peraturan:sedp:16pj.522000
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
13 Juni 2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 16/PJ.52/2000
TENTANG
PENGAWASAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN ECERAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Bersama ini diberitahukan bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan kajian potensi penerimaan PPN
dari sektor usaha perdagangan eceran. Dari kajian tersebut dapat diketahui bahwa :
a. Penurunan penerimaan dari sektor usaha perdagangan eceran untuk tahun 1999/2000 periode April
s.d. Oktober 1999 jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 1998/1999 periode yang sama, adalah
sebesar 26% (turun dari Rp. 217.740 juta menjadi Rp. 161.129 juta);
b. Wajib Pajak pedagang eceran yang terdaftar sampai dengan Desember 1999 adalah 474.426 dan yang
terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah 30.537 atau 6,44 % dari total Wajib Pajak
pedagang eceran terdaftar. Data tersebut menunjukkan jumlah yang sangat kecil dan
memprihatinkan.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan penerimaan PPN diminta perhatian Saudara
terhadap penggalian potensi penerimaan PPN dari sektor usaha perdagangan eceran, dan sekaligus
diinstruksikan kepada Saudara untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
1. Melakukan inventarisasi dan membandingkan jumlah Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP
PE) terdaftar dan jumlah Wajib Pajak Pedagang Eceran (WP PE) terdaftar, sehingga diperoleh daftar
WP PE terdaftar yang belum dikukuhkan sebagai PKP;
2. Melakukan inventarisasi Wajib Pajak Pedagang Eceran terdaftar yang memenuhi syarat untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana dimaksud pada butir 1 Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.5/1995 tanggal 15 Pebruari 1995 perihal Pajak Pertambahan
Nilai atas Pedagang Eceran (SERI PPN 5-95), dengan tindak lanjut sebagai berikut :
a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan (seperti Pemeriksaan Rutin atau Pemeriksaan Khusus)
diketahui bahwa Wajib Pajak Pedagang Eceran tertentu telah memenuhi syarat untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar
menghimbau Wajib Pajak yang bersangkutan untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan bila tidak
diindahkan, agar dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan, serta melakukan tindakan lain yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. apabila berdasarkan pengawasan secara aktif yang Saudara lakukan terhadap kegiatan
perdagangan eceran di wilayah kerja Saudara terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak Pedagang
Eceran tertentu memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP),
maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengajukan usul Pemeriksaan Khusus (kode 14)
terhadap Wajib Pajak Pedagang Eceran tertentu kepada Kepala Kantor Wilayah DJP
atasannya;
- apabila sependapat dengan usul dimaksud, maka Kepala Kantor Wilayah DJP
mengajukan usul Pemeriksaan Khusus tersebut kepada Direktur Pemeriksaan Pajak;
- apabila disetujui oleh Direktur Pemeriksaan Pajak dan diterbitkan Lembar Penugasan
Pemeriksaan (LP2), maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak segera melakukan
Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak Pedagang Eceran tersebut;
- berdasarkan hasil Pemeriksaan Khusus tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak
melakukan tindakan yang diperlukan seperti tindakan pada butir a.
3. Selanjutnya atas daftar sebagaimana tersebut dalam butir 2 dilakukan penelitian terhadap peredaran
usaha yang dilaporkan dalam SPT PPh terakhir yang disampaikan WP PE. Berdasarkan penelitian
tersebut dibuat :
a. Daftar WP PE yang mempunyai peredaran usaha Rp. 240 juta atau lebih dalam satu tahun;
b. Daftar WP PE yang mempunyai peredaran usaha dibawah Rp. 240 juta dalam satu tahun;
4. Terhadap WP sebagaimana dimaksud butir 3 huruf a dilakukan tindakan sebagai berikut :
a. Dilakukan penyuluhan bekerjasama dengan pihak yang terkait seperti pengelola pertokoan,
Asosiasi Pedagang Eceran, dan tokoh masyarakat. Dalam penyuluhan diusahakan dapat
dihadiri oleh Wajib Pajak bersangkutan.
b. Dikirim surat himbauan untuk pengukuhan PKP dengan dilampiri Formulir Pendaftaran PKP
(Lampiran I);
c. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari WP tersebut tidak mendaftarkan diri untuk
dikukuhkan sebagai PKP, maka dilakukan pengukuhan secara jabatan sesuai ketentuan yang
berlaku.
5. Terhadap WP sebagaimana dimaksud butir 3 huruf b dilakukan tindakan sebagai berikut :
a. Satgas melakukan pengamatan setempat dengan tidak melakukan kontak dengan WP. Dari
hasil pengamatan setempat tersebut dibuat daftar WP yang memenuhi syarat untuk
dikukuhkan sebagai PKP (Lampiran 2);
b. Selanjutnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- Kepala Kantor Pelayanan mengajukan usul Pemeriksaan Khusus (kode 14) terhadap
Wajib Pajak Pedagang Eceran tertentu kepada Kepala Kantor Wilayah DJPatasannya;
- Apabila sependapat dengan usul dimaksud, maka Kepala Kantor Wilayah DJP
mengajukan usul Pemeriksaan tersebut kepada Direktur Pemeriksaan Pajak;
- Apabila disetujui oleh Direktur Pemeriksaan Pajak dan diterbitkan Lembar Penugasan
Pemeriksaan (LP2), maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak segera melakukan
Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak Pedagang Eceran tertentu tersebut;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Khusus tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak
melakukan tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Kepala KPP melaporkan pelaksanaan butir 2 s.d 5 kepada Kepala Kantor Wilayah dengan Formulir
Laporan (Lampiran 3) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk laporan pertama kali
dimulai laporan untuk bulan Juni 2000;
7. Kepala Kantor Wilayah melaporkan pelaksanaan butir 2 s.d 5 kepada Direktur PPN dan PTLL dengan
Formulir Laporan (Lampiran 4) selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk laporan
pertama kali dimulai laporan untuk bulan Juni 2000;
Demikian untuk dilaksanakan.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
MACHFUD SIDIK
peraturan/sedp/16pj.522000.txt · Last modified: 2023/02/05 20:50 by 127.0.0.1