peraturan:sedp:13pj.2005
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
31 Maret 2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 13/PJ./2005
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 473/KMK.01/2004
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan diterbitkannya KMK Nomor 473/KMK.01/2004 tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV,
dan V KMK Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan
Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah
dengan KMK Nomor 519/KMK.01/2004, yang juga telah ditetapkan ralatnya pada tanggal 31 Desember 2004,
maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
A. Terbentuknya unit kantor baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:
1. Pemecahan Kantor Wilayah DJP:
a. Kanwil DJP Sumbagut dipecah menjadi:
- Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam,
- Kanwil DJP Sumatera Bagian Utara I,
- Kanwil DJP Sumatera Bagian Utara II.
b. Kanwil DJP Sumbagsel dipecah menjadi:
- Kanwil DJP Jambi,
- Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung,
- Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.
c. Kanwil DJP Kalbar dan Kalteng dan Kanwil DJP Kaltim dan Kalsel, dipecah menjadi:
- Kanwil DJP Kalimantan Barat,
- Kanwil DJP Kalimantan Timur,
- Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
d. Kanwil DJP Sulbagut dan Sulbagteng dipecah menjadi:
- Kanwil DJP Sulawesi Bagian Utara,
- Kanwil DJP Sulawesi Tengah.
e. Kanwil DJP Bali, NTB dan NTT dipecah menjadi:
- Kanwil DJP Bali,
- Kanwil DJP NTB dan NTT.
2. Pembentukan 20 Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB):
a. KPPBB Aceh Singkil pada Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam, yang merupakan
pecahan dari KPPBB Meulaboh;
b. KPPBB Kabanjahe pada Kanwil DJP Sumatera Bagian Utara I, yang merupakan
pecahan dari KPPBB Pematang Siantar I;
c. KPPBB Deli Serdang pada Kanwil DJP Sumatera Bagian Utara II, yang merupakan
pecahan dari KPPBB Tebing Tinggi;
d. KPPBB Pelalawan pada Kanwil DJP Sumatera Bagian Tengah, yang merupakan
pecahan dari KPPBB Pekanbaru;
e. KPPBB Kuala Tungkal pada Kanwil DJP Jambi, yang merupakan pecahan dari KPPBB
Jambi;
f. KPPBB Sekayu pada Kanwil Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung, yang
merupakan pecahan dari KPPBB Palembang;
g. KPPBB Cilegon pada Kanwil DJP Jawa Bagian Barat I, yang merupakan pecahan dari
KPPBB Serang;
h. KPPBB Ciamis pada Kanwil DJP Jawa Bagian Barat II, yang merupakan pecahan dari
KPPBB Tasikmalaya;
i. KPPBB Semarang Dua pada Kanwil DJP Jawa Bagian Tengah I, yang merupakan
pecahan dari KPPBB Semarang;
j. KPPBB Batang pada Kanwil DJP Jawa Bagian Tengah I, yang merupakan pecahan dari
KPPBB Pekalongan;
k. KPPBB Kebumen pada Kanwil DJP Jawa Bagian Tengah I, yang merupakan pecahan
dari KPPBB Purworejo;
l. KPPBB Boyolali pada Kanwil DJP Jawa Bagian Tengah I, yang merupakan pecahan dari
KPPBB Surakarta;
m. KPPBB Bantul pada Kanwil DJP Jawa Bagian Tengah II, yang merupakan pecahan dari
KPPBB Yogyakarta;
n. KPPBB Lamongan pada Kanwil DJP Jawa Bagian Timur II, yang merupakan pecahan
dari KPPBB Bojonegoro;
o. KPPBB Ponorogo pada Kanwil DJP Jawa Bagian Timur II, yang merupakan pecahan
dari KPPBB Madiun;
p. KPPBB Kepanjen pada Kanwil DJP Jawa Bagian Timur III, yang merupakan pecahan
dari KPPBB Malang;
q. KPPBB Pangkalan Bun pada Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah,
yang merupakan pecahan dari KPPBB Sampit;
r. KPPBB Bulukumba pada Kanwil DJP Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, yang
merupakan pecahan dari KPPBB Bantaeng;
s. KPPBB Amurang pada Kanwil DJP Sulawesi Bagian Utara, yang merupakan pecahan
dari KPPBB Manado;
t. KPPBB Merauke pada Kanwil DJP Papua dan Maluku, yang merupakan pecahan dari
KPPBB Timika.
B. Karikpa Jakarta Khusus Satu dan Karikpa Jakarta Khusus Dua yang tercantum pada Lampiran I nomor
urut 13 dan Lampiran IV nomor urut 20-21 KMK Nomor 473/KMK.01/2004, keberadaanya telah
dihapus dari tata organisasi kantor vertikal Direktorat Jenderal Pajak mulai tanggal 31 Desember 2004.
Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 48 ayat (5) KMK Nomor 587/KMK.01/2003 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP WP Besar, KPP di Lingkungan Kanwil DJP
Jakarta Khusus dan KPP di Lingkungan Kanwil DJP WP Besar.
C. Agar tidak terjadi ketidakpastian dalam pemberian pelayanan dan penerbitan produk hukum, maka
telah dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ./2005 tentang Pengukuhan
Pejabat Sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan Reorganisasi
Unit Kantor Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2004.
D. Dalam rangka pemberian pelayanan dan tertib administrasi maka diinstruksikan kepada para Kepala
Kanwil DJP, KPP, KPPBB, dan Karikpa mengenai ketentuan pelaksanaan dalam masa transisi sebagai
berikut:
1. Aspek Kepegawaian
a. Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk pejabat sementara untuk mengisi kekosongan
jabatan di unit kantor baru di bawah Kantor Wilayahnya;
b. Terhadap pegawai-pegawai yang sedang dalam proses penelitian karena adanya
dugaan melakukan pelanggaran disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan terhadap
pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan untuk memperoleh surat izin/surat
keterangan untuk melakukan perceraian, apabila permasalahan tersebut timbul dalam
waktu 2 bulan sebelum pelaksanaan pemecahan dimulai, laporan hasil penelitian
pendahuluan (LHP Pendahuluan) harus diselesaikan oleh unit kantor lama. Untuk
permasalahan yang timbul dalam waktu 1 bulan sebelum tanggal pemecahan, yang
berwenang untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut adalah Kepala Unit kerja
yang baru;
c. Terhadap pegawai-pegawai yang sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, agar diteruskan oleh unit kantor baru, dan unit
kantor lama agar segera menyerahkan berkasnya kepada unit kantor baru;
d. Semua jenis cuti, usul pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian ditindaklanjuti oleh
unit kantor baru.
2. Aspek Perlengkapan
a. Sarana yang tersedia untuk penyimpanan berkas di gedung kantor yang lama, tidak
perlu dipindahkan, sedangkan administrasi inventaris barang mengacu kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Sarana untuk penyimpanan berkas di gedung baru akan dilaksanakan pengadaan
baru;
c. Terhadap unit kantor lama maupun baru agar melakukan pembagian/ pemisahan
aset baik berupa tanah, bangunan atau barang inventaris lainnya yang dituangkan
dalam Berita Acara, selanjutnya diadministrasikan sesuai dengan KMK Nomor 89/KMK.
01/1994 tanggal 25 Maret 1994 tentang Penatausahaan dan Inventarisasi Barang-
barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Keuangan dan dalam
Aplikasi Sistem Akuntansi Aset Tetap (SAAT).
3. Aspek Keuangan
a. Kantor Wilayah lama (sebelum pemecahan):
- Melakukan kompilasi dan penilaian kebutuhan biaya sehubungan dengan
reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak yang diajukan/diusulkan oleh unit-unit
kantor yang berada di wilayah kerja masing-masing;
- Mengusulkan kebutuhan biaya sewa gedung kantor dan rumah dinas bagi
unit-unit kantor baru;
- Mengusulkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji ke
KPPN pembayar dan menerbitkan SKPP TKPKN bagi pegawai yang
dimutasikan segera setelah surat keputusan mutasi terbit.
b. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan lama (sebelum pemecahan):
- Menyusun dan mengusulkan kebutuhan biaya kepada Kepala Kantor Wilayah
yang berkenaan dengan pengepakan (packing) sarana administrasi Wajib
Pajak yang akan terdaftar di KPPBB yang baru terbentuk seperti buku
register, buku agenda, dan lain-lain, biaya pindah kantor (pengangkutan
berkas, inventaris kantor, dan lain-lain);
- Menyusun dan mengusulkan kebutuhan biaya kepada Kepala Kantor Wilayah
yang berkenaan dengan pengadaan kantor dan inventaris bagi kantor baru;
- Mengusulkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji ke
KPPN pembayar dan menerbitkan SKPP TKPKN bagi pegawai yang
dimutasikan segera setelah surat keputusan mutasi terbit.
4. Aspek administrasi umum (non Wajib Pajak)
a. Temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional yang terkait
dengan Wajib Pajak ditindaklanjuti oleh unit kerja tempat Wajib Pajak tersebut
terdaftar;
b. Temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional yang
menyangkut sanksi disiplin ditindaklanjuti oleh unit kerja tempat pegawai tersebut
bertugas;
c. Temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional yang
menyangkut administrasi ditindaklanjuti oleh unit kantor lama.
5. Aspek Tata Usaha Perpajakan
a. Data elektronik yang terdapat dalam aplikasi sistem informasi perpajakan harus
didukung dengan data formal. Dengan demikian, dalam serah terima data elektronik
harus disertai dengan dokumen pendukungnya. Oleh karena itu, tanggung jawab
kelengkapan data pendukung adalah unit kantor lama;
b. Unit kantor lama harus membagi daftar Wajib Pajak Kriteria Tertentu yang telah
ditentukan oleh Kanwil DJP sesuai dengan kewenangan unit kantor baru;
c. Perekaman dokumen perpajakan dilakukan oleh unit kantor lama sampai jawaban
konfirmasi yang diterima dan yang harus dijawab sebelum beroperasinya kantor baru
ditindaklanjuti oleh kantor lama;
d. Penerbitan produk hukum dilakukan oleh kantor lama sampai dengan beroperasinya
kantor baru setelah pemecahan;
e. Konfirmasi Jawaban konfirmasi yang diterima dan yang harus dijawab sebelum
beroperasinya unit kantor baru ditindaklanjuti oleh kantor lama.
6. Aspek Penyelesaian Pembetulan, Keberatan dan Pengurangan/Penghapusan Sanksi
Administrasi atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Permohonan/pengajuan
Pembetulan, Keberatan dan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pembatalan
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas semua jenis pajak yang jatuh tempo tanggal 31
Desember 2005 agar diselesaikan oleh unit kantor lama selambat-lambatnya tanggal 30
September 2005.
7. Aspek Penyelesaian Banding
a. Surat Uraian Banding yang jangka waktu pembuatannya berakhir pada tanggal 30
September 2005 dibuat oleh unit kantor lama;
b. Sampai dengan beroperasinya unit kantor baru, unit kantor lama mewakili Direktorat
Jenderal Pajak dalam persidangan di Pengadilan Pajak.
8. Aspek Pajak Pertambahan Nilai
a. Permohonan Stiker Lunas PPN atas produk rekaman suara dan gambar yang diterima
sejak tanggal 1 Januari 2005, diselesaikan oleh masing-masing Kantor Wilayah.
b. Permohonan untuk penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN
terutang yang diterima sejak tanggal 1 Januari 2005, diselesaikan oleh masing-masing
Kantor Wilayah. Laporan Hasil Pemeriksaan dari KPP tempat WP tersebut terdaftar
dikirim ke Kantor Wilayah baru. Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh
Kantor Wilayah baru.
9. Aspek PBB dan BPHTB
a. Tugas penyelesaian pengenaan, keberatan, banding dan pengurangan yang jatuh
temponya sampai dengan tanggal 30 September 2005 diselesaikan oleh unit kantor
lama;
b. Pengadministrasian penerimaan, piutang serta pelaksanaan penagihan PBB dan
BPHTB masih menjadi tanggung jawab unit kantor lama sampai dengan beroperasinya
kantor baru;
c. Melakukan pemutakhiran Basis Data dan Sistem Komputer
1. KPPBB lama melakukan inventarisasi pada basis data SISMIOP untuk wilayah
kerja yang akan menjadi wewenang kantor baru harus diselesaikan
pemilahannya paling lambat akhir bulan September 2005;
2. KPPBB lama melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat c.q. Direktorat Pajak
Bumi dan Bangunan tentang proses persiapan pemisahan basis data SISMIOP;
3. KPPBB lama melakukan persiapan pemisahan/pengiriman Berkas Objek dan
Subjek Pajak berupa:
- Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan dokumen
pendukungnya;
- Datar Himpunan Ketetapan Pajak (DKHP) di Seksi Penetapan;
- Datar Hasil Rekaman (DHR) di Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- Struk Surat Tanda Terima Setoran (STTS) di seksi Penerimaan dan
Penagihan;
- Berkas hasil penilaian individual di Seksi Pendataan dan Penilaian;
- Peta blok, peta kelurahan, dan peta ZNT di Seksi Pendataan dan
Penilaian;
- Buku Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- Surat Setoran BPHTB (SSB) dan berkas administrasi yang terkait
dengan BPHTB di Seksi Penerimaan dan Penagihan dan Seksi
Penetapan;
- Berkas lainnya dalam administrasi pengelolaan objek pajak;
- Menyempurnakan administrasi tunggakan dan perekaman Struk
STTS;
- KPPBB lama bertanggung jawab menyelesaikan proses pelayanan
dan tugas-tugas yang ada hubungannya dengan batas waktu
penyelesaian/daluarsa sampai dengan beroperasinya KPPBB baru.
10. Aspek Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak
a. Semua pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar yang jatuh temponya sampai dengan
tanggal 31 Maret 2005, tetap dilaksanakan oleh kantor lama dan harus diselesaikan
paling lambat 15 Maret 2005. Surat ketetapan pajak diterbitkan oleh KPP tempat
Wajib Pajak terdaftar.
b. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) atas selain SPT Lebih Bayar dan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Wajib Pajak tetap
dilaksanakan oleh kantor lama dan harus diselesaikan paling lambat tanggal 30 April
2005. Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota Penghitungan Pajak dikirimkan ke KPP
tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak;
c. SP3 terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada kantor baru yang pada saat
beroperasinya belum dilaksanakan oleh kantor lama, harus dibatalkan. Lembar
Penugasan Pemeriksaan (LP2) atas Wajib Pajak tersebut harus segera dikembalikan
kepada Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (PPPP). Kepala kantor
wilayah baru harus menunjuk Unit Pelaksana Pemeriksa Pajak (UP3) yang akan
melanjutkan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dimaksud dan menginformasikannya
kepada Direktur PPPP. Selanjutnya Direktur PPPP akan menerbitkan LP2 baru untuk
UP3 yang telah ditunjuk;
d. Surat Paksa atau Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang menurut jadwal
penagihan dapat dilaksanakan sebelum beroperasinya kantor baru, harus telah
diterbitkan dan disampaikan oleh unit kantor lama;
e. Terhadap usulan pemberitahuan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan
pada bank yang belum mendapat tanggapan dari Bank Indonesia, usulan
penghapusan tunggakan pajak, pencegahan dan penyanderaan yang belum terbit
Keputusan Menteri Keuangan-nya, kantor lama agar memberitahukan kepada
Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak c.q. Subdirektorat
Penagihan bahwa Wajib Pajak tersebut pindah ke kantor baru dengan menyebutkan
nama unit kantor baru untuk ditindaklanjuti oleh Subdirektorat Penagihan.
E. Berkenaan dengan kode penomoran surat dan cap dinas, agar menyesuaikan dengan ketentuan:
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.1/2005 tentang Pengaturan Kembali Penomoran
dan Pemberian Kode Surat Kantor Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/KMK.1/2005 tentang Penunjukan Unit Organisasi dan
Jabatan yang Memiliki Cap Dinas di Lingkungan Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Pajak,
yang kemudian akan disampaikan melalui intranet Direktorat Jenderal Pajak.
F. Pengadaan dan pencetakan blanko surat ber-kop agar menyesuaikan dengan nama unit organisasi
(nomenklatur) yang baru berdasarkan KMK Nomor 473/KMK.01/2004.
G. Hal-hal khusus atau yang belum diatur dalam Surat Edaran ini, akan diatur lebih lanjut.
Demikian untuk untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.
Direktur Jenderal
ttd.
Hadi Poernomo
NIP 060027375
Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur;
3. Para Tenaga Pengkaji;
di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
peraturan/sedp/13pj.2005.txt · Last modified: 2023/02/05 20:49 by 127.0.0.1