User Tools

Site Tools


peraturan:sedp:12pj.521998
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                       9 Juni 1998

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 12/PJ.52/1998

                        TENTANG

         PPN DAN/ATAU PPn BM DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 192/KMK.04/1998 tanggal 23 Maret 1998 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 TAHUN 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan 
Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Saudara adalah :
1.  Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 47/KMK.01/1997 
    tanggal 26 Januari 1997 dan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 548/KMK.04/1994 tanggal 7 
    Nopember 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.

2.  Selanjutnya ketentuan/perlakuan PPN dan/atau PPn BM yang berlaku saat ini di Kawasan Berikat 
    Pulau Batam disekitarnya adalah sebagai berikut :
    2.1.    Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam Kawasan Berikat (Bonded Warehouse) 
        Daerah Industri Pulau Batam yang melakukan kegiatan :
        a.  Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha 
            sepanjang Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut digunakan untuk 
            menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;
        b.  Penyerahan Barang Kena Pajak antar Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak 
            tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;
        c.  Penyerahan Barang Kena Pajak dari Kawasan Berikat/EPTE lainnya kepada 
            Pengusaha atau sebaliknya sepanjang Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk 
            menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;
        d.  Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang Barang Kena 
            Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;
        e.  Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean oleh 
            Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut digunakan untuk 
            menghasilkan Barang Kena Pajak yang ekspor;
        f.  Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh Pengusaha sepanjang 
            Jasa Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang 
            diekspor.

    2.2.    Apabila penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, 
        pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar 
        Daerah Pabean di Kawasan Berikat (Bonded Zone) daerah Industri Pulau Batam tidak 
        digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor, maka atas penyerahan atau 
        pemanfaatan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tersebut terutang PPN dan/atau PPn BM.

3.  Pengusaha yang mengimpor Barang Kena Pajak atau yang membeli Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
    Kena Pajak yang dipergunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak untuk diekspor PPN dan/atau 
    PPn BM nya dapat tidak dipungut setelah memperoleh Surat Keterangan PPN dan/atau PPn BM tidak 
    dipungut yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Batam seperti yang dimaksud pada butir 4.1.b.

4.  Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Fasilitas PPN dan/atau PPn BM Tidak Dipungut diatur sebagai 
    berikut :

    4.1.    Untuk Impor Barang Kena Pajak.
        a.  Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan PPN dan/atau PPn BM Tidak 
            Dipungut atas Impor Barang Kena Pajak untuk diekspor (Lihat pada lampiran 1), 
            diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Batam, dengan dilampiri dokumen 
            Impor berupa Letter of Credit (L/C), Invoice, Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill dan 
            dokumen kontrak yang bersangkutan.

        b.  Surat Keterangan PPN dan/atau PPn BM Tidak Dipungut (Lihat lampiran 2) diterbitkan 
            oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Batam dalam rangkap 3 (tiga) dengan 
            peruntukkan sebagai berikut :
            -   Lembar ke-1 :   Untuk Bank Devisa/Direktorat Jenderal Bea dan 
                            Cukai melalui Wajib Pajak;
            -   Lembar ke-2 :   Untuk Kantor Pelayanan Pajak Batam;
            -   Lembar ke-3 :   Untuk Pengusaha Kena Pajak.

        c.  Bank Devisa/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah menerima Surat Keterangan 
            PPN dan/atau PPn BM Tidak Dipungut harus membubuhkan cap "PPN dan/atau 
            PPn BM Tidak Dipungut eks PP Nomor 39 TAHUN 1998" (Contoh lihat lampiran 3) 
            serta mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan PPN dan/atau PPn BM 
            Tidak Dipungut pada setiap lembar PIB, SSP atau Bukti Pungutan Pajak atas Impor 
            (KP. PPh.2.3./BP-96, lihat lampiran 4).

            Asli dari dokumen PIB, SSP atau Bukti Pungutan Pajak atas Impor yang telah dicap 
            tersebut diserahkan kepada Importir/PKP, sedangkan tembusannya disampaikan 
            kepada Kantor Pelayanan Pajak Batam pada setiap akhir bulan, paling lambat tanggal 
            5 pada bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Pengantar (Lihat lampiran 5).

    4.2.    Untuk Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

        a.  Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan PPN dan/atau PPn BM Tidak 
            Dipungut atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak untuk diekspor 
            (Lihat lampiran 6), diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Batam, dengan 
            dilampiri photo copy Kontrak atau Surat Perjanjian Jual Beli.

        b.  Surat Keterangan PPN dan/atau PPn BM Tidak Dipungut atas perolehan Barang Kena 
            Pajak atau Jasa Kena Pajak diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Batam 
            dalam rangkap 3 (tiga) lihat lampiran 7 dengan peruntukkan sebagai berikut :
            -   Lembar ke-1 :   Untuk Pabrikan/Pengusaha yang menyerahkan 
                            Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 
                            melalui pembeli.
            -   Lembar ke-2 :   Untuk Kantor Pelayanan Pajak Batam.
            -   Lembar ke-3 :   Untuk Pengusaha Kena Pajak Pembeli.

        c.  Pabrikan/Pengusaha yang menyerahkan dan/atau Jasa Kena Pajak, setelah menerima 
            Surat Keterangan PPN dan/atau PPn BM Tidak Dipungut wajib membuat Faktur Pajak 
            rangkap 3 (tiga) dan harus membubuhkan cap "PPN dan/atau PPn BM Tidak Dipungut 
            Eks PP Nomor 39 TAHUN 1998", serta mencantumkan nomor dan tanggal Surat 
            Keterangan PPN dan/atau PPn BM Tidak Dipungut pada setiap lembar Faktur Pajak 
            dimaksud.

            Adapun peruntukkan dari setiap lembar Faktur Pajak tersebut adalah sebagai berikut :
            -   Lembar ke-1 :   Untuk Pengusaha Kena Pajak Pembeli.
            -   Lembar ke-2 :   Untuk Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha 
                            Kena Pajak Penjual terdaftar sebagai lampiran 
                            SPT Masa PPN.
            -   Lembar ke-3 :   Untuk arsip Pengusaha Kena Pajak Penjual.

        d.  Atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan pemanfaatan Jasa Kena 
            Pajak sebagaimana tersebut pada butir 2.1. huruf e dan f, Pengusaha wajib membuat 
            SSP dan dibubuhi cap "PPN dan/atau PPn BM Tidak Dipungut Eks PP Nomor 39 
            Tahun 1998".

    4.3.    Surat Keterangan PPN dan/atau PPn BM Tidak Dipungut harus diterbitkan oleh Kantor 
        Pelayanan Pajak Batam paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah Surat 
        Permohonan Pengusaha Kena Pajak diterima secara lengkap.

5.  Apabila Pengusaha yang telah memperoleh fasilitas PPN dan/atau PPn BM Tidak Dipungut atas 
    kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1., ternyata Barang Kena Pajak yang dihasilkan tidak 
    seluruhnya diekspor, maka PPN dan/atau PPn BM yang seharusnya terhutang harus dibayar kembali.

    Selanjutnya atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tidak diekspor tersebut terutang PPN dan/atau 
    PPn BM.

    Tata Cara penghitungan PPN dan/atau PPn BM yang harus dibayar kembali berpedoman pada 
    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994 tanggal 20 Desember 1994, Tentang Tata Cara 
    Pengkreditan Pajak Masukan.

6.  Kantor Pelayanan Pajak yang menerima Dokumen/Laporan baik dari Bank Devisa/Direktorat Jenderal 
    Bea dan Cukai maupun dari PKP Penjual sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.c dan 4.2.c di atas, 
    selanjutnya mencatat/membukukannya pada daftar impor BKP, Penyerahan BKP, Pemanfaatan BKP 
    tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang PPNnya tidak
    dipungut dan melaporkannya ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya
    tanggal 10 pada bulan berikutnya (bentuk daftar dan Laporan lihat lampiran 8).

    Selanjutnya berdasarkan Laporan Kantor Pelayanan Pajak tersebut, Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak menyampaikan Laporan triwulanan kepada Direktorat Jenderal Pajak cq. Direktur 
    Perencanaan dan Potensi Perpajakan selambat-lambatnya tanggal 30 bulan ke-2 setelah berakhirnya 
    triwulan yang bersangkutan (bentuk laporan lihat Lampiran 9).

Demikian untuk mendapat perhatian dan untuk disebarluaskan di Wilayah kerja Saudara.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Ttd

A.ANSHARI RITONGA
peraturan/sedp/12pj.521998.txt · Last modified: 2023/02/05 06:28 by 127.0.0.1