peraturan:sedp:16pj.51987
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
6 Juni 1987
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 16/PJ.5/1987
TENTANG
KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN SPT PPh LEBIH BAYAR 1986 (SERI PEMERIKSAAN 09)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan pemeriksaan Pajak Penghasilan 1986 yang telah disampaikan kepada
Saudara melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.5/1987 tanggal 6 Juni 1987 (SERI
PEMERIKSAAN 08) dengan ini disampaikan kepada Saudara kebijaksanaan mengenai pemeriksaan SPT PPh
1986 Lebih Bayar sebagai berikut :
1. SPPT PPh 1986 Lebih bayar harus diteliti sebagai tindak lanjut Tata Cara Penerimaan SPT PPh yang
diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 12/PJ.BT.5/87 tanggal 7 Februari 1987.
2. Sebelum melakukan Penelitian SPT Lebih Bayar, dilakukan sortasi SPT PPh Lebih Bayar kedalam
golongan :
a. Wajib Pajak Perseorangan.
b. Wajib Pajak Badan (non penanaman modal).
c. Wajib Pajak Badan (penanaman modal).
3. Setiap golongan wajib dipisahkan dalam dua kelompok menurut besarnya permohonan kelebihan
pembayaran pajak sebagai berikut :
Kelompok A Kelompok B
Golongan Lebih Bayar Lebih Bayar
( Rp ) ( Rp )
__________________________________________________________________________
a. Wajib Pajak Perseorangan 0-1 juta diatas 1 juta
b. Wajib Pajak Badan :
- Non Penanaman Modal 0-5 juta diatas 5 juta
- Penanaman Modal 0-25 juta diatas 25 juta
4. Atas setiap golongan SPT PPh Lebih Bayar dilakukan Penelitian SPT dengan urutan pelaksanaan
sebagai berikut :
4.1. Penelitian atas kelengkapan pengisian SPT beserta lampirannya.
4.2. Penelitian atas biaya yang tidak diperbolehkan dikurangkan.
4.3. Penelitian atas kesalahan matematis, yaitu salah hitung dan salah tulis.
5. Untuk SPT Lebih Bayar Kelompok A dapat segera diterbitkan SKKPP nya setelah Penelitian dan
Perekaman SPT selesai dilakukan.
6. Untuk SPT Lebih Bayar Kelompok B dapat segera diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaannya setelah
Penelitian dan Perekaman SPT selesai dilakukan, berpedoman pada Kelas Pemeriksaan yang telah
ditetapkan (lihat Seri Pemeriksaan 08) sebagai berikut:
____________________________________________________________________________________
Kelas Pemeriksaan Jenis S.P.T. *)
____________________________________________________________________________________
Perseorangan : 1770 A 1770 B 1770 C
____________________________________________________________________________________
I P. Kt. P. Kt. P. Kt.
II P. Kt. P. Kt. P. Kt.
III P. Kt. P. Kt. P. Kt.
IV P. Kt. P. Kt. P. Kt.
V P. Kt. P. Kt. P. Kt.
VI P. Kt. P. Kt. P. Kt.
VII P. Kt. P. Kt. P. Kt.
____________________________________________________________________________________
VIII P. Lp. P. Lp. P. Lp.
IX P. Lp. P. Lp. P. Lp.
____________________________________________________________________________________
Badan 1771 A 1771 B 1771 C
____________________________________________________________________________________
I P. Kt. P. Kt. P. Kt.
II P. Kt. P. Kt. P. Kt.
III P. Kt. P. Kt. P. Kt.
IV P. Kt. P. Kt. P. Kt.
V P. Kt. P. Kt. P. Kt.
VI P. Kt. P. Kt. P. Kt.
VII P. Kt. P. Kt. P. Kt.
____________________________________________________________________________________
VIII P. Lp. P. Lp. P. Lp.
IX P. Lp. P. Lp. P. Lp.
____________________________________________________________________________________
* Catatan :
a. P.Kt. = Pemeriksaan Kantor, dilakukan oleh Seksi Penetapan.
P.Lp. = Pemeriksaan Lapangan dilakukan oleh Seksi AKPB pada IP tipe A dan B1
serta subseksi PB pada seksi AKPB/DL pada IP tipe B2.
b. Untuk setiap jenis pemeriksaan, baik Pemeriksaan Kantor maupun Pemeriksaan Lapangan
petugas Pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan.
c. Kekurangan tenaga Pemeriksa dapat ditunjuk dari unit kerja lainnya sepanjang yang
bersangkutan mempunyai keahlian melakukan pemeriksaan dan mempunyai tanda pengenal
pemeriksa.
7. Pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar kelompok B dilakukan segera setelah Penelitian dan
Perekaman SPT selesai dilakukan tanpa menunggu diterbitkannya LP2 oleh Kantor PDIP, mengingat
terbatasnya waktu seperti ditentukan dalam pasal 17 UU No. 6/1983.
8. Kantor PDIP secara bertahap akan menerbitkan formulir DKHP dimaksud diatas apabila proses
perekaman data kedalam komputer dan proses pemberian skor oleh komputer telah selesai dilakukan.
9. Khusus untuk SPT Lebih Bayar Kelompok B, apabila wajib pajak juga merupakan peserta sayembara
Laporan Tahunan, pemeriksaannya harus mendapat prioritas utama dan diselesaikan dalam jangka
waktu tiga bulan setelah SPT disampaikan atau tiga bulan setelah tanggal pendaftaran turut serta
dalam sayembara Laporan Tahunan, tergantung saat yang lebih akhir.
10. Kebijaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1987.
Demikianlah Kebijaksanaan Pemeriksaan SPT PPh Lebih Bayar 1986 kami berikan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebaik-baiknya dan agar ditembuskan kepada petugas pelaksana dilingkungan masing-masing.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
Drs. SALAMUN A.T.
peraturan/sedp/16pj.51987.txt · Last modified: by 127.0.0.1