peraturan:sedp:15pj.51987
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
6 Juni 1987
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 15/PJ.5/1987
TENTANG
POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN SPT PPh 1986. (SERI PEMERIKSAAN 08)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
1. Dengan Surat edaran Seri Pemeriksaan 01 sampai dengan 06 Tahun 1986 telah digariskan pokok-
pokok kebijaksanaan operasional pemeriksaan SPT PPh 1985 yang meliputi :
(1) kegiatan pemeriksaan terhadap wajib pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan,
(2) kegiatan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang menyatakan lebih bayar,
(3) kegiatan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang menyampaikan SPT kurang bayar, kurang
bayar nihil dan yang memakai norma.
(4) kegiatan pemeriksaan untuk tujuan lain, termasuk wajib pajak yang belum mendaftarkan diri.
2. berdasarkan pengamatan dalam pelaksanaannya, ternyata kriteria pemilihan yang digunakan untuk
memilih SPT PPh 1985 yang akan diperiksa masih mengandung kelemahan karena selain masih
terlalu sederhana, juga belum memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan tersebut di bawah ini :
a. Adanya SPT PPh yang tidak dapat diproses oleh komputer (unbalanced) karena belum melalui
proses penelititan, sehingga menimbulkan masalah ketidak adilan karena tidak semua SPT
mendapat perlakuan yang sama untuk dipilih dan diperiksa.
b. Penentuan SPT PPh yang diperiksa belum didasarkan pada kriteria yang dapat memberikan
petunjuk tentang adanya kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam perhitungan pajak
yang terhutang.
c. Kriteria pemilihan belum diarahkan pada usaha-usaha untuk menggali potensi fiskal dari
lapisan penghasilan tertentu, sehingga dampak pemeriksaan yang ditimbulkannya (deterrent
effect") Kurang terasa, bila dilihat dari segi peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3. Dalam hubungan itu, berikut ini disampaikan kepada Saudara pokok-pokok kebijaksanaan
pemeriksaan SPT PPh tahun 1986, sebagai berikut :
a. Sistem kriteria seleksi.
(1) Mulai tahun 1987 terhadap SPT PPh 1986 akan dilaksanakan sistem pemilihan yang
akan memilih SPT yang akan diperiksa berdasarkan kriteria seleksi yang lebih
disempurnakan.
(2) Untuk keperluan itu maka semua SPT direkam kedalam komputer setelah melalui
kegiatan penelitian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(3) Kegiatan Penelitian ini bukanlah penelitian yang selama ini dilakukan oleh seksi
penetapan, tetapi lebih merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menunjang proses
seleksi SPT berdasarkan sistem kriteria seleksi.
(4) Dalam sistem ini setiap elemen SPT yang diperkirakan mempunyai potensi koreksi
pajak akan diberi bobot sesuai dengan permasalahannya.
(5) Jumlah bobot pada setiap SPT akan menentukan skor SPT tersebut, Semakin besar
jumlah skor yang terdapat pada suatu SPT semakin besar pula kemungkinan SPT
tersebut diperiksa.
(6) SPT yang sudah diberi skor akan dibagi dalam sembilan kelas pemeriksaan
berdasarkan jumlah penghasilan netto atau peredaran kotor yang dilaporkan dalam
SPT.
(7) Yang dimaksud dengan Penghasilan Netto atau Peredaran Kotor untuk setiap jenis
SPT adalah sebagaimana tercantum dalam :
Formulir SPT 1770-A : huruf K6
1770-B : huruf K6
1770-C : huruf K5
1771-A : Bagian IV Nomor 1 dalam Lampiran 1771-A2
1771-B : Bagian I jumlah kolom (4) ditambah Bagian II jumlah
kolom (3) dalam Lampiran 1771-B4
1771-C : Bagian I Huruf A Nomor 14 ditambah Bagian II
huruf A Nomor 14 dalam Lampiran 1771-C2
(8) Kelas Pemeriksaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
SPT Perseorangan SPT Badan
____________________________________ _____________________________
Kelas Penghasilan Netto Peredaran Bruto,
Pemeriksaan (dalam Rp.juta) (dalam Rp.juta)
I dibawah 2,4 dibawah 5
II 2,4 sampai 3 5 sampai 10
III 3 sampai 3,6 10 sampai 15
IV 3,6 sampai 4,8 15 sampai 20
V 4,8 sampai 12 20 sampai 100
VI 12 sampai 30 100 sampai 400
VII 30 sampai 100 400 sampai 1000
VIII 100 sampai 1000 1000 sampai 5000
IX 1000 keatas 5000 keatas
(9) Pembagian dalam sembilan kelas pemeriksaan ini akan memungkinkan dilakukannya
penugasan pemeriksaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan tehnis pemeriksa
sekaligus untuk menentukan apakah SPT tersebut diperiksa di kantor atau di
lapangan, sehingga pemeriksaan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
(10) Pengelompokan wajib pajak berdasarkan kelas pemeriksaan ini juga bermanfaat bagi
pimpinan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengambil langkah-langkah kebijaksanaan
pemeriksaan di tahun-tahun mendatang, berdasarkan hasil pemeriksaan tahun
sebelumnya.
b. Rencana Pemeriksaan Tahunan.
(1) Rencana pemeriksaan tahunan disusun untuk masa duabelas bulan dan akan
disesuaikan dengan jumlah pemeriksa yang tersedia di unit pelaksana pemeriksaan.
(2) Mengingat terbatasnya tenaga pemeriksa yang tersedia secara nasional, jumlah SPT
yang diperiksa diperkirakan akan berkisar antara lima sampai sepuluh persen dari
jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT.
(3) Kantor PDIP secara bertahap akan menerbitkan Lembar Penugasan Pemeriksaan
(LP2) untuk setiap SPT yang terpilih untuk diperiksa, sesuai dengan urutan prioritas
pemeriksaan serta berdasarkan skor tertinggi.
(4) Penerbitan LP2 ini didasarkan pada Rencana Pemeriksaan Tahunan yang disusun oleh
Kantor Pusat dan persentase penyaringan (screening rate) dari masing-masing IP.
(5) Setiap Kantor Inspeksi Pajak akan menerima rencana pemeriksaan tahunan dari
Kantor Pusat setelah memperhatikan jumlah pemeriksa yang tersedia dan ketentuan
yang mengatur tentang wewenang pelaksanaan pemeriksaan antara unit pemeriksaan
di tingkat IP, Kanwil dan Kantor Pusat.
(6) SPT PPh dan berkas wajib pajak yang terpilih untuk diperiksa oleh Kantor Wilayah
atau Kantor Pusat harus segera dikirimkan sesuai dengan wewenang pelaksanaan
pemeriksaan yang telah ditentukan.
(7) Sebelum dilakukan pengiriman LP2 tahun pajak yang baru, diadakan peninjauan
terhadap SPT-SPT yang belum dilaksanakan pemeriksaannya (survey).
(8) SPT yang belum atau sudah diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaannya tetapi masih
belum terdapat kontak dengan wajib pajak harus segera disisihkan dan dibatalkan
perintah pemeriksaannya, oleh karena kebijaksanaan umum pemeriksaan ditujukan
terhadap SPT tahun pajak yang terbaru.
c. Penyaringan dan Penelaahan SPT.
(1) SPT PPh yang telah diprioritaskan untuk diperiksa berdasarkan sistem kriteria seleksi
selanjutnya oleh inspeksi pajak diperhalus lagi seleksinya melalui mekanisme
penyaringan (screening) dan penelaahan SPT (reviewing) yang dilakukan secara
manual guna memastikan apakah SPT tersebut layak diperiksa.
(2) Penyaringan dilakukan oleh suatu Team Penyaring yang terdiri dari Petugas-petugas
senior yang telah berpengalaman dalam bidang pemeriksaan.
(3) Ketua dan anggota Team Penyaring ditetapkan dengan keputusan Kepala Inspeksi
Pajak.
(4) Team penyaring memastikan SPT yang harus diperiksa di kantor, di lapangan, atau
yang harus dikembalikan ke unit berkas karena tidak layak diperiksa.
(5) Hasil penyaringan Team ditelaah kembali oleh pejabat penelaah (reviewer) guna
memastikan kebenaran dan ketepatan pekerjaan penyaring.
(6) Hasil penelaahan kembali itu dikukuhkan oleh Kepala Inspeksi Pajak dan merupakan
rencana penugasan resmi.
(7) SPT yang telah disaring dan ditelaah disimpan oleh unit pemeriksaan menunggu
diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan.
(8) SPT yang tidak layak diperiksa diberi tanda dan dikembalikan ke unit berkas.
d. Jenis kegiatan dan penugasan pemeriksaan.
(1) Pada dasarnya diadakan pembedaan antara jenis kegiatan pemeriksaan yang
dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) dan jenis kegiatan Pemeriksaan yang
dilakukan di lapangan (Pemeriksaan Lapangan).
(2) Pemeriksaan Kantor adalah jenis kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dengan
meminta wajib pajak untuk datang di kantor pemeriksa guna memberikan keterangan
dan/atau memperlihatkan bukti tertulis yang diperlukan untuk pemeriksaan.
(3) Ciri khusus Pemeriksaan Kantor ialah bahwa pemeriksaan tidak diperkenankan untuk
mengunjungi wajib pajak.
(4) Pemeriksaan Lapangan adalah jenis kegiatan pemeriksaan yang dilakukan di tempat
wajib pajak dengan mendatangi wajib pajak di kantor, di tempat kegiatan usaha, di
gudang atau di tempat lain yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha wajib pajak.
(5) Dengan diberlakukannya sistem kriteria seleksi maka pemeriksaan dapat dibagi dalam
dua penugasan, yakni penugasan pemeriksaan rutin dan penugasan pemeriksaan
khusus.
(6) Penugasan pemeriksaan rutin merupakan kegiatan pemeriksaan SPT berdasarkan
sistem kriteria seleksi.
(7) Penugasan pemeriksaan khusus merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan
berdasarkan perintah Direktur Jenderal Pajak ataupun atas pertimbangan lain yang
akan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
e. Pelaksanaan Pemeriksaan.
(1) Pada dasarnya pemeriksaan dilakukan setelah dikeluarkannya Surat Perintah
Pemeriksaan yang dibuat berdasarkan LP2 yang diterbitkan oleh Kantor PDIP.
(2) Pelaksanaan pemeriksaan rutin dilakukan dengan memperhatikan urutan prioritas
pemeriksaan berdasarkan skor tertinggi.
(3) Pelaksanaan pemeriksaan SPT PPh Lebih Bayar 1986, mengingat batas waktu
penyelesaiannya singkat (12 bulan), dapat dilakukan segera setelah proses penelitian
dan perekaman SPT selesai dilaksanakan tanpa menunggu pengiriman LP2 oleh
Kantor PDIP.
(4) Terhadap SPT Lebih Bayar 1986 hingga batas jumlah tertentu dapat dikeluarkan
SKKPP nya segera setelah dilakukan penelitian sesuai tata cara yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.
(5) Pelaksanaan pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan perintah Direktur Jenderal
Pajak atau berdasarkan usul pemeriksaan dari Kepala Inspeksi Pajak atau Kepala
Kantor Wilayah Yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
(6) Pelaksanaan pemeriksaan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPN dan PPn BM serta Bea
Meterai dilakukan serentak dengan pelaksanaan pemeriksaan PPh pasal 25/29
sepanjang kegiatan pemeriksaan PPh pasal 25/29 tergolong dalam jenis kegiatan
pemeriksaan lapangan.
f. Siklus pemeriksaan dan sisa SPT yang belum diperiksa.
(1) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap SPT yang terpilih untuk diperiksa pada dasarnya
harus selesai dilakukan dalam batas waktu 45 (empat puluh lima) bulan sesudah
tanggal 31 Maret setelah akhir tahun pajak.
(2) Menjelang berakhirnya batas waktu siklus pemeriksaan, terlebih dahulu harus
dilakukan inventarisasi atas SPT-SPT yang belum atau belum selesai dilaksanakan
pemeriksaannya oleh Unit pemeriksa.
(3) SPT yang telah melampui batas waktu 45 bulan harus segera mendapat prioritas
penyelesaian pemeriksaan mengingat batas waktu daluwarsa penetapan yang tersisa.
g. Laporan dan evaluasi
(1) Atas setiap pemeriksaan harus dibuat Laporan Pemeriksaan.
(2) Hasil Laporan Pemeriksaan dituangkan dalam Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan
(DKHP), yang tercantum dalam LP2 yang diterbitkan oleh Kantor PDIP.
(3) DKHP dikirim selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya ke Kantor Pusat
berdasarkan prosedur pengiriman yang ditentukan.
(4) Kantor Pusat mengadakan evaluasi atas DKHP yang disampaikan untuk bahan
menyusun kebijaksanaan pemeriksaan tahun mendatang.
(5) Hasil evaluasi dikirim kepada Kepala Inspeksi Pajak/Kepala Kantor Wilayah sebagai
bahan untuk menilai dan memperbaiki hasil pelaksanaan tugas dalam bidang
pemeriksaan.
4. Demikian pokok-pokok kebijaksanaan pemeriksaan SPT PPh Tahun 1986 yang perlu Saudara ketahui
untuk dilaksanakan. Sambil menunggu ketentuan pelaksanaan yang akan dikeluarkan dalam waktu
dekat, diharapkan Saudara sudah mulai mempersiapkan diri guna mengamankan pelaksanaan
kebijaksanaan pemeriksaan ini.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
Drs. SALAMUN A.T.
peraturan/sedp/15pj.51987.txt · Last modified: 2023/02/05 21:08 by 127.0.0.1