peraturan:sedp:10pj.91993
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
22 November 1993
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 10/PJ.9/1993
TENTANG
PERHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DENGAN HUTANG PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Seperti diketahui, terhadap kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan perhitungan dengan hutang pajak
yang lain.
Perhitungan dilakukan secara langsung (tanpa persetujuan Wajib Pajak) sesuai Pasal 11 (1) Undang-undang
Nomor : 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau atas Persetujuan/permohonan
Wajib Pajak. Berhubung dalam pelaksanaannya dijumpai beberapa masalah yang menimbulkan keraguan,
maka dipandang perlu memberikan penegasan sebagai berikut :
1. Perhitungan dilakukan tanpa permohonan atau persetujuan Wajib Pajak Pajak yang berhak atas
kelebihan pembayaran Pajak Perhitungan dilakukan dengan pajak yang terhutang berdasarkan
STP/SKP/SKPT dan kewajiban PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan
No. : 780/KMK.04/1991 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-05/PJ.3/1992 tanggal 11 Januari
1992 :
1.1. Sepanjang menyangkut Pajak yang sudah terhutang atas nama Wajib Pajak yang berhak atas
kelebihan pembayaran pajak :
Contoh :
Diperhitungkan dengan Hutang Pajak
Uraian SKKPP --------------------------------------------------
(1) (2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama Wp PT. Abadi PT. Abadi PT. Abadi
NPWP 1.324.576.8-025 1.324.576.8-025 1.324.576.8-025
Jenis Pajak PPh PPN PPh
Jenis Setoran SKKPP SKP Masa/Maret 1993
Tgl. Diterbitkan 5 April 1993 10 April 1993
Kelebihan/Masih
harus Dibayar Rp. 30 juta Rp. 20 juta Rp. 8 juta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2. Sepanjang menyangkut pajak yang sudah terhutang atas nama Wajib Pajak yang sama
tetapi secara administratif terdaftar pula di KPP lain (dalam hubungan Kantor Pusat/Cabang
atau hutang pajak ditatausahakan di KPP Lain) :
Contoh :
Uraian SKKPP Diperhitungkan dengan Hutang Pajak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama Wp PT. Megah Jaya PT. Megah Jaya (Cabang)
NPWP 1.234.567.8-021 1.324.567.8-113
Jenis Pajak PPh PPN
Jenis Setoran SKKPP SKP
Tgl. Diterbitkan 5 April 1993 11 April 1993
Kelebihan/Masih
harus Dibayar Rp. 25 juta Rp. 12 juta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3. Dalam hal terdapat lebih dari satu hutang pajak, maka perhitungan dilakukan dengan
mendahulukan hutang yang paling lama umurnya.
2. Perhitungan dilakukan berdasarkan permohonan atau persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas
kelebihan pembayaran pajak
2.1. Dengan pajak yang akan terhutang, termasuk pajak dan sanksi administrasi yang sudah
diketahui sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
679/KMK.04/1991 tanggal 2 Juli 1991 (SE-05/PJ.3/1992 tanggal 11 Januari 1992).
Contoh :
Diperhitungkan dengan Hutang Pajak
Uraian SKKPP --------------------------------------------------
(1) (2)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama Wp PT.Selamat PT. Selamat PT. Selamat
NPWP 1.534.536.2-025 1.534.536.2-025 1.534.536.2-025
Jenis Pajak PPh PPh PPh
Jenis Setoran SKKPP Masa/Mei 1993 SKP Th. 1990
Tgl. Diterbitkan 5 April 1993 (Pembahasan akhir)
Kelebihan/Masih
Harus Dibayar Rp. 30 juta Rp. 6 juta Rp.22 juta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2. Dengan pajak yang terhutang atau akan terhutang atas nama Wajib Pajak lain;
Contoh :
Uraian SKKPP Diperhitungkan dengan Hutang Pajak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama Wp PT. Runtuh PT. Kajin
NPWP 1.674.567.8-021 1.325.636.8-402
Jenis Pajak PPh PPh
Jenis Setoran SKKPP SKP
Tgl. Diterbitkan 5 April 1993 11 April 1993
Kelebihan/Masih
Harus Dibayar Rp. 25 juta Rp. 12 juta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Perhitungan tidak dilakukan apabila :
3.1. Pajak yang terhutang dalam keadaan daluwarsa penetapan atau penagihannya kecuali jika
ada persetujuan/permohonan Wajib Pajak.
3.2. Hutang pajak/tunggakan pajak sudah diberitahukan ke Bapeksta Keuangan sebagaimana
dimaksud SE-26/PJ.5/1993 tanggal 8 September 1993.
4. Pelaksanaan perhitungan dilakukan dengan menerbitkan Bukti pemindahbukuan sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Keuangan No. : 88/KMK.04/1991 tanggal 24 Januari 1991 dan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak No. : 965/PJ.9/1991 tanggal 17 Oktober 1991 (SE-26/PJ.9/1991).
5. Mengingat satu dan lain hal maka perhitungan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Lain (butir
1.2) dilaksanakan secara selektif pada restitusi yang cukup materiil dan diperkirakan ada hutang
pajaknya di KPP Lain. Adapun pelaksanaannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Dalam hal Kantor Pusat Wajib Pajak terdaftar di KPP Lain atau Wajib Pajak mempunyai kantor
cabang di KPP Lain atau bisa juga yang akan memberikan restitusi itu KPP salah satu cabang
(PPN atas dasar lokasi) atau Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lain yang ditatausahakan
di KPP Lain, maka KPP yang akan menerbitkan SKKPP supaya meminta data mengenai hutang
pajak kepada KPP Lain tersebut atau ke KPP dimana hutang pajak lain ditatausahakan;
b. KPP yang diminta data agar menyampaikan data tersebut paling lama 1 (satu) minggu setelah
diterimanya permintaan. Untuk mempercepat proses, penyampaian data agar dilakukan
melalui faksimili;
c. Dalam hal setelah lewat 1 (satu) minggu setelah diterimanya permintaan, data yang diminta
belum diterima dari KPP lain, maka KPP yang menerbitkan SKKPP segera membuat
perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan hutang pajak berdasarkan data yang ada
agar penerbitan SPMKP tidak terlambat.
d. KPP yang telah membuat perhitungan (KPP yang menerbitkan SKKPP) agar segera
memberitahukan KPP Lain mengenai perhitungan yang telah dilakukannya, mendahului
penyampaian Bukti Pemindahbukuan melalui SPh Kirim;
e. KPP Lain setelah menerima pemberitahuan mengenai perhitungan agar segera menyesuaikan
proses penagihan atas hutang-hutang pajak yang telah diperhitungkan tersebut, antara lain
apabila atas hutang pajak yang bersangkutan telah dikeluarkan Surat Paksa, Surat Perintah
melakukan Penyitaan atau Pengumuman Lelang, maka Surat Paksa, Surat Penyitaan atau
Pengumuman Lelang tersebut agar segera dicabut dan diberitahukan kepada Wajib Pajak;
f. Apabila perhitungan mengakibatkan pembayaran pajak melebihi jumlah yang seharusnya
dibayar, maka KPP yang menatausahakan piutang pajak supaya segera mengembalikan
kelebihan tersebut setelah menerima permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan KP PDIP
5.29 (Perhitungan Lebih Bayar) dan SKPKPP/SPMKP;
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
FUAD BAWAZIER
peraturan/sedp/10pj.91993.txt · Last modified: 2023/02/05 04:59 by 127.0.0.1