karena antara Pabrikan A dan distributor B ada hubungan istimewa dan prosentase selisih harga jual
melebihi 10 % yang ditetapkan, maka DPP PPn BM untuk Pabrikan A adalah sebesar harga jual
kendaraan bermotor distributor B kepada pembeli, yaitu Rp.225.000.000,-
12. Surat Keterangan Bebas PPn BM.
a. Atas permohonan pembeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a, Direktur
Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.
Adapun pelaksanaannya yaitu pembeli mengajukan surat permohonan kepada Direktur
Jenderal Pajak c.q. Direktur PPN dan PTLL, dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang
menyatakan :
1). Tujuan penggunaan kendaraan dimaksud.
2). Asal dana yang digunakan untuk pengadaan kendaraan dimaksud bagi kendaraan
dinas TNI/POLRI dan untuk tujuan protokoler kenegaraan (fotocopy DIK/SKOP).
3). Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pengadaan kendaraan dimaksud.
b. Atas permohonan pembeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf b, Direktur
Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.
Adapun pelaksanaannya yaitu pembeli mengajukan surat permohonan kepada Direktur
Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat pemilik kendaraan berdomisili,
dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
1). Fotokopi kartu NPWP.
2). Perjanjian jual-beli kendaraan bermotor angkutan umum yang memuat keterangan-
keterangan antara lain :
- Nama penjual,
- Nama pembeli,
- Jenis dan spesifikasi kendaraan yang dibeli.
3). Ijin Usaha dan Ijin Trayek yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
4). Surat pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan diubah
penggunaannya dan apabila ternyata diubah, bersedia dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
13. Tatacara Restitusi atas PPn BM yang terlanjur dipungut.
a. Atas pembelian kendaraan sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a dan b,
Distributor/Dealer/Agen/Penyalur yang menjual kendaraan bermotor yang dipergunakan
untuk kendaraan dinas TNI/POLRI dan untuk tujuan Protokoler Kenegaraan, kendaraan
ambulan, kendaraan tahanan, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah dan
kendaraan angkutan umum yang memperoleh SKB PPn BM, dapat mengajukan surat
permohonan restitusi atas PPn BM yang telah dibayarnya kepada Kepala KPP di tempat
Distributor atau Dealer atau Agen atau Penyalur dikukuhkan dengan dilengkapi dokumen-
dokumen sebagai berikut :
1). Fotocopy kartu NPWP dan fotocopy pengukuhan sebagai PKP;
2). Fotocopy Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pabrikan atau importir kepada distributor
atau dealer atau agen atau Penyalur;
3). Asli bukti pungutan PPn BM;
4). Bukti SKB PPn BM atas nama pembeli kendaraan bermotor dimaksud;
5). Kontrak atau SPK atau Perjanjian Jual-Beli untuk pengadaan kendaraan bermotor
dimaksud
b. Pengajuan permohonan pengembalian atau restitusi PPn BM ini, harus dilakukan paling lambat
12 bulan setelah bulan terjadinya penyerahan kendaraan kepada pembeli.
c. Konfirmasi kebenaran Faktur Pajak.
Untuk memperoleh kepastian bahwa PPn BM yang telah dipungut telah disetor ke kas Negara,
maka KPP yang memproses permohonan restitusi tersebut di atas harus melakukan
konfirmasi ke KPP dimana pemungut PPn BM dikukuhkan sebagai PKP.
14. Mengingat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 348/KMK.04/1999 berlaku mulai 1 Juli 1999, maka
atas impor atau penyerahan yang dilakukan pada atau setelah tanggal 1 Juli 1999 harus menggunakan
ketentuan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut diatas. Dalam hal telah terjadi
pemungutan PPn BM yang tidak sesuai dengan ketentuan baru tersebut, maka dengan ini ditegaskan
sebagai berikut :
a. Apabila jumlah PPn BM yang telah dipungut lebih kecil dari yang seharusnya dipungut, maka
kekurangannya harus dipungut dan selanjutnya disetor oleh pemungut PPn BM.
b. Apabila jumlah PPn BM yang telah dipungut lebih besar dari yang seharusnya dipungut dan
telah dilaporkan dalam SPT Masa, maka atas kelebihan tersebut harus diperhitungkan dengan
PPn BM pada masa pajak berikutnya dengan cara melakukan pembetulan SPT Masa yang
bersangkutan.
c. Dalam hal jumlah PPn BM yang telah dipungut lebih besar dari yang seharusnya dipungut,
maka pihak yang terpungut dapat meminta pengembalian atas jumlah yang lebih dibayar
tersebut.
d. Khusus untuk penyerahan kendaraan sasis.
1). Apabila pada waktu penyerahan kendaraan sasis (pembelian) PPn BM telah dipungut
berdasarkan ketentuan sebelumnya, maka PPn BM yang telah dipungut tidak dapat
diminta kembali, dan apabila kendaraan sasis tersebut kemudian diubah menjadi
kendaraan bermotor angkutan orang/van, maka pada saat penyerahannya tidak lagi
terutang PPn BM.
2). Apabila pada waktu penyerahan kendaraan sasis (pembelian) belum dipungut
PPn BM, maka atas penyerahan kendaraan bermotor hasil pengubahan yang
dilakukan oleh perusahaan karoseri pada atau setelah tanggal Surat Edaran ini,
terutang PPn BM dan Perusahaan Karoseri diwajibkan untuk memungutnya.
15. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-11/PJ.51/1995 tanggal 21 Maret 1995 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-51/PJ.51/1995 tanggal 16 Oktober 1995 dinyatakan tidak berlaku.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan serta disebarluaskan di wilayah kerja masing-masing.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
A. ANSHARI RITONGA
peraturan/sedp/17pj.511999.txt · Last modified: 2023/02/05 21:01 by 127.0.0.1