peraturan:sedp:11pj.221987
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
26 Maret 1987
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 11/PJ.22/1987
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PENYELESAIAN KEBERATAN PPh MENURUT PASAL 25 JO PASAL 26
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Bersama ini perlu diingatkan adanya ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 bahwa
atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang
Nomor 6 TAHUN 1983 harus sudah diputuskan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima dan apabila tidak diputuskan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat
(5) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. Andaikata
keberatan yang diajukan Wajib Pajak tersebut menunjukkan lebih bayar, maka di samping keberatan Wajib
Pajak tersebut dianggap diterima, juga kelebihan bayar yang diajukan Wajib Pajak tersebut harus
dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dianggap diterimanya keberatan Wajib Pajak
tersebut yaitu sesuai dengan jiwa Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983.
Berhubung dengan itu kami anggap penting untuk perhatian semua unit di Inspeksi Pajak, Kantor Wilayah
maupun di Kantor Pusat atas hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini :
I. Sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Direktur Pajak No. Kep-809/PJ.2/1986 tentang
Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Untuk Memberikan
Keputusan Atas Keberatan Wajib Pajak Mengenai Pajak Penghasilan, maka agar keputusan atas
keberatan Wajib Pajak dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983, diperlukan adanya tindakan
pengawasan dan pengamanan terhadap proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak tersebut.
II. Mengingat akan butir I di atas, bersama ini diberikan beberapa petunjuk mengenai tindakan
pengawasan dan pengamanan yang harus Saudara laksanakan dalam proses penyelesaian keberatan
Wajib Pajak sebagai berikut :
1. Untuk mempercepat proses penyelesaian keberatan yang diajukan Wajib Pajak, kepada Wajib
Pajak yang akan mengajukan keberatan supaya Saudara anjurkan agar surat keberatannya
diajukan kepada Kepala Inspeksi Pajak setempat dengan tindasan kepada :
- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan,
- Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta,
baik secara langsung maupun melalui pos tercatat.
Dan perlu diingatkan pula kepada Wajib Pajak bahwa satu surat keberatan harus diajukan
untuk satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
2. Setiap penerimaan surat keberatan yang disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak,
kepada Wajib Pajak yang bersangkutan harus Saudara berikan surat "Tanda Penerimaan
Surat Keberatan" yang dapat Saudara buat sendiri yang paling sedikit memuat hal-hal
sebagai berikut :
- tanggal diterimanya surat keberatan
- jenis pajak dan tahun pajak
- Nama & Alamat Wajib Pajak
- dan NPWP.
Surat Tanda Penerimaan Surat Keberatan tersebut maupun tanda pengiriman Surat Keberatan
melalui pos tercatat adalah merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan yang penting
baik bagi Wajib Pajak maupun bagi fiskus.
3. Surat keberatan atau tindasan surat keberatan yang diterima oleh Inspeksi Pajak atau oleh
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
tersebut, dibukukan ke dalam "Buku Register Penerimaan Surat Keberatan" oleh Seksi yang
menangani keberatan baik di Kantor Inspeksi Pajak maupun Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
Surat-surat keberatan Wajib Pajak yang diisikan ke dalam Buku Register tersebut di Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak hanyalah surat-
surat keberatan yang penyelesaiannya menjadi wewenang yang bersangkutan.
Agar "Buku Register Penerimaan Surat Keberatan" tersebut dapat digunakan sebagai alat
pengawasan, maka di dalam masing-masing buku register tersebut harus dicantumkan
"tanggal batas akhir" penyelesaian keberatan Wajib Pajak (sesuai batas wewenang yang telah
ditentukan) untuk masing-masing surat keberatan yang telah dicatat. Di samping itu
pengisian/pencatatan "Buku Register Penerimaan Surat Keberatan" tersebut harus dilakukan
secara tertib dan teratur berdasarkan urutan tanggal diterimanya surat keberatan (secara
kronologis).
Untuk keseragaman, maka bentuk dan isi Buku Register tersebut supaya dibuat sesuai
dengan contoh terlampir (lihat lampiran I).
4. Kepala Inspeksi Pajak harus sudah dapat menyelesaikan dan mengirimkan Uraian
Pemandangan Atas Surat Keberatan Wajib Pajak bersama-sama berkas Wajib Pajak yang
bersangkutan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kepada Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Pajak (sesuai dengan batas wewenang yang telah ditentukan dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-809/PJ.2/1986 tanggal 10 Juli 1986) dalam batas
waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat keberatan Wajib Pajak.
Pengiriman uraian pemandangan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan "Surat
Pengantar Pengiriman Berkas Keberatan" dengan tindasan kepada Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Pajak (dalam hal uraian pemandangan keberatan tersebut dikirimkan ke Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak) atau kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak (dalam hal uraian pemandangan keberatan tersebut dikirimkan ke Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pajak).
5. Pengiriman berkas keberatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir II.4 di atas,
harus dilakukan secara terpisah per jenis pajak dan per tahun pajak (tidak boleh digabungkan
menjadi satu). Jadi setiap Surat Pengantar Pengiriman Berkas Keberatan hanya digunakan
untuk satu berkas keberatan. Dan satu berkas keberatan hanya untuk satu keberatan atau
untuk satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
Contoh :
- pengiriman berkas keberatan PPh Pasal 21 tahun 1985 harus dipisahkan dengan
pengiriman berkas keberatan PPh Pasal 26 tahun 1985 karena jenis pajaknya
berbeda.
- pengiriman berkas keberatan PPh tahun pajak 1985 harus dipisahkan dengan
pengiriman berkas keberatan PPh tahun pajak 1986, karena tahun pajaknya berbeda.
6. Untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan penyelesaian keberatan baik di Kantor
Inspeksi Pajak, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak maupun di Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pajak, maka berdasarkan "Buku Register Penerimaan Surat Keberatan"
tersebut harus dibuat "Daftar Pengawasan Penyelesaian Keberatan" pada papan tulis
sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan mudah setiap hari, baik oleh Kepala Seksi
yang bertanggung jawab maupun oleh petugas pelaksana yang bersangkutan.
Keberatan Wajib Pajak yang harus dicantumkan dalam "Daftar Pengawasan Penyelesaian
Keberatan" adalah sebagai berikut :
a. Di Inspeksi Pajak yang harus diisikan ke dalam "Daftar Pengawasan Penyelesaian
Keberatan" adalah keberatan Wajib Pajak yang batas waktu penyelesaian Uraian
Pemandangannya paling lama tinggal 1 (satu) bulan lagi dari batas waktu yang telah
ditentukan seperti tersebut pada butir II.4 di atas.
b. Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pajak yang harus diisikan ke dalam "Daftar Pengawasan Penyelesaian Keberatan"
adalah keberatan Wajib Pajak yang batas waktu penyelesaian keberatannya paling
lama tinggal 3 (tiga) bulan lagi dari batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 26
ayat (1) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983.
Jadi papan pengawasan (Daftar Pengawasan Penyelesaian Keberatan) tersebut hanya
memuat hal-hal yang penting/mendesak saja dan surat-surat keberatan yang sudah
diselesaikan dapat dihapus dari papan pengawasan tersebut. Sedangkan data-data/hal-hal
untuk pengawasan secara keseluruhan sudah terdapat pada Buku Register Penerimaan Surat
Keberatan.
Untuk keseragaman, bentuk dan isi Daftar Pengawasan tersebut supaya dibuat sesuai dengan
contoh terlampir (lihat lampiran II).
III. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengawasan dan pengamanan terhadap penyelesaian
keberatan dilakukan oleh :
1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terhadap :
a. penyelesaian atau pembuatan Uraian Pemandangan yang harus dilakukan oleh
Kepala Inspeksi Pajak atas Surat Keberatan yang menjadi wewenangnya.
b. penyelesaian atau pembuatan Keputusan Keberatan yang harus dilakukan oleh
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan batas wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-809/PJ.2/1986 tanggal
10 Juli 1986.
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terhadap :
a. penyelesaian atau pembuatan Uraian Pemandangan yang harus dilakukan oleh
masing-masing Kepala Inspeksi Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak yang bersangkutan atas Surat Keberatan yang menjadi wewenangnya.
b. penyelesaian atau pembuatan Keputusan Keberatan yang harus dilakukan oleh
Kepala Bidang/Seksi pada Kantor Wilayah yang bersangkutan yang menangani dan
bertanggung jawab atas penyelesaian keberatan Wajib Pajak.
3. Kepala Inspeksi Pajak terhadap penyelesaian atau pembuatan Uraian Pemandangan atas
Surat Keberatan Wajib Pajak yang harus dilakukan oleh Seksi Keberatan.
IV. Tujuan pengawasan dan pengamanan sebagaimana dikemukakan di atas adalah untuk menghindarkan
diterimanya keberatan Wajib Pajak berdasarkan kuasa Pasal 26 ayat (5) Undang-undang Nomor 6
Tahun 1983, karena batas waktu penyelesaian keberatan menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-undang
Nomor 6 TAHUN 1983 telah lewat.
Demikian penegasan kami untuk dapat Saudara laksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
SALAMUN A.T
peraturan/sedp/11pj.221987.txt · Last modified: 2023/02/05 21:04 by 127.0.0.1