peraturan:sedp:13pj.3312003
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
22 Juli 2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 13/PJ.331/2003
TENTANG
TATA CARA PENENTUAN WAJIB PAJAK PATUH
YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Bersama ini disampaikan foto kopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2000 tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat
Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP - 213/PJ./2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ./2000
tentang Tata Cara Penentuan Wajib Pajak yang Memenuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
I. Dalam keputusan-keputusan tersebut antara lain diatur :
1. Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai
Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat
Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana diubah
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003.
2. Persyaratan/kriteria untuk ditetapkan menjadi Wajib Pajak Patuh sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak
yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 adalah:
a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua)
tahun terakhir;
b. dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3
(tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan
tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
d. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
1) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak;
2) tidak termasuk tunggakan pajak Sehubungan dengan STP yang diterbitkan
untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; dan
e. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
f. dalam hal laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut
tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
3. Dalam hal laporan keuangan tidak diaudit oleh Akuntan Publik maka Wajib Pajak harus
mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh, sepanjang memenuhi
persyaratan sebagaimana disebut pada angka 2 (dua) huruf a sampai dengan huruf e di atas
dan syarat lainnya sebagai berikut:
a. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000; dan
b. Apabila dalam dua tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan
pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak
lebih dari 10% (sepuluh persen).
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyusun daftar nominatif Wajib Pajak Patuh untuk
diusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP untuk ditetapkan atas nama Direktur Jenderal
Pajak dalam bulan Januari.
II. Kegiatan yang harus dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak domisili
terdaftar, antara lain sebagai berikut :
1. Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir tepat
waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan.
2. Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang dalam tahun terakhir tepat waktu
menyampaikan SPT Masa untuk semua jenis pajak atau menyampaikan SPT Masa yang
terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak dan tidak berturut-turut.
3. Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT sebagaimana
dimaksud dalam butir 2 (dua) yang tidak melewati batas waktu penyampaian SPT Masa
untuk masa pajak berikutnya;
4. Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang tidak mempunyai tunggakan pajak untuk
semua jenis pajak per tanggal 31 Desember:
a. kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
b. tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2
(dua) masa pajak terakhir.
5. Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
6. Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang laporan keuangannya diaudit oleh
Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan
pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus disusun
dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial
dan fiskal.
7. Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan/kriteria untuk menjadi Wajib Pajak Patuh
terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak
Patuh.
8. Menerima daftar nominatif hasil inventarisasi dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat
Wajib Pajak lokal terdaftar.
9. Menyusun daftar nominatif Wajib Pajak Patuh berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada
angka 1 sampai dengan angka 8, dan mengirimkan kepada Kepala Kanwil DJP paling
lambat tanggal 25 Januari, dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran I.
10. Menerima penetapan Wajib Pajak Patuh dan mengumumkan dengan cara menempatkannya
pada papan pengumuman di Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
11. Mengirimkan/menyampaikan surat pemberitahuan penetapan Wajib Pajak Patuh kepada
Wajib Pajak yang bersangkutan.
III. Kegiatan yang harus dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak lokasi
terdaftar, antara lain sebagai berikut :
1. Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang dalam tahun terakhir tepat waktu
menyampaikan SPT Masa untuk semua jenis pajak atau menyampaikan SPT Masa, yang
terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak dan tidak berturut-turut.
2. Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang tidak mempunyai tunggakan pajak untuk
semua jenis pajak per tanggal 31 Desember:
a. kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
b. tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2
(dua) masa pajak terakhir.
3. Menyampaikan daftar nominatif hasil inventarisasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
tempat Wajib Pajak domisili terdaftar paling lambat tanggal 15 Januari, dengan
menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran II.
4. Menerima penetapan Wajib Pajak Patuh, membuat Daftar Wajib Pajak Patuh-Lokasi dengan
menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran IV, dan mengumumkan dengan cara
menempatkannya pada papan pengumuman di Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
IV. Kepala Kantor Wilayah DJP setelah menerima daftar nominatif Wajib Pajak Patuh dari Kantor
Pelayanan Pajak, melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1. Atas nama Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak Patuh paling lambat akhir bulan
Januari, dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran III.
2. Mengirimkan penetapan Wajib Pajak Patuh kepada:
a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak domisili terdaftar;
b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak lokasi terdaftar; dan
c. Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
lokasi terdaftar.
Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak Nomor : SE-04/PJ.33/2001 tanggal 25 Januari 2001 dinyatakan tidak berlaku.
Demikian disampaikan, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/sedp/13pj.3312003.txt · Last modified: 2023/02/05 05:56 by 127.0.0.1