peraturan:sedp:12pj.431993
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
12 Juli 1993
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 12/PJ.43/1993
TENTANG
PPh PASAL 23/PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN ATAU BAGIAN KEUNTUNGAN
DARI PERSEROAN DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
1. Sebagaimana diketahui bahwa atas penghasilan berupa deviden dari perseroan dalam negeri yang
dibayarkan atau terutang oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 26
Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dipotong PPh Pasal 23 atau Pasal 26.
2. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1985, PPh Pasal 23 dan Pasal
26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya
penghasilan yang bersangkutan.
3. Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan mengenai saat terutangnya/pemotongan PPh Pasal 23/
Pasal 26 atas pembayaran deviden atau bagian keuntungan dari perseroan dalam negeri dengan ini
disampaikan penegasan sebagai berikut :
3.1. Bagi perusahaan yang tidak go public, saat terutangnya PPh Pasal 23 atau Pasal 26 ialah pada
saat disediakan untuk dibayarkan. Adapun yang dimaksud dengan saat disediakan untuk
dibayarkan adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan yaitu pada
saat pembagian dividen diumumkan/ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) Tahunan.
Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan
dividen sementara ( dividen interim ), maka PPh Pasal 23/Pasal 26 terutang pada saat
diumumkan/ditentukan dalam Rapat Direksi/ pemegang saham sesuai dengan Anggaran
Dasar perseroan yang bersangkutan.
3.2. Bagi perseroan yang go public, penentuan saat terutangnya PPh Pasal 23/Pasal 26 atas
pembagian dividen berdasarkan tanggal RUPS akan mengalami kesulitan dalam
pelaksanaannya, mengingat sampai dengan suatu jangka waktu tertentu setelah tanggal
RUPS saham yang diperjual belikan di Bursa masih mengandung hak memperoleh dividen,
sehingga pemegang saham yang berhak atas dividen tersebut masih berubah-ubah.
Pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk dividen final) atau Rapat Direksi
(untuk dividen interim) pemegang saham yang berhak menerima dividen tersebut belum
dapat dipastikan, sehingga pemotongan PPh Pasal 23/Pasal 26 terhadap pemegang saham
belum dapat dilakukan. Bagi perusahaan yang go public, pemegang saham yang berhak
menerima dividen adalah mereka yang terdaftar sebagai pemegang saham pada tanggal
tertentu yaitu tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak menerima
dividen.
Dengan demikian kewajiban perusahaan untuk memotong PPh Pasal 23/Pasal 26 baru timbul
pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen ( recording
date ). Dengan perkataan lain pemotongan PPh Pasal 23/Pasal 26 atas dividen "yang
dibayarkan atau terutang" sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 26 baru dapat
dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen
tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.
Contoh : Pada tanggal 22 Juni 1992, PT. "XYZ" menyelenggarakan Rapat Umum
Tahunan Pemegang Saham. Rapat tersebut telah memutuskan antara lain :
a. Membagikan dividen kepada para pemegang saham yang
berhak sebesar Rp. 275,- per saham yang terdiri dari :
- Dividen interim sebesar Rp. 100,- telah dibayarkan pada
tanggal 19 Desember 1991.
- Dividen final sebesar Rp. 175,- akan dibayarkan pada
tanggal 28 Juli 1992.
b. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam bentuk bilyet giro.
c. Syarat-syarat pembagian dividen :
- Periode cum dividen adalah sampai dengan tanggal 13 Juli
1992
- Periode ex dividen adalah tanggal 14 Juli 1992
- Yang berhak menerima dividen adalah para pemegang
saham yang tercatat pada Daftar Pemegang saham
selambat-lambatnya tanggal 28 Juli 1992 pukul 16.00 WIB
(recording date).
Dari contoh tersebut, saat terutangnya/saat pemotongan PPh Pasal 23/Pasal 26 adalah :
a. Untuk pembagian dividen interim sebesar Rp. 100,- per saham, saat terutangnya
PPh Pasal 23 atau Pasal 26 adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang
saham yang berhak menerima dividen interim misalnya 19 November 1991
(umumnya 1 bulan sebelum tanggal pembayaran).Dengan demikian baik pemegang
saham Wajib Pajak Perseorangan dalam negeri/luar negeri maupun Wajib Pajak
Badan dalam negeri/luar negeri yang menerima dividen interim tersebut wajib
dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% atau Pasal 26 sebesar 20% atau berdasarkan
tarif menurut ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax treaty),
dan disetorkan ke bank persepsi/kantor pos dan giro paling lambat tanggal 10
Desember 1991, serta dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PT. "XYZ"
terdaftar paling lambat tanggal 20 Desember 1991.
b. Untuk pembagian dividen final sebesar Rp. 175,- persaham, saat terutangnya PPh
Pasal 23 atau Pasal 26 adalah tanggal 28 Juli 1992 yaitu pada tanggal penentuan
kepemilikan saham yang berhak menerima dividen (recording date). Dengan
demikian maka dividen yang diperoleh :
b.1. Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha
Milik Negara/Daerah dan Koperasi, tidak dipotong PPh Pasal 23 karena
penentuan pemilikan saham yang berhak menerima dividen sebesar
Rp. 175,- per saham, baru dilakukan pada tanggal 28 Juli 1992 sehingga
berlaku ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983 setelah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1991.
b.2. Wajib Pajak dalam negeri perseorangan dan Wajib Pajak dalam negeri
badan selain yang berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara/
Daerah dan Koperasi wajib dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15%
b.3 Wajib Pajak luar negeri baik perseorangan maupun badan wajib dipotong
PPh Pasal 26 sebesar 20% atau berdasarkan tarif menurut ketentuan dalam
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax treaty)dalam hal penerimanya
adalah penduduk negara yang berlaku Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda dengan Indonesia.
PPh Pasal 23 dan Pasal 26 tersebut pada huruf b.2 dan b.3 diatas sudah harus disetorkan
ke bank persepsi/kantor pos dan giro paling lambat tanggal 10 Agustus 1992; dan dilaporkan
ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PT. "XYZ" terdaftar, paling lambat tanggal 20 Agustus
1992.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
FUAD BAWAZIER
peraturan/sedp/12pj.431993.txt · Last modified: 2023/02/05 05:55 by 127.0.0.1