peraturan:sedp:12pj.62001
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
10 Mei 2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 12/PJ.6/2001
TENTANG
EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
(JANUARI S.D. MARET 2001)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Berdasarkan Laporan Bulanan Penerimaan PBB dan BPHTB (KPL.KPPBB.6.2) yang dihimpun oleh Direktorat
PBB dan BPHTB, penerimaan PBB dan BPHTB yang telah dicapai sampai dengan triwulan I tahun anggaran
2001 (Januari s.d. Maret 2001) secara nasional adalah sebesar Rp952.430.937 ribu atau 16,88% dari rencana
penerimaan sebesar Rp5.641.800.000 ribu. Perbandingan rencana dan realisasi penerimaan per sektor dapat
dilihat pada tabel berikut :
(dalam ribuan rupiah)
______________________________________________________________________________________
NO SEKTOR TAHUN ANGGARAN
RENCANA PENERIMAAN REALISASI S.D. MARET 2001 % (4:3)
______________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5
______________________________________________________________________________________
1 Pedesaan 366.897.356 13.053.279 3,56
2 Perkotaan 1.615.500.000 60.120.383 3,72
SKB 1.982.397.356 73.173.662 3,69
3 Perkebunan 208.736.855 26.598.283 12,74
4 Perhutanan 150.285.373 35.724.435 23,77
5 Pertambangan 2.124.880.416 502.240.355 23,64
APBN 4.466.300.000 637.736.735 14,28
6 BPHTB 1.175.500.000 314.694.202 26,77
PBB dan BPHTB 5.641.800.000 952.430.937 16,88
______________________________________________________________________________________
I. PENERIMAAN PBB
1. Realisasi Penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan (SKB)
Dari rencana penerimaan sebesar Rp 1.982.397.356 ribu, sampai dengan triwulan I (Januari
s.d. Maret 2001) telah terealisasi sebesar Rp73.173.662 ribu atau 3,69%. Bila dibandingkan
dengan realisasi penerimaan triwulan I tahun anggaran 2000 (April s.d. Juni 2000), sektor
SKB secara absolut (nominal) mengalami penurunan sebesar Rp121.132.808 ribu atau 62,34%
dan secara relatif (persentase)) mengalami penurunan sebesar 11,78%. Bila dibandingkan
dengan realisasi penerimaan triwulan IV tahun anggaran 1999/2000 (Januari s.d. Maret 2000),
sektor SKB secara absolut (nominal) mengalami penurunan sebesar Rp54.340.880 ribu atau
42,62% dan secara relatif (persentase) mengalami penurunan sebesar 6,55%.
2. Realisasi Penerimaan PBB untuk semua sektor (APBN)
Dari rencana penerimaan sebesar Rp4.466.300.000 ribu, sampai dengan triwulan I tahun
anggaran 2001 (Januari s.d. Maret 2001) telah terealisasi sebesar Rp637.736.735 ribu atau
14,28%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan triwulan I tahun anggaran 2000
(April s.d. Juni 2000), secara absolut (nominal) mengalami penurunan sebesar
Rp453.164.358 ribu atau 41,54% dan secara relatif (persentase) mengalami penurunan
sebesar 25,67%. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan triwulan IV tahun anggaran
1999/2000 (Januari s.d. Maret 2000), secara absolut (nominal) mengalami penurunan sebesar
Rp200.993.927 ribu atau 23,96% dan secara relatif (persentase) mengalami penurunan
sebesar 15,10%.
3. Peringkat realisasi penerimaan PBB secara relatif (persentase)
3.1. Urutan peringkat sektor Pedesaan dan Perkotaan (SKB)
a. Per Kanwil DJP
________________________________________________________________________________________
5 Peringkat Tertinggi 5 Peringkat Terendah
________________________________________________________________________________________
Peringkat Kanwil % Peringkat Kanwil %
________________________________________________________________________________________
1 Kanwil XV Malirja 7,34 13 Kanwil XII Sulselra 2,67
2 Kanwil XI Kaltimsel 5,55 12 Kanwil VII Jabar 3,19
3 Kanwil X Kalbarteng 5,11 11 Kanwil I Sumbagut 3,26
4 Kanwil VI Jaya Khusus 4,15 10 Kanwil II Sumbangteng 3,51
5 Kanwil XIV Bali,NTB,NTT 4,14 9 Kanwil VIII Jateng & DIY 3,52
________________________________________________________________________________________
b. Per KPPBB
________________________________________________________________________________________
10 Peringkat Tertinggi 10 Peringkat Terendah
________________________________________________________________________________________
Peringkat KPPBB % Peringkat KPPBB %
________________________________________________________________________________________
1 Kuningan 23,70 106 Jember 0,35
2 Ambon 17,22 105 Biak 0,44
3 Kupang 16,38 104 Pandeglang 0,62
4 Sampit 12,30 103 Pekalongan 0,93
5 Balikpapan 10,20 102 Serang 1,00
6 Jambi 8,54 101 Palopo 1,14
7 Langsa 8,37 100 Lhokesumawe 1,23
8 Gorontalo 7,37 99 Purwakarta 1,26
9 Palangkaraya 7,04 98 Pamekasan 1,29
10 Metro 6,91 97 Situbondo 1,30
________________________________________________________________________________________
c. Per Daerah Propinsi
________________________________________________________________________________________
5 Peringkat Tertinggi 5 Peringkat Terendah
________________________________________________________________________________________
Peringkat Propinsi % Peringkat Propinsi %
________________________________________________________________________________________
1 Maluku 17,22 30 Maluku Utara 1,67
2 Nusa Tenggara Timur 12,99 29 Sumatera Barat 1,86
3 Gorontalo 7,37 28 Bangka Belitung 1,90
4 Kalimantan Tengah 7,26 27 DI Yogyakarta 2,50
5 Jambi 6,44 26 Sulawesi Selatan 2,59
________________________________________________________________________________________
d. Per Daerah Kabupaten/Kota
________________________________________________________________________________________
10 Peringkat Tertinggi 10 Peringkat Terendah *)
________________________________________________________________________________________
Peringkat Kab/Kota % Peringkat Kab/Kota %
________________________________________________________________________________________
1 Kab. Timur Tengah Selatan 98,63 330 Kab. Tanggamus 0,01
2 Kab. Kutai Timur 62,58 329 Kab. Takalar 0,04
3 Kab. Pasir 51,13 328 Kab. Muna 0,07
4 Kab. Kuningan 44,07 327 Kab. Jember 0,08
5 Kab. Bulungan 32,99 326 Kota Bontang 0,10
6 Kab. Tapanuli Tengah 31,34 325 Kab. Tapin 0,11
7 Kab. Maluku Tengah 30,30 324 Kab. Malinau 0,13
8 Kab. Fak Fak 27,32 323 Kab. Selayar 0,14
9 Kab. Hulu Sungai Selatan 23,03 322 Kab. Pemalang 0,15
10. Kab. Tj. Jabung Barat 21,05 321 Kab. Pasaman 0,16
________________________________________________________________________________________
*) Kab/Kota yang realisasi SKB-nya nihil tidak termasuk dalam perhitungan
3.2. Urutan peringkat seluruh sektor (APBN)
a. Per Kanwil DJP
________________________________________________________________________________________
5 Peringkat Tertinggi 5 Peringkat Terendah
________________________________________________________________________________________
Peringkat Kanwil % Peringkat Kanwil %
________________________________________________________________________________________
1 Kanwil XV Malirja 33,96 13 Kanwil VI Jaya Khusus 4,79
2 Kanwil XI Kaltimsel 24,62 12 Kanwil VII Jabar 6,58
3 Kanwil XIII Sulutteng 24,17 11 Kanwil IX Jatim 7,74
4 Kanwil X Kalbarteng 23,41 10 Kanwil VIII Jateng & DIY 7,79
5 Kanwil II Sumbangteng 21,92 9 Kanwil XIV Bali,NTB,NTT 12,24
________________________________________________________________________________________
b. Per KPPBB
________________________________________________________________________________________
10 Peringkat Tertinggi 10 Peringkat Terendah
________________________________________________________________________________________
Peringkat KPPBB % Peringkat KPPBB %
________________________________________________________________________________________
1 Sorong 44,06 106 Pandeglang 0,46
2 Tarakan 39,47 105 Tasikmalaya 2,16
3 Stabat 36,18 104 Kediri 3,60
4 Biak 33,45 103 Jakarta Pusat 3,93
5 Ternate 31,15 102 Bogor 4,04
6 Sampit 30,51 101 Jakarta Utara 4,24
7 Jambi 29,49 100 Bandung Dua 4,65
8 Banda Aceh 29,09 99 Jakarta Selatan 4,65
9 Jayapura 28,61 98 Medan 5,34
10 Luwuk 26,68 97 Ngawi 5,37
________________________________________________________________________________________
c. Per Daerah Propinsi
________________________________________________________________________________________
5 Peringkat Tertinggi 5 Peringkat Terendah
________________________________________________________________________________________
Peringkat Propinsi % Peringkat Propinsi %
________________________________________________________________________________________
1 Irian Jaya 37,92 30 DKI Jakarta 4,79
2 Maluku Utara 61,96 29 DI Yogyakarta 5,45
3 Kalimantan Timur 28,50 28 Maluku 5,65
4 Jambi 27,31 27 Banten 5,91
5 Sulawesi Utara 24,71 26 Bali 6,24
________________________________________________________________________________________
d. Per Daerah Kabupaten/Kota
________________________________________________________________________________________
10 Peringkat tertinggi 10 Peringkat terendah*)
________________________________________________________________________________________
Peringkat Kab/Kota % Peringkat Kab/Kota %
________________________________________________________________________________________
1 Kab. Mimika 76,93 339 Kab. Maluku Tenggara 0,02
2 Kab. Malinau 61,96 338 Kab. Pandeglang 0,28
3 Kab. Paniai 56,33 337 Kab. Lebak 0,64
4 Kab. Bolaang Mongondow 54,32 336 Kab. Ciamis 0,80
5 Kab. Muaro Jambi 51,86 335 Kota Madiun 0,81
6 Kab. Sorong 49,39 334 Kota Samarinda 0,88
7 Kab. Manukwari 44,56 333 Kab. Pesisir Selatan 1,04
8 Kab. Sabang 43,94 332 Kab. Magetan 1,70
9 Kab. Buol 43,87 331 Kab. Kediri 1,79
10 Kab. Bulungan 43,14 330 Kab. Badung 2,24
________________________________________________________________________________________
*) Kab/Kota yang realisasi SKB-nya nihil tidak termasuk dalam perhitungan
II. PENERIMAAN BPHTB
Dari rencana penerimaan sebesar Rp1.175.500.000 ribu, sampai dengan triwulan I tahun anggaran
2001 (Januari s.d. Maret 2001) telah terealisasi sebesar Rp314.694.202 ribu atau 26,77%. Bila
dibandingkan dengan realisasi penerimaan triwulan I tahun anggaran 2000 (April s.d. Juni 2000),
secara absolut (nominal) mengalami peningkatan sebesar Rp69.763.827 ribu atau 28,48% dan secara
relatif (persentase) mengalami penurunan sebesar 8,22%. Bila dibandingkan dengan realisasi
penerimaan triwulan IV tahun anggaran 1999/2000 (Januari s.d. Maret 2000), secara absolut (nominal)
mengalami peningkatan sebesar Rp88.307.645 ribu atau 39,01% dan secara relatif (persentase)
mengalami penurunan sebesar 20,81%.
Peringkat realisasi penerimaan BPHTB secara relatif (persentase) tercantum pada tabel dibawah ini:
1. Per Kanwil DJP
________________________________________________________________________________________
Peringkat Tertinggi 5 Peringkat Terendah
________________________________________________________________________________________
Peringkat Kanwil % Peringkat Kanwil %
________________________________________________________________________________________
1 Kanwil XI kaltimsel 45,15 13 Kanwil II Sumbangteng 10,09
2 Kanwil XIII Sulutteng 35,40 12 Kanwil X Kalbarteng 16,09
3 Kanwil VIII Jateng & DIY 35,04 11 Kanwil XV Malirja 17,72
4 Kanwil I Sumbagut 34,29 10 Kanwil VI Jaya Khusus 25,32
5 Kanwil VII Jabar 33,75 9 Kanwil XII Sulselra 27,62
________________________________________________________________________________________
2. Per KPPBB
________________________________________________________________________________________
10 Peringkat Tertinggi 10 Peringkat Terendah
________________________________________________________________________________________
Peringkat KPPBB % Peringkat KPPBB %
________________________________________________________________________________________
1 Padang Sidempuan 588,15 106 Buntok 0,07
2 Langsa 439,51 105 Biak 0,84
3 Pati 216,48 104 Muara Bungo 1,18
4 Pematang Siantar 169,17 103 Palangkaraya 1,75
5 Temanggung 155,50 102 Singkawang 3,34
6 Balikpapan 111,15 101 Rengat 3,66
7 Purwakarta 108,66 100 Lahat 3,67
8 Ngawi 106,24 99 Sintang 4,44
9 Palembang 83,75 98 Pangkal Pinang 4,86
10 Tarakan 73,96 97 Pekanbaru 5,32
________________________________________________________________________________________
3. Per Daerah Propinsi
________________________________________________________________________________________
5 Peringkat Tertinggi 5 Peringkat Terendah
________________________________________________________________________________________
Peringkat Propinsi % Peringkat Propinsi %
________________________________________________________________________________________
1 DI Aceh 80,60 30 Bangka Belitung 4,86
2 Kalimantan Timur 61,13 29 Kalimantan Tengah 4,89
3 Bengkulu 52,45 28 Riau 8,42
4 Sumatera Selatan 50,69 27 Maluku 10,99
5 Sulawesi Tengah 44,50 26 Sulawesi Tenggara 17,36
________________________________________________________________________________________
4. Per Daerah Kabupaten/Kota
________________________________________________________________________________________
10 Peringkat tertinggi 10 Peringkat terendah *)
________________________________________________________________________________________
Peringkat Kab. Kota % Peringkat Kab/Kota %
________________________________________________________________________________________
1 Kab. Tapanuli Selatan 2.339,97 301 Kab. Rokan Ilir 0,04
2 Kab. Wonosobo 890,12 300 Kab. Barito Selatan 0,11
3 Kab. Musibanyuasin 803,78 299 Kab. Merangin 0,23
4 Kab. Simalungun 618,77 298 Kab. Bengkalis 0,24
5 Kab. Pati 504,36 297 Kab. Kapuas 0,25
6 Kab. Aceh Timur 481,20 296 Kab. Lahat 0,27
7 Kab. Pangkep 382,84 295 Kab. Swl/Sijunjung 0,30
8 Kab. Alor 337,24 294 Kab. Bontang 0,30
9 Kab. Ogan Komering Ilir 259,55 293 Kab. Indragiri Hulu 0,37
10 Kab. Pasir 178,84 292 Kab. Tanggamus 0,46
________________________________________________________________________________________
*) Kab/Kota yang realisasi BPHTB-nya nihil tidak termasuk dalam perhitungan
III. PENERIMAAN PBB DAN BPHTB
Dari rencana penerimaan PBB dan BPHTB sebesar Rp5.641.800 ribu, sampai dengan triwulan I tahun
anggaran 2001 (Januari s.d. Maret 2001) telah terealisasi sebesar Rp952.430.937 ribu atau 16,88%.
Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan triwulan I tahun anggaran 2000 (April s.d. Juni 2000),
secara absolut (nominal) mengalami penurunan sebesar Rp383.400.531 ribu atau 28,70% dan secara
relatif (persentase) mengalami penurunan sebesar 22,06%.
Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan triwulan IV tahun anggaran 1999/2000 (Januari s.d.
Maret 2000), secara absolut (nominal) mengalami penurunan sebesar Rp112.686.282 ribu atau
10,58% dan secara relatif (persentase) mengalami penurunan sebesar 15,10%.
Peringkat secara nasional penerimaan PBB dan BPHTB secara relatif (persentase) adalah sebagaimana
pada tabel dibawah ini :
1. Per Kanwil DJP
________________________________________________________________________________________
5 Peringkat Tertinggi 5 Peringkat Terendah
________________________________________________________________________________________
Peringkat Kanwil % Peringkat Kanwil %
________________________________________________________________________________________
1 Kanwil XV Malirja 33,86 13 Kanwil VIII Jateng & DIY 11,02
2 Kanwil XI Kaltimsel 25,90 12 Kanwil IX Jatim 11,80
3 Kanwil XIII Sulutteng 24,58 11 Kanwil VII Jabar 13,13
4 Kanwil X Kalbarteng 22,25 10 Kanwil VI Jaya Khusus 13,50
5 Kanwil III Sumbangsel 19,74 9 Kanwil XIV Bali, NTB, NTT 14,65
________________________________________________________________________________________
2. Per KPPBB
________________________________________________________________________________________
10 Peringkat Tertinggi 10 Peringkat Terendah
________________________________________________________________________________________
Peringkat KPPBB % Peringkat KPPBB %
________________________________________________________________________________________
1 Sorong 44,00 106 Pandeglang 0,88
2 Tarakan 39,73 105 Tasikmalaya 4,79
3 Biak 33,18 104 Kediri 5,38
4 Stabat 32,65 103 Ambon 5,75
5 Balikpapan 31,84 102 Jember 6,56
6 Ternate 31,12 101 Ngawi 7,19
7 Jambi 29,84 100 Madiun 7,43
8 Banda Aceh 29,05 99 Ungaran 7,49
9 Jayapura 28,64 98 Purwokerto 8,48
10 Pontianak 28,01 97 Jakarta Pusat 8,72
________________________________________________________________________________________
3. Per Daerah Propinsi
________________________________________________________________________________________
5 Peringkat Tertinggi 5 Peringkat Terendah
________________________________________________________________________________________
Peringkat Propinsi % Peringkat Propinsi %
________________________________________________________________________________________
1 Irian Jaya 37,84 30 Maluku 5,75
2 Maluku Utara 31,12 29 Bangka Belitung 9,46
3 Kalimantan Timur 30,10 28 Jawa Tengah 10,97
4 Jambi 27,39 27 DI Yogyakarta 11,32
5 Sulawesi Utara 25,19 26 Jawa Timur 11,80
________________________________________________________________________________________
4. Per Daerah Kabupaten/Kota
________________________________________________________________________________________
10 Peringkat Tertinggi 10 Peringkat Terendah *)
________________________________________________________________________________________
Peringkat Kab/Kota % Peringkat Kab/Kota %
________________________________________________________________________________________
1 Kab. Mimika 76,53 339 Kab. Maluku Tenggara 0,07
2 Kab. Malinau 61,93 338 Kab. Lebak 0,80
3 Kab. Paniai 56,25 337 Kab. Pandeglang 0,95
4. Kab. Bolaang Mongondow 54,05 336 Kab. Pesisir Selatan 1,04
5 Kab. Muaro Jambi 51,59 335 Kab. Ciamis 1,82
6 Kab. Sorong 49,37 334 Kab. Magetan 1,88
7 Kab. Ketapang 47,92 333 Kab. Kediri 2,51
8 Kab. Manokwari 44,55 332 Kota Samarinda 4,06
9 Kota Sabang 43,84 331 Kota Madiun 4,16
10 Kab. Buol 43,70 330 Kab. Labuhan Batu 4,57
________________________________________________________________________________________
*) Ada dua Kabupaten yang belum ada realisasi PBB dan BPHTB-nya yaitu Kab. Pulau Baru dan Kab. Maluku
Tenggara Barat .
Perbandingan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2001
dengan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB triwulan IV tahun anggaran 1999/2000 (Januari s.d.
Maret 2000) dan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB triwulan I tahun anggaran 2000 (April s.d. Juni
2000) per sektor adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Edaran ini.
Dari hasil evaluasi tersebut di atas, secara umum realisasi penerimaan PBB sampai dengan triwulan I
tahun anggaran 2001 belum memuaskan, terutama untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan. Untuk
realisasi penerimaan BPHTB secara umum cukup baik. Keadaan ini perlu diwaspadai oleh seluruh
KPPBB dan Kanwil DJP u.p Bidang PBB dengan mengambil langkah dan upaya yang konkrit dan nyata
serta sungguh-sungguh untuk mengamankan rencana penerimaan tahun anggaran 2001 yang cukup
berat.
IV. IDENTIFIKASI PENYEBAB KEBERHASILAN/KETIDAKBERHASILAN PENCAPAIAN RENCANA PENERIMAAN
A. Rendahnya realisasi penerimaan PBB khususnya sektor Pedesaan dan Perkotaan pada
Triwulan I Tahun Anggaran 2001 kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa masalah
antara lain :
1. SPPT 2001 belum sepenuhnya diterima oleh Wajib Pajak, sehingga realisasi yang ada
sebagian besar adalah realisasi tunggakan tahun-tahun sebelumnya;
2. belum dilaksanakan Law Enforcement secara penuh, karena kurang sempurnanya
data administrasi perpajakan, sulitnya mengidentifikasi objek sita dan terbatasnya
jurusita yang berpengalaman;
B. Realisasi penerimaan BPHTB yang cukup baik antara lain disebabkan cukup
banyaknya diterbitkan hak baru (HGU dll), transaksi jual-beli, dan perluasan objek
pajak karena waris/penggabungan/peleburan/pemekaran usaha, serta adanya
penurunan NPOPTKP di beberapa Kabupaten/Kota.
V. LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKSANAKAN/PEMECAHAN
A. Dalam rangka pengamanan penerimaan PBB tahun 2001 KPPBB agar melaksanakan upaya
yang kongkret dengan sungguh-sungguh, antara lain :
1. mempercepat penyampaian SPPT PBB tahun 2001 paling lambat akhir Mei 2001;
2. meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak melalui kegiatan penyuluhan,
percepatan proses penyelesaian pelayanan terutama untuk pengurangan/keberatan
/dan pembetulan;
3. mengupayakan pengaktifan Tim Pencairan Tunggakan melalui kerjasama dengan
Pemda;
4. melaksanakan kegiatan penagihan aktif terutama terhadap penunggak potensial
sesuai ketentuan yang berlaku;
5. mengupayakan terselenggaranya kampanye masyarakat lunas PBB melalui media
elektronik dan media cetak;
6. membentuk tim monotoring evaluasi penerimaan per Kabupaten/Kota untuk
memantau, mengawasi dan mengevaluasi secara rutin penerimaan PBB;
7. meningkatkan kerjasama operasional terpadu Tim Intensifikasi PBB Tingkat
kabupaten/Kota melalui Pekan Panutan Pelunasan PBB, Bulan Bhakti Pelunasan PBB,
operasi sisir dari pintu ke pintu;
8. memberikan himbauan kepada WP yang mempunyai ketetapan PBB besar;
9. meningkatkan pengawasan dan pembinaan tertib administrasi kepada Tempat
Pembayaran/Kepala Desa/Kolektor untuk menghindari salah setor dan pengendapan;
10. jika memungkinkan menyediakan loket pembayaran PBB dan BPHTB di KPPBB.
B. Dalam rangka pengamanan penerimaan BPHTB tahun 2001 KPPBB agar melaksanakan upaya
yang konkret dengan sungguh-sungguh, antara lain :
1. Meminimalkan SSB fiktif melalui penyuluhan kepada para Wajib Pajak dan
meningkatkan kerjasama dengan pihak Bank dan para PPAT serta pejabat lain yang
terkait;
2. Menerbitkan STB/SKBKB/SKBKBT terhadap Wajib Pajak yang tidak/kurang bayar;
3. melaksanakan kegiatan penagihan aktif terutama terhadap penunggak BPHTB
potensial sesuai ketentuan yang berlaku;
4. meningkatkan upaya pemantauan, pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap
penerimaan BPHTB;
5. mengawasi penerapan NPOPTKP oleh WP terhadap seluruh SSB;
6. melakukan pencocokan NPOP dengan NJOP terhadap seluruh SSB.
VI. LAIN-LAIN
Untuk mengamankan rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2001 agar setiap KPPBB
mempedomani dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh Rencana Kerja Operasional yang telah
ditetapkan.
Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti.
A.n.DIREKTUR JENDERAL
Pjs. DIREKTUR PBB DAN BPHTB
ttd,
PETRONIUS SARAGIH
peraturan/sedp/12pj.62001.txt · Last modified: 2023/02/05 20:41 by 127.0.0.1